Ditemukan 2284 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagian subagiat subagiana subbagpam subagiani sabagian subagia subagan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 12-12-2011 — Putus : 01-03-2012 — Upload : 10-04-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 212/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 1 Maret 2012 — PT. Reliance Asset Management;Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) Republik Indonesia
226 — 143
  • menentukan : Bagian Hukum Pengelolaan Investasi mempunyai tugas melaksanakanpenelaahan, penyusunan, dan pemberian pendapat atas peraturan perundangundangan, dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum ataspengenaan sanksi administratif dan keberatan, yang berkaitan denganPengelolaan Investasi, Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi, PenasihatInvestasi, Wakil Penjual Efek Reksa Dana, lembaga pemeringkat Efek danpelaksanaan tata usaha Biro ; d Pasal 1527 ayat (2) PMK 184 Tahun 2010 menentukan : Subbagian
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 12-11-2018 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 821/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt
Tanggal 10 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
130 — 52
  • Fotocopy Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan PertanahanNasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi / Kepala SubBagian Tata Usaha, tanggal 13 November 2018 Nomor : 875.30032.16/X1I/2018,bukti T9 (Sesuai dengan asli);12.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 15-08-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 13-01-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 111/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat:
Dra. KHUSNUL KHOTIMAH, M.Si
Tergugat:
PELAKSANA TUGAS WALIKOTA PASURUAN
176 — 164
  • No. 111/G/2019/PTUN.SBYPasal 95 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun2016 Tentang Perangkat Daerah MenyatakanLurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariatDPRD, inspektorat, dinas dan badan Daerah kabupaten/kota,kepala seksi pada dinas dan badan Daerah kabupaten/kota,kepala unit pelaksana teknispada dinas dan badan Daerahkabupaten/ kota kelas A, sekretaris kecamatan tipe B, serta kepalaseksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatanpengawas. Mutasi atas Dra.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN Kepegawaian
Register : 10-03-2020 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 12/G/2020/PTUN.KDI
Tanggal 20 Juli 2020 — Penggugat:
1.SINAR AWALLUDIN
2.LA ODE HASIRU, S.ST
Tergugat:
BUPATI MUNA
276 — 124
  • KDIDalam Eksepsi: Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 2 (dua) materi eksepsi yaitumengenai gugatan mengandung cacat formil dan gugatan tidak cermat (obscuur libe/),yang lebih lanjut diuraikan dalam subbagian di bawah ini: Ad. 1.
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama Perceraian
Register : 17-03-2015 — Putus : 26-10-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 738/Pdt.G/2015/PA.JS
Tanggal 26 Oktober 2015 — PEMOHON MELAWAN TERMOHON
33 — 15
  • Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olen Ketua Majelisdibubuhi tanggal dan diparaf serta diberitanda 1.8 ;Fotokopi dari kopi Surat Panggilan Nomor : XX/74/BLM1.12014 tentangpanggilan untuk Termohon dari Kantor Lemigas yang dikeluarkan olehKepala Subbagian umum dan Kepegawaian Lemogas tertanggal 19 Agustus2014.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 18-10-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1559 K/PID.SUS/2012
Tanggal 18 Oktober 2012 — DR. JOKO SUTRISNO ; JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT
97 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Suharso selakuBendahara Pengeluaran Selanjutnya SPP tersebutdiajukan kepada Kepala Biro Keuangan sehinggadibuatkan SPM Nomor : 00207/SMK/A3.2/V/2009tanggal 19 Mei 2009 ditandatangani oleh Kepala SubBagian Pembiayaan I Sudarman, SIP. kemudian SPMdiajukan kepada Kantor Perbendaharaan Negarasehingga dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor : 920069L/088/118 tanggal 20 Mei 2009ditandatangani oleh Kepala Seksi PerbendaharaanListusyarah M., SE. dan besarnya Rp. 493.000.000,(empat ratus sembilan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-05-2012 — Putus : 11-09-2012 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN PADANG Nomor 13/PID.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 11 September 2012 — H.M. HELWIS, SH
58 — 22
  • kegiatan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah tahun anggaran 2005.1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 tahun 2005tanggal 25 Oktober 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah kota Padang tahun anggaran 2005.1 (satu) rangkap foto copy Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) tahunanggaran 2005.1 (satu) rangkap foto copy legalisir Surat Perintah Membayar uang (SPMU) No.3656/BS/2005.1 (satu) rangkap foto copy legalisir register penerimaan SPP PK dan beban tetap subbagian
    kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahunanggaran 2005.1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 tahun 2005 tanggal25 Oktober 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kotaPadang tahun anggaran 2005.1 (satu) rangkap foto copy Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) tahun anggaran2005.1 (satu) rangkap foto copy legalisir Surat Perintah Membayar uang (SPMU) No. 3656/BS/200S.1 (satu) rangkap foto copy legalisir register penerimaan SPP PK dan beban tetap subbagian
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-01-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ptk
Tanggal 30 Mei 2017 — RUDY ENGGANO KENANG
147 — 35
  • (tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan belas meter persegi);Bahwa dalam prosesnya guna membentuk sub central business distric (SubBagian Pusat Kota) kawasan pembangunan pemukiman untuk PNS padaPemerintah Kota Pontianak dibagi atas beberapa wilayah dan lahan yang dipilihberada di wilayah Kecamatan Pontianak Utara.
    (tigapuluh dua ribu delapan ratus delapan belas meter persegi).Bahwa dalam prosesnya guna membentuk sub central business distric (SubBagian Pusat Kota) kawasan pembangunan pemukman untuk PNS padaPemerintah Kota Pontianak dibagi atas beberapa wilayah dan lahan yang dipilhberada diwilayah Kecamatan Pontianak Utara.
    Dasar hukumnya adalah pasal 36 ayat (1) PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun2008 tanggal 25 Juni 2008, tentang Uraian Tugas Subbagian danSeksi pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan UraianTugas Urusan dan Subseksi Pada Kantor Pertanahan.Bahwa Sepengetahuan Saksi Badan Pengelola Keuangana danKekayaan Daerah (BPKKD) Kota Pontianak tahun 2008 melakukanpengadaan tanah bukan untuk kepentingan umum Pemerintah KotaPontianak di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 15-09-2020 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 50/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 27 Januari 2021 — Penggugat:
MUAMMAR KHADAVI
Tergugat:
1.Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Nusa Tenggara Barat
2.KKP Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dilingkungan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah NTB
3.Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) WilayahNusa Tenggara Barat
384 — 231
  • ., Jabatan Kepala SubBagian Tata Usaha BP2JK Wilayah NTB;2. IRHAM, S. Adm., Jabatan Penelaah Pengadaan barangdan Jasa (Tim Pelaksana) Balai Pelaksana PemilihanJasa Konstruksi Wilayah NTB;3. AISYA ZAKIA NAJMIATI, S.H., Jabatan PenelaahPengadaan Barang dan Jasa (Tim Pelaksana) BalaiPelaksana Pemilinan Jasa Konstruksi Wilayah NTB;Halaman 2 dari 226 Halaman Putusan Nomor : 50/G/2020/PTUN.Mtr.4. ANGELINA ANA MARCELINA BUTARBUTAR, S.H.
    NINYOMAN SUARNING, S.Adm, Jabatan Kepala SubBagian Tata Usaha BP2JK Wilayah NTB;2. ONNY KRIESNO ARYANTO, S.T., Jabatan PenelaahPengadaan barang dan Jasa (Tim Pelaksana) BalaiPelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah NTB;3. AISYA ZAKIA NAJMIATI, S.H., Jabatan PenelaahPengadaan barang dan Jasa (Tim Peneliti) BalaiPelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah NTB;4. ANGELINA ANA MARCELINA BUTARBUTAR, S.H.,Jabatan Penelaah Advokasi Hukum, SekretariatDirektorat Jenderal Bina Konstruksi:5.
    karena lokasi jembatan ini berada di tengah KotaSumbawa dan tidak perduli siapapun yang mengerjakannya saat ini;Bahwa saksi menyatakan yang mempunyai inisiatif untuk melakukanhearing terkait dengan masalah pembangunan jembatan tersebutadalah DPRD:Bahwa saksi menyatakan saksi mengetahui adanya pekerjaanjempatan Pelempit ini dari Media Massa tetapi saksi lupa apa namamedia massanya;Bahwa saksi menyatakan pada saat mengikuti hearing yang ikuthadir pada saat hearing pertama dilaksanakan adalah Kepala SubBagian
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Kepegawaian
Register : 27-06-2016 — Putus : 20-10-2016 — Upload : 30-12-2016
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 31/G/2016/PTUN-PLG
Tanggal 20 Oktober 2016 — ANDREY PURWANA VS GUBERNUR PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
113 — 55
  • tanggal 06 Oktober 2015, Penggugat hadir sendiri untukmemenuhi surat panggilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diatasuntuk mengambil objek sengketa ;Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2015, objek sengketa yang asli yang sudahditandatangani disampaikan langsung kepada Penggugat di ruangan KepalaBidang Disiplin dan Kesejahteraan BKD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.Penyerahan objek sengketa dilakukan oleh Kepala Bidang Disiplin danKesejahteraan BKD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kapala SubBagian
Pengadilan PA SERANG Perdata Agama
Register : 06-10-2017 — Putus : 14-05-2018 — Upload : 30-10-2019
Putusan PA SERANG Nomor 2025/Pdt.G/2017/PA.Srg
Tanggal 14 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 0
  • Yangakhirnya Kondisi pemohon saat itu. sebagai Kepala subbagian/structural sebagai salah satu pertimbangan untuk beralih fungsimenjadi dosenDikala tidak terpenuhinya kebutuhan bathin selama + 18 bulanTermohon pernah melontarkan agar pemohon menikah lagi (kawin lagiaja sana). bahkan pernah terucap dihadapan orang lain.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 11-12-2012 — Putus : 20-06-2013 — Upload : 05-11-2015
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 157/G/2012/PTUN.SBY
Tanggal 20 Juni 2013 — NUNUNG SRI AMBARWATI , dkk MELAWAN 1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR 2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER DAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
143 — 52
  • ., Msi, Jabatan : Kepala SubBagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setkab Jember, 3.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 02-09-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 01-02-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 5 Januari 2021 — Penuntut Umum:
I WAYAN SURYAWAN, SH
Terdakwa:
AHMAD MUTTAKIN
330 — 224
  • Selaku Kepala Subbagian Administrasi Pembangunan Sekretaris OM NOOR wDaerah Kab.LobarKepala Subbagian Umum dan rumah tangga Sekwan DPRDKab.LobarKasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Dukcapil Kab.LobarKepala Subbagian Kelembagaan Setda Kab.LobarKepala Bidang Diklat Badan Kepegawaian Daerah Kab.LobarKepala Bagian organisasi dan tatalaksana Setda Kab.LobarKepala Bagian Administrasi Pembagunan ULP Setda Kab.LobarKepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab.LobarSekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-10-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1655 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 23 Oktober 2013 — ENDRI ROSADI, S.ST.
77 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NomorSK.814.313.2403/AGR tanggal 23 Juli 1983 tentang KeputusanPengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama AnangSyafari di Kantor Agraria Kabupaten Hulu Sungai di Amuntai ;Legalisir Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Kalimantan Selatan Nomor : SK.63/UP 1985 tangal 28 Pebruari 1985Perihal Pengangkatan Anang Syafari sebagai Pegawai Negeri Sipil ;Legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Anang Syafari, S.Sos Nomor :221.2/056/BPN43 tanggal 03 Agustus 2006 sebagai Kepala SubBagian
    NomorSK.814.313.2403/AGR tanggal 23 Juli 1983 tentang KeputusanPengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama AnangSyafari di Kantor Agraria Kabupaten Hulu Sungai di Amuntai ;Legalisir Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Kalimantan Selatan Nomor : SK.63/UP 1985 tangal 28 Pebruari 1985Perihal Pengangkatan Anang Syafari sebagai Pegawai Negeri Sipil ;Legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Anang Syafari, S:Sos Nomor :221.2/056/BPN43 tanggal 03 Agustus 2006 sebagai Kepala SubBagian
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-04-2016 — Putus : 09-05-2016 — Upload : 13-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 18/PID.SUS/2016/PT SBY
Tanggal 9 Mei 2016 — Ir. Subro Muhsi Samsuri, MMA
76 — 56
  • Anggaran 2006 dalam kolom investasi sebesarRp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sesuai denganPeraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2006 tanggal17 Oktober 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2006 dan hal ini dijabarkan dalam PeraturanBupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentangPenjabaran Perubahan APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran2006 dengan kode rekening 01 04 2 06 00 00 tentang investasi pada subbagian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 18-05-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 PK/TUN/2015
Tanggal 12 Agustus 2015 — NUR WAHYUDI VS BUPATI REMBANG;
176 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., M.Kn, jabatan Kepala SubBagian Hukum dan HAM;3. HADI PRAMONO, S.H., jabatan Pelaksana Bagian HukumSetda Kabupaten Rembang;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pegawai NegeriSipil, beralamat di Jalan P.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 24-05-2019 — Putus : 16-09-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PTUN PALU Nomor 6/G/2019/PTUN.PL
Tanggal 16 September 2019 — Penggugat:
PT. TRINUSA DHARMA UTAMA,
Tergugat:
BUPATI MOROWALI UTARA
257 — 1340
  • ., Sataf SubBagian Bantuan Hukum dan HAM SekretariatDaerah Kabupaten Morowali Utara, Beralamat diKolonodale, Kecamatan Petasia, KabupatenMorowali Utara;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:047/0419/HKM/VI/2019, tanggal 14 Juni 2019;Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut;Membaca:1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 6/PENDIS/2019/PTUN.PL, tanggal 27 Mei 2019 tentang PenetapanPemeriksaan Perkara ini dengan
Pengadilan PN SEMARANG
Putus : 11-02-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 255/PDT.G/2019/PN.SMG
Tanggal 11 Februari 2020 —
107 — 16
  • Kepala Subbagian Advokasi IIB pada Biro Advokasi sekretariJendaral, 5. Kamidi Kepala seksi hukum dan Informasi PNKNLsemarang, 6. Emi Nuraeni Santoso, SH Penangan perkara IIBTkIl pada biro Advokadsi Sekretaris jendral, 7. Randy YogaPerdata, SH., 8. Arsy Febry Wardani, SH.; 9. Margareta WardaniSinarta, SH., 10. Deny Ariyanto, 11. Asti Arifirini, 12. NaufaliaFirmani, 13. Dimas Galih Saputra, 14. Lilis Hijronwati, 15.
Pengadilan PN BONTANG Pidana Umum
Register : 27-11-2020 — Putus : 08-02-2021 — Upload : 21-04-2021
Putusan PN BONTANG Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon
Tanggal 8 Februari 2021 — Penuntut Umum:
1.MARY YULIARTY, SH. MH
2.ARGA BRAMANTYO CAHYA SAHERTIAN, SH.
Terdakwa:
ADI PUTRA WIBOWO Bin PURNOMO
122 — 62
  • Terdakwa danSaksi Kartika Saridi BPKD tersebut;Bahwa yang membuat Saksi percaya dan yakin meminjamkan plafondkredit milik Saksi di Bank BRI kepada Terdakwa dan Saksi KartikaSariadalah karena adanya permintaan dari Saksi Asep Adisaputra,kebetulan yang bersangkutan Pegawai BRI dan Saksi sering dibantu, danjangka waktunya hanya sampai bulan Februari 2019;Bahwa Terdakwa dan Saksi Kartika Sarijuga berjanji akan memberikan feekepada Saksi dari 3 (tiga) SPK palsu dari Badan Pengelolaan KeuanganSekretariat Subbagian
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 39/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
IR. LASARUS GANI
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
132 — 120
  • Fransiskus Martino Dura, SH, Jabatan Kepala SubBagian Peraturan Perundangundangan pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai ; Ketiganya beralamat di Kantor Bupati Manggarai, JalanMotang Rua No. 1 Ruteng, Kelurahan Watu, KecamatanLangke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi NusaTenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :HK.034.1/28/2019 tanggal 18 Januari 2019 ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; Telah membaca gugatan tanggal 27