Ditemukan 2284 data
137 — 70
PP Nomor 13 tahun 2002 tentangPengangkatan PNS Dalam Jabatan struktural.Pasal 14 PP Nomor 100 tahun 2000 menyatakan. bahwa :1) Untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II4)5)ke bawah di setiap instansi dibentuk Badan pertimbangan jabatan danKepangkatan, selanjutnya disebut Baperjakat.Baperjakat terdiri daria. Baperjakat Instansi Pusat;b. Baperjakat Instansi Daerah Propinsi;Cc.
268 — 298
21 buku Profil OrganisasiKemasyarakatan di Lingkungan Perhubungan terbitan DepartemenPerhubungan RI tahun 2008;25.Bahwa Penggugat selaku Ketua Umum GPE telah berhasil menjalankantugasnya dengan berperanserta sebagai penyalur kegiatan, membina danmengembangkan pengusaha dan perdagangan luar negeri/ekspor sesuaidengan kepentingan anggota dan sebagai penyalur aspirasi anggota danantar organisasi perusahaan dengan pemerintah, serta tanggap melindungikepentingan anggotanya sebagaimana dapat dilihat daria
40 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tungkai;Bahwa, bukti P3 merupakan surat/akta di bawah tangan berupa pernyataan dariA. Kadir yang menerangkan bahwa tanah yang dijual oleh orang tuanya, yakniBimbar, kepada Mugiono dan Yonefri seluas 10 hektar (200 m x 500 m), sebelahtimur sepanjang 500 m berbatas dengan tanah almarhum Jarib dan almarhum H.Luji dengan tanda rumpun bambu pering (buluh poing) dan setelah diadakanpeninjauan serta pengukuran lebar tanah tersebut, ternyata masih cukupukurannya + 200 m.
17 — 3
Bahwa Tergugat juga mengakui adanya penggunaan uang pinjaman tersebut daria sampai d akan tetapi kalau diusut terus secara jujur uang tersebut ujungujungnya digunakan untuk membeli tanah perumahan dan membuat fondasi,tidak hanya itu tapi digunakan juga membuat kerangka bangunan rumah lantai 2dengan bahan batu bata.
Terbanding/Tergugat II : ABDUL SALAM Ahli Waris H. SAIRI GARIP
Terbanding/Tergugat III : Drs. H. MURSYIDI ILYAS,M.M
Terbanding/Tergugat I : PT. JAYA REAL PROPERTY
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANGERANG
189 — 82
,para Advokat dari Kantor Hukum Sabar Simamora &Partners, berkantor di Wisma Daria 3 rd Floor #302,Jl.Iskandarsyah Raya No.7 Kebayoran Baru, JakartaSelatan 12160, berdasarkan Surat Kuasa KhususNo.139/JRPDIR/HKMSK/VIII/L9, selanjutnya disebutsebagai Terbanding I/semula Tergugat I;Ahli Waris H.
IDO GINTING.,S.Pd
Tergugat:
Bupati Langkat
223 — 106
Bahwa atasan pejabat mengacu pada Pasal 42 ayat (3) UndangUndangNo.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri daria. Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerahb. Menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannyac. Kepala daerah bagi pejabat daerah dand.
92 — 63
ratus tujuh juta dua ratus tujuhpuluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), yang mana perbuatantersebut berawal dari : @Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keserasian Sosial di DinasKesejahteraan Sosial Provinsi Maluku pada Tahun anggaran 2006yang dananya bersumber dari APBN pada DIPA DirektoratJenderal Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Departemen SosialRepublik Indonesia yang berjumlah Rp 36.048.730.000,00( tiga puluh enam miliar empat puluh delapan juta tujuh ratustiga puluh ribu rupiah) terdiri daria
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Kota Bontang. Cq.Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang
43 — 21
Bahwa Terbanding menolak dengan tegas seluruh uraian Pembandingyang tersebut di dalam Keberatan Pembanding Atas TidakDipergunakannya Petunjuk Dalam Memutus Perkara, berdasarkan alasanalasan sebagai berikut: Bahwa Alat bukti yang diakui dalam Hukum Acara Perdata diatur dalamPasal 1866 KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Pasal 164 HIRyang terdiri daria. bukti tulisanb. bukti dengan saksisaksic. persangkaanpersangkaand. pengakuane.
87 — 19
Bahwa karena pengoperan hak yang dilakukan Penggugat atas lahan sengketaadalah sah, maka sudah sepatutnya lahan sengketa seluas 14 Ha yangPenggugat peroleh masingmasing daria. M. Sahil dengan Akta Pengoperan Hak No. 315/PHBA.III/V/2000,tanggal 15 mei 2000 atas lahan seluas 2 Ha dengan batasbatassebagai berikut :e sebelah barat berbatas dengan Tuyul.e sebelah timur berbatas dengan Mat Resate sebelah utara berbatas dengan Tuyul.e sebelah selatan berbatas dengan Mat Resatb. M.
49 — 22
Tergugat selakumenjual emas dst . . dst .dstBahwa pada tanggal 7 Nopember 2015,Penggugat telah memberitahukan Jumlahhutang Tergugat kepada Penggugat dst..dst..dst..dst..dst..dst. ..dst...dstBahwa transaksi terus menerus berlanjutantara Penggugat dan Tergugat, dan setiapTergugat menjual emas kepada Penggugatdst. .dst . . dst. .dst. . dst. . .dst. . .dst. . .dstJAWABAN TERGUGAT SEBAGAI BERIKUT : BAHWA DEFENISI WANPRESTASI (INGKAR JANuJl), DIATUR PADA :PASAL 1233, BERBUNYI : TIAPTIAP PERIKATAN LAHIR DARIA
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Kota Bontang. Cq.Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang
39 — 26
Bahwa Terbanding menolak dengan tegas seluruh uraian Pembandingyang tersebut di dalam Keberatan Pembanding Atas TidakDipergunakannya Petunjuk Dalam Memutus Perkara, berdasarkan alasanalasan sebagai berikut: Bahwa Alat bukti yang diakui dalam Hukum Acara Perdata diatur dalamPasal 1866 KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Pasal 164 HIRyang terdiri daria. bukti tulisanb. bukti dengan saksisaksic. persangkaanpersangkaand. pengakuane.
59 — 24
Nafkah terutang Pemohon tidak sanggup membayarnya karena selama 11bulan/pertengkaran terjadi Pemohon masih menafkahi Termohon, meskiTermohon menolaknya Terkecuali kalau Pemohon daria awal pertengkaransamasekali tidak punya inisiatif / sengaja untuk tidak menafkahi Termohon, inibasa dikatakan kalau Pemohonber salah;3. Nafkah Mutah Pemohon tidak bisa / tidak sanggup membayar;4.
209 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang MelakukanPenyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak;Bahwa Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dari Peraturan Menteri KeuanganNomor 78/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010 tentang Pedoman PenghitunganPengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang MelakukanPenyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak,secara lengkap berbunyi sebagai berikut:Pasal 2:Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan:1. usaha terpadu (integrated), terdiri daria
52 — 13
Bahwa oleh karena itu dapat dipahami konsekwensi hukumnya daria.1.3.a.1.4.surat tembusan tersebut adalah Tergugat III hanya untuk mendapatinformasi dan tidak ada peran apapun yang terkait dengan proyektersebut selain menerima surat tembusan;Bahwa dengan demikian tidak relevan posita gugatan yang menyatakansikap dan tindakan Tergugat III karena tidak menindaklanjuti/tidakmengalokasikan anggaran merupakan perbuatan melawan hukum olehpenguasa (a buse of power), sebagaimana didalilkan dalam posita butir12
Ridho Hariawan Prabowo, SH
Terdakwa:
Elendra bin Nurhalim
22 — 3
YOGI terdiri dariA(empat) shift yang pertama adalah sdr.
Terbanding/Penggugat : PT. KARYA MAKMUR SENTOSA diwakili direkturnya HENDY DJATMIKO SUSILO
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA
76 — 55
., para Advokat pada Law Firm SABAR SIMAMORA &PARTNERS, beralamat di Wisma Daria Lantai 3 # 302, Jl.Iskandarsyah Raya No.7 Jakarta Selatan berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 6 November 2018 Selanjutnya disebutsebagai...PEMBANDING semula TERGUGAT;Melawan:PT. KARYA MAKMUR SENTOSA, berkedudukan di JI. Sawunggaling 1/5Taman Sidoarjo, dalam hal ini diwakili oleh HENDY DJATMIKOSUSILO, beralamat di JI. Kesumba Nomor 17 RT. 001 RW.003 KelTambaksari Kec Tambaksari Surabaya.
51 — 23
Pidie saksi melihat 4(empat) sepeda motor yang dikendarai oleh 7(tujuh) orang yang saling berboncengan jalan disebelah kiri jalan, ketika saksi hendak mendahuluisepeda motor tersebut daria rah kanan tiba tibasalah satu sepeda motor bergerak dari arah kananberada tepat di depan mobil Avanza yang saksikemudikan berjalan secara zig zag.9Bahwa kemudian orang yang mengendarai sepeda motortersebut mempercepat laju kendaraannya, secaratiba tiba memperlambat dan kejadian tersebutberulang sampai 3 (tiga)
170 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mereka harus melalui 10 (Sepuluh) tahapan daria, b, Cc, d, e, f, g, h, i, dan j;Halaman 19 dari 48 halaman.
92 — 35
Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a huruf aterdiri daria Kepala Urusan Umum ;b. Kepala Urusan Keuangan :3). Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit4).5).58Cc. Kepala Seksi Keagamaan dan KesejahteraanMasyarakat ; d.
43 — 38
Surat Keputusan Penyerahan perkara dariPangdam IV/ Diponegoro selaku Papera Nomor Kep / 17 /eo) / 2011 tanggal 19 Januari 2011.Bx Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak / 09 /Il / 2011, tanggal 2 Pebruari 2011.Bs Surat Penetapan daria. Kadilmil Il 10 Semarang tentang PenunjukanHakim Nomor Tap/ 15 /PM.II 10/AD/ Il /2011tanggal 9 Pebruari 2011.B. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang NomorTap/ 15./PM.11 10/AD/ II /2011, tanggal 9Pebruari 2011.4.