545 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Sehingga Putusan BPSK Nomor 1645/Arbitrase/BPSK/BB/X1/2016 tanggal 25 November 2016 telah cacat hukum dan tidak sesuaidengan ketentuan yang berlaku maupun faktafakta hukum yang sebenarnyaterjadi, karena sangat jelas bahwa jalannya perkara penyelesaian sengketaKonsumen atas nama Termohon Keberatan tersebut di BPSK hinggamenghasilkan putusan dilakukan tanpa persetujuan dari PemohonKeberatan;Sesuai UndangUndang Perlindungan Konsumen, BPSK dibentuk untukmenyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan

BPSK Batubara telah melampaui kewenangannya sebagaimana dalamamarnya yang membatalkan pelelangan, menyatakan batal demi hukumatau tidak sah pembaliknamaan SHM kepada pemenang lelang. Padahalsecara hukum BPSK Batubara tidak memiliki kewenangan tersebut;5.

Pemohon Keberatan telah menyurati BPSK Batubara terkait gugatanTermohon Keberatan ke BPSK Batubara, yang pada intinya PemohonKeberatan menolak menyelesaikan sengketa di BPSK Batubara olehkarena dalam perjanjian kredit telah mengatur Pengadilan Negeri Kisaranmerupakan pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa antaraTermohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan;Selanjutnya, berdasar Pasal 3 Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK baik dalam huruf mdan

rugi sebesarbesarnya Rp200.000.000,(dua ratus juta rupiah), sehingga BPSK Batubara secara hukum tidakberwenang membatalkan suatu lelang yang telah sah secara hukum olehkarena BPSK Batubara tidak memiliki kKewenangan tersebut, dengandemikian BPSK Batubara telah terbukti melampaui kKewenangannya danHalaman 14 dari 42 hal.

yang disebabkan debitur tidakmembayarkan lagi kewajibannya kepada Bank BRI dengan alasan telahmenyerahkan permasalahan kepada BPSK Batu Bara.

1040 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

) tempat berdomisili kKonsumenatau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat;Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BatuBara berpendapat konsumen dan Pelaku Usaha adalah memenuhi kriteriauntuk disebut sebagai Konsumen dan Pelaku Usaha dan dapat diselesaikanmelalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);Menimbang, bahwa setelah Majelis Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dengan cemat meneliti sengketa a quo, maka MajelisBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen

(BPSK) berpendapat bahwaKonsumen adalah pihak yang berkepentingan dan berhak mendapatkanHalaman 11 dari 44 hal Put.

Nomor 1040 K/Pdt.SusBPSK/2017hukum oleh karena BPSK Batubara tidak memiliki Kewenangan tersebut,dengan demikian BPSK Batubara telah terbukti melampaui kewenangannyadan melanggar ketentuanketentuan peraturan tersebut sehinggamenyebabkan putusan BPSK Batubara tersebut (objek sengketa) sangatlahterbukti telah cacat formil, tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali,dan menyebabkan batal demi hukum;Bahwa selanjutnya dalam pertimbangnya BPSK Batu Bara, menyatakanpada intinya sebagai berikut:Menimbang

Nomor 1040 K/Pdt.SusBPSK/201718.malah diajukan kepada BPSK Batu Bara yang letak lokasinya jauh dari kotaMedan.

Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara;Bahwa dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentangArbitrase.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas nama Arif Rahman ;3. Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1015/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016 tanggal 20 Januari 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum;4.

BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tidak Berwenang MembatalkanPerjanjian.1.Bahwa PEMOHON KEBERATAN sangat keberatan terhadap Putusan BPSKPemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 1015/Arbitrase/BPSKBB/IX/2016,tanggal 20 Januari 2017, karena BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara telahmelampaui kewenangannya dengan membatalkan perjanjian.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) PemerintahKabupaten Batu Bara Nomor: 1015/Arbitrase/BPSKBB/TX/2016, tanggal 20 Januari2017 atau setidaktidaknya menyatakan Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara tersebut tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat.3.

(BPSK) terdekat.d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara;e) Bahwa dalam Undangundang Nomor : 30 tahun 1999 TentangArbitrase, Keputusan mencantumkan lrahirah Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaSehingga, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenangmutlak menangani perkara ini;TENTANG POKOK PERKARA Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalildalil

DSP UNIT PASAR BARU RANTAU PRAPAT yang manaPengadilan Negeri Rantau Prapat menguatkan Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu BaraNomor:249/Arbitrase/P3K/ISIII/BPSK/BB/IV/2016 tanggal 16 Juni 2016;Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 19/Pdt.SusBPSK/2016/PN.TB antara LINDAWATI Br.

583 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

Dalam Eksepsi.1.Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku sesuai Keputusan Menteri Perindustrian dan PerdaganganNomor 350/MPP/Kep/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan WewenangBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 41 ayat (1), ayat (2),ayat (3) mengajukan keberatan atas putusan Majelis BPSK tersebutempat belas hari kerja dari tanggal putusan ditetapbkan sampai dengankami menyerahkan gugatan keberatan/menolak putusan BPSK danmengajukan gugatan rekonvensi;Bahwa pada prinsipnya

karena masalah perjanjian pembiayaan adalah masuk dalamkategori hukum perdata, dan untuk membuktikan kebenaran materil danformil atas ungkapan masingmasing pihak, maka pihak Tergugatmohon kepada Majelis BPSK untuk melimpahkan kasus ini kepadalembaga peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri Pekanbaru danBPSK Pekanbaru tidak memiliki kewenangan atas perkara ini;Dengan demikian kami mohon untuk tidak melanjutkan perkara tersebutatau menolak segala pertimbangan hukum Majelis BPSK KotaPekanbaru karena

Demi keadilan dimohon untuk dapat melaksanakan putusan seladengan membatalkan Putusan Majelis BPSK Nomor 02/Pts/BPSK/III/2013;Dalam pokok perkara:2.1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;2.3.

Menetapkan serta menguatkan Putusan Majelis BPSK Nomor 02/PTS/BPSK/2013;Il. Dalam Pokok Perkara:1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;2. Menyatakan dan menetapkan Tergugat mengembalikan uang Penggugat;Ill. Dalam Pokok Perkara (Rekonvensi):1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;2. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan sisa uangTergugat Rekonvensi Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah)secara tunai kepada Tergugat Rekonvensi;3.

)adalah UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,jelas secara otomatis lembaga BPSK tersebut selalu mengedepankan logikahukum berdasarkan UndangUndang Perlindungan Konsumen.

787 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

konsumen oleh BPSK melaui cara Konsiliasiatau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud daam Pasal 3 hurufa, dilakukan atas dasar pilihnan dan persetujuan para pihak yangHalaman 6 dari 25 hal Put.

Nomor 787 kK/Pdt.SusBPSK/2017a.Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan TerhadapKeputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), padaPasal 5 ayat (1) menyatakan:Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hariterhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuanPutusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)*;Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)diterima oleh Pemohon Keberatan

Menjatuhkan sanksi administratif kKepada pelaku usaha yangmelanggar ketentuan Undang Undang ini;c) Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010pada Pasal (2) yang menyatakan:Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnva dapatmengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisilikonsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSk) terdekat";d).

Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Batu Bara;e).

Menjatuhkan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yangmelanggar ketentuan Undang Undang ini;Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010pada Pasal (2) yang menyatakan:Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnva dapatmengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau padaBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) terdekat";.

812 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Keberatan Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan PengadilanNegeri Lubuklinggau Nomor 21/PDT.SUS/BPSK/2015/PN.LLG tanggal 21September 20151.

aturan hukum mengenai tata cara pengajuan Keberatan terhadapPutusan BPSK, baik yang ada dalam UU Nomor 8/1999, tentangperlindungan konsumen maupun peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 Tahun 2006 tentanog tata cara nengaiuan keberatan terhadan PutusanBPSK, walaupun pemberitahuan Putusan BPSK tersebut diterima olehpara pihak tertanggal 29 Juli 2015;Adapun alasan keberatan adalah sebagai berikut :a.

Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan tidak hadir pada saat MajelisPenyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 15.PSK/BPSK/VI/2015, diBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Lubuklinggau,membacakan Putusannya pada tanggal 16 Februari 2015, PemohonKasasi/Pemohon Keberatan baru diberitahukan secara resmi perihalPutusan BPSK tersebut pada tanggal 29 Juli 2015 (bukti P7) danselanjutnya Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan mendaftarkanpermohonannya melalui Pengadilan Negeri Lubuklinggau padatanggal 19 Agustus 2015

Bahwa sesuai dengan Peraturan MARI Nomor 1 Tahun 2006 tentangtata cara pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK jo.

Keberatan Terhadap Putusan Majelis Penyelesaian Sengketa KonsumenNomor 15.PSK/BPSK/VI/2015, Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Lubuklinggau, tanggal 16 Februari 2015, adapun alasan keberatanadalah sebagai berikut:1.Bahwa Pemohon Keberatan/Tergugat sangat keberatan denganPertimbangan Hukum dan isi Putusan Majelis Penyelesaian SengketaKonsumen Nomor 15.PSK/BPSK LlIg/VI/2015, karena sama sekali tidaktepat dengan mempergunakan pertimbanganpertimbangan hukum yangsalah dan keliru serta mengabaikan

456 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbantah/T erbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbantah/Terbanding telahmengajukan pengaduan/gugatan sengketa konsumen terhadap PemohonKasasi dahulu Tergugat/Pembantah/Pembanding, telah diputus oleh BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bogor dengan Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bogor Nomor02/PTS.ARB/BPSK

Nomor02/PTS.ARB/BPSK/XII/2011, yang amarnya berbunyi:Mengabulkan Permohonan Pemohon Eksekusi tersebut di atas:Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bogor atau jika iaberhalangan dapat menunjuk wakilnya yang sah, dengan disertai oleh 2(dua) orang saksi yang memenuhi syarat hukum, untuk melaksanakanPenyitaan Eksekusi terhadap; 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner, warna putin, Nomor Polisi F 1346 CT,milik Rahmat Dangdanggula (Termohon Eksekusi), beralamat di JalanRasamala Nomor 58, Komplek

) Kota Bogor, Nomor 2/pts.ARB/BPSK/XII/2011 sampai denganBantahan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti;Dalam Pokok Perkara:Primair:1.

Nomor02/PTS.ARB/BPSK/XII/201 1;4. Menghukum Terbantah untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;5. Menghukum Terbantah membayar biaya perkara;Subisdair:Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Bogor telahmemberikan putusan Nomor 137/Pdt.Bth/2015/PN.Bgr tanggal 11 April 2016yang amarnya sebagai berikut:Dalam Provisi: Menolak Provisi Pembantah;Dalam Pokok Perkara:1.

Hukum BadanHukum yaitu PT Lantasindo Prima Wisata sebagai Pelaku Usaha, sesuaiUndang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007: Pasal 1 ayat(1) Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badanhukum yang merupakan persekutuan modal memiliki kKekayaan terpisah darianggotanya;Bahwa berdasarkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) kota Bogor) Nomor 02/PTS.ARB/BPSK/XII/2011, mewajibkanTergugat membayar/mengembalikan.......... dst, dengan demikianseharusnya Pengadilan

379 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

/BPSK Ska tanggal 8 Maret 2013 yang amarnya sebagaiberikut:leMengabulkan Permohonan Pengadu (Konsumen) untuk seluruhnya;2.

Bahwa Amar Putusan Badan Penyelesaian Konsumen Kota surakartaNomor 0303/JK/II/2013/BPSK Ska tanggal 8 Maret 2013 sebagaiberikut:a. Mengabulkan Permohonan Pengadu (Konsumen)untuk seluruhnya;b.

Membatalkan Putusan BPSK kota SurakartaNomor 0303/JK/II/2013/BPSK Ska tertanggal 8Maret 2013;2. Menerima dan mengabulkan daiildalilkeberatan Pemohon Keberatan/ Teradu;3. Menyatakan sah Surat Perjanjian membukakredit Nomor 302.863.A.12.08.12 antara KSPBintang dengan Sri Sukarni;4. Menyatakan bahwa Pemohon Keberatan/Teradu tidak mempunyai kewajiban hukumapapun terhadap Termohon Keberatan/Pengadu;5.

Sri SukarnibintiWiryosemitro sah sebagai barang jaminan;Subsidaire Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yangseadiladilnya;Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta telahmemberikan putusan Nomor 84/Pdt.G/BPSK/2013/PN Ska tanggal 8 Mei 2013yang amarnya sebagai berikut:MENGADILIMenerima Permohonan Keberatan atas Putusan BPSK Kota SurakartaNomor 0303/JK/II/2013/BPSK Ska tertanggal 8 Maret 2013, dari PemohonKeberatan/Teradu Rudi Wijaya selaku Ketua Koperasi Simpan

Dengan memasukan Rudi Wijaya sebagaisubjek dalam Putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri SurakartaNomor 84/Pdt.G/BPSK.2013/PN Ska. telah salah dalam menentukansubjek hukum dalam putusan. Oleh karena itu, Putusan PengadilanNegeri Surakarta Nomor 84/Pdt.G/BPSK.2013/PN Ska harusdibatalkan;.

Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Sumedang Nomor: 011/PK/VI/2016 tanggal 28 Oktober 2016 Batal Demi Hukum;3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

90/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Smd

Bahwa, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memilikikewenangan untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan adalahhanya berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa artinya;Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak memiliki kKewenanganuntuk memaksakan diri tetap memeriksa dan mengadili suatu sengketa, dimanadalam perkara ini secara nyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Sumedang telah memaksakan diri tetap memeriksa danmengadili sengketa perkara

22 tahun 2013 yang menyebutkan setiap konsumen yangdirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK ditempat Domisilikonsumen atau BPSK terdekatMenimbang, bahwa BPSK Sumedang dalam menyelesaikan sengketaKonsumen mem;punyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalampasal 52 dan pasal 54 Undangundang Nomor : 8 tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen..

Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yangbersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;c.

Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Sumedang Nomor : 11/PK/VV/2016,tanggal 28 Oktober 2016.3.

Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Sumedang Nomor: 011/PK/VI/2016tanggal 28 Oktober 2016 Batal Demi Hukum;3.

M E N G A D I L I: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri 449/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Mdn., tanggal 6 Oktober 2016;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Termohon Keberatan;Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon;2.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua Tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

146 K/Pdt.Sus-BPSK/2024

117 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017

, terlebin dahuluharus mempertimbangkan halhal sebagai berikut: Apakah BPSK DKIJakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan konsumenselaku Penggugat?

Pemohon Keberatan menolakputusan BPSK DKI Jakarta mengenai tuntutan ganti rugi, karena tidakmempunyai alasan yang cukup atau tidak mempunyai dasar hukum.

Biaya Advokat Tidak Dapat Dibebankan oleh BPSK DKI Provinsi Jakartaterhadap Pemohon Keberatan;BPSK DKI Provinsi Jakarta dalam putusannya Mengabulkan jasa HukumPengacara sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Tuntutan Termohon Keberatan agar Pemohon Keberatan membayar biayaadvokat dari Termohon Keberatan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah) yang dikabulkan oleh BPSK DKI Jakarta jelas sudah menyalahihukum acara yang berlaku di Indonesia mengenai biaya jasa pengacara;Dalam hukum acara

Brt, tanggal 23 Februari2016 juncto Putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Provinsi DKIJakarta Nomor 006/A/BPSKDKI/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015;.

Brt, tanggal 23 Februari 2016 junctoPutusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Provinsi DKI Jakarta Nomor006/A/BPSKDKI/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015;.

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor No.25/Pts.Arb/BPSK/XI/2020 tanggal 30 November 2020;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor No.25/Pts.Arb/BPSK/XI/2020 tanggal 30 November 2020 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor No.25/Pts.Arb/BPSK/XI/2020 tanggal 30 November 2020.

207/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Bgr

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaBogor tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraaquo;3. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kota Bogor No. 25/Pts. Aro/BPSK/XI/2020, Tgl 30 November2020 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;4. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kota Bogor No. 25/Pts. Aro/BPSK/XI/2020, Tgl 30 November2020;5.

Bahwa betul bahwa TERMOHON KEBERATAN mengajukan gugatan untukyang kedua kalinya ke BPSK dengan Nomor Register 25/P3K/BPSK/IX/2020yang berujung pada dikeluarkannya keputusan BPSK Kota Bogor No.25/Pts.Arb/BPSK/XI/2020.

Menyatakan Putusan BPSK Kota Bogor Nomor 25/Pts.Arb/BPSK/XI/2020tanggal 30 November 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum;4. Menguatkan Putusan BPSK Kota Bogor Nomor 25/Pts.Arb/BPSK/XI/2020tanggal 30 November 2020;5. Menyatakan Putusan BPSK KOta Bogor Nomor 25/Pts.Arb/BPSK/X1I/2020tanggal 30 November 2020 dapat dieksekusi melalui Sidang PenetapanEksekusi pada Pengadilan Negeri Kota Bogor;6.

Kota Bogor No. 25/Pts.Arb/BPSK/XI/2020 tanggal30 November 2020, diberi tanda T10;Foto copy Berita Acara Pra Sidang BPSK No. 23/BAP/BPSK/X/2020 tanggal28 Agustus 2020, diberi tanda T11.a;Foto copy Berita Acara Pra Sidang BPSK No. 231/BAP/BPSK/X/2020 tanggal21 Oktober 2020, diberi tanda T11.b;Foto copy Berita Acara Pra Sidang BPSK No. 233/BAP/BPSK/X/2020 tanggal2 November 2020, diberi tanda T11.c;Foto copy Berita Acara Pra Sidang BPSK No. 233/BAP/BPSK/X/2020 tanggal9 November 2020, diberi tanda T11

(BPSK) Kota Bogor No.25/Pts.

517 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

., dan kawan, Para Advokat, beralamatdi Jalan Kodam Raya, Nomor 4, Kelurahan Sumur batu, KecamatanKemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5Mei 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan (selakuPenggugat dalam Perkara BPSK);MelawanPT WAHANA AUTO EKAMARGA, yang diwakili oleh Direktur,Darwin Maspolim, berkedudukan di Jalan Fatmawati Nomor 18, JakartaSelatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hotma P.D.

., dan kawankawan, Para Advokat, beralamat di JalanMartapura Nomor 3, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 21 Juli 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu PemohonKeberatan (selaku Tergugat dalam Perkara BPSK);Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan (selaku Tergugat dalam Perkara BPSK) telahmengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa

Penggugat(Mobil Jaguar Type X2.0 Nomor Mesin 309362425YC, Nomor RangkaSAJAGS1IN53YD17208, BPKB Nomor 8976817G dan STNK NomorB2222HF tanggal 21 Mei 2014, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratuslima puluh juta rupiah);e Memerintahkan Penggugat menyerahkan mobil Jaguar tersebut kepadaTergugat beserta dengan suratsurat/dokumen kepemilikan atas mobiltersebut;Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumentersebut, Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan (selaku Penggugatdalam Perkara BPSK

diterima tidak sesuai denganperjanjian atau tidak sebagaimana (Ayat h);Bahwa pertimbangan Majelis Arbitrase BPSKDKI adalah sangat tidak berdasarkarena Pemohon Keberatan sesuai fakta dan buktibukti sudah memberikaninformasi yang benar, jelas dan jujur kepada Termohon Keberatan;Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Arbitrase BPSKDKI haruslahditolak;Bahwa pertimbangan Majelis Arbitrase BPSKDKI pada halaman 5 alinea 7, yangmenyatakan:Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam proses persidangan di BPSK

DKI Jakarta Nomor 006/A/BPSKDKI/I/2014;Bahwa hingga selesainya perbaikan mobil Termohon oleh Pemohon tidakmelakukan pembayaran biaya dan ongkos, oleh karena itu kewajiban Termohon belumdipenuhi, maka tidak tepat kewajiban Pemohon harus dipikulkan kepadanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwaPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 89/Pdt.G/BPSK/ 2014/PN Jkt.

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang tidak berwenang menerima dan memutus perkara Sengketa Konsumen dengan Putusan Nomor 22/PTS/BPSK/XI/2022 tanggal 16 November 2022;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan

mengabulkan keberatan Pemohon untuk seluruhnya

24/Pdt.K-BPSK/2013/PN Smi

Tidak Berwenang Mengadili Secara Relatif:Bahwa pada hakekatnya Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) yang final dan mengikat tidak dapat diajukankeberatan.

Namun dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah AgungNomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadapPutusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka PengadilanNegeri dalam melakukan pemeriksaan terhadap upaya keberatanterhadap putusan BPSK mempedomani Peraturan Mahkamah Agungtersebut sebelum dilakukan revisi terhadap Undangundang Nomor 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Bahwa objek Permohonan Keberatan adalah Putusan BPSK KabupatenSukabumi, Nomor: 040/Prk/BPSK.Kabsi/VIII

Lampau Waktu Pengajuan Permohonan Keberatan (Exceptio temporis /eksepsi daluwarsa):Bahwa Putusan BPSK Kabupaten Sukabumi, Nomor:040/Prk/BPSK.Kabsi/VIII/2014 telah dijatunkan pada tanggal 23September 2014, kemudian Pemohon Keberatan telan menerimapemberitahuan Putusan BPSK aquo pada tanggal 02 Oktober 2014,sedangkan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PemohonKeberatan ke Pengadilan Negeri Sukabumi tercatat pada tanggal 17Desember 2014.a.

Skb selambatlambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak putusandibacakan,;(2) Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak putusanBPSK diberitahukan, konsumen dan pelaku usaha yangbersengketa wajib menyatakan menerima atau menolak putusanBPSK;(3) Konsumen dan pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, dapatmengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambatlambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejakkeputusan BPSK diberitahukan.c.

BPSK Kabupaten Sukabumi kedudukannya bukanlah di bawahwewenang Pemerintah Kabupaten Sukabumi:Bahwa Surat Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan telahmenyebutkan Termohon 3 adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi,Cq Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk).Padahal senyatanya, BPSK Kabupaten Sukabumi meskipun beradadiwilayah Pemerintah Kabupaten Sukabumi tetapi keberadaan BPSKbukan atas kebijakan Ekonomi maupun kebijakan Politik PemerintahKabupaten Sukabumi melainkan berdasarkan:1) Keputusan

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor : 505/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 tanggal 05 April 2016 ;3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;4.

BPSK menyatakansebagai berikut :Menimbang bahwa setelah Majelis Badan penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dengan cemat meneliti sengketa a quo,Menimbang, bahwa setelah Majelis BPSK dengan cermat menelitisengketa a quo maka berpendapat bahwa Konsumen adalah pihakyang berkepentingan dan berhak mendapatkan advokasiperlindungan konsumen secara patut sebagaimana dimaksud padaPasal 1 ayat 2 dan Pasal 4 huruf e dan begitu pula Pelaku Usahatidak mematuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf

demikian, kewenangan BPSK secara limitatif telahditentukan dalam UndangUndang No. 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen.

Para pihak telah sepakat sejak Perjanjian kreditditandatangani bahwa apabila terdapat perselisinan akan diselesaikanmelalui Pengadilan Negeri Padangsidempuan;Apabila kemudian Termohon Keberatan selaku debitur mengajukangugatan ke BPSK Batu bara atas dasar Perjanjian Kredit yang dibuatoleh Termohon Keberatan dan kemudian BPSK Batu Bara tanpasepengetahuan dan/atau tanpa didasari adanya persetujuanPemohon Keberatan (selaku kreditur) memeriksa dan memutusgugatan yang diajukan, maka jelas putusan BPSK

BPSK Batubara telah melampaui Kewenangannya sebagaimanadalam amarnya yang menyatakan batal demi hukum atau tidaksah lelang yang dilakukan.

hukum.Bahwa kesalahan BPSK Kab.

828 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

;Sehingga mengacu pada putusan BPSK tersebut yang menyebutkan suratgugatan konsumen tertanggal 30 November 2016 dan BPSK mengeluarkanputusan pada tanggal 11 Januari 2017, sudah secara jelas dan terangPutusan BPSK Batu Bara tersebut telah lewat waktu dan melawan hukummelanggar ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, oleh karena ituputusan BPSK Batal Demi Hukum (dianggap tidak pernah ada);Bahwa setelah membaca seluruh putusan BPSK Kabupaten Batu Baratersebut, tampak bahwa dialildalil yang menjadi

Membatalkan putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Konsumen (BPSk)Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 459/Arbitrase/BPSK/BB/V/2016tanggal 5 Agustus 2016;Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Pemohon Keberatanmohon kepada Pengadilan Negeri Tembilahan agar memberikan putusansebagai berikut:1.Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu) Bara Nomor1866/Aritrase/BPSK BB/XII/2016, tanggal 11 Januari 2017 Batal DemiHukum;Menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenanganAbsolut untuk

memutus perkara yang dimohonkan olehTermohon/Konsumen kepada BPSK Kabupaten Batu Bara;Menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kKewenangan relatifuntuk menerima permohonan sengketa konsumen yang berdomisili diWilayah Provinsi Riau;Menyatakan membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor1866/Arbitrase/BPSK BB/XII/2016 tanggal 11 Januari 2017;Menyatakan dan menguatkan tetap berlakunya Perjanjian Kredit dalam SuratPengakuan Hutang antara PT.

Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara;e) Bahwa dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 TentangArbitrase.

Nomor 828 K/Pdt.SusBPSk/2017 Membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu) Bara Nomor1866/Arbitrase/BPSK BB/XII/2016, Tanggal 11 Januari 2017; Menolak keberatan Pemohon selain dan selebihnya;MENGADILI SENDIRI Menyatakan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenangmengadili perkara sengketa konsumen Nomor 1866/Arbitrase/BPSK BB/XII/2016, Tanggal 11 Januari 2017; Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalamperkara ini sebesar Rp726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah

315 K/Pdt.Sus-BPSK/2024

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas nama Suwarno;3. Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 973/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;4.

Tentang PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN(BPSK); Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor973/Arbitrase/BPSK/BB/VIII/2016 Antara Termohon Keberatansebagai Konsumen Melawan Pemohon Keberatan sebagai PelakuUsaha, yang Mengabulkan Permohonan Konsumen i.c. TermohonKeberatan;ll.

)Kabupaten Batubara perihal pinjaman tersebut di atas dan telahHalaman 4 dari 36 Putusan Perkara Perdata Nomor 57/Pdt.SusBPSK/2017/PN.Rapmemperoleh Putusan sebagaimana Putusan BPSK Kabupaten BatuBara Nomor : 973/Arbitrase/BPSK/BB/VIII/2016;Bahwa Putusan BPSK Kabupaten Batu) Bara Nomor973/Arbitrase/BPSK/BB/VIII/2016 diperbuat dengan salah menerapkanhukum dalam menilai penyelesaian sengketa atau perselisinan diantaraPemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;4.1.

(BPSK) Batubarakarena BPSK Batubara tidak berwenang untuk mengadili sengketayang telah ditentukan pilihan hukumnya secara tegas dalamPerjanjian Kredit dan sudah seharusnya para pihak i.c.

PemohonKeberatan yang berindikasi sengketa (ayat 1) dan/atau pelanggaran(ayat 2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (ayat 1, 2 dan3) dan bukan BPSK i.c. BPSK Batu Bara;Bahwa ternyata BPSK Batu Bara dalam Putusan BPSK KabupatenBatu.

Bahwa BPSK i.c.

Membatalkan putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan Nomor 075/Arbitrase/2021/BPSK.Mdn tertangal 30 Desember 2021;
MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 075/Arbitrase/2021/BPSK.Mdn tertangal 30 Desember 2021;

- Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 595.000,- (lima ratus Sembilan puluh

49/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn