Rudy sebagai Penggugatlawan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 01 Nanga Taman

untuk dibangun sekolah SMP Negeri 1 Nanga Taman;Bahwasaksi tidak tahu tanah obyek sengketa tersebut pernah didatangioleh pihak BPN untuk diukur dan dibuatkan setifikat;3.

Jalan RawakNanga Taman,yang luasnya kurang lebih Lebar 100 M (seratusmeter) x Panjang 40 M(empat puluhmeter);Bahwa diatas tanah tersebut dulu ada bekas gudang tempat menyimpanbahan bangunan untuk membangun gedung SMP Negeri 1 Nanga Tamandan saksi pernah tinggal disitu atas seijin HENK HARTOYO;Bahwa gedung SMP Negeri Nomor 1 Nanga Taman dibangun di atastanahyang luasnya sekitar 20.000 M?

(125 x 160 M) dimana tanahtersebutmerupakan penyerahan dari HENK HARTOYO;Bahwa SMP Negeri 1 Nanga Tamandibangun oleh HENK HARTOYOdengan perusahaan CV.

Batas Sebelah Utara : Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Nanga Taman;Batas Sebelah Timur : SMP Negeri 1 Nanga Taman; Batas Sebelah Selatan : Bangunan rumah; Batas Sebelah Barat : Jalan RawakNanga Taman;b. Batas Sebelah Utara =: Bangunan rumah;Batas Sebelah Timur : SMP Negeri 1 Nanga Taman; Batas Sebelah Selatan: Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Nanga Taman; Batas Sebelah Barat : Jalan RawakNanga Taman;2. Tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat ;3.

, denganbatasbatas : sebelah Utara dengan Surat Ukur 329/1982 SHM Nomor26/Nanga Taman, Sebelah Selatan SU Nomor 327/1982 SHM Nomor 24,Sebelah Barat dengan Jalan Nanga Taman Rawak, Sebelah Timur dengantanah SMP Negeri Nanga Taman (Tergugat ).2. Bahwa kedua bidang tanah tersebut oleh ahli waris Henk Hartoyo telahdihibahkan kepada Penggugat;3. Bahwa tanah tersebut saat ini dikuasai/dimanfaatkan untuk halaman dantempat olah raga SMP Negeri 1 Nanga Taman(Tergugat 1);4.

KETUA YAYASAN MUHAMMADIYAH, MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH, PIMPINAN DAERAH MUHAM- MADIYAH KOTA KUPANG, SMP MUHAMMADIYAH KOTA KUPANG

Herman Yohanes,Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima ,KotaKupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai Pembandingsemula Penggugat;LawanKETUA YAYASAN MUHAMMADIYAH, MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DANMENENGAH, PIMPINAN DAERAH MUHAM MADIYAHKOTA KUPANG, SMP MUHAMMADIYAH~ KOTAKUPANG, berkedudukan di Jalan KH.

DARSAD ANCO pihak YayasanMuhamadiayah Kupang untuk pembangunan SMP Muhammadiyah.> Bahwa bukti surat P2 dan P4 adalah bukti surat dalam PerkaraHalaman 17 dari 27 Putusan Nomor: 166/PDT/2018/PT.KPGPerdata No. 200/Padt.G/2017/PN,Kpg, dimana Sertifikat HM No.2272GS No.3603/1995.an. SULTAN IDRIS sudah ditangan Tergugatdan sudah terbakar pada kerusuhan 1998, sesuai laporan PolisiNo.Pol.

DARSAD ANCO terjadi tahun1997, sedangkan Kwitansi dibuat tanggal 15 Nopember 1996, b)sakis MARUF PENI sendiri baru mulai mengabdi pada YayasanMuhammadiyah selaku Kepala Sekolah SMP MuhammadiyahKupang tahun 1997 sampai dengan 2004.Dari fakta Kwitansi (T2) yang diajukan Tergugat tersebut, didugakuat Kwitansi dibuat/ditulis oleh saksi MARUF PENI ketikaHalaman 18 dari 27 Putusan Nomor: 166/PDT/2018/PT.KPGGugatan Perkara diajukan ke Pengadilan Negeri Klas IA Kupang,karena saksi MARUF PENI baru mengabdi

Bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat (berupabangunan SMP Muhammadiyah Kupang) adalah milik PenggugatSULTAN IDRIS bersertifikat Hak Milik No.2272 GS No.3603/1995.an.SULTAN IDRIS, (bukti P1) bukan atas nama Yayasan MuhammdiyahKupang (bukan milik Tergugat), karean Tergugat belum melakukanseluruh prestasinya.b. Bahwa keterangan saksi MARUF PENI,SYAIFUL AMALO, SURTIANDEO YAN TAPATAP, membenarkan terjadinya jual beli tanah antaraSULTAN IDRIS dengan Drs.DARSAD ANCO,c.

Bagaimana mungkin Majelis Hakimmembiarkan atau membenarkan kebohongan Tergugat tersebut.Ditambah lagi tanah dan bangunan gedung SMP MuhammadiyahKupang sampai sekang belum bersertifikat, tidak ada IMB, belum adaAkta Pelepasan Hak atau Akta Jual Beli secara legal (hal iniTerbukti/terungkap pada persidangan perkara a quo yang tidak dapatdisangkal lagi oleh Tergugat/Termon Banding);Bahwa sesungguhnya, dari faktafakta tersebut di atas jelas terbuktibahwa telah terjadi kesepakatan jual beli tanah antara

Ketua Yayasan Muhammadiyah, Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kupang, SMP Muhammadiyah Kota Kupang, DKK

Pemohon:
Chairiah Smp Ginting

PENETAPANNomor 126/Pdt.P/2020/PN KisDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdatapada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalamperkara permohonan :CHAIRIAH SMP GINTING, bertempat tinggal di Dusun IV Tanjung AlamKecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, Tempat/Tanggal LahirT.

Bahwa Pemohon bernama CHAIRIAH SMP GINTING dan (alm) MHDFAIDAH GINTING yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Mel1950 sesual dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 269/1968;2. Bahwa Suami Pemohon yaitu M.P GINTING telah meninggal duniapada tanggal 29 Juli 1988 di Rumah Sakit. lbu KartiniKisaran, DisebabkanKarena SAKIT sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkanoleh Lurah Kisaran Barat tanggal 02 Agustus 1988, Nomor 474.3/73/1988;3.

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1209235605500001 atas namaChairiah Smp Ginting, diberi tanda P1;2. Foto Copy Surat Kematian Nomor 474.3/73/1988 atas nama M.P. Ginting,diberi tanda P2;3. Foto Copy Buku Nikah No. 269/1968, diberi tanda P3;4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1209230312150001 A.n.

Kepala KeluargaChairiah Smp Ginting, diberi tanda P4;Menimbang, bahwa surat surat bukti tersebut telah diberi materaisecukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;Hal 2 dari 7 Hal, Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2020/PN KisMenimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon mengajukanpula 2 (dua) orang saksi yaitu :1. Immanuel;2. N. T. Naiborhu;Yang pada pokoknya saksisaksi tersebut menerangkan sebagai berikut :I.

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP melawanTERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP

/2011/PA.Kis.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kisaran yang memeriksa danmengadili perkara tertentu) pada tingkat pertama dalampersidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara CeraiGugat yang diajukan oleh:PENGGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pendidikanSMP, pekerjaan karyawan pabrik, tempat tinggal diKabupaten Asahan, sebagai Penggugat;MELAWAN:TERGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP

LSM Sarvodaya Kpodi;Kepala SMP Sinar Dharma

Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan denganpertimbanganpertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antaraLSM SARVODAYA KPODI, dalam hal ini diwakili oleh PARTA TIMBO, WargaNegara Indonesia, perkerjaan Ketua Umum LSM SARVODAYAKPODI, beralamat di Jalan Bambu Hitam No. 28 A, Cipayung,Jakarta 13890, untuk = selanjutnya disebut sebagai ........Leseeeeeeeeee PEMOHON KEBERATAN ;LAWAN:KEPALA SMP

OBYEK SENGKETA DAN KEWENANGAN PTUN., 2=1,Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Putusan KomisiInformasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0021/IV//KIPDKIPS MA/2012tanggal 25 Oktober 2012 terhadap Sengketa Informasi antara LSMSARVODAYA KPODI selaku pemohon Keberatan dan Kepala SMP SinarDharma selaku Termohon Keberatan ; Bahwa menurut Pasal huruf 1 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi di Pengadilan,yang dimaksud dengan Gugatan

Status SMP Sinar Dharma adalah Badan Publik sesuai amanat UndangUndang 14 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 3 menyatakan Badan Publik adalahlembaga eksekutif, legislative, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dantugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagianatau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasinon pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dariAnggaran Pendapatan

Sinar Dharma (selaku Termohon) ; Mewajibkan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk mencabut Putusan0021/TV/KIPDKIPSMA/2012 tanggal 25 Oktober 2012 antara LSMSARVODAYA (selaku Pemohon) dan Kepala SMP Sinar Dharma (selakuTermohon) ;Mewajibkan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk menggelar kembaliSidang Ajudikasi dengan registrasi Sengketa 0021/IV/KIPDKIPSMA/2012tanggal 25 Oktober 2012 antara LSM SARVODAYA (selaku Pemohon) danKepala SMP Sinar Dharma (selaku Termohon) ; Menghukum Termohon

) Sinar Dharma Nomor :293/SMP.SD/SP/BOS/X/12, tanggal 18 Oktober 2012 ; Daftar Hadir Ajudikasi Antara LSM Sarvodaya KPODI dengan SMP Sinar Dharma,kamis tanggal 11 Oktober 2012 ; Hal 17 dari 29 hal Putusan No.213/G/2012/PTUNJKT.10.11.12.13.14.18Daftar Hadir Mediasi II Antara LSM Sarvodaya KPODI dengan Kepala SMP SinarDharma, Kepala SD Galatia 3, Kepala SD Sinar Dharma, dan Kepala SD Fajar Sion,Jumat 29 Juni 2012 ; Surat Ketua Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 002/ADMPSI

Menyatakan batal Surat Keterangan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Medan Nomor : 800/011/2013 Tanggal 16 Januari 2013 ;------------------------3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Medan Nomor : 800/011/2013 Tanggal 16 Januari 2013 ;----4. Mewajibkan Tergugat merehabitasi hak dan kedudukan Penggugat sebagai tenaga honorer ;------------------------------------------------------------------5.

KASMADI VS KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 2 MEDAN

PENGGUGAT ;LAWAN KEPAL Assis issinscssnscnsKEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 2 MEDAN, berkedudukan di JalanBridjend Katamso/Kp. Baru Medan.Dalam hal ini diwakili oleh Drs. H. MUSLIMLUBIS, SH.,MA, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Kepala Sekolah SMP NEGERI 2MEDAN, beralamat di Jalan. Bridjend Katamso,Kampung Baru, Kota Medan.Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :1. NIFZUL REVLI,SH ;2. EDISON P.

Tergugat bereaksi danmenyatakan bahwa ini adalah keputusan Dinas Pendidikan Kota Medan.Bahwa, Kepala SMP Negeri 2 Medan (Drs. H. MUSLIM LUBIS,SH, MA; Pembina Tk.

I; NIP. 19581111 198201 1 003)/Tergugat telan mengeluarkan Surat Keterangan No.800/011/2013 Tanggal 16 Januari 2013 yang isinya MulaiTanggal Surat ini resmilah Saudara tidak lagi sebagai TenagaPenjaga Sekolah Honorer di SMP Negeri 2 Medan, berhubungkarena sudah ada Petugas Penjaga Sekolah yang dipindahkanke SMP Negeri 2 yang berstatus PNS sesuai dengan SuratKeputusan Walikota Medan Nomor: 824.2/2088 K Tanggal 3Desember 2012 dan Surat Penugasan Dinas Pendidikan KotaMedan Nomor: 800.2/13713.Sekr/2012

HARDI NOVA)kepada Penggugat untukMISA UM swisiswsinwsenwacins caine xmembangun tempat tinggal di lingkungan SMP Negeri 2 Medan karenaSMP Negeri 2 Medan tidak menyediakan untuk tempat tinggal penjaga11sekolah, kemudian Penggugat membangun sendiri tempat tinggal dilingkungan SMP Negeri 2 Medan, dan pihak sekolah berjanjjimenanggungjawab mengenai ganti rugi bangunan perumahan tersebut,Penggugat telah mengajukan Permohonan Pengangkatan TenagaHonorer menjadi Pegawai Negeri pada tanggal 24 Mei 2007, 20

Menyatakan batal atau tidak sah Surat KeteranganKepala Sekolah SMP Negeri 2 Medan Nomor:800/011/2013 Tanggal 16 Januari 2013.3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut SuratKeterangan Kepala Sekolah SMP Negeri 2Medan berupa Nomor: 800/011/2013 Tanggal 16Januari 2013.4. Mewajibkan Tergugat merehabilitasi hak dankedudukan Penggugat sebagai tenaga honorer.5.

MUNASIR, VS PT STRADA MULTI PERKASA (SMP), DKK

Jawi DalamPontianak Barat, Kalimantan Barat, 78115, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2016;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;LawanPT STRADA MULTI PERKASA (SMP), berkedudukan diDusun Kembang Lada RT O08/RW 003 Desa Bukit BatuKecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, dalam hal inimemberi kuasa kepada Arief Tridjoto, S.H., dan kawankawan,Para Advokat, berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 5,Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus2015;Termohon Kasasi dahulu Tergugat

Secara tegas, Tergugat menyatakan bahwa tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan perkaraini, seperti uraian dalam dalildalil gugatan Penggugat:Tergugat tidak memiliki tanah seperti yang Penggugat dalilkan tersebut.Tergugat juga tidak pernah menjual, menyerahkan tanah, menerima gantirugi uang atau ganti rugi dalam bentuk apapun, seperti yang dimaksud olehPenggugat kepada PT Strada Multiperkasa (PT SMP);Dari keberatankeberatan yang Tergugat paparkan di atas, untuk ituTergugat mohon agar Majelis

Gilbert Leo Ibrani yang katanyameminjampakaikan tanah objek perkara a quo kepada PT SMP gunamembangun gudang penyimpanan bahan peledak di atas tanah a quo;Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 3419 K/Pdt/20164.

YAYASAN SMP/SMA PERGURUAN RAKYAT PANCUR BATU,DKK

PUTUSANNomor 259/Pdt/2018/PT MDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara :1.Yayasan SMP / SMA PerguruanRakyatPancur Batu, AlamatJl. Letjend. Drs. Djamin Ginting Desa Hulu Kec. Pancur Batu 20353Kabupaten Deli Serdang;Irwan Prawira, SH, Pekerjaan : Pembina Yayasan SMP/SMA PerguruanRakyat Pancur Batu, Alamat JI. Letjend. Drs.

Marnanda Saragih, Msi, Pekerjaan : Ketua Yayasan SMP/SMAPerguruan Rakyat Pancur Batu, Alamat JI. Letjend. Drs. Djamin GintingDesa Hulu Kec. Pancur Batu 20353 Kabupaten Deli Serdang;Pasrah Suyitno, Pekerjaan Bendahara Yayasan SMP/SMA PerguruanRakyat Pancur Batu, Alamat JI. Letjend. Drs. Djamin Ginting Desa Hulu Kec.Pancur Batu 20353 Kabupaten Deli Serdang;Tuah Manase, S.Pd Pekerjaan Pengawas Yayasan SMP/SMA PerguruanRakyat Pancur Batu, Alamat Jl. Letjend. Drs.

Bena Yusuf Pelawi M.Hum, Pekerjaan : Pembina Yayasan SMP/SMAPerguruan Rakyat Pancur Batu, Alamat Bekasi Jati Agung Blok B2/1Kelurahan Jati Bering Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Provinsi JawaBarat, sebagai Turut Terbanding I/Tergugat Il.;Pinter Sinulingga, BA, Pekerjaan Sekretaris Yayasan SMP/SMAPerguruan Rakyat Pancur Batu, Alamat JI. Letjend. Drs. Djamin GintingDesa Hulu Kec.

Terdaftar di Badan Administrasi Nasional Sekolah/Madrasah (BANS/M)Tangal 04 Oktober 2010 untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) denganperingkat Akreditasi A. jin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari DinasPendidikan Dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang No421/142/PDM/2010 Tanggal 05 Januari 2010. Terdaftar di Badan Administrasi Nasional Sekolah/Madrasah (BANS/M)Tangal 04 Oktober 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)dengan peringkat Akreditasi B.

Hal ini akan menyebabkan legalitas murid murid yang menjalanipendidikan SMP dan SMA di Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu akanmenjadi tidak jelas legalitas hukumnya dan tentunya akan merugikan muridmurid tersebut.

Pemohon:
LPBH Kesatria Pancasila diwakili oleh Rismansyah, SE, SH
Termohon:
1.SMP Negeri 1 Samarinda
2.SMP Negeri 5 Samarinda
3.SMP Negeri 22 Samarinda

pasal 47 UU No. 14 tahun 2008Tentang Keterbukaan Informasi Publik;Mohon kepada Yang Mulia Ketua PTUN Samarinda dapat menerima danmemeriksa permohonan a quo;KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARAa) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU No. 14 tahun 2008Tentang keterbukaan Informasi Publik, menyatakan :(1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata UsahaNegara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara.b) Bahwa Pemohon Keberatan dahulu Pemohon Informasimengajukan gugatan terhadap SMP

Negeri 1 Samarinda, SMP Negeri 5Samarinda dan SMP Negeri 22 Samarinda yang merupakan BadanPublik Negara sehingga sudah tepat jika keberatan / gugatan ini diajukankepada Pengadilan tata usaha Negara;C) Bahwa kedudukan Para Termohon kesemuanya berada di KotaSamarinda yang merupakan yurisdiksi PTUN Samarinda, oleh karena ituHalaman 6 dari 33 HalamanPutusan Perkara Nomor: 6/G/KI/2021/PTUN.SMDPTUN yang berwenang mengadili perkara a quo adalah PTUNSamarinda;Mohon kepada Yang Mulia Ketua PTUN Samarinda

/IX/2020, Nomor:020005KPPI/SMP/IX/2020, dan Nomor: 020001KPPI/SMP/IX/2020 ~Perihal: Permohonan Informasi, ditujukankepada Yth.

PPID (Pejabat Pengelola Informasi &Dokumentasi) SMP Negeri 1, SMP Negeri 5 dan SMP Negeri22, masingmasing tertanggal 22 September 2020 (fotokopisesuai asli);Bukti P 2 : Surat Lembaga Pemberdayaan Dan Bantuan Hukum KsatriaPancasila Nomor: 02003/KP/S.Kbrt/IX/2020, Nomor:02002/KP/S.Kbrt/IX/2020, dan Nomor: 02001/KP/S.Kbrt/IX/2020 Perihal: Surat Keberatan Tidak diberikan Informasi,ditujukan kepada Yth.

Kepala Sekolah SMP Negeri 1Samarinda, SMP Negeri 5 Samarinda dan SMP Negeri 22Samarinda, masingmasing tertanggal 29 September 2020(fotokopi sesuai asli);Halaman 24 dari 33 HalamanPutusan Perkara Nomor: 6/G/KI/2021/PTUN.SMDBukti P 3 : Surat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, Perihal:Panggilan sidang ajudikasi nonlitigasi, Nomor: 025/PAKIP/I/2021, tanggal 26 Januari 2021, Nomor: 026/PAKIP/I/2021, tanggal 26 Januari 2021, Nomor: 027/PAKIP/I/2021, tanggal 26 Januari 2021, Nomor: 064/PAKIP/II

Penggugat:LAILI ANITA, S,PdTergugat:SMP PGRI Serpong

KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 2 GOMBONG VS WARSIMIN, DKK

Surat Kepala Insp Daerah SMP Djawa Tengah Nomor ID SMP/III/B/32/52/162 tertanggal 23 Oktober 1962 yang ditujukan kepada Kepala SMPNegeri 2 Gombong untuk menyerahkan bangunan kepada PendetaGKJ Gombong;b.

GKJ Gombong melalui BPN Kabupaten Kebumen memintapihak SMP Negeri 2 Gombong untuk mengembalikan tanah dan bangunansebagaimana surat Nomor 042/ppbg/GKJ/Gb/V96 tentang PermohonanPengembalian Tanah dan bangunan yang ditempati SMP Negeri 2Gombong tertanggal 13 Mei 1996, kemudian Surat Panggilan dari KantorPertanahan Kabupaten Kebumen melalui suratnya nomor 005/622/96tertanggal 12 Juni 1996 untuk membicarakan tanah bekas Eig Verp 782milik Gereja Kristen Gombong yang dipergunakan SMP Negeri 2 Gombong;

(tiga ribu lima ratusdelapan puluh tujuh meter persegi) yang diakui oleh Penggugat sebagaitanah milik GKJ Gombong (Penggugat) yang dipakai oleh SMP Negeri 2Gombong dengan batasbatas: Sebelah Utara : SMP Masehi: Sebelah Barat : Jalan Kartini; Sebelah Timur : Sekolah Dasar (SD) PIUS dan tanah milik Sabrina;Halaman 8 dari 24 Hal. Put.

oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen (BPN) tanahyang di atasnya berdiri bangunan yang digunakan oleh SMP Negeri 2Halaman 9 dari 24 Hal.

Bahwa Saksi juga menyatakanpada tahun 1952 belum ada bangunan SMP Masehi maupun bangunanGKJ Gombong;b. Bahwa pada Tahun 1961 SMP Negeri 2 Gombong telah mengeluarkanljazah kelulusan siswa atas nama Siti Djoermini, tertanggal 4 Juli 1961sebagaimana Bukti TI.3. Ini membuktikan bahwa SMP Negeri 2Gombong telah melaksanakan kegiatan belajar mengajar di lokasitanah objek sengketa a quo sebelum tahun 1961;c.

WARSIMIN VS KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 2 GOMBONG, dkk

KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 2 GOMBONG,berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 2 Gombong,Kebumen, Jawa Tengah;2. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DANOLAHRAGA (DIKPORA) KABUPATEN KEBUMEN,berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 175, Kebumen,Jawa Tengah;3.

Menyatakan tanah + seluas 3.587 m* dan bangunan yang berdiridiatasnya yang dahulu adalah bangunan vereniging voor cristelijkhollands onderwijs op het zendingsterrein van friesllands gereformeerdekerken yang terletak di Kelurahan Gombong, Kecamatan Gombong,Kabupaten Kebumen, dengan batasbatas:Sebelah Utara : SMP Masehi;Sebelah Barat : Jalan Kartini;Sebelah Timur : Sekolah Dasar (SD) Pius dan tanah milikSabrina;Sebelah Selatan : Komplek GKJ Gombong/Jalan Yos Sudarso;adalah tanah dan bangunan milik

Menyatakan tanah + seluas 3.587 m* dan bangunan yang berdiridiatasnya yang dahulu adalah bangunan vereniging voor cristelijkhollands onderwijs op het zendingsterrein van friesllands gereformeerdekerken yang terletak di Kelurahan Gombong, Kecamatan Gombong,Kabupaten Kebumen, dengan batasbatas: Sebelah Utara : SMP Masehi; Sebelah Barat : Jalan Kartini; Sebelah Timur : Sekolah Dasar (SD) Pius dan tanah milikSabrina; Sebelah Selatan : Komplek GKJ Gombong/Jalan Yos Sudarso;adalah tanah dan bangunan milik

tanggal 29 Juni 2018, dihubungkan denganpertimbangan putusan Judex Juris tidak ditemukan adanya kekhilafan hakimdengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa atas objek sengketa belum pernah melekat hakhak apapunsetelah berakhir masa konversi objek sengketa yang sebelumnyamerupakan Eigendom Verponding Nomor 782, tanggal 24 September1980, sehingga objek sengketa menjadi tanah negara, oleh karena ituyang menguasai secara fisik objek sengketa mendapat prioritasmemperoleh hak atas objek sengketa; Bahwa SMP

KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 2 GOMBONG melawan WARSIMIN, dkk

Surat Kepala Insp Daerah SMP Djawa Tengah Nomor ID SMP /III/B/32/52/162 tertanggal 23 Oktober 1962 yang ditujukan kepada KepalaSMP Negeri 2 Gombong untuk menyerahkan bangunan kepadaPendeta GKJ Gombong.

diatasnya berdiri bangunan yang digunakan oleh SMP Negeri 2Gombong adalah tanah Negara dengan luas 3.431 m?.

berdiri bangunan yang digunakan oleh SMP Negeri 2Gombong adalah tanah Negara dengan luas 3.431 m?.

diatasnya berdiri bangunan yang digunakan oleh SMP Negeri 2Gombong adalah tanah Negara dengan luas 3.431 m2.

PT SURYA MITRATAMA PERSADA (PT SMP), VS LIEM SIAN TJIE, DK

PUTUSANNomor 681 PK/Pdt/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT SURYA MITRATAMA PERSADA (PT SMP), berkedudukandi Perumahan Green Village, Jalan Kaliabang RT 006 RW 007,Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Jawa Barat, yangdiwakili oleh Susilo selaku Direktur Utama, dalam hal inimemberi kuasa kepada Martono, S.H., Advokat pada Martono,S.H., & Rekan, beralamat

SuryaMitratama Persada (PT SMP) dan 2. Junardi selaku mantan DirekturUtama PT Surya Mitratama Persada tersebut;2.

sebagaimana tersebut dalam tanda bukti SertifikatHak Milik (GHM) Nomor 3063 tanggal 28 Maret 2012, sehingga penguasaanTergugat atas objek sengketa dengan cara memindahkan atau mengalihkanpatokpatok sebagai tanda batas objek sengketa tanpa alas hak yang sahmerupakan perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali PT Surya Mitratama Persada (PT SMP) tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT SURYA MITRATAMA PERSADA (PT SMP) tersebut;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembalisejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum.

MENGADILIDalam Penundaan:Menolak Permohonan Penundaan oleh Penggugat;--------------------------------------Dalam Pokok Perkara:1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;---------------------------------2 Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 6 Gunung Talang Nomor: 800/433/SMP.06/TU.2017, Perihal Pemberhentian Saudara Syaiful Januar Sebagai Petugas K6, tanggal 2 Oktober 2017;-------------------3 Menolak Gugatan Penggugat untuk selain atau selebihnya;-------------------

SYAIFUL JANUARLAWANKEPALA SMP NEGERI 6 GUNUNG TALANG KABUPATEN SOLOK

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11Oktober 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Padang dengan nomor: 67/SK/17/X/2017/PTUN.PDG,tertanggal 17 Oktober 2017 dan tanggal perbaikan 24 Oktober 201 7;Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANKEPALA SMP NEGERI 6 GUNUNG TALANG KABUPATEN SOLOK., Tempatkedudukan Jalan Tangah Padang, Nagari Cupak, Kecamatan GunungTalang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;Dalam hal ini memberi kuasa kepada :Jasril Jack Dt.

PLACIDUS MURDIMAN VS YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK SANTA MARIA (SMP NOTRE DAME)

PT SURYA MITRATAMA PERSADA (PT SMP), dan kawan VS LIEM SIAN TJIE

PUTUSANNomor 1783 K/Pdt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:1.PT SURYA MITRATAMA PERSADA (PT SMP),diwakili oleh Susilo selaku Direktur Utama,berkedudukan di Perumahan Green Village JalanKaliabang RTI O06/RW 007 Kelurahan Perwira,Kecamatan Bekasi Utara, Jawa Barat;JUNARDI selaku Mantan Direktur Utama PTSurya Mitratama Persada, dahulu beralamat diPerumahan Green Village Jalan

Badan Pertanahan Nasional setempat dan ketika dilakukanpemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Judex Facti PengadilanNegeri Bekasi ternyata Tergugat telah memindahkan patokpatok tanahberdasar Sertifikat Hak Milik Nomor 3063 a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PT SURYA MITRATAMAPERSADA (PT SMP

PT SURYAMITRATAMA PERSADA (PT SMP) dan 2. JUNARDI selaku mantanDirektur Utama PT Surya Mitratama Persada tersebut;Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1783 K/Pdt/20182.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA vs SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TRISILA, dk

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TRISILA, tempatkedudukan di Jalan Undaan Kulon Nomor 5759 Surabaya,dalam hal ini diwakili oleh EKO JULIANTO, S.Pd., KepalaSekolah Menengah Pertama (SMP) Trisila;2. YAYASAN PENDIDIKAN TRISILA, tempat kedudukan di JalanUndaan Kulon Nomor 5759 Surabaya, dalam hal ini diwakilioleh Drs. HARI WALUYO, M.M., Ketua Yayasan PendidikanTrisila, dan SURYANTONO, Sekretaris Yayasan PendidikanTrisila;Selanjutnya keduanya memberi kuasa kepada:Dr.

Trisilatelah habis masa berlakunya sejak tanggal 12 September 2013; Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Permohonan PerpanjanganIjin Operasional Sekolah SMP Trisila kepada Tergugat sebagaimanatertuang dalam Surat Nomor 1567/YPT/ SMP/E.10/IX/2013, PerihalPermohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah tertanggal 09September 2013, namun permohonan tersebut tidak dikabulkan olehTergugat; Bahwa dokumen permohonan perpanjangan izin operasionalpenyelenggaraan sekolah yang telah diajukan oleh Para PenggugatKepemilikan

Bahwa di dalam hal ini yangmenjadi objek sengketa adalah merupakan Surat Kepala DinasPendidikan Pemerintahan Kota Surabaya Nomor 421/4784/436.6.4/2014 Perihal: Penghentian Penerimaan Murid Baru danMerger/Mutasi Siswa tanggal 10 Juni 2014 yang ditujukan kepadaKepala SMP Trisila;b.

Trisila .PenghentianPenerimaan Murid Baru dan Merger/Mutasi Siswa tanggal 10 Juni 2014yang ditujukan kepada Kepala SMP Trisila;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraditerbitkan oleh Tergugat, yaitu Surat Kepala Dinas Pendidikan PemerintahKota Surabaya Nomor 421/4784/436.6.4/2014 Perihal: PenghentianPenerimaan Murid Baru dan Merger/Mutasi Siswa tanggal 10 Juni 2014yang ditujukan kepada SMP Trisila;Menghukum biaya perkara kepada Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut

Tergugat dan Tergugat IIIntervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagaiberikut:Eksepsi Tergugat:1.Gugatan Para Penggugat kurang pihak;Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat adalah karena ParaPenggugat tidak lagi memenuhi persyaratan untuk memperpanjang izinpenyelenggaran/operasional sekolah SMP Trisila yaitu bukti kepemilikanHalaman 13 dari 30 halaman.