Ditemukan 13261 data
43 — 7
le TISi: sgt dyArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorangterhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnyaperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah mengetahui adanyahubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yangmenyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahankeduanya, karenanya majelis hakim sependapat dengan pernyataan pakarhukum Islam Abdul Wahhab
mengurus hakhak Pemohon sebagai istridari Abdul Rahman bin Rahim dan salah satu syarat kelengkapan administrasimengurus klaim BPJS Ketenagakerjaan dan sebagainya, maka majelis hakimberpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan denganhukum dan mempunyai kemaslahatan, maka permohonan Pemohon tentanghal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab
22 — 6
ole Ope plgl Lolly adaly GlrodlS SoarArtinya :Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorangpria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yangberhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atauyang tidak berhubungan dengan itu".dan Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fiqhi halaman 930 :Jo al pas pl plo lo aazsitl agi OMS a25j aNd B55 Oole lgil leArtinya : Barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuan itusebagai istri seorang lakilaki maka disaksikan/dihukumi masihtetap
10 — 1
2 tahun tanpa jjin dan tanpa alasanyang sah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluarwilayah Republik Indonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
9 — 0
3 tahun tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah sertatidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah RepublikIndonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
6 — 0
sekarangtidak pernah pulang dan tidak ada kabar berita serta tidak diketahui alamatnya yangjelas dan pasti didalam dan diluar wilayah Republik Indonsia telah terbukti danmemenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
5 — 2
tahun 6 bulan tanpa jin dan tanpa alasan yangsah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayahRepublik Indonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
35 — 8
pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinanHal 2 dari 5 hal Penetapan Nomor 0240/Pdt.G/2019/PA.Wsp(mawaaniunnikah) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah bersesuaianjuga dengan keterangan saksi serta keterangan Pemohon yang dikuatkan dengansumpah dimuka persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapatpakar hukum Islam Abdul Wahhab
10 — 0
2 tahun tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah sertatidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah RepublikIndonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
10 — 0
tahun bulan tanpa jin dan tanpa alasan yangsah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayahRepublik Indonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
14 — 0
selama2 tahun tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah serta tidak diketahui alamatnya yangjelas dan pasti didalam dan diluar wilayah Republik Indonsia telah terbukti danmemenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
10 — 0
4 tahun tanpa jin dan tanpa alasan yang sah sertatidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah RepublikIndonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
10 — 0
3 bulan tanpa ijin dan tanpa alasan yangsah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayahRepublik Indonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
10 — 1
tahun2005 tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah serta tidak diketahui alamatnyayang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah Republik Indonsia telahterbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaianyang dipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukumIslam dalam kitab fatkhul wahhab
9 — 0
10tahun 8 bulan tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah sertatidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalamdan diluar wilayah Republik Indonsia telah terbukti danmemenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinanPenggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankanlagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adiladalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islamdalam kitab fatkhul wahhab
18 — 5
geal LayArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadapperempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dansyaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat dengan pernyataanpakar hukum Islam Abdul Wahhab
penetapan itsbat nikah ini dimohonkan bertujuanuntuk mendapatkan buku nikah guna mengurus keberangkatan Pemohon danPemohon II untuk menunaikan ibadah Haji, maka majelis hakim berpendapatoleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum danmempunyai kemaslahatan, maka permohonan Para Pemohon tentang hal inisepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab A/Asybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab
6 — 4
tidak pernah pulang dan tidak ada kabar berita sertatidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah RepublikIndonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahi hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
4 — 0
selama 6 tahun tanpa jin dan tanpa alasan yang sah sertatidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah RepublikIndonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
4 — 0
11 tahun tanpa yin dan tanpa alasan yang sahserta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayahRepublik Indonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
5 — 0
tahun 1985 tanpa ijin dan tanpa alasanyang sah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluarwilayah Republik Indonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
5 — 0
3 bulan tanpa ijin dan tanpa alasan yangsah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayahRepublik Indonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab