Ditemukan 3403 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sandri sangaji sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 21-02-2013 — Putus : 03-04-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109 K/TUN/2013
Tanggal 3 April 2013 — DIREKTUR UTAMA RSUP., DR. M. DJAMIL PADANG VS DR. NOVERIAL., SP.OT;
149 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketentuan yangdilanggar adalah : Ketentuan Pasal 1 angka 14 yangdengan tegas menyebutkan bahwa Majelis KehormatanDisiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yangberwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahanyang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi dalampenerapan disiplin ilmu kKedokteran dan kedokteran gigi danmenerapkan sanksi.Dengan adanya ketentuan ini maka jelas, bahwa lembagayang berwenang untuk menilai ada tidaknya kesalahandokter adalah Majelis Kehormatan Disiplin Dokter,termasukmemberikan sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Upload : 06-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2647 K/PDT/2010
HUSNI ; M. DAHLAN HS. DK.
82 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum para Tergugat untuk dikenakan sangsi pidana sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku.9.
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 07-01-2016 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 19-04-2016
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 16-K/PM I-02/AD/I/2016
Tanggal 10 Maret 2016 — Edy Bahktiar, Serka NRP 21980010970277
41 — 23
  • Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan sudah lamamelibatkan diri dalam penyalahgunaan' narkotika sehinggakecanduan, dan mengakibatkan tidak dapat melaksanakantugasnya dengan baik, hal ini sangat bertentangan dengan programpemerintah yang memerangi peredaran gelap narkotika, demikianjuga perintah dari pimpinan TNI yang melarang keras anggota TNImelibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika, dan memerintahagar memberikan sangsi yang berat bagi pelanggarnya, mengingatdampaknya yang besar
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-12-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 1310/Pid.Sus/2018/PN Kis
Tanggal 13 Februari 2019 — Penuntut Umum:
Roi Baringin Tambunan, SH
Terdakwa:
Siswoyo Als Woyo
89 — 15
  • menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaiHalaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1310/Pid.Sus/2018/PN Kisalasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 14-03-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 PK/Pdt.Sus/2013
Tanggal 14 Maret 2013 — BUDIYONO, Dk ; PT. MULIA GLASS
49 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sangsi terhadappelangaran atas peraturan ini biasanya ialah tidaksahnya atau batalnyatindakan yang melanggar itu, bahkan seringkali juga tindakan melanggar itudiancam pula dengan pidana kurungan atau denda.... ( dikutip dalambukunya Prof. Imam Soepomo, SH berjudul : PENGANTAR HUKUMPERBURUHAN,. Edisi Cet. Ketiga Belas, 2003 pada hal 11 12);Hal. 24 dari 57 hal. Put. No. 17 PK/PDT.SUS/2013.1.
    Sangsi terhadap pelangaran atas peraturan ini biasanya ialahtidaksahnya atau batalnya tindakan yang melanggar itu, bahkanseringkali juga tindakan melanggar itu diancam pula dengan pidanakurungan atau denda.... ( dikutip dalam bukunya Prof. Imam Soepomo,SH berjudul : PENGANTAR HUKUM PERBURUHAN,. Edisi Cet. KetigaBelas, 2003 pada hal 11 12);1.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 26-08-2020 — Putus : 18-12-2020 — Upload : 13-01-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 34/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 18 Desember 2020 — Penggugat:
JOKO ISWIDODO,S.P.
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
351 — 198
  • TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan dan Penggugat telah menerima Surat Keputusan Nomor :880/IV.1 3808 / TUUA /BKD Tanggal 27 Mei 2020 sesuai denganBerita Acara Serah Terima Berkas tanggal 13 Juli 2020 ;7.Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat atau suratkeputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut mengenaipemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat merupakanpenjatuhan sangsi disiplin
    Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang pada pokoknyamerupakan pemberian sangsi Disiplin berupa pemberhentian tidakdengan hormat terhadap Penggugat sebagai PNS ternyata jugabertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dimanahukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimanaPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 668/K/PID.Sus/2019 tidak mencapai 2 (dua) Tahun sedangkan dalam
Pengadilan PN BANJARMASIN Perdata
Register : 03-11-2016 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Bjm
Tanggal 15 Nopember 2017 — Penggugat:
1.JANG YUNIR
2.KAMARI
3.SYAHRANI
4.SUHAIMI
5.PURWANTO
Tergugat:
1.PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk
2.KEMENTRIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q BADAN PERLINDUNGA KONSUMEN NASIONAL DI Jakarta
3.OTORITAS JASA KEUANGAN Di Jakarta
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Di Jakarta
100 — 24
  • Walaupun Penggugattelah mengadukan pada Tergugat Il tentang adanya dugaan pelanggaranpasal 18 juncto pasal 62 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen dengan sangsi pidana penjara paling lama5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (duamiliar rupiah).6.
    Bahwa tergugat dalam menjalankan usahanya yang berkaitan denganKlausula Baku terhadap Konsumen nya jelas melanggar pasal 18 ayat (1),(2), dan (3) juntco pasal 62 ayat (1) Undangundang Nomor 8 tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen dengan sangsi pidana penjara paling lama5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (duamiliar rupiah).Putusan Nomor : 105/Pdt.G/2016/PN.Bjm Hal 2232.
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 06-12-2017 — Putus : 27-02-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 1103/Pid.Sus/2017/PN Kis
Tanggal 27 Februari 2018 — Penuntut Umum:
Fauzan Arif Nasution
Terdakwa:
1.Alan Robi Firmansyah Als Robi
2.Anju Fernando Turnip Als Anju
60 — 9
  • terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 17-07-2018 — Putus : 03-09-2018 — Upload : 05-09-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 714/Pid.Sus/2018/PN Kis
Tanggal 3 September 2018 — Penuntut Umum:
Junita Sitorus
Terdakwa:
Rudi Antono Als Aseng
25 — 3
  • perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehinggahal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Pengadilan PA LAMONGAN Perdata Agama Perceraian
Register : 13-11-2013 — Putus : 20-08-2014 — Upload : 16-09-2014
Putusan PA LAMONGAN Nomor 2426/Pdt.G/2013/PA.Lmg
Tanggal 20 Agustus 2014 — PEMOHON KONVENSI DAN TERMOHON KONFENSI
31 — 3
  • Untuk itu saya (Pemohon)menyatakan dengan sebenarnya bersedia menerima sangsi apapun dari atasansaya (Pemohon), jika perceraian tetap dilanjutkan tanpa ijin atasan Selanjutnyasetelah Pemohon tetap bersikeras untuk melanjutkan perkara ini denganmelampirkan surat pernyataan Pemohon tersebut diatas, maka prosespemeriksaan perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon initetap dilanjutkan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah (P.1) danpengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan
Pengadilan PA BATAM Perdata Agama
Register : 27-08-2021 — Putus : 24-11-2021 — Upload : 24-11-2021
Putusan PA BATAM Nomor 1453/Pdt.G/2021/PA.Btm
Tanggal 24 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 8
  • Gaji tiap bulan;ao fF wf NInsentip penjualan;Biaya Steam piano (400 sekali Steam);Suami bisnis jual beli piano;Biaya servis alat musik (Seperti Keyboard, speaker, Piano, dll);Saya mohon dengan sangat kepada bapak/ibu hakm jika hakhak anaksaya ditulis diatas kertas hitam Putih agar suami tidak mengelak akan tanggungjawabnya apabila dia tidak menepati janjinya menafkahi anakanaknya sayamau dikenakan sangsi dalam sel penjara;Bahwa Pemohon telah manghadirkan saksisaksinya di persidangansebagai berikut
Pengadilan DILMIL II 10 SEMARANG Pidana Militer
Register : 16-04-2010 — Putus : 10-06-2010 — Upload : 21-09-2011
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 26-K / PM.II-10 / AD / VI / 2010
Tanggal 10 Juni 2010 — XXXXXXXXXXXXXX
51 — 27
  • Bahwa Saksi kenal dengan Saksi 1. secaralangsung pada tahun 2003, karena Saksi 1 datangke rumah / asrama Pomdam Jaya bersama keduaanaknya meminta uang Rp 1.000.000, (satu jutarupiah) untuk membayar kontrakan rumah danmeminta kulkas.a: Bahwa menurut pengakuan Saksi 1, kedua anakSaksi 1 tersebut adalah anak Terdakwa, tetapiSaksi masih sangsi karena sejak tahun 2000 sampaidengan 2003 kemaluan Terdakwa tidak berfungsi.Fi Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi 1 dan keduaanaknya sebanyak dua kali saat Saksi
Pengadilan PA BAUBAU Perdata Agama Waris Islam
Register : 25-04-2014 — Putus : 06-02-2014 — Upload : 27-10-2014
Putusan PA BAUBAU Nomor 130/Pdt.G/2013/PA Bb.
Tanggal 6 Februari 2014 — -
71 — 39
  • Memberi sangsi hukum Antara Penggugat dan Tergugat bila mana dalamamar putusan Pengadilan Agama Baubau tidak dipatuhi sesuai ketentuan didalamnya.6. Membebani Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkaraini.7.
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 31-05-2012 — Putus : 25-02-2013 — Upload : 11-07-2014
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1113/Pdt.G/2012/PA.Tgrs
Tanggal 25 Februari 2013 — PEMOHON TERMOHON
71 — 34
  • Termohon memohon kepada Hakim Ketua yang Termohon hormati,memberikan Pemohon sebuah sangsi tegas bila Mufakat masih belumjuga bisa diperoleh selama waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja terhitungmulai tanggal 15 Oktober 2012. Karena Termohon sudah cukupbijaksana dan cukup mengalah jauh dari harapan yang biasanya bahwahak istri (gonogini) mendapat 2 dari harta bersama;6.
Pengadilan PN KRAKSAAN Perdata Khusus
Register : 16-04-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Krs
Tanggal 14 Juni 2021 — Penggugat:
ENY KUSRINI
Tergugat:
1.DEWAN PENGURUS CABANG ( DPC ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN PROBOLINGGO
2.DEWAN PENGURUS WILAYAH ( DPW ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA JAWA TIMUR
3.DEWAN PENGURUS PUSAT ( DPP ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
408 — 139
  • Anggota Partai yang melanggar ketentuan sebagaimana yangdimaksud dalam pasal 8, pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 dikenakansangsi.(2) Sangsi yang dijatunkan terhadap anggota partai berupa :a. Peringatan.b. Pemberhentian sementara dari jabatan Partai dan / atau jabatanatas nama Partai.c. Pembebastugasan dari jabatan partai dan / atau jabatan atasnama partai, dand. Pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan Partai.(3).
    Penetapan sangsi berupa peringatan dilakukan oleh DewanPengurus Partai pada masingmasing tingkatan, melalui RapatPleno.Bahwa pemberhentian Penggugat tersebut sama sekali tidak melaluiprosedur rapat pleno sebagaimana ditentukan Anggaran Dasar DanAnggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa, Pasal 15 ayat (2)Ketetapan Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa Nomor4/Muktamar/PKB/VIII/2019, Tentang Anggaran Dasar Dan AnggaranRumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa, berbuny/!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 29-09-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 404 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 29 September 2014 — Tn. YUAN AGUSTA VS Tn. MARTONO SAPUTRO, General Magager (GM) Hotel Sahid Jaya Solo
41 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan ini jugamelanggar Perjanjian Kerja Bersama Lampiran Ill butir 4 yangmenyatakan "Dilarang Karyawan untuk memberikan keterangan palsu,Hal. 16 dari 27 hal.Put.Nomor 404 K/Pdt.SusPHI/2014baik yang berhubungan dengan pekerjaan maupun hubungan kerjadengan sangsi repriment III atau pemutusan hubungan kerja atau PHK.Tergugat Rekonvensi melakukan pelanggaran berat sesuai UndangUndang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 Pasal 158 e yangmenyatakan "Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadappekerja
Pengadilan PA TAHUNA Perdata Agama Perceraian
Register : 01-08-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PA TAHUNA Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Thn
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penggugat VS Tergugat
37 — 14
  • Tergugat tidak puasdengan melapor ke polisi besoknya tergugat melapor saya ke kantor DinasPendidikan Kabupaten dengan tujuan supaya saya dapat diambil satutindakkan atau sangsi dari atasan. Dengan sikap yang mempermalukansaya,saya sebagai pengugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumahtanggadengan tergugat.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 08-12-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 15-01-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 32/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 12 Januari 2021 — Pemohon:
PT. BANGUN BUMI INDAH
Termohon:
BUPATI MOROWALI UTARA
137 — 67
  • Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yang melakukanPelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;16. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa Pejabat Pemerintahanmemiliki kewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai kewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)sesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;17.
Pengadilan PA BANTAENG Perdata Agama Perceraian
Register : 08-08-2012 — Putus : 25-04-2013 — Upload : 09-11-2014
Putusan PA BANTAENG Nomor 141/Pdt.G/2012/PA Batg
Tanggal 25 April 2013 — Pemohon VS Termohon
57 — 24
  • halaman 2 No. 3 bahwa pernyataansudah dijelaskan secara benar dan jelas dan tidak mengadaada, dan setiap saatselalu mengacu pada prosedur yang sudah ada, dan tidak mengesampingkanproses hukum yang berlaku;20Berkaitan dengan itu ada satu permasalahan atau dengan kata lain tambahantuntutan yang tidak sempat tercantum pada awal tuntutan Termohon yaitumengenai pernikahan Pemohon dengan wanita lain/selingkuhannya tanpaseizin istrinya yang sah sehubungan dengan itu mohon kiranya Majelis Hakimmemberikan sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 05-06-2017 — Upload : 03-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 526 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — 1. SURONO , DKK VS PT. UNION PLASTIK, Peseroan
97 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Tergugat menerapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)pada Para pekerja yang bekerja di bagian pekerjaan yang bersifat pokoksetelah Para pekerja memiliki masa kerja di atas 3 (tiga) tahun denganalasan sebagai formalitas, apabila Para pekerja menolak untukmenandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Para pekerjaharus mendapat sangsi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secarasepihak tanoa mendapat hak apapun.