Ditemukan 11601 data
29 — 4
halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalamPasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayatHalaman 9 dari 12 putusan Nomor 368/Padt.P/2019/MS.Sgi(3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
28 — 3
rburupiah) Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barangbukti langsungdiamankan dan diawab ke Polreta Palembang gunapemeriksaan lebih lanjut ;Terhadap keterangan saksi, yang dibacakan tersebut Terdakwamembenarkannya dan tidak berkeberatan ;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa, terdakwa pernah di periksa di polisi sehubungandengan perkara terdaka ini ;e Bahwa, pada saat terdakwa di periksa di kantor polisi tidakada paksaan ataupun penekanan
20 — 6
berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
34 — 10
lakilaki bernama Sariyanto binLasari tidak adahalangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan,ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakanbahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegahterjadinya perkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkansebagai suatu bentuk penekanan
21 — 6
berpendapat perkawinan yang bersangkutan tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkandalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jisPasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
11 — 3
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah kontrakan, hingga akhirnya berpisah;4.
37 — 9
perkawinan yang2020bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
34 — 19
Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan penekanan danPerbuatan Melawan Hukum (ontrecht mateg daad) kepada penggugat makaakan dilakukan upaya hukum perbuatan tindak pidana karena menyimpangdari tata cara hukum jual beli keperdataan secara Hukum dan Menghukumkepada Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa berupa HM.No.230Luas 1445 M2,dan SHM.No.2525 Luas 1410 M2,.AN.Penggugat. kepadaPenggugat dalam keadaan sempurna tanpa sarat dan menghalangi atashak milik penggugat menyertai baik dari
44 — 22
No. 4/Pdt.P/2017/PA Mrs.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anakanakuntuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yangdimaksud oleh Pasal 13 huruf (6) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan
56 — 21
danbesaran uang pensiun/manfaat uang pensiun dan diberitahukan pula kepadakaryawan tersebut untuk menghitung dan mengecek bersamasama supayatidak ada kekeliruan dalam perhitungan ;Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran/manfaat uang pensiun karyawanyang pensiun menerima dan menanda tangani cek dan sekaligus menandatangani surat kesepakatan (STATEMENT LETTER) dan ditandatangani2(dua) orang saksi dari pihak DAPEKAMI;Menimbang, bahwa penandatanganan surat kesepakatan (STATEMENT LETTER)tersebut bukanlah penekanan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SITI HARTATI,SH
110 — 66
Kaku mayat:Mudah dilawan, pada seluruh persendian.Lebam mayat:Hilang pada penekanan, bagian leher, punggung dan pinggang.7. Mayat adalah seorang yang berjenis kelamin perempuan,ras Mongoloid, berumur antara delapan tahun sampai lima belastahun, kulit Sawo matang, gizi cukup, panjang tubuh seratus tigapuluh tujuh sentimeter, zakar, labia mayora dan minora.Identitas khusus:Terdapat jaringan perut pada lengan bagian luar bentukmemanjang ukuran tiga sentimeter.8.
Kaku mayat:Mudah dilawan, pada seluruh persendian.Lebam mayat:Hilang pada penekanan, bagian leher, punggung dan pinggang.7.
167 — 103
Video rekaman pemeriksaan Pemohon pada tahap penyidikan untukmenunjukkan bahwa tidak ada penekanan baik fisik maupun psikiskepada pemohon.c.
Bahwa menurut ahli kalau orang yg memberi keterangan di bawahtekanan, baik tekanan fisik maupun psikis dalam satu konteks ini,akhirnya dia memberi keterangan yang tidak penuh dengan kesadarandiri, maka itulah yang disebut sebagai tindakan penekanan.
Miryam untuk dilakukan konfrontasi dengan sdri.Miryam ;Bahwa didalam persidangan verbalisan 3 orang pendidik menyampaikantidak ada upayaupaya penekanan atau pemaksaan terhadap saksiMiryam S Haryani kemudian di kroscek juga dengan video beruparekaman pemeriksaan ketiga tanggal 14 Desember 2016 di mana padapemeriksaan tersebut saksi Miriam S.
Miryam melakukan beberapapencoretan yang menurut keterangannya kurang sesuai sehingga mintadikoreksi lagi oleh penyidik, pada persidangan tanggal 30 Maret 2017tersebut diakui itu adalah tulisan yang bersangkutan, sehingga dariketerangan saksi verbalisan, kemudian keterangan rekamanpersidangan, BAP dan tulisan tangan saksi sendiri Kita meyakinkanbahwa tidak ada penekanan atas diri Miryam S.
Miriam menyatakan bahwatidak dan pada saat ini masih merasa nyaman dan tidak perlu dilakukanperlindungan ;Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan penyidikan awal saksi Novelsempat ngobrol dengan Miryam dan ia menyampaikan bahwa adabeberapa anggota DPR yang melakukan penekanan atau intervensi padayang bersangkutan ;Bahwa Hakim bukan menolak untuk segera dilakukan penahanan atassaksi Miryam, tetapi menurut Hakim belum waktunya untuk melakukanpenahanan terhadap saksi Miriyam karena perlu mendengarkanketerangan
15 — 6
perkawinan yang2020bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
17 — 9
dan perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon Il yang dilakukanpada tanggal tanggal 10 April 2002 artinya perkawinan mereka dilangsungkansetelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa selain itu Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
NANUK WIJAYANTI, SH
Terdakwa:
MUHAMAD KUSRIN Bin SARONO
99 — 7
Jadi orang disini adalah pelaku tindak pidanayang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalamsurat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah adanyakehadiran orang / badan hukum tersebut yang identitasnya sesuai dengan suratdakwaan, tentang terbukti atau tidak ia melakukan perbuatan tertentu akantergantung dalam pembuktian unsur pidana dari dakwaan yang bersangkutanBahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah TerdakwaMUHAMAD KUSRIN Bin SARONO dengan
37 — 20
Samsul Hamid, dokter pada Puskesmas lbu Kecamatan Ibudengan kesimpulan: terdapat dua luka robek diujung kelopak mata kiri bagianluar akibat traum tajam, nyeri pada penekanan.
23 — 9
PemohonIl yang dilakukan pada tanggal 19 Juli 2002 di Gampong Matang BenKecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, artinya perkawinan merekadilangsungkan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi oerkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyal halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
HENDRINAWATI LEO, SH
Terdakwa:
EDI SANJAYA Bin Alm TARSONO
67 — 24
Penganiayaan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut akan dipertimbangkansebagai berikut:Ad. 1. unsur Barang siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orangatau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut,diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yangdituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadi orang disini adalah orang yangdidakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimanayangdiuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan
25 — 24
perkawinanantara Pemohon dengan Pemohon Il yang dilakukan pada tanggal 22Agustus 1977 di Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, adalah setelahberlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
29 — 11
Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Pemohonberstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan.3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknyaSuami Istri (Bada Dukhul) dan sudah dikarunai seorang anak bernama:ANAK, umur 3 Tahun;4. Bahwa setelah Pernikahan Dahulu Pemohon dan Termohon tinggal diKel.Kedaton Kec.Kedaton Kota Bandar Lampung;5.