Ditemukan 11602 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-01-2022 — Putus : 31-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PA CIKARANG Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Ckr
Tanggal 31 Januari 2022 — Pemohon melawan Termohon
1710
  • Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 12 Januari2012 di Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, adalah setelahberlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
Register : 11-04-2017 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 19/PID/2017/PT BJM
Tanggal 3 Mei 2017 — HASAN Bin BURHAN
5733
  • Terdapat jembatanjaringan.Pemeriksaan Radiologi :Pada pemeriksaan tengkorak, tampak penekanan bagian tengkoraksamping ke bagian dalam tengkorak.Kesimpulan :e Terdapat luka robek pada kepala atas belakang sebelah kanan, dahi kiri,dahi kanan, dan pipi kiri akibat persentunan dengan benda tumpul;e Terdapat derik tulang tengkorak akibat persentuhan dengan benda tumpul;e Kelainan tersebut dapat menimbulkan bahaya mautPerbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 365 ayat (2)
Putus : 25-02-2013 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN MASOHI Nomor 120/PID.B/2012/PN.MSH
Tanggal 25 Februari 2013 — BARDIN Alias LA ADE
3127
  • kemudian korban menjawab beta cuma dengar dari tetangga kebun kata kamong supameri su sampe di beta pung dalam lahan kemudian pelaku meremas mulutkorban dengan menggunakan jarijari tangan kanannya dan mengatakan Acipa(korban) kalau kamong panen coklat di gunung beta dapa lia beta potong lapis dengkamong pung ana Kaimudin deng ana mantu Ayuba menurut Majelis Hakim adalahperbuatan mengancam yang dilakukan dengan lisan memberikan penekanan secarapsikis atau psikologis terhadap korban sehingga korban
Putus : 04-01-2017 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 147/Pid.B/2016/PN-Sdk
Tanggal 4 Januari 2017 — PUTERA SIMANJORANG Alias PUTRA
819
  • terdakwa mengakibatkan korban Rinan Pinemmeninggal dunia dengan lukaluka dan penyebab kematian sebagaimanatersebut dalam hasil pemeriksaan mayat an. korban Rinan Pinem als TakurNomor : O7/V/IKK/VER/2016 tanggal 21 Mei 2016 yang dibuat danditandatangani oleh Dokter Guntur Bumi Naution, Sp.F Dokter Pemeriksa padaRumah Sakit Bhayangkara Medan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :TANDATANDA KEMATIAN : Dijumpai lebam mayat pada daerah leher, punggung, pinggang dan bokong yang tidak hilang pada penekanan
    Halaman 12 dari 41 halamanTANDATANDA KEMATIAN : Dijumpai lebam mayat pada daerah leher, punggung, pinggang dan bokongyang tidak hilang pada penekanan Dijumpai kaku mayat pada alat gerak atas dan alat gerak bawah yang dapatdilawan.PEMERIKSAAN LUAR : Kepala : Rambut: hitam beruban, ikal, panjang rambut depan tujuhsentimeter, panjang rambut samping kanan dan kiri limasentimeter, panjang rambut belakang sembilan sentimeter. Dijumpai empat luka terobuka pada kapala.
    Medan sebagai berikut :Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas mayat denganidentitas sebagai berikut :Nama >: RINAN PINEM Als TAKURUmur : 55 TahunJenis Kelamin : LakilakiPekerjaan feKewarganegaraan : IndonesiaAgama : IslamAlamat : Dusun Pengambatan Desa Sarintonu KecamatanTiga Lingga Kabupaten Dairi;Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :TANDATANDA KEMATIAN : Dijumpai lebam mayat pada daerah leher, punggung, pinggang dan bokongyang tidak hilang pada penekanan Dijumpai kaku mayat pada alat
Putus : 28-05-2008 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 177 K/Pid.Sus/2007
Tanggal 28 Mei 2008 — Drs. R. SOEDARSONO, M.,M
4236 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 1 (satu)900/43/434.15/2002 tanggal ... tentangPedoman Kerja Dan Penekanan TugasTahun Anggaran 20029. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 1 (satu)900/1X/427.18/2003 tanggal .... TentangPetunjuk teknis pelaksanaan APBDTahun Anggaran 200310. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu)Daerah Kabupaten Lumajang Nomor :35 Tahun 1999 tanggal 25 Oktober1999 tentang Peraturan Tata TertibRakyat DaerahDewan PerwakilanKabupaten Lumajang 11.
    Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 900/43/434.15/2002 tanggaltentang Pedoman Kerja Dan Penekanan Tugas Tahun Anggaran 2002,1 (satu) ;9.
    Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 900/43/434.115/2002 tanggaltentang Pedoman kerja dan Penekanan Tugas Tahun Anggaran 2002, 1(satu) ;. Keputusan Bupati Nomor : 900/.../427.18/2003 tanggal .... TentangPetunjuk Teknis Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2003 ;10.Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lumajang Nomor : 35Tahun 1999 tanggal 25 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata TertibDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang ;Hal. 36 dari 45 hal. Put.
Register : 17-04-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PN AMUNTAI Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Amt
Tanggal 5 September 2018 — Penuntut Umum:
1.AHMAD ZAIM WAHYUDI
2.ADI PADMA AMIJAYA
Terdakwa:
1.AHMAD FADILLAH ALS AMAT QYU BIN JAMHARI
2.WAHYUDI ALS YUDI BIN HAMDAN
386
  • tersangka) dan pemeriksaanSaksi tersebut dibuat sesuai skenario penyidik dan bukan berdasarkan faktafaktayang sebenarnya;Menimbang, bahwa untuk menguji apakah pencabutan keterangan keteranganTerdakwa tersebut beralasan atau tidak, di persidangan telah didengar keteranganseorang Saksi verbalisan, yaitu EKO LISTIYANTO dan YANDIE WIKARNA, yangmana menerangkan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah Terdakwa dalammemberikan keterangan dihadapan penyidik telah diberitahukan hakhaknya dantanpa ada penekanan
    II tidak melakukanPerbuatan yang disangkakan dalam pasal tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanamantersebut selain itu Terdakwa juga mencabut semua keterangannya di BAP yang telahdiberikan di Kepolisian dengan alasan pada saat kejadian Terdakwa II datang ketempat tersebut untuk menengok Jumi yang sedang sakit bersama istri Terdakwa IIdan pada saat memberikan keterangan di Kepolisian tersebut Terdakwa dalamkeadaan Terpaksa dan ada penekanan
    RepublikIndonesia Nomor :85K/Kr/1959 tanggal 27 September 1960 yang menyatakan bahwaSuatu pengakuan tidak dapat ditiadakan karena alasan tidak mengerti danberdasarkan Yurisprudendi mahkamah Agung Nomor 414/K/Pid/1984 tanggal 11desember 1984, Menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwadipersidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan;Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi diatas dan berdasarkanketerangan Saksi Verbalisan yang menyatakan bahwa waktu pemeriksaan tidakterjadi penekanan
Register : 29-03-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PN AMUNTAI Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Amt
Tanggal 15 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.RHAKSY GANDHY ARIFRAN,SH
2.CHINTA ROSA R, SH
Terdakwa:
RIZALI FAHMI Als FAHMI Bin ABDURAHMAN
859
  • ARIPIN, yang mana menerangkan di bawah sumpah, yang padapokoknya adalah Terdakwa dalam memberikan keterangan diahdapan penyidiktelah diberitahukan hakhaknya dan tanpa ada penekanan fisik maupun psikisterhadap Terdakwa;Menimbang, bahwa terhadap' keterangan SaksiSaksi verbalisantersebut, Terdakwa dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan benar dantidak berkeberatan;Menimbang, bahwa dengan demikian berita acara pemeriksaan(tersangka) dalam BAP penyidikan atas nama Terdakwa RIZALI FAHMI AlsFAHMI Bin
    Terdakwa juga mencabut semuaketerangannya di BAP yang telah diberikan di Kepolisian dengan alasan padasaat memberikan keterangan di Kepolisian tersebut Terdakwa dalam keadaanTerpaksa dan ada penekanan pada saat dilakukan pemeriksaan;Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (pledoi) tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor :85K/Kr/1959 tanggal 27 September 1960yang menyatakan bahwa suatu pengakuan tidak dapat ditiadakan karena alasantidak
    mengerti dan berdasarkan Yurisprudendi mahkamah Agung Nomor414/K/Pid/1984 tanggal 11 desember 1984, Menyatakan bahwa pencabutanketerangan Terdakwa dipersidangan tidak dapat diterima karena pencabutantersebut tidak beralasan;Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi diatas dan berdasarkanketerangan Saksi Verbalisan yang menyatakan bahwa waktu pemeriksaan tidakterjadi penekanan ataupun pemukulan terhadap Terdakwa sehingga menurutMajelis Hakim pencabutan keterangan Terdakwa di BAP kepolisian tersebuttidak
Putus : 12-10-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 1289/Pid.B/2015/PN.SBY
Tanggal 12 Oktober 2015 — TARSONO Bin NADI
23556
  • Didapatkan lebam mayat belum lengkap dan hilangdengan penekanan. Kaku mayat terdapat pada rahang, persendian anggota gerak atasdan bawah. Tidak ditemukan tandatanda pembusukan.2 Pada pemeriksaan luar ditemukan :Kepala ditemukan seluruh wajah berwarna kebiruan, dua luka robek di dahi. Mata kanan dankiri tertutup lakban. Kelopak mata atas dan bawah memar dan bengkak.
    Didapatkan lebam mayat belum lengkap dan hilang dengan penekanan. Kaku mayatterdapat pada rahang, persendian anggota gerak atas dan bawah. Tidak ditemukan tandatandapembusukan. 22222222 2n nnn nn nnn nn nn nn nn nnn nn nnn nnn nnn nnnPada pemeriksaan luar ditemukan :Kepala ditemukan seluruh wajah berwarna kebiruan, dua luka robek di dahi. Mata kanan dankiri tertutup lakban. Kelopak mata atas dan bawah memar dan bengkak.
    Pada bagiansepertiga bawah terdapat luka robek dengan diameter tiga sentimeter.4 Kematian dapat diakibatkan mati lemas yang disebabkan penekanan jalan napas oleh penjeratanpada leher dan perdarahan organ dalam perut.
    Didapatkan lebam mayat belum lengkap dan hilangdengan penekanan. Kaku mayatterdapat pada rahang, persendian anggota gerak atas dan bawah. Tidak ditemukan tandatandapembusukan. 22222222 22 nnn nn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnnPada pemeriksaan luar ditemukan :Kepala ditemukan seluruh wajah berwarna kebiruan, dua luka robek di dahi. Mata kanan dankiri tertutup lakban. Kelopak mata atas dan bawah memar dan bengkak.
    Pada bagiansepertiga bawah terdapat luka robek dengan diameter tiga sentimeter.Kematian dapat diakibatkan mati lemas yang disebabkan penekanan jalan napas oleh penjeratanpada leher dan perdarahan organ dalam perut.
Register : 25-02-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 12-07-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 380/Pdt.G/2019/PA.Tnk
Tanggal 2 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
90
  • Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaltanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Pemohonberstatus perawan dan Termohon berstatus jejaka.3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknyasuami istri (badadukhul) namun belum dikaruniai Seorang anak.4.
Register : 07-09-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 390/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 24 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
204
  • berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 11-01-2018 — Putus : 19-03-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Tnk
Tanggal 19 Maret 2018 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
90
  • Pernikahannya dilaksanakan pada hari Kamis,tanggal 29 Oktober 1998 dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp20.000, (dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor:XXXX tertanggal 02 Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Panjang Kota Bandar Lampung dengan wali nikah Kakak kandungPenggugatdi rumah Pejabat KUA di Panjang Kota Bandar Lampung.Hal 1 dari 12 Hal Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2016/PA.Tnk.Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan
Register : 25-07-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA PACITAN Nomor 73/Pdt.P/2019/PA.Pct
Tanggal 6 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
121
  • wanita bernama CALON ISTERI binti tidak ada halanganperkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupunhalangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, maka hal tersebut dimaksudkan sebagaisuatu bentuk penekanan
Register : 04-05-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 13-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 152/Pdt.P/2016/MS.Lsk
Tanggal 23 Mei 2016 — Pemohon melawan Termohon
257
  • tidak memungkinkan (darurat), oleh karenanya meskipunperkawinan tersebut terjadi setelah lahirnya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974adalah boleh untuk ditetapkan perkawinannya menurut hukum;Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh merekayang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 26-10-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 03-03-2021
Putusan PA Sukadana Nomor 1690/Pdt.G/2020/PA.Sdn
Tanggal 2 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
7324
  • Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Pemohonberstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah milik orang tua Pemohon, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan belum dikarunialanak;5.
Register : 26-01-2015 — Putus : 04-02-2015 — Upload : 12-03-2015
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 18/pdt.P/2015/ms-Lsk
Tanggal 4 Februari 2015 — Pemohon - Termohon
175
  • dilakukan pada tanggal 28 Juli 2010 diGampong Blang Seunong, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur,artinya perkawinan mereka dilangsungkan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat(3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 09-03-2017 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 29-08-2017
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 78-K/PMT-I/BDG/AD/III/2017
Tanggal 14 Maret 2017 — Rusdi Efendi, Kopda NRP 31000412130779
3918
  • Bahwa benar di satuan Terdakwa ada penyuluhan hukum danada penekanan dari Dansat agar tidak terlibat atau melakukanpenyalahgunaan narkotika karena akan merusak kesehatan dansanksinya berat.7.
Register : 10-07-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1803 B/PK/PJK/2018
Tanggal 30 Agustus 2018 — PT. SUPRA MATRA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
4834 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon PeninjauanKembali tidak meninggalkan atau mengesampingkan mengenaipenenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum dibidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function)
Register : 04-10-2016 — Putus : 03-11-2016 — Upload : 13-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 402/Pdt.P/2016/MS.Lsk
Tanggal 3 Nopember 2016 — Pemohon melawan Termohon
157
  • perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasalpasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanyahalangan perkawinan;Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 11-11-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 25-11-2019
Putusan PA MALANG Nomor 831/Pdt.P/2019/PA.MLG
Tanggal 20 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
167
  • UndangUndang perkawinan menganut prinsipbahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapatmelangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinansecara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkanketurunan yang baik dan sehat;Menimbang berdasarkan ketentuan perundangundangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon masihberstatus anak (belum dewasa) yang hakhaknya masih harus dipenuhi olehorang tuanya sesuai kemampuannya, sehingga perlu penekanan
Register : 09-10-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 556/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 27 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
297
  • perkawinan yang2020bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan