Ditemukan 1411 data
71 — 25
satu bain khuli, maka sebagaimana maksud Pasal 119ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri (Penggugat) meskipun dalammasa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapikeduanya boleh melakukan akad nikah baru;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan(2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,Majelis Hakim secara ex oficio
9 — 0
peraturan perundangan yang berlaku,akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku RegisterPerkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akanmemudahkan sewaktuwaktu diperlukan;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertibnya admistrasi maka secara Ex Oficio
9 — 0
peraturan perundangan yang berlaku,akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku RegisterPerkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akanmemudahkan sewaktuwaktu diperlukan;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertibnya admistrasi maka secara Ex Oficio
14 — 1
peraturan perundangan yangberlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada BukuRegister Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kKepastian hukum perkawinannya , sehingga akanmemudahkan sewaktu waktu diperlukan ;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertibnya admistrasi maka secara Ex Oficio
12 — 0
Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh sebabitu. permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa bukti P.2 dan bukti P.3 yang dimajukanPemohon tidak diajukan dengan bermaterai serta di legessebagaimana alat bukti perkara perdata dalam persidang an,Majelis tidak mempertimbangkannya, maka patut untukdikesampingkan Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Junto pasal 156 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam Majelis berwenang menentukan hukumsecara ex oficio
10 — 0
peraturan perundangan yangberlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada BukuRegister Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akanmemudahkan sewaktu waktu diperlukan;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertibnya admistrasi maka secara Ex Oficio
23 — 9
Olehkarena itu berdasarkan kesediaan Pemohon tersebut,maka majelis hakim secara ex oficio menetapkanjumlah nafkah iddah tersebut berupa uang sebesar Rp1.500.000.
9 — 0
peraturan perundangan yangberlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada BukuRegister Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya , sehingga akanmemudahkan sewaktuwaktu diperlukan ;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertionya admistrasi maka secara Ex Oficio
13 — 6
peraturan perundangan yang berlaku,akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku RegisterPerkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akanmemudahkan sewaktuwaktu diperlukan;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertibnya admistrasi maka secara Ex Oficio
70 — 13
No.194/Pdt.G/2013/MSBna116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dan terpenuhi dalam perkara inidan sekaligus keutuhan rumah tangga para pihak telah tidak mungkin dapatdipertahankan lagi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka adalahberalasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 41 huruf c Undangundang Nomor 1 Tahun1974 Majelis Hakim secara ex oficio perlu mempertimbangkan akibat langsung daricerai talak menyangkut hak istri ;Menimbang
11 — 2
permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan alasanperceraian yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya makaPermohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohonsebagaimana disebut dalam petitum point 2 surat permohonannya dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkara ini ataskehendak talak suami incasu Pemohon, maka Majelis Hakim secara ex oficio
10 — 0
peraturan perundangan yangberlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada BukuRegister Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akanmemudahkan sewaktu waktu diperlukan;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertibnya admistrasi maka secara Ex Oficio
72 — 28
berpendapatbahwa putusan hakim~tingkat = pertama yang menghukumPemohon/Pembanding membayar nafkah madliyah tanpa adatuntutan/gugatan dari Termohon/Terbanding adalah keliru danbertentangan dengan pasal 189 ayat (3) RBg, oleh karenanya harusdibatalkan, sedangkan keberatan Pemohon/Pembanding atas putusanhakim tingkat pertama yang menghukum Pemohon/Pembandingmembayar muthah dan nafkah iddah kepada Termohon/Terbanding tidakdapat dipertimbangkan karena masalah mutah dan nafkah iddah hakimmempunyai hak ex oficio
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga tanah tersebut adalah sah peninggalan almarhum Sanding;Bahwa sejak meninggalnya kakek para Penggugat (almarhum Sanding)dan ayah para Penggugat ( Derek) maka secara ex oficio tanah tersebutmenjadi milik para Penggugat karena pewarisan;Bahwa pada tahun 1963 Gunung Agung meletus, zaman pengungsian,para Penggugat merantau ke Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, KabupatenKarangasem;Bahwa secara tibatiba sebagian dari tanah milik para Penggugat, Penggugat dan Penggugat Il yang ditinggal merantau yaitu
14 — 5
Surabaya, sehingga tidak dapat diterbitkan aktanikahnya;Menimbang, bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akanmemudahkan sewaktu waktu diperlukan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan yang telahdipertimbangkan diatas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkandengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan, makaMajelis Hakim secara ex oficio
14 — 1
No 0720/Pdt.P/2015/PA.Sbyberlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada BukuRegister Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akanmemudahkan sewaktu waktu diperlukan;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertibnya admistrasi maka secara Ex Oficio
13 — 1
peraturan perundangan yangberlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada BukuRegister Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akanmemudahkan sewaktuwaktu diperlukan;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertionya admistrasi maka secara Ex Oficio
7 — 0
peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapiperkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku Register Perkawinan,sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti akta nikahnyaitu. sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya , sehingga akan memudahkansewaktuwaktu diperlukan ;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka permohonanPara Pemohon patut diterma dan dikabulkan;Bahwa untuk tertibnya admistrasi maka secara Ex Oficio
10 — 0
peraturan perundangan yangberlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada BukuRegister Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akanmemudahkan sewaktuwaktu diperlukan ;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertibnya administrasi maka secara Ex Oficio
17 — 2
dengan Undangundang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I danPemohon II dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, serta telah memenuhimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,maka permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan berdasarkanHasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisialtahun 2010, maka secara ex oficio