1273 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

20172) BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan/kompetensi absolutuntuk memeriksa sengketa antara Pemohon Keberatan dengan TermohonKeberatan.a.

Berdasarkan Surat tersebut,Putusan BPSK yangmembatalkan permintaan lelang maupun lelang atas SHM tersebut telahbertentangan dengan Surat dari Direktorat Jendral dimaksud.c.

BPSK Kabupaten Batu Bara telah melakukan kekeliruan dalammemberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan.

Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yangmelanggar ketentuan undangundang ini.Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 padaPasal 2, yang menyatakan:Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapatmengajukan kepada pelaku usaha di Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) tepat berdomisili konsumen ataupada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk).Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)

Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumenyang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihaklawan; atauc.

Sinar Mas Multifinance Cabang Tulungagung tersebut;

238 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Surat Panggilan Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) Kabupaten BatuBara Nomor 61/PG/BPSK/BB/I/2016., tanggal 11 Januari 2016 perihalpanggilan persidangan kepada Pelaku Usaha/Pimpinan PT Sinar MitraHalaman 1 dari 14 hal Put. Nomor 238 K/Pdt.SusBPSK/2017Sepadan Finance Cabang Medan pada hari Senin/tanggal 18 Januari 2016;b.

Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 87/PGARBI/JSIV/BPSK/BB/I/2016., tanggal 25 Januari 2016 perihal PanggilanPersidangan kepada Pelaku Usaha/Pimpinan PT Sinar Mitra SepadanFinance Cabang Medan pada hari Senin/tanggal 18 Januari 2016;c.

SebabBPSK Batu Bara melakukan panggilan kepada Pelaku Usaha langsungdengan agenda persidangan arbitrase sebagaimana dalam Surat PanggilanSidang Arbitrase Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) Kabupaten BatuBara Nomor 87/PGARBI/JSIV/BPSK/BB/I/2016 tanggal 25 Januari 2016dan Surat Panggilan Arbitrase Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 87/PGARBII/JSIV/BPSKBB/II/2016 tanggal9 Februari 2016.

Dalam hal ini Pelaku Usaha telah menyampaikankeberatan kepada BPSK Batu Bara agar agenda persidangan dalampanggilan sidang harus ditentukan berdasarkan kesepakatan Pelaku Usahadan Konsumen bukan atas kemauan/keputusan BPSK Batu Bara secaraarbitrase.

Membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor11/Arbitrase/BPSKBB/I/2016;4.

Menyatakan Pengadilan Negeri Sukabumi Tidak Berwenang Mengadili Perkara Nomor 8/Pdt.K-BPSK/2015/PN.Skb secara relatif;2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 769.000,- (tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

8/Pdt.K-BPSK/2015/PN.Skb

Tahun 2006 Pasal 3 Ayat 6 menentukan,keberatan terhadap putusan arbritase BPSK dapat diajukan apabilamemenuhi persyaratan pembatalan arbritrase sebagaimana diatur dalamPasal 70 UndangUndang Nomor : 30 tahun 1999 tentang arbritrase danalternatif penyelesaian sengketa.Bahwa telah ditemukan bukti yakni :1.

BPSK telah dilanggar ketentuan undangundang yakni Pasal 1338KUHPerdata.Berdasarkan uraian alasan tersebut diatas kiranya Majelis Hakim yangMulia yang memeriksa perkara ini berkenan memutus:1. Menerima Permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;2. Menyatakan Batal Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Sukabumi Nomor :040/Prk/BPSK.Kabsi/VIII?201 4,tanggal 23 September 2014.3. Menyatakan Termohon 1 dan Termohon 2 telah melakukan ingkar janji(wanprestasi).4.

menurutPerma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, adalahperkara yang dikecualikan untuk dilakukan upaya perdamaian melalui prosesmediasi di pengadilan;Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan, tanggal 19 Mei2015, Pemohon telah membacakan Surat Permohonan Keberatan tanggal26 Maret 2015 yang isinya oleh Pemohon dipertahankan dengan perbaikanpada Permohonan halaman 5 (lima) angka 2 dan angka 4 yang semulatertulis Termohon 3 berubah menjadi Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk

Pembayaran yang kami lakukan tidak diperhitungkan;Kami bukan lalai ataupun ingkar janji tetapi kKemampuan kami untukmembayar sudah tidak bisa kami penuhi karena keadaan ekonomi kami, danHalaman 6 dari halaman 15 Putusan Nomor 8/Pdt.KBPSK/2015/PN.Skbusaha kami benarbenar bangkrut sudah berbagai cara kami jalani untukmemenuhi usaha tapi sampai sekarang masih belum ada perubahan;Oleh sebab itu kami datang ke BPSK, yang rasanya dapatmenyelesaikannya secara cumacuma dan gratis dan selanjutnya pernahjuga

di selesaikan di Pengadilan Negeri Sukabumi tapi pihak Universal tidakpernah mengakui putusan dari BPSK;Mohon kiranya kepada Majelis Hakim untuk membebaskan kami darisegala gugatan Bank Universal.

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut
2. Mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon untuk sebagian
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
4. Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau Nomor 002/P.A rbitrase/BPSK-Llg/VI/2020, tanggal 29 juni 2020

   8/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Lht

MENGUATKAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KABUPATEN KUANTAN SINGINGIN NOMOR 02/BPSK-KS/ARBT/II/2015 TANGGAL 20 FEBRUARI 2015;

3. MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA INI KEPADA PEMOHON KEBERATAN YANG HINGGA SAAT INI SEBESAR RP. 1.591.000 (SATU JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUH SATU RIBU RUPIAH);

Membatalkan Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 588/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016, tanggal 20 Mei 2016, dan Mengadili sendiri perkara ini sebagai berikut :1. Menyatakan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.2. Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang beritikad baik, menyangkut Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 4111300889 tanggal 18 Mei 2013 adalah sah, mengikat dan memiliki kekuatan hukum.3.

Oleh sebab itu Putusan BPSK PemerintahKabupaten Batu Bara yang membatalkan Perjanjian adalah sangat keliru (videhalaman 21);.

BPSK Pemerintah Kabupaten BatuBara Telah Keliru MempersepsikanPeraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 DanHIR,.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara a quo;3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara TelahMelampaui Kewenangannya Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Ini;4. BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Telah Keliru Di Dalam MemberikanPertimbangan Hukum Dan Putusan Dalam Perkara Ini;5.

Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifatmenentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;3.

Membatalkan Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor588/Arbitrase/BPSKBB/IIV2016, tanggal 20 Mei 2016, danMengadili sendiri perkara ini sebagai berikut :1. Menyatakan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini.2.

360 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

putusan BPSK tersebut;b.

Nomor 360 K/Pdt.SusBPSK/2017menyatakan membatalkan Putusan BPSK Nomor 1109/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 1 November 2016;B.

BPSK Kabupaten Batu Bara;.

Pertimbangan Hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam PutusanArbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1109/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 1 November 2016 tidak cermat, keliru, bertentangan denganprinsip keadilan, kepatutan, kemanfaatan dan atau kepastian hukum;A.

Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1109/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 1 November 2016 melebihi wewenang yangdiperbolehkan hukum (ultra vires); Bahwa, Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1109/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 1 November 2016 telah mengadilidan memutus dengan melebihi apa yang menjadi kewenangannya (ultravires).

M E N G A D I L I:- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MANDIRI TUNAS FINANCE cq PT MANDIRI TUNAS FINANCE CABANG BUKITTINGGI tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 34/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Psb., tanggal 24 November 2023 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk sebagian;2.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi Nomor 09/P/BPSK-BKT/VI/2023 tanggal 5 September 2023;4. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk selain dan selebihnya;- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

370 K/Pdt.Sus-BPSK/2024

366 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

)Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang terdaftar dalam register Nomor402/BPSK/Arbitrase/BB/VI/2016.Bahwa dalam pengaduannya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara, Tergugat mendalilkan alasanalasan antaralain sebagai berikut:a.

atau perselisihan hukum di bidang hukumperdata, bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK).

Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010pada Pasal (2) menyatakan Setiap konsumen dirugikan atauahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK ditempat domisili konsumen atau BPSK yang terdekat.d. Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara;e.

Dalam Pokok Perkara1.2Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon untuk sebahagian;Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk menangani, memeriksadan menyelesaikan/memutuskan perkara perdata antara PemohonKeberatan (Penggugat) dan Termohon Keberatan (Tergugat);Menyatakan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 402/BPSK/Arbitrase/BB/VI/2016 tanggal 1September 2016, tidak mempunyai kekuatan hukum dan haruslahdibatalkan

umumBahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:a.

52 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu) Bara Nomor 53/PGArbI/BPSK/BB/I/2016 tanggal 18 Januari 2016, perihal PanggilanPersidangan atas nama/Pimpinan Perusahaan Pelaku Usaha/PT BankDanamon Indonesia,Tbk DSP Pasar Baru Rantau Prapat, pada HariSelasa/Tanggal 26 Januari 2016;c.

Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 624/PG/ARBII/JSIlI/BPSK/BB/V/2016 tanggal 4 Mei 2016, perihal Panggilan Persidanganatas nama/Pimpinan Perusahaan Pelaku Usaha/PT Bank DanamonIndonesia,Tobk DSP Pasar Baru Rantau Prapat, pada HariJumat/Tanggal 13 Mei 2016;4.

Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Batu Bara Nomor 1454/PG/BPSK/BB/X1I/2015 tanggal 30November 2015, untuk menghadiri sidang pada hari Senin, tanggal7 Desember 2015;b. Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 53/PGARBI/BPSK/BB/I/2016 tanggal 18 Januari 2016, untuk menghadiri sidangpada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016;c.

Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Batu Bara Nomor 1454/PG/BPSK/BB/X1/2015 tanggal 30November 2015, Perihal: Panggilan Persidangan atasnama/Pimpinan Perusahaan Pelaku Usaha/PT Bank DanamonIndonesia, Tbk DSP Pasar Baru Rantau Prapat pada hariSenin/tanggal 7 Desember 2015;2.

Dengan demikian BPSK secara absolut tidak memilikiwewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atasperjanjian tersebut.

778 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Bahwa Putusan BPSK Kabupaten Sumedang Nomor 001/PMA/BPSK/V/ 2015,tanggal 13 Mei 2015, tidak dapat dilaksanakan atau dieksekusi, karena samasekali tidak memuat perintah yang jelas dan tegas. Nama Debitur dan nomorperjanjian di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance dalam spesifikasi unit mobil yangdimaksud oleh putusan tersebut, sebagaiman yang tercantum pada angka 4(empat) petitum putusan itu Karenanya, putusan yang demikian harusdinyatakan batal demi hukum;4.

diputuskan oleh BPSK Kabupaten Sumedang Berdasarkan hal ini,maka Putusan BPSK Kabupaten Sumedang Nomor 001/PMA/BPSK/V/2015harus dinyatakan batal demi hukum;5.

Bahwa sangat aneh dan telah bertentangan dengan hukum positif diIndonesia apabila ternyata isi putusan BPSK Kabupaten Sumedang Nomor001/PMA/BPSK/V/201, sama sekali tidak ada memuat perintah penyitaanterhadap 1 (satu) unit mobil kendaraan roda 4 (empat) merek Mitsubishi T120 Nomor Rangka MHMT120MP6R009411, Nomor Mesin 4G15B60648,Nomor Polisi Z8165AB;6.

Membatalkan seluruh putusan BPSK Kabupaten Sumedang Nomor 001/PMA/BPSK/V/2015;5. Menyatakan penarikan/pengambilan 1 (satu) mobil kendaraan roda 4 (empat)MITSUBISHI T120 Jenis Pick Up Nomor Rangka MHMT120M P6R009411Nomor Mesin 4G15B60648 No. Polisi Z 8165 AB, oleh pihak PemohonKeberatan a quo sebagai tindakan yang sah menurut hukum;6.

, maka dengan demikian segala sesuatu yangdihasilkan dari proses/jalannya persidangan di BPSK Kabupaten Sumedangtelah sesuai dengan aturan hukum.

126 K/Pdt.Sus-BPSK/2023

617 K/Pdt.Sus-BPSK/2023

326 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Pasal 52 Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) meliputi:a.

Batubara dan gugatan TermohonKeberatan ke BPSK Batubara merupakan alasanalasan yang tidakberdasar hukum dan dibuatbuat.

Pemohon Keberatan sangat berkeberatan terhadappertimbangan BPSK Batu bara dalam putusannya tersebut.

oleh Majelis BPSK dalampertimbangannya tersebut di atas, didalam Undang Undang Nomor 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Halaman 35 dari 52 hal Put.

Dan saya mohon kepada Majelis BPSK Kota Padang yangmenyidangkan perkara ini, menjatunkan sanksi pidana sesuai pasal 62(1) UUPK, dan merekomendasikan kepada Ketua BPSK Kota Padanguntuk meneruskan adanya indikasi tindak pidana ke penyidik Polri.Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Termohon Keberatan :A.

Tentang Sidang BPSK1.Bahwa dalam persidangan di BPSK Padang, Kami dengan i'tikadbaik telah menghadiri persidangan dan menjawab pertanyaan daripenggugat maupun majelis hakim arbitrase BPSK Padang secaralisan maupun tulisan. Jawaban tertulis telah kami sampaikan kepadamajelis Arbitrase BPSK Padang melalui panitera BPSK dan diterimapada tanggal 4 Mei 2012 sebagaimana tanda terima ybs pada salinanjawaban kami (terlampir) termasuk foto sosialisasi Payment PointOnline Bank oleh Bank Bukopin..

Makmur dalam sidang BPSK adalah sebagaiindividu/konsumen yang merasa dirugikan oleh kami selaku pelakuusaha.Termohon Keberatan Il :DALAM EKSEPSI:1.

Majelis Arbitrasejuga tidak mengunakan kewenangannya Pasal 52 huruf (g) dan (i) UUNo. 8/ 1999 yaitu meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelakuusaha yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;4. Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian dan PerdaganganRepublik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang PelaksanaanTugas dan Wewenang BPSK sebagai implementasi pelaksanaan Pasal53 dan 54 UU Perlindungan Konsumen tentang pengaturan PersidanganDengan Cara Arbitrase.

Tetapi kenyataannya dalamputusan Majelis BPSK tidak mempedomani maksud dan makna pasal 36dimaksud;5. Bahwa BPSK tidak menyelesaikan sengketa secara lengkap tanpa adapenjelasan yang bisa dipertanggungjawabkan dengan tidak adanyaputusan yang bersinggungan dengan peran pelaku usaha PT PLN.Seolah olah yang diperiksa hanya pelaku usaha Perbankan karenamenghadiri persidangan;Pelanggaran Hukum Acara oleh Pengadilan Negeri (judex facti) 6.

Memperbaiki Putusan Pengadilan Pematang Siantar Nomor 45/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN-Pms., tanggal 19 Juni 2017, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: - Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pematang Siantar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut; 3. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

1404 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

putusan Majelis diterima olehpara pihak yang bersengketa;Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaPematang Siantar Nomor 503/38/PK/IV/2017 yang dibacakan olehHalaman 2 dari 17 hal.

Bahwa dari Amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kota Pematang Siantar tersebut di atas merupakan fakta hukumsehingga sangat merugikan Pemohon Keberatan, oleh karena bukankewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untukmenghukum Pemohon Keberatan selaku Kreditur untuk mengembalikan1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia BK 1546 WR tersebut yangmerupakan objek jaminan terhadap Perjanjian Sewa Guna Usahatersebut;5.

(dahuluKonsumen) oleh karena bukanlah permohonan biasa, akan tetapipermohonan berupa gugatan, sehingga bukan merupakan kewenanganBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pematang Siantardalam memeriksa dan mengadili pengaduan Debitur telah melampaui bataswewenangnya;13.Bahwa selain alasanalasan tersebut di atas, telah ternyata MajelisBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota PematangSiantar yang memeriksa dan mengadili pengaduan TermohonKeberatan telah melaksanakan persidangan yang arogan, mempunyaiHalaman 7 dari 17 hal. Put.

Nomor 1404 K/Pdt.SusBPSk/2017Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaPematang Siantar Nomor 503/38/PK/IV/2017, tanggal 18 April 2017; Bahwa oleh karena permohonan tersebut adalah untuk membatalkanputusan BPSK Kota Pematang Siantar, maka dengan demikian PemohonKeberatan pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar/Termohon Kasasiharus menarik BPSK Kota Pematang Siantar sebagai pihak dalamperkara ini; Bahwa dengan tidak ditariknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kota Pematang

13 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

denda sebesarRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidakmau mematuhi keputusan pada butir 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tersebutdi atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht);Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumentersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan di depanpersidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat agar memberikan putusansebagai berikut:1Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk

)Kabupaten Batu Bara Nomor 917/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016 tanggal 29Agustus 2016 dan segala akibat hukumnya;Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Baratidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitrase perkarapengaduan (gugatan) Konsumen atas nama Sumarno (Tergugat/TermohonKeberatan) tersebut;Halaman 4 dari 8 hal.

Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlakmenangani perkara ini;Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Rantauprapattelah memberikan putusan Nomor 101/Pdt.SusBPSK/2016/PNRap. tanggal 21Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:. Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon Keberatan seluruhnya;I. Dalam Pokok Perkara;1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuksebahagian;2.

Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 917/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tidak mempunyai kekuatanhukum;3. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk selaindan selebihnya;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yangsampai hari ini ditetapakn sejumlah Rp360.800,00 (tiga ratus enam puluhribu delapan ratus rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebutHalaman 5 dari 8 hal. Put.

Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 917/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016tanggal 29 Agustus 2016;4.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Payakumbuh tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

857 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Bahwa tanggal 23 Maret 2016, Termohon Keberatan kembali melakukanupaya dengan mengajukan gugatan kepada BPSK Kota Payakumbuh(selanjutnya disebut BPSK) dan telah diputus oleh BPSK tanggal 26 April2016 dengan pertimbangan yang keliru, dasar dan alasan hukum yangtidak jelas, serta pelanggaran terhadap ketentuan hukum sehinggaputusan arbitrase BPSK mengandung cacat hukum formil maupunmateriil;Majelis BPSK Kota Payakumbuh salah dan keliru dalam menerapkanketentuan hukum yang berlaku sehingga putusan arbitrase

Olah karena itu, terlihat jelastindakan yang dilakukan Majelis BPSK Kota Payakumbuh adalahsemenamena dan bertentangan dengan ketentuan hukum yangberlaku;Dengan demikian Majelis BPSK Kota Payakumbuh secara terang danjelas telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku sehingga PutusanArbitrase BPSK mengandung cacat hukum formil.B.

surat gugatan dari BPSK KotaPayakumbuh maupun Termohon Keberatan.

dan mengadili perkara a quo untuk membatalkan PutusanArbitrase BPSK;V.

(BPSK) Kota Payakumbuh bukanlah berdasarkan hasiltipu muslihat.

248 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Oleh karenaHalaman 6 dari 24 hal Putusan Nomor 248 K/Pdt.SusBPSK/2017itu Putusan BPSK a quo tidak memenuhi syarat formil sebagaimanadiatur dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen;Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustriandan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentangPelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian SengketaKonsumen yang menyebutkan:Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasiatau Mediasi atau Arbitrase

(BPSK) Kabupaten Batu Bara;Bahwa dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan irahirah DemiKeadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)berwenang mutlak menangani perkara ini.Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungbalaitelah memberikan putusan Nomor 57/Pdt.SusBPSK/2016/PNTjb tanggal 13Desember 2016yang amarnya sebagai berikut:Dalam EksepsiMenolak eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya

Tentang Keberatan Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan Bahwa Judex Facti telah membatalkan keputusan arbitrase BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah KabupatenBatu Bara dalam perkara a quo, sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) di sebutkan:Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK

peradilan umumb) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:a.

Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yangmelanggar ketentuan undangundang ini.Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 yangpada Pasal (2) nya menyatakan:Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapatmengajukan gugatan kepada pelaku usaha di Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen ataupada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) terdekatBahwa dengan pengajuan permohonan parate eksekusi yangdilakukan Termohon Kasasi yaitu dengan