dan juga tidak mempunyai apotek di rumahnya sertatidak mempunyai ijazah dalam bidang kefarmasian.

dan juga tidakmempunyai apotek di rumahnya serta tidak mempunyai ijazah dalambidang kefarmasian.

Farm Apt, di bawah sumpah dibacakandi persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS jabatan Apoteker Madya padaSeksi Makanan Minuman dan Kefarmasian di Dinkes Kab. Magelangdan Pendidikan S1 Kefarmasian Profesi Apoteker.Untuk RiwayatPekerjaan adalah sebagai berikut : Apoteker di Puskesmas Salaman Kabupaten Magelang. Staf Seksi Makanan Minuman dan Kefarmasian di DinkesKab.

Tenaga kefarmasian adalah Tenaga yang melakukan pekerjaankefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian Bahwa yang mempunyai hak untuk dapat melakukan penjualan obattersebut adalah sarana yang telah memiliki izin dan kKewenangan yaituApotek, Rumah Sakit, Klinik dan Pedagang Besar Farmasi untukpenyaluran ke sarana pelayanan.Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Mkd Bahwa cara mengedarkan sediaan farmasi terutama yang masukdalam daftar G, yang pertama sarana yang

Bahwa pil/tablet berlogo huruf Y mengandung Trihexilfenidil yangtermasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G yang peredarannya hanyaboleh dilakukan di sarana distribusi kefarmasian berijin dan oleh tenagakefarmasian yang memiliki kKompetensi di bidang kefarmasian, danobat/pil mengandung Trihexilfenidil hanya boleh diberikan berdasarkanresep dokter dengan kewajiban melengkapi dokumen/pencatatandistribusi di Sarana kefarmasiannya. Bahwa: Obat diperoleh dari sarana distribusi berijin (PBF resmi).

Diserahkan di sarana pelayanan kefarmasian yang memilikiiin Operasional dari lembaga atau instansi yang berwenang sesuaiperaturan perundangundangan (apotek, rumah sakit, klinik,puskesmas). Dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang memilikikewenangan sesual dengan kompetensinya dengan jin praktekyang masih berlaku (STR, SIP).Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Mkd Memberikan obat kepada pasien berdasarkan resep dokter.

yang dimaksud pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat,pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang dimaksud tenaga kefarmasian adalah Tenaga yang melakukan

yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional dan kosmetik Sesuai dengan Pasal 1Ayat (4) Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan ;Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kerfarmasianadalah tenaga kefarmasian, sedangkan tenaga kefarmasianadalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yangterdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagaiapoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker;Tenaga

teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantuapoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yangterdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analiskesehatan dan tenaga menengah farmasi/asisten apoteker;Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaankefarmasian wajid memiliki Surat izin Sesuai tempat tenagakefarmasian bekerja, Surat izin sebagaimana dimaksud diatasberupa :e SIPA bagi apoteker penanggungjawab difasilitaspelayanan kefarmasian;e SIPA bagi apoteker pendamping difasilitas

pelayanankefarmasian;e SIKA bagi apoteker yang melakukan pekerjaankefarmasian difasilitas produksi atau fasilitas distribusi/pelayanan;e SIK TTK bagi tenaga teknis kefarmasian yangmelakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitaskefarmasian. sesuai dengan PERMENKES REPUBLIKINDONESIA, NOMOR 889 / MENKES / PER / V / 2011,tentang Registrasi, Izin Praktik dan ijin kerja TenagaKefarmasian (Bab V bagian kesatu pasal 17 ayat 1 dan2);Bahwa tidak semua orang diperbolehkan melakukan kefarmasiantanpa memiliki

keahlian dan kewenangan, syarat dan ketentuantenaga kefarmasian sudah diatur dalam PERMENKES RI Nomor889 / MENKES / PER/ V/ 2011 tentang registrasi, izin praktikdan izin kerja tenaga kefarmasian ;Bahwa untuk sediaan farmasi tidak boleh dijual belikan secarabebas apalagi dijual dirumah rumah penduduk, obat/bahansediaan farmasi hanya boleh diperjualbelikan difasilitas pelayananHalaman 11 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2017/PN.Rtakefarmasian (Apotek, toko obat berijin, rumah sakit atau fasilitasdistribusi

Dalam hal ini yang memiliki keahliandan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian adalahapoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

Terdakwa menjual obat tersebuttanpa ijin, tanpba menerima resep dokter dan terdakwa tidakmemiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian sebagaimanadiatur dalam PERMENKES RI Nomor 889/MENKES/ PER/ V/2011 dan dari penjualan tersebut terdakwa mendaDatkankeuntunaan sebesar Rp. 10.000, per keping / 10 butir yangdipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;Bahwa dari barang bukti berupa obat jenis carnophen zeriithwarna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan padasisi lainnya, telah

Terdakwa menjual obat tersebuttanpa ijin, tanpa menerima resep dokter dan terdakwa tidakmemiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian sebagaimanadiatur dalam PERMENKES RI Nomor 889/MENKES/ PER/ V/2011 dan dari penjualan tersebut terdakwa mendaDatkankeuntunaan sebesar Rp. 10.000, per keping / 10 butir yangdipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;Bahwa dari barang bukti berupa obat jenis carnophen zeriithwarna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan padasisi lainnya, telah

Apt :e Bahwa saksi adalah Apoteker bagian profesi, bekerja sebagaiPegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin;e Bahgwa menurut saksi Pekerjaan kefarmasian adalah perbuatanyang termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan,pengadaan, penyimpanan dan perndistribusian obat, pengelolaanobat,pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obatHalaman 11 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2015/PN.Rtadan obat tradisionil sesuai ketentuan pasal 98 ayat 2 dan 3Undangundang Nomor : 36 Tahun

adalah :Wajib memiliki surat tanda registrasi berupa : STRA bagi apotekerdan STRTTK bagi tenaga tekhnis kefarmasian sebagaimanatercantum dalam pasal 2 PERMENKES REPUBLIK INDONESIA,NOMOR 889 / MENKES / PER/ V/ 2011.Halaman 12 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2015/PN.Rtae Bahwa ahli menerangkan Yang berwenang melakukan pekerjaankefarmasian tersebut adalah Tenaga Kefarmasian, yang manaTenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaankefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga TeknisKefarmasian.e

Terdakwa menjualHalaman 16 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2015/PN.Rtaobat tersebut tanpa ijin, tanoa menerima resep dokter dan terdakwa tidakmemiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian sebagaimana diaturdalam PERMENKES RI Nomor 889/MENKES/ PER/ V/ 2011 dan daripenjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesarRp10.000, per keping/10 butir yang dipergunakan terdakwa untukmemenuhi kebutuhan seharihari.e Bahwa terdakwa menjual dan mengedarkan sediaan Farmasi berupaObat Jenis Carnophen Zenith

cn cnn en nneseBahwa Terdakwa RUDI Bin KADRI pada hari Jum/at tanggal 26 Juli 2013sekira jam 22.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013 ataupada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Desa Purut Kecamatan BungurKabupaten Tapin (Rutan Rantau) atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili,telah menyimpan, mengadakan, mendistribusikan obat tanpa memiliki keahlian dankewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian

yangterdiri dari Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian , Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian adalah Apoteker danTenaga Teknis Kefarmasian, yaitu tenaga yang membantu Apoteker dalammejalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri dari Sarjana Farmasi, Ahli MadyaFarmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker ,Bahwa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 198 UndangundangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka setiap orang tidakdiperbolehkan melakukan

pekerjaan kefarmasian tanpa memiliki keahlian dankewenangan , Bahwa sediaan farmasi dapat digolongkan dalam Obat Bebas, Obat BebasTerbatas, Obat Keras, Narkotik dan Psikotropika , Bahwa obat Dekstrometorphan adalah termasuk golongan Obat Bebas Terbatas,dimana penggunaannya harus sesuai dengan indikasi (harus sesuai denganpenggunaannya) , Bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar adalah mengedarkan sediaan farmasi17dan/atau alat kesehatan

yang belum didaftarkan izin edarnya atau yang sudahdicabut atau dibatalkan izin edarnya , e Bahwa yang dimaksud dengan keahlian dan kewenangan adalah TenagaKefarmasian yang dibuktikan dengan memiliki surat izin praktik , e Bahwa yang dimaksud dengan Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yangmelakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri dari Apoteker dan TenagaTekhnis Kefarmasian.

Adapun yang dimaksud dengan Apoteker adalah sarjanafarmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpahjabatan Apoteker , e Bahwa yang dimaksud dengan Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yangmembantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri dariSarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga MenengahFarmasi atau Asisten Apoteker , e Bahwa yang dimaksud dengan Praktik Kefarmasian adalah pekerjaankefarmasin yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian

ARSYAD SANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak memiliki keahlian untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.

Landasan Ulin Kota Banjarbaru atausetidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, tidak memiliki keahlian atau kKewenanganuntuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perobuatan mana dilakukan olehTerdakwa dengan cara sebagai berikut :Halaman 5 dari 22, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN BjbBahwa pada wakiu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas BadanPengawas Obat

memiliki keahlian dan kewenanganuntuk melakukan pekerjaan kefarmasian terutama dalam hal memiliki,menyimpan dan mengedarkan Obat keras daftar G;> Bahwa saksi mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwamelanggar pasal 198 Jo pasal 108 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009tentang Kesehatan, dan Terdakwa hanya memiliki pendidikan SekolahMenengah Kejujuran dan tidak memiliki latar belakang pendidikankefarmasian dengan sendirinya tidak memiliki kewenangan untukmelakukan pekerjaan kefarmasian hanyalah

tenaga kesehatan yangmemilki latar belakanng pendidikan kefarmasian yaitu Apoteker atauAsisten Apoteker yang mempunyai Surat Izin Kerja dari DepartemenRepublik Indonesia.

yaitu Apoteker atau Asisten Apoteker,seperti disebutkan dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor26/MenKes/PER/V/1981 pasal 1 huruf a : Apoteker adalah mereka yangberdasarkan peraturan PerundangUndangan yang berlaku berhakmelakukan berdasarkan pekerjaan kefarmasian di Indonesia;> Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepanpersidangan.Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidakkeberatan;Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan TerdakwaH.

ARSYAD SANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Tidak memiliki keahlian untuk melakukanpraktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 UU No. 36tahun 2009 tentang Kesehatan;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara denda sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurunganselama 1 (satu) bulan;3.

ZENITH) seharga Rp5.000, per butir atau dengan harga Rp 10.000, per 3 butir, untuk obat DEXTROdijual kembali dengan harga Rp 10.000, per 20 butir atau seharga Rp 25.000, per60 butir dan untuk obat Tryhexyphendyil HCI dijual dengan harga Rp 5.000, per 3butir atau seharga Rp 10.000, per 7 butir , disamping itu terdakwa tidak memilikiizin mengedarkan obat yang mengandung CARNOPHEN (ZENITH) dan terdakwajuga tidak pernah mengikuti pendidikan tentang obatobatan dan tidak memilikikeahlian dalam bidang kefarmasian

Unsur = melakukan praktik kefarmasian yaitu = menyimpan danmendistribusikan obat ;3. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukanpraktikkefarmasian ;ad.1.

Unsur melakukan praktik kefarmasian yaitu menyimpan dan mendistribusikan obat ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, alat bukti surat,petunjuk, keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 19September 2012 sekitar jam 21.30 Wita, terdakwa telah tertangkap tanganmelakukan praktik kefarmasian yaitu menyimpan dan mendistribusikan /menjual obat berupa 1.633 obat jenis dekstro dan 260 butir obat jenis20Carnophen

Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukanpraktik kefarmasian ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Yang tidak memiliki keahliandan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, sebagaimana diterangkanoleh saksi ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru, sdr.

MAMA ANDRE BintiABDURAHMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edarnya danmelakukan praktik kefarmasian tanpa memiliki dan kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari, serta denda sebesarRp. 1.000.000, (satu juta rupiah) ;243.

Pasal 106 Ayat (1) UU RI Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, DAN melakukan praktik kefarmasian tanpamemiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasiansebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 198 Jo.

PO.02.01.1.31.3997, tanggal 27 Oktober 2009 perihal pembatalan persetujuanyin edar dan penghentian kegiatan produksi.Bahwa terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk melakukan praktik kefarmasian,sebab terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari pihak Dinas Kesehatan KabupatenKotabaru untuk melakukan praktik kefarmasian baik berupa penyimpanan maupunpendistribusian obat.Bahwa obat jenis Dekstro boleh dijual dan diedarkan, namun hanya toko obat resmi danberijin saja yang boleh menjual dan mendistribusikannya.Bahwa

Unsur Melakukan praktik kefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian adalah segalasesuatu yang berhubungan dengan obatobatan, bahan obat, obat asli Indonesia (obattradisional), bahan obat asli Indonesia (bahan obat tradisional), alat kesehatan dankosmetika meliputi produksi dan distribusi (termasuk perijinan serta pengawasannya);Menimbang, bahwa yang berhak mengeluarkan sediaan farmasi adalah untukgolongan obat bebas dan obat bebas

berupa mengedarkan sediaanfarmasi, praktik kefarmasian tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa keahlian dankewenangan, maka unsur Melakukan praktik kefarmasian tanpa memiliki keahlian dankewenangan dari unsur kedua dakwaan ini terpenuhi terhadap diri terdakwa ;14Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,ternyata semua unsur tindak pidana dalam Pasal 197 Jo.

DUAN Bin RAMANSYAH tersebut,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGANSENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZINEDAR dan MELAKUKAN PRAKTIK KEFARMASIAN TANPA MEMILIKIKEAHLIAN DAN KEWENANGAN;2.

David Setiawan als Grandong bin Agus Harianto dengan caramembeli sebanyak 1000 (seribu) butir kemudian terdakwa menjual kepada Sdr Prassebanyak 60 (enam puluh) butir, kemudian 20 (dua puluh) butir terdakwa konsumsisendiri, sehingga tersisa 920 (sembilan ratus dua puluh) butir yang disita Polisi.Bahwaterdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tentang kefarmasian danterdakwa bukan tenaga kefarmasian dan juga tidak ada iin dari pihak yangberwenang.2.Saksi M.

Bahwaterdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tentang kefarmasian danterdakwa bukan tenaga kefarmasian dan juga tidak ada iin dari pihak yangberwenang.Menimbang,bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakanbenar dan tidak keberatan ; Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keteranganterdakwa,pada pokoknya terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Jumat tanggal 13Agustus 2014 sekitar jam 20.30 Wib

Bahwaterdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tentang kefarmasian danterdakwa bukan tenaga kefarmasian dan juga tidak ada iin dari pihak yangberwenang.Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalambentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas untuk memilih dakwaan mana yangakan dipertimbangkan terlebih dahulu namun berdasarkan fakta yang terungkapdipersidangan menurut majelis Hakim,dakwaan yang lebih tepat dipertimbangkanadalah dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 197 UU

Bahwaterdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tentang kefarmasian danterdakwa bukan tenaga kefarmasian dan juga tidak ada iin dari pihak yangberwenang. bahwa pil LL yang didapat dari terdakwa hanya dibungkus plastik bening tanpa adakemasan kefarmasiannya yang menunjukkan kemasan kandungan obat, tata carapemakaian, ijin produksi atau ijin edarnya serta waktu kedaluarsanya.Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang

,tenaga kesehatan tertentu dapatmelakukan praktek kefarmasiansecara terbatas, misalnya dokter,dokter gigi, bidan dan perawatyang dilaksanakan sesuaiketentuan ;Bahwa tenaga kefarmasian terdiriatas apoteker dan tenaga tekniskefarmasian dan yang dimaksudApoteker adalah sarjana farmasiyang telah lulus sebagai apotekerdan telah mengucapkan sumpahjabatan apoteker sedangkan tenagateknis kefarmasian adalah tenagayang membantu apoteker dalammenjalani pekerjaan kefarmasianyang terdiri atas sarjana farmasi,

ahli madya farmasi, analis farmasidan tenaga menengah farmasi/asisten apoteker ;e Bahwa sediaan farmasi berupa obatdan bahan baku obat yangdiperbolehkan dalam pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosidan peredarannya adalah yangsudah memenuhi syarat farmakopeIndonesia atau buku standarlainnya dan sudah mendapat jinpemerintah ;e Bahwa menurut pendapat ahlibarang bukti pil warna putihdengan logo LL tersebut adalahsediaan farmasi yang berupa obat ;e Bahwa apabila Terdakwa bukantenaga kefarmasian atau

karena Terdakwa bukan seorang apoteker,dokter, asisten apoteker atau tenaga kesehatan lainnya sehinggaTerdakwa tidak memiliki kewenangan di bidang kefarmasian;Bahwa selain kepada Saksi Youngki, Terdakwa tidakmenjualnya kepada orang lain, dan hanya digunakan sendiri,tetapi bila ada yang mau membeli juga Terdakwa layani ;Bahwa pil LL tersebut hanya dibungkus dengan plastik klipbening dan tidak ada pelabelan atau penandaan yang lengkaptentang obat tersebut;Bahwa Terdakwa sedang tidak menderita sakit

Selainkepada Saksi Youngki, Terdakwa tidak menjualnya kepada orang lain, dan hanyadigunakan sendiri, tetapi bila ada yang mau membeli juga Terdakwa layani;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja dan tidak mempunyai keahliandi bidang kefarmasian karena Terdakwa bukan seorang apoteker, dokter, asistenapoteker atau tenaga kesehatan lainnya sehingga Terdakwa tidak memiliki kewenangandi bidang kefarmasian;Menimbang, bahwa pil LL tersebut hanya dibungkus dengan plastik klipbening dan tidak ada pelabelan

tanpa adanya iin dari pihak yang berwenangdan terdakwa bukan lulusan dari kefarmasian dan tidak memiliki keahlian dibidang farmasikkarena terdakwa hanya sekolah sampai SMA;Bahwa sepengatahuan saksi obat/pil tersebut dijual per butir dengan harga Rp.2.500,sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan obat tersebut sebesarRp.12.000, per box/ 100 butirnya yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup seharihari terdakwa;Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tabnpa keahlian dan kewenangan

dengansengaja melakukan pekerjaan kefarmasian tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenangdan terdakwa bukan lulusan dari kefarmasian dan tidak memiliki keahlian dibidang farmasikarena terdakwa hanya sekolah sampai SMA;Bahwa sepengetahuan saksi obat / pil tersebut dijual per butir dengan harga Rp.2.500,sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan obat tersebut sebesarRp.12.000, per box/ 100 butirnya yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup seharihari terdakwa;Bahwa setelah ditunjukkanm

BAGONG (belum tertangkap) alamat Ds/Kec.Tanggul,Kab.Jember dengan cara membeli seharga Rp.130.000, sebanyak 100 butir;Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengajamelakukan pekerjaan kefarmasian tanpa adanya iin dari pihak yang berwenangdan terdakwa bukan lulusan dari kefarmasian dan tidak memiliki keahlian dibidang farmasikkarena terdakwa hanya sekolah sampai SMA;e Bahwa sepengatahuan saksi obat/pil tersebut dijual per butir dengan harga Rp.2.500,sehingga terdakwa

mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan obat tersebut sebesarRp.12.000, per box/ 100 butirnya yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup seharihari terdakwa;e Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tabnpa keahlian dan kewenangan dengansengaja melakukan pekerjaan kefarmasian tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenangdan terdakwa bukan lulusan dari kefarmasian dan tidak memiliki keahlian dibidang farmasikarena terdakwa hanya sekolah sampai SMA;e Bahwa sepengetahuan saksi obat / pil tersebut

dari Dinas Kesehatan sebagaimana ketentuan hukum yang ada ;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa membeli danmengedarkan pilpil Trihexyphenidyl dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Dinaskesehatan sebagai distributor kefarmasian sehingga tidak terpenuhinya ketentuan standar,kemanfaatan dan mutu dari sediaan farmasi yang diedarkan, menurut Hakim telah memenuhi unsurketiga secara sah menurut hukum ;10Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materiil

Bahwa terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk melakukan praktik kefarmasian,sebab terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari pihak Dinas Kesehatan KabupatenKotabaru untuk melakukan praktik kefarmasian baik berupa penyimpanan maupunpendistribusian obat. Bahwa obat jenis Dekstro boleh dijual dan diedarkan, namun hanya toko obat resmidan berijin saja yang boleh menjual dan mendistribusikannya.

Melakukan praktik kefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut dipertimbangkan sebagaisebagai berikut :Ad. 1.

Unsur Melakukan praktik kefarmasian tanpa memiliki keahlian dankewenangan;13Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian adalahsegala sesuatu yang berhubungan dengan obatobatan, bahan obat, obat asli Indonesia(obat tradisional), bahan obat asli Indonesia (bahan obat tradisional), alat kesehatan dankosmetika meliputi produksi dan distribusi (termasuk perijinan serta pengawasannya);Menimbang, bahwa yang berhak mengeluarkan sediaan farmasi adalah untukgolongan obat bebas dan obat bebas

berupa mengedarkansediaan farmasi, praktik kefarmasian tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa keahliandan kewenangan, maka unsur Melakukan praktik kefarmasian tanpa memiliki keahliandan kewenangan dari unsur kedua dakwaan ini terpenuhi terhadap diri terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,ternyata semua unsur tindak pidana dalam Pasal 197 Jo.

Menyatakan terdakwa YUSRON MUHARRAM Bin ABDUL WAHAB tersebut,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGANSENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANGTIDAK MEMILIKIIZIN EDAR dan MELAKUKAN PRAKTIK KEFARMASIAN TANPA MEMILIKIKEAHLIAN DAN KEWENANGAN;2.

dengan rekannya saksiISMET NURI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 30 (tigapuluh) butir obat jenis Carnophen yang dimasukkan terdakwa didalam kotak rokokSampoerna yang kemudian disimpan terdakwa di rumput atau atau tanah dekat dimanaterdakwa berdiri pada saat penangkapan;e Bahwa terdakwa menjual obat tersebut dengan harga Rp. 45.000, (empat puluh limaribu rupiah) per kepingnya dan Rp. 4.500, (empat ribu lima ratus rupiah) perbutirnya; e Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian kefarmasian

adalah obat, bahan obat, obattradisional dan kosmetik;Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan, ahli berpendapat obat tersebut berjenisCarnophen yag merupakan obat keras dengan penandaan lingkaran merah danbertuliskan huruf K dalam lingkaran hitam dengan dasar merah dan bertuliskanharus dengan resep dokter;Bahwa yang dapat mengedarkan obat jenis carnophen tersebut dengan cara dijualhanyalah Apotek oleh karena apotek dikelola oleh seorang apoteker yang mempuyaikeahlian untuk melakukan pekerjaan kefarmasian

puluh) butir obat jenis Carnophen yang dimasukkanterdakwa didalam kotak rokok Sampoerna yang kemudian disimpan terdakwa dirumput atau atau tanah dekat dimana terdakwa berdiri; Bahwa terdakwa menjual obat tersebut dengan harga Rp. 45.000, (empat puluh limaribu rupiah) per kepingnya dan Rp. 4.500, (empat ribu lima ratus rupiah) perbutirnya; e Bahwa terdakwa mendapatkan obat tersebut dari seorang yang tidak dikenal terdakwadi Kecamatan Labuhan Amas Selatan;e Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian kefarmasian

(tiga puluh) butir obat jenis Carnophen yang dimasukkanterdakwa didalam kotak rokok Sampoerna yang kemudian disimpan terdakwa dirumput atau atau tanah dekat dimana terdakwa berdiri;Bahwa terdakwa menjual obat tersebut dengan harga Rp. 45.000, (empat puluh limaribu rupiah) per kepingnya dan Rp. 4.500, (empat ribu lima ratus rupiah) perbutirnya; Bahwa terdakwa mendapatkan obat tersebut dari seorang yang tidak dikenal terdakwadi Kecamatan Labuhan Amas Selatan;Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian kefarmasian

tetapi dengan syarat yaitu harusdengan resep dokter, diluar dari pada itu dilarang untuk mengedarkan obat tersebut;Bahwa penyalahgunaan obat jenis Carnophen dapat mengakibatkan terjadinyaresistensi mikroba, toksisitas dan efek samping lainnya yang dapat membahayakankesehatan;Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian kefarmasian apapun dan tidak memiliki usahaToko Obat atau Apotik dan tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis Carnophentersebut;Bahwa obat tersebut sudah ditarik izin edarnya;Menimbang

Selain itu terdakwatidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian karena latar belakang pendidikan hanya sampai SMA dan pekerjaan terdakwa bukan di bidang farmasiataupun kesehatan.

tugas pokokmelaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakanteknis, pembinaan, supervisi dan pelaporan bidang kefarmasian dan alatkesehatan.

Tsm.Ayat (2) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatanyang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah danbertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya KesehatanAyat (3) Rincian tugas Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan : a.

Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknislingkup Kefarmasian dan Alat Kesehatan.b.Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasiserta advokasi lingkup Kefarmasian dan Alat Kesehatan.Melaksanakanperencanaan dan pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan obat, vaksin,obat program dan bahan habis pakai.d.Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan pelayanan kefarmasian danalat kesehatan.e.

Selain itu terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian.

Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukanpraktik kefarmasian yaitu terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir SekolahDasar (SD) dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baiksebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasiuji Konpetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengakui bahwatelah mengedarkan/ mendistribusikan sediaan farmasi atau menjual obat obat tersebut diatas kepada orang lain dengan cara menjual dan melayanipembeli

yaitu terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir SekolahDasar (SD) dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baiksebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasiuji Konpetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengakui bahwatelah mengedarkan/ mendistribusikan sediaan farmasi atau menjual obat obat tersebut diatas kepada orang lain dengan cara menjual dan melayanipembeli obat keras dan terdakwa mengetahui bahwa terdakwa tidak bolehmenjual Obat Keras

Banjar;Bahwa yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkansediaan farmasi tersebut adalah apoteker dan dibantu oleh tenaga teknisHal 7 dari 15 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2015/PN Mtpkefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) PP Nomor:51tahun 2009 ttg.Pekerjaan Kefarmasian ; Bahwa fasilitas pelayanan yang digunakan Apoteker dan Tenaga tekhnisKefarmasian adalah di Apotik, Instalasi Farmasi rumah Sakit, Puskesmas,Klinik, Toko Obat dan pedagang Besar Farmasi (PBF) ; Bahwa menurut

ZENITH yang sudahditarik ijn edarnya sehingga Carnophen dan Dextromethorphan seharusnyasudah tidak boleh diperjualbelikan ; Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa tidak dibenarkan karena terdakwatidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta ijin praktek untukmelakukan pekerjaan Kefarmasian dalam pelayanan sediaan farmasi atauapotik;Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwayang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa pada Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 15.00 Wita ketika

namun terdakwa hanya lulusan sekolahdasar saja ; Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan ijin untuk melakukanpekerjaan kefarmasian;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut : 45 (empat puluh lima) butir Carnophen; Uang sejumlah Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut : Bahwapada Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 15.00 Wita ketika ituterdakwa

Rifni Ridhanibeserta uang hasil penjualan sebesar Rp100.000,00 (seratus riburupiah), dimana menurut pengakuan terdakwa membeli obat dari Ipin(DPO) yang tinggal di daerah Banua Halat ;Bahwa menurut saksi terdakwa menjual obat dexktrometrofan dan obatcarnophen zenith tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak adamempunyai keahlian dan praktek kefarmasian ;Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya tidakberkeberatan ;3.

edar, sebagaimana tercantum dalamPasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009, yaitu sesuai dengan Pasal 106ayat (1) sediaan farmasi dan alat kKesehatan hanya dapat diedarkansetelah mendapat izin edar berupa nomor registrasi dari BPOM dan titikberat objek pada Pasal 197 yaitu sediaan farmasi (barangnya) dan dipertegas pada Pasal 106 Undangundang Kesehatan No. 36 Tahun2009 ;Bahwa yang dimaksud tidak memiliki kKeahlian dan kewenangan untukmelaksanakan praktik kefarmasian, sebagaimana tercantum dalamPasal 198

Rtaapoteker dan juga memiliki izin praktik kefarmasian sesuai dengansyarat dan ketentuan tenaga kefarmasian yang diatur dalam PermenkesRI, Nomor 889/Menkes/PER/V/2011, tentang Registrasi, Izin Praktik danizin kerja Tenaga Kefarmasian tidak diperbolehkan/dilarang untukmelaksanakan praktik kefarmasian seperti halnya menjual ataumengedarkan kesediaan farmasi ; Bahwa yang di maksud mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau

Rtabelikan difasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, toko Obat Berizin,Rumah Sakit, puskesmas atau difasilitas distribusi/penyalur (PBF) ; Bahwa benar menurut ahli Septi Heryani, S.Farm, Apt, untuk barang buktiberupa obat carnophen produksi Zenith Pharmaceutical obat ini termasukdalam obat keras daftar G yang sudah dibatalkan izin edarnya dan sudahdihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No.

diatas menurutpendapat Majelis Hakim, terdakwa telah dengan sengaja tanpa keahliandalam bidang kefarmasian menjual obat jenis dextromethorphan dan obatjenis carnophen zenith tersebut hanya untuk memperoleh keuntungan tanpamemperhatikan standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu dari obatobatan tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelisberpendapat untuk unsur ke2 (dua) inipun telah terpenuhi ;Ad.3.

dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahanobat, obat tradisional dan kosmetik sesuai dengan Pasal 1 Ayat (4)Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kerfarmasian adalahtenaga kefarmasian, sedangkan tenaga kefarmasian adalah tenaga yangmelakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan TenagaTeknis Kefarmasian.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagaiapoteker dantelah mengucapkan sumpah jabatan apoteker; Tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantuapoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiriatas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis kesehatan dantenaga menengah farmasi/asisten apoteker; Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaankefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenagakefarmasian bekerja, surat izin sebagaimana dimaksud diatasberupa

Rtao SIKA bagi apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasiandifasilitas produksi atau fasilitas distribusi/pelayanan;oSIK TTK bagi tenaga teknis kefarmasian yang melakukanpekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian. sesuaidengan PERMENKES REPUBLIK INDONESIA, NOMOR889 / MENKES / PER / V / 2011, tentang Registrasi, IzinPraktik dan ijin kerja Tenaga Kefarmasian (Bab V bagiankesatu pasal 17 ayat 1 dan 2);Bahwa tidak semua orang diperbolehkan melakukan kefarmasian tanpamemiliki keahlian dan kewenangan

adalah apoteker dantenaga teknis kefarmasian.

AMAT Bin AHMAD KUSASI juga tidak memiliki latarbelakang pendidikan dibidang kefarmasian; Bahwa Terdakwa AHMAD RAHIM Als.

Menyatakan Terdakwa HERMAN Alias MAN ASOY Bin BURHANbersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dankewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimanadiatur dalam dakwaan melanggar Pasal 198 Jo Pasal 108 Ayat (1)UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa berupa pidana dendasebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 2(dua) bulan kurungan;3.

;Bahwa perbuatan terdakwa dalam UU Kesehatan adalah termasuk dalamhal praktik kefarmasian yaitu. terdakwa telah menyimpan danmendistribusikan obat, hal ini jelas dilarang karena terdakwa bukanlahtenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuaidengan ketentuan perundangundangan sebagaimana diatur dalam pasal108 UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan(Adecharge) dalam persidangan tersebut;Menimbang, bahwa dipersidangan

Pasal 108 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut; Unsur Setiap Orang; Unsur Tidak memiliki keahlian dan kewenangan; Unsur Melakukan praktik kefarmasian;Ad.

;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi, keterangan ahli, danketerangan terdakwa serta didukung oleh barang bukti diketahui bahwaTerdakwa HERMAN Bin BURHAN bukanlah seorang tenaga ahli yang diberikewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian, dan terdakwa bukanlahseorang Apoteker atau tenaga tekhnis kefarmasian sehingga secara otomatisTerdakwa tidak memiki keahlian dan kewenangan atau kompetensisebagaimana dimaksud dalam undangundang kesehatan untukmendistribusikan dan menyimpan obatobatan

keahlian dan kewenangan;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi, ahli, dan keterangan terdakwaserta barang bukti dapat diketahui bahwa terdakwa telah mendistribusikan,menjual, menyimpan dan mengedarkan obatobatan Golongan G atau obatkeras;Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah tenaga kesehatan yang mempunyaikeahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, karenaterdakwa tidak memiliki kompetensi untuk mendistribusikan atau menyimpanobat golongan G atau obat keras.Maka dengan demikian

ZENITHPharmaceutikal adalah termasuk jenis obat yang telah dicabut ijin edarnya olehBPOM RI berdasarkan Surat Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009dan terdakwa juga tidak pernah mengikuti pendidikan tentang obatobatan dantidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian.

Melakukan praktik kefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut dipertimbangkan sebagaisebagai berikut :16Ad.1.

Unsur Melakukan praktik kefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian adalah segalasesuatu yang berhubungan dengan obatobatan, bahan obat, obat asli Indonesia (obattradisional), bahan obat asli Indonesia (bahan obat tradisional), alat kesehatan dankosmetika meliputi produksi dan distribusi (termasuk perijinan serta pengawasannya);Menimbang, bahwa yang berhak mengeluarkan sediaan farmasi adalah untukgolongan obat bebas dan obat bebas

layaknya seorang apoteker atau dokter yang mengerti tentangdosis atau takaran yang sesuai dan benar;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakimberkeyakinan terdakwa telah melakukan praktik kefarmasian berupa mengedarkan sediaanfarmasi, praktik kefarmasian tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa keahlian dankewenangan, maka unsur Melakukan praktik kefarmasian tanpa memiliki keahlian dankewenangan dari unsur kedua dakwaan ini terpenuhi terhadap diri terdakwa ;17Menimbang

Menyatakan terdakwa SITI FATIMAH Alias TIMAH Binti SARKAWI tersebut,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZINEDAR dan MELAKUKAN PRAKTIK KEFARMASIAN TANPA MEMILIKIKEAHLIAN DAN KEWENANGAN;2.

Dan pada saat ada warga yang membeli obatkepada terdakwa tidak menggunakan resep dokter.Bahwa menurut keterangan terdakwa keuntungan menjual ataumengedarkan obat jenis Trihexphenidyl tersebut per 10 (Sepuluh)butirnya sebesar Rp. 60.000, (Enam puluh ribu rupiah).Bahwa dalam mengedarkan atau menjual obat jenis Trihexphenidyltersebut terdakwa tidak memenuhi syarat di bidang kesehatan danbidang kefarmasian.

Dan pada saat ada warga yang membeli obatkepada terdakwa tidak menggunakan resep dokter.Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN MilBahwa menurut keterangan terdakwa keuntungan menjual ataumengedarkan obat jenis Trihexphenidyl tersebut per 10 (Sepuluh)butirnya sebesar Rp. 60.000, (Enam puluh ribu rupiah).Bahwa dalam mengedarkan atau menjual obat jenis Trihexphenidyltersebut terdakwa tidak memenuhi syarat di bidang kesehatan danbidang kefarmasian.

Bahwa ahli di bidang obatobatan dan kefarmasian.

, menyimpan, danmenyerahkan sediaan farmasi berupa obat Trihnexyphenidyl karena bukantenaga kefarmasian melainkan terdakwa profesinya buruh sehinggaterdakwa tidak mempunyai keahlian kefarmasian sehingga melanggarpasal 196 Jo.

Bahwa prosedur penjualan obat Trihexyphenidyl harus dijual ditempatresmi seperti apotik bukan perorangan.Bahwa yang boleh menyimpan, mengedarkan, menyerahkan ObatTrihnexyphenidyl yaitu apoteker / asisten apoteker yang telah mempunyalSurat Tanda Register Apoteker / Asisten Apoteker dan mendapat tandaregister tenaga teknis kefarmasian sebagaimana PP No. 51 Tahun 2009dan Permenkes No. 889 Tahun 2010.