AMINAH LIANDO sampai dengan saat ini belumdibagi waris sesuai dengan legitime portie dalam KUH Perdata, melainkanharta warisan tersebut dikuasai sendiri dengan cam ditempati olehTergugat;Bahwa tanah objek sengketa sebagai harta warisan tersebut belum dibagikepada para ahli waris, karena karena ketidakmauan Tergugat untukmelakukan pembagian harta warisan secara damai;Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau melakukan pembagian hartawarisan secara damai sesuai legitime portie masingmasing ahli waris,Halaman

Baru Jaksel.BUKAN HARTA BAWAAN ATAU GONOGINI6.Bahwa atas Gugatan Penggugat Point15yang menyatakan MemintaBagian Warisan sesuai Hukum Perdata atau Legitime Portie, karenaapakah ada suatu perjanjian mengenai Pembagian Harta sebelum Nikahkarena mengingat Istrinya G.P Liando yaitu Hj. Aminah adalah beragamaIslam begitu juga beberapa Ahli Warisnya.

Negaramemiliki bentuk usaha tetap di Negara lainnya, maka keuntungan bentukusaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak tambahan di Negara lainnyaitu Sesuai dengan perundangundangannya, namun pajak tambahantersebut tidak akan melebihi 10% dari jumlah laba setelah dikurangidengan pajak penghasilan dan pajakpajak lainnya yang dikenakan ataspenghasilan di Negara lainnya tersebut);Kelima, secara substansi yang dapat dilansir dari Production SharingContract tidak mengatur secara tegas terdapat /egitime portie

Bahwa, semestinya setelah kematian Parmin, para ahli warisdikumpulkan diberitahu perihal adanya akte hibah wasiat tersebut,sebab akte tersebut baru berlaku apabila pewaris telah meninggaldunia dan dapat dilaksanakan berdasarkan ketetapan pengadilan,sepanjang tidak ada para pihak yang merasa dirugikan karena adanyapelanggaran legitimi Portie.27.

Bahwa, mengenai perbuatan Para Tergugat sebagaimanatelah terurai dengan secara jelas dan terinci dia atas, selain sebuahperbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) adalah jugasebuah tindak pelanggaran dan penerabasan hukum atas asasLigitime Portie atau wettelijk erfdeel sebagaimana telah diaturdalam Pasal 913 KUHPerdata s/d 929 KUHPerdata.

Anandayani Kinan yang secara yuridis mempunyai hak yang samaatas harta waris tersebut disatu pihak; sedangkan dilain pihak Wasiattersebut tidak memenuhi Legitime Portie sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 914 KUHPerdata;7. Bahwa sejak meninggalnya Almh. NY. Anandayani Kinan; obyek hartawaris/peninggalan dari Almh. NY.

Masalah Legitieme Portie (Vide huruf b halaman 4 gugatan);6.

Pembagian waris sebagaimana yang termuat dalam aktaaquo; secara yuridis tidak memenuhi legitime portie sebagaimanayang diatur dalam ketentuan pasal 914 KUHPerdata; sehinggaHalaman 26 dari 38 Putusan NOMOR 121/PDT/2019/PT SBYpembagian harta peninggalan Almh. Anandayani Kinan sangattidak memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat/Pembanding; danmohon Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Yth berkenankiranya menelaahnya.b. Terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan PradahPermai VII / 7 Kel.

bentuk usaha tetap di Negara lainnya, maka keuntungan bentukusaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak tambahan di Negara lainnyaitu sesuai dengan perundangundangannya, namun pajak tambahantersebut tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah labasetelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan pajakpajak lainnyayang dikenakan atas penghasilan di Negara lainnya tersebut);Kelima, secara substansi yang dapat dilansir dari Production SharingContract tidak mengatur secara tegas terdapat /egitime portie

keluarga memiliki 2 (Dua) Ahli waris (Anak Lakilaki)berdasarkan Hukum Adat Bali (Sesuai dengan siatem PerkawinanPURUSA yaitu :KOMANG ARTANA dan KETUT ARIANTAb) Hibah sebagaimana diatur dalam Pasal16661693 KUHPerdatakhusunya pada bagian pertama mengenai syaratsyarat dalam sahnyasuatu hibah yang mana dalam perkara aquo memuat aturan yang tegasmengenai :Halaman 13 dari 22 hal Putusan Perkara Nomor 200/Pdt/2018/PT DPSJumlah harta atau bendabenda itu tidak boleh melanggar ataumelebihi jumlah /egitime portie

(Suatu bagian dari mutlak ahli warisyang akan meninggalkan warisan atau tidak dikurangi dengansemasa hidup si pewarisatau pemberian wasiat (Vide Pasal 913KUHPerdataMaksud dari hal ini adalah bahwa dalam proses penghibahan haklegitime portie dari ahli waris sebaiknya terpenuhi terlebih dahulusehingga jumlah hibah tidak mengurangi hak ahli waris dimasa akandatang oleh karenanya DALAM PEMBERIAN HIBAH TIDAK BOLEHSAMPAI MENGGANGGU BAGIAN DARI PARA AHLI WARIS (HARUSADANYA PERSETUAN FORMAL BERUPA PERNYATAANPERSETUJUAN

, bukan diatas tanahmilik Penggugat; Penggugat justru menempati hampir seluruh obyek+ 706 m2, Tergugat sebagai anak kandung, termasuk Ester Pareradan Martha Parera berhak (/egitime portie) atas boendel warisanSimon Parera almarhum;e Bahwa dailildalil posita butir 2 dan 3, Penggugat hanyamenyebutkan anak almarhum Simon Parera yang mendapatpembagian hanya 3 (tiga) orang yaitu Penggugat, Martha Pareradan Ester Parera, dan almarhum Simon Parera tidak menyebutsedikit pun nama Tergugat, artinya Tergugat

masuk Islam pada tahun 1977 satutahun setelah almarhum Simon Parera meninggal dunia, dan Tergugatmasuk Islam atas ijin dan restu dari mama Anna da Silva;Bahwa setiap orang termasuk Tergugat bebas memilih agama yangdianut, sehingga tidak ada dasar ataupun alasan menurut hukummencabut hak waris seseorang/Tergugat dengan alasan pindahagama, Penggugat jangan menciptakan SARA hanya karenakepentingan pribadi untuk menguasai harta warisan bersama danmerugikan hak sebagai ahli waris yang sah (legitime portie

kecamatan sakra timur kabupaten Lomboktimur) dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara > parit; Sebelah Selatan : parit/telabah; Sebelah Timur > pecahan tanah Badri; Sebelah Barat : parit adalah tidak jelas dikarenakan Penggugatsedikitpun tidak menjelaskan/menguraikan tentang jumlahkeseluruhan harta kekayaan penghibah dan didalam perhitunganpemberian hibah yang maksimal 1/3 dari jumlah harta keseluruhanyang dimiliki penghibah, dan Penggugat juga tidak menjelaskan ataumemuculkan proses ligitieme portie

(hak mutlak yang dimiliki ahliwaris) dimana proses ligietime portie adalah merupakan kewenanganpengadilan agama dan bukan kewenangan pengadilan negeri,dikarenakan pihak yang berpekara atau pihak yang bersengketaadalah orang yang beragama islam dan masih mempunyai hubunganhukum kewarisan;Tentang kewenangan absolut mengadili perkara a quo;Bahwa sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat disebutkandalam posita angka 4 (empat) Penggugat dan Tergugat adalah anakkandung dari almarhumah Inaq Serim, yang

Menurut pasal 913 KUH Perdata dikatakan bahwabagian mutlak atau legitime portie, adalah suatu bagiandari harta peninggalan yang harus diberikan kepadapara waris dalam garis lurus menurut undangundang,terhadap bagian mana si yang meninggal takdiperbolehkan menetapkan sesuatu baik selakupemberian antara yang masih hidup, maupun selakuwasiat, lebih lanjut;b.

Nn.Lie Tjhioe Seen alias SriWidya Tuty tanoa mengindahkan ketentuan hukum warisyang berlaku khususnya yang menyangkut hak mutlakwaris/Legitime portie seorang anak tunggal, karena peralihanhak atas obyek gugatan sebesar %4 bagian telah melanggarhak mutlak waris anak tunggal yaitu sebesar % bagian.Sesuai dengan ketentuan pasal 45 huruf c dari PeraturanPemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang PendaftaranTanah dikatakan, seharusnya Kepala Kantor Pertanahanmenolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atas

bentuk usaha tetap di Negara lainnya, maka keuntungan bentukusaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak tambahan di Negara lainnyaitu Ssesuai dengan perundangundangannya, namun pajak tambahantersebut tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah labasetelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan pajakpajak lainnyayang dikenakan atas penghasilan di Negara lainnya tersebut);Kelima, secara substansi yang dapat dilansir dari Production SharingContract tidak mengatur secara tegas terdapat /egitime portie

bentuk usaha tetap di Negara lainnya, makakeuntungan bentuk usaha tetap tersebut dapat dikenakan pajaktambahan di Negara lainnya itu sesual denganperundangundangannya, namun pajak tambahan tersebut tidakakan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah laba setelahdikurangi dengan pajak penghasilan dan pajakpajak lainnya yangdikenakan atas penghasilan di Negara lainnya tersebut;Kelima, secara substansi yang dapat dilansir dari production sharingcontract tidak mengatur secara tegas terdapat /egitime portie

Sedang ahli waris lain yang menurutmendapat Majelis Hakim mempunyai hak /egitim portie (mempunyai hakmutlak) atas objek sengketa yakni Nilawati binti Mahmud Husein danTrisnawati binti Mahmud Husein tidak dilibatkan dalam perjanjian jualbelitersebut, sedang jelasjelas almarhum ayah mereka, Mahmud Husein anakkandung dari Pemilik Objek Sengketa yakni, Almarhum MoehajangDg.Mangawing, disinilah bukti kesesatan pertimbangan Hakim TingkatPertama karena mengabaikan hakhak ahli waris lain yang oleh hukumdiakui

Minne (istri dari H.Abdul Malik/Terbanding ) otomotis secara Yuridis Akta jualbeli tersebutTIDAK SAH karena tidak melibatkan kedua ahli waris /egitim portie, Nilawatidan Trisnawati karena kedua ahli waris tersebut secara yuridis wajibbertandatangan sebagai penjual.Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang mengakui keabsahanakta jualbeli tanpa ditandatangani oleh Nilawati dan Trisnawatimembuktikan Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum yang plinplanalias ABALABAL dan telah salah menerapkan hukum

TkIpembagian warisnya maka dengan sangat terpaksa penggugat selakusalah satu ahli waris dari Tallasa Dg Matu mengajukan dan membawapermasalahan ini ke Pengadilan Agama Takalar untuk diselesaikan dandiatur berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlakuberdasarkan kompilasi hukum Islam yang mengatur tentang pembagianharta warisan berdasarkan hak mutlak ( ligitime portie) dari masing masing ahli waris dan ahli waris pengganti yang berkeadilan danberkepastian hukum.20.

Satu unit rumah kayu yang terletak di lingkungan Bontonompo,Kelurahan Canrego Kecamatan Polsel , Kabupaten Takalar.Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa TigaAdalah merupakan bagian dari sisa harta peninggalan Talalasa Dg MatuYang yang harus dibagi waris kepada ahli waris baik ahli waris langsungmaupun ahli waris pengganti berdasarkan hak Mutlak (Legitimie Portie ).5.

bentuk usaha tetap di Negara lainnya, maka keuntungan bentukusaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak tambahan di Negara lainnyaitu Ssesuai dengan perundangundangannya, namun pajak tambahantersebut tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah labasetelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan pajakpajak lainnyayang dikenakan atas penghasilan di Negara lainnya tersebut);Kelima, secara substansi yang dapat dilansir dari Production SharingContract tidak mengatur secara tegas terdapat /egitime portie

menurut ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa: Apabila semua ahli warisada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu dan janda atau duda; Menimbang, bahwa oleh karena terbukti para Pelawan adalah anak dari Ibrahim Sapiie, maka secara hukum berdasarPasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut, para Pelawan berhak mendapat warisan peninggalan almarhum Ibrahim Sapiie; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 913 KUH Perdata, para Pelawan adalah ahli waris legitime Portie

bentuk usaha tetap di Negara lainnya, maka keuntungan bentukusaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak tambahan di Negara lainnyaitu Sesuai dengan perundangundangannya, namun pajak tambahantersebut tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah labasetelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan pajakpajak lainnyayang dikenakan atas penghasilan di Negara lainnya tersebut);Kelima, secara substansi yang dapat dilansir dari Production SharingContract tidak mengatur secara tegas terdapat /egitime portie

Djong Djun Sjin yang meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2021;

Penggugatasal tidak lengkap para pihak sehingga gugatan tidak dapat diterima;Bahwa jika dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada SuratKeterangan Hibah tanggal 6 Pebruari 2003 maka Tergugat dengan tegasmembantah bahwa:Bahwa Surat Keterangan Hibah tersebut dibuat tanpa diketahui olehterdakwa maupun keempat orang anak selaku ahli waris yang sah dariFertinatus Sine (almarhum) dan Johanis Imanuel Sine (almarhum)sehingga sangat merugikan para ahli waris dan juga bertentangandengan asas hukum LP (Legitime Portie

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat bertentangan dengan asashukum LP (Legitime Portie) menurut Pasal 913 KUHPerdata makagugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas maka jelas gugatanharuslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telahmemberikan Putusan Nomor 134/PDT.G/2010/PN.KPG tanggal 17 Maret 2011yang amarnya sebagai berikut

bentuk usaha tetap di Negara lainnya, maka keuntungan bentukusaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak tambahan di Negara lainnyaitu sesuai dengan perundangundangannya, namun pajak tambahantersebut tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah labasetelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan pajakpajak lainnyayang dikenakan atas penghasilan di Negara lainnya tersebut);Kelima, secara substansi yang dapat dilansir dari Production SharingContract tidak mengatur secara tegas terdapat /egitime portie

Menyatakan portie masingmasing pihal atas harta bersama HarminderSingh dengan Dalbir Kaur adalah sebagai berikut : Dalbir Kaur (Tergugat!) = 6/10 bagian Rita Harjit Jaur (PenggugatI) = 1/10 bagian Dr. Balbir Singh (PenggugatII) = 1/10 bagian Ir. Raj Kumar Singh (PenggugatIII) = 1/10 bagian Rahul (TergugatIT) = 1/10 bagianYakni terhadap hartaharta berupa : Kenderaan Bermotor :1 s/d 22 Tanah dan/atau beserta bangunan di atasnya :I.