membubuhkantanda tangan dan parafnya bahwa pihak pengusahameminta masalah tersebut diperselisihkan, untukselanjutnya sesuai dengan ketentuan UU No.2/2004 akan diajukan ke proses mediasi sebagaiSuatu. upaya yang juga merupakan bagian dari tatacara penyelesaian perselisihan hubunganindustrial.(2) Risalah Perundingan bipartit tersebut juga14.15.diketahui substansinya dan ditandatangani olehpetugas Kantor Dinas Kependudukan, PencatatanSipil, Sosial, Ketenagakerjaan dan TransmigrasiPemerintah Kota Tangerang (Disnaker

Mediator mengeluarkan anjuran tertulis... ceBahwa kemudian berdasarkan Permohonan PencatatanPerkara Perselisihan Hubungan Industrial dariTergugat tersebut ( vide Bukti T2), DinasKependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial,Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Pemerintah KotaTangerang Selatan (Disnaker Tangerang Selatan)telah mengundang Tergugat dan SPGCI (termasukPara Penggugat) secara formal untuk melakukanperundingan di tingkat mediasi (perundingantripartit) yang diperantarai oleh seorang Mediator(Pegawai

Hal ini terbukti dari suratsurat dari Disnaker Tangerang Selatan kepadaTergugat dan SPGCI (dalam hal ini juga mewakili18.19.ZA) sPara Penggugat) dengan nomor: 560/126/DKPSSKT/2010perihal Mediasi dan Surat No. 560/145/DKPSSKT/2010perihal Mediasi 2 (dua) (Bukti T3 dan Bukti T4).Bahwa didasarkan kepada Surat Undangan Mediasi dariDisnaker Tangerang Selatan tersebut di atas, telahdilaksanakan perundingan sebanyak 2 (dua) kali diKantor Disnaker Tangerang Selatan, yaitu:(1) Perundingan tanggal 19 Januari

Fakta yang sebenarnya terjadiadalah SPGCI (termasuk Para Penggugat) menghadiriperundingan tersebut dan secara tegas menyatakanbahwa pertemuan tanggal 26 Januari 2010 merupakanmediasi terakhir dan meminta Mediator mengeluarkananjuran atas perselisihan yang terjadi.Bahwa dengan terdapatnya perundingan perundingan diKantor Disnaker Tangerang Selatan, maka secara21.Des2Dyuridis terbukti perundingan bipartit tanggal 17Desember 2009 terkait masalah TMK bukanlahmerupakan perundingan yang terakhir dan belumgagal

atau final.Bahwa didasarkan kepada perundingan perundingan ditingkat mediasi pada Kantor Disnaker TangerangSelatan antara Tergugat dengan SPGCI selanjutnyaKantor Disnaker Tangerang Selatan telahmengeluarkan anjuran yang tertuang dalam Surat No.550/288/DKPSSKT/2010 tanggal 27 Januari 2010Perihal Anjuran (Surat Anjuran TMK) yang padapokoknya menyatakan sebagai berikut:2.

.: 099/DISNAKER/HI/II/2020 bertanggal 27 Februari 2020 telahmelimpahkan kelanjutan proses mediasi pengaduan Penggugat kepadaDinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dengan alasan di KabupatenTapanuli Tengah belum memiliki Mediator Hubungan Industrial.Bahwa selanjutnya penyelesaian permasalahan Penggugat dan Tergugatdengan mekanisme mediasi dilakukan di Dinas Tenaga Kerja ProvinsiSumatera Utara.Bahwa di akhir proses mediasi, Mediator Hubungan Industrial pada DinasTenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara

Photo copy surat Panggilan Mediasi Nomor 066/DISNAKER/HI/II/2020Tanggal 14 Februari 2020. yang dikeluarkan Disnaker Kabupaten TapanulliTengah, diberi tanda bukti P10;11.

Photo copy surat Pelimpahan Pengaduan Karyawan Yayasan Budi BaktiKeuskupan Sibolga Nomor 099/DISNAKER/HI/II/2020 Tanggal 27 Februari2020 yang dikeluarkan Disnaker Kabupaten Tapanuli Tengah, diberi tandabukti P11;Halaman 10 dari 19 Putusan PHI Nomor 376/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdn12.13.14.15.16.Photo copy Surat PHK dengan alasan Pensiun Nomor: 071/YBBKS/III/2020 Tanggal 03 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Yayasan BudiBakti Keuskupan Sibolga Photo copy Surat PHK dengan alasan PensiunNomor: 071/YBBKS/III

Lamaju Purba tanggal 13 Januari 2020 tentangpernyataan penolakan keputusan Yayasan Budi Bakti Keuskupan Sibolga,diberi tanda bukti T10;Fotocopy Surat Yayasan Budi Bakti Keuskupan SibolgaNo. 019/YBBKS/I/2020 tanggal 2 Februari 2020 tentang Tanggapan, diberi tanda buktiT11;Fotocopy Surat dinas ketenagakerjaan kabupaten Tapanuli Tengah No.066/DISNAKER/HI/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang PanggilanMediasi, diberi tanda bukti T12;Fotocopy Surat dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Tangah No

.099/DISNAKER/III/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang pelimpahanpengaduan karyawan Yayasan Budi Bakti Keuskupan Sibolga, diberi tandabukti T13;Halaman 13 dari 19 Putusan PHI Nomor 376/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdn14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.Fotocopy Surat Yayasan Budi Bakti Keuskupan Sibolga No. 071/YBBKS/III/2020 tanggal 03 Maret 2020 tentang PHK dengan alasan pensiun,diberi tanda bukti T14;Fotocopy Surat dinas tenaga kerja provinsi Sumatera Utara No. 152/3936/DTK/III/2020 tangal 11 Maret 2020 tentang

Kota Batammengirim surat kepada Disnaker Provinsi Kepulauan Riau (DisnakerProv.

Kepri) untuk melengkapi kronologis pembahasan UMSKBatam 2018 dan pada tanggal 3 April 2018 Disnaker Prov.

Keprimengembalikan Surat Disnaker Batam tersebut, karena SuratGubernur ditujukan kepada Walikota Batam:;3) Bahwa Surat Walikota Surat Walikota Batam Nomor:71/TK/IV/2018 tanggal 9 April 2018, Perihal: Penetapan UMSKBatam 2018, dikirimkan kepada Gubernur dan Gubernurmengembalikan surat tertanggal 24 April 2018, Perihal: PenetapanUMSK Batam 2018 karena bahan dan lampiran yang disampaikanHalaman 39 Putusan No.11/G/2018/PTUNTPImelalui Walikota Batam belum memenuhi mekanisme penetapanupah sektoral;4) Bahwa

Bawa pada tanggal 23 Maret 2018 Disnaker Kota Batam mengirimSurat Nomor : B277/TK5/UPHI/III/2018 Kepada Disnaker Propinsi Kepriuntuk melengkapi Kronologis pembahasan dan Dokumen PendukungUMSK Kota Batam 2018 dan oleh Disnaker Propinsi Keprimengembalikan surat Disnaker Batam karena Surat Gubernur ditujukankepada Walikota7.

Propinsi Kepri dan Disnaker12.Bahwa Rapat yang dipasilitasi oleh Disnaker Propinsi Kepri danDisnaker Kota Batam pada tanggal 18 Mei 2018, PHRI, BSOA danAPINDO Tidak Hadir, hanya dengan Mengirim Surat ke Disnaker KotaBatam, sedangkan APINDO juga mengirimkan Surat ke Gubernur terkaitUsulan UMSK Kota Batam13.

Bahwa tanggal 16 Juli 2012 Penggugat mengajukanpermohonan penyelesaian perselisinan kepada Disnaker Kota Malangnamun juga tidak ditanggapi;14.Bahwa tanggal 1 Agustus 2012 Penggugat mengajukan permohonanpenyelesaian perselisinan kembali kepada Disnaker Kota Malang dengantembusan Bapak Walikota Malang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kota Malang;15.Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2012 Penggugat baru menerima suratyang dikirim ke rumah Penggugat dari Disnaker Kota Malang yangmenjelaskan bahwa permasalahan

telah dianggap selesai dan tuntasoleh Mediator Disnaker Kota Malang, sedangkan kejanggalan dalamsurat tersebut dibuat pada tanggal 24 Juli 2012;16.Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 Penggugat hadir ke Disnaker KotaMalang, ditemui lbu Mila dan menyampaikan bahwa karena Bapaksudah terima sebagian pesangon dan sudah tanda tangan makaDisnaker menganggap permasalahan antara Penggugat dan Tergugatsudah selesai; Penggugat hanya mengisi blanko daftar hadir yang tertulisnama Ibu Mila dan Bapak Isti serta Penggugat

Ujang Sopandi sebesar Rp31.345.600,00(tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah),dan menurut hasil anjuran dari pihak Disnaker Kota Bandung, rumusannyaadalah 2% x MK x UMK x 12 x Faktor (saat berhenti), UMK Kota Bandung2014 sebesar Rp2.000.000,00, hak yang harus diterimanya adalah sebesarRp 84.985.286,00;Halaman 4 dari 24 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.SusPHI/20177.

Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2014, Para Penggugat yang diwakili olehSerikat Pekerja/Buruh Forum Komunikasi Pekerja Damri Bersatu (FKPDB)melakukan perundingan Bipartit Tergugat dari Perum Damri CabangBandung Jalan Soekarno Hatta Nomor 787 Bandung di Disnaker KotaBandung Jalan RAA Marta Negara Nomor 4 Bandung, untuk membahasperselisihan, yang intinya dalam perundingan tersebut tidak adakesepakatan, dan akan dilaporkan ke Kantor Pusat;6.

Nomor 11 PK/Pdt.SusPHI/2017melakukan perundingan Bipartit Tergugat dari Perum Damri Pusat JalanMatraman Raya Nomor 25 Jakarta Timur di Disnaker Kota Bandung JalanRAA Marta Negara Nomor 4 Bandung, untuk membahas perselisihan, yangintinya dalam perundingan tersebut tidak ada kesepakatan;7.

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2014 Para Penggugat yang diwakili olehSerikat Pekerja/Burunh Forum Komunikasi Pekerja Damri Bersatu(FKPDB) melakukan Mediasi perundingan Tripartit dengan Tergugat untukmembahas perselisihan di Kantor Disnaker Kota Bandung, danmengeluarkan hasil mediasi berupa anjuran yang menyatakan : AgarPengusaha Perum Damri membayarkan hakhak pihak pekerja sesuaidengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan ketentuan gaji pokokdisesuaikan dengan Upah Minimum Kota Bandung yang berlaku

Haltersebut sangat jelas tertuang dalam gugatan perkara Nomor84/PDT.SUSPHI/2015/PN.BDG dalam provisi 23 sebagai berikut:Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk wajib tunduk danpatuh terhadap undangundang yang berlaku, dan melaksanakananjuran dari Disnaker Kota Bandung, sesuai keputusan GubernurJawa Barat Nomor 561/Kep 1636Bangsos/2013 tentang UpahMinimumm Kabupaten/Kota Jawa Barat .

Penggugat:
1.KASMA
2.KURNIAWATI
3.NURMALA
4.IRAWATI
5.HALIMAH TUN SADIAH
6.BAN SAWANI
Tergugat:
PERUM DAMRI
Turut Tergugat:
1.UPTD ANGKUTAN MASSAL TRANSKUTARAJA/DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI ACEH
2.DISNAKER KOTA BANDA ACEH

Anjuran dari Disnaker Kota Tangerang Nomor 567.2/4526H/2013 tanggal 03 Oktober 2013 terkait kasus antaraPemohon Kasasi/ semula Penggugat dengan TermohonKasasi/semula Tergugat pada PT.Mitrasurya Cemerlang,dimana Termohon Kasasi/semula Tergugat(PT.Mitrasurya Cemerlang) oleh Disnaker Kota Tangerangtelah diminta untuk membayar pesangon sebesarRp120.750.000,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) kepada Pemohon Kasasi/ semulaPenggugat.

Walaupun anjuran ini tidak dilaksanakan olehTermohon Kasasi/semula Tergugat, akan tetapi anjurantersebut telah menjelaskan bahwa Pemohon Kasasi/semula Penggugat adalah benar sebagai Karyawan/buruhpada perusahaan Termohon Kasasi/semula Tergugatwalaupun diberi kKedudukan sebagai direktur, tetapi statusdirektur tersebut hanyalah formalitas belaka karena telahmelanggar UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal96 ayat 1, 2 dan 3, Pasal 98 ayat 1, 2, 3 dan 4;Disamping itu juga adanya anjuran dari Disnaker

Kenaikan gaji yang relatif sama prosentasenya dengankaryawan lain,yaitu kurang lebin hanya sebesar inflasi tahun 2011, barudiberlakukan sekitar tahun 2012, setelah sekitar 3 (tiga) tahunsebelumnya tidak ada kenaikkan gaji sama sekali;Soal anjuran dari Disnaker Kota Tangerang ini pun ternyata tidakditindaklanjuti lebih lanjut secara layak oleh Termohon Kasasi/semulaTergugat, yang ada hanyalah Termohon Kasasi/semula Tergugatmembuat surat undangan kepada Pemohon Kasasi/semula Penggugatuntuk diminta

Walaupun Pemohon Kasasi/semula Penggugat sudah menyatakan bersediauntuk bekerja kembali dengan catatan bahwa gaji Pemohon Kasasi/semula Penggugat yang belum dibayar sejak tanggal 1 September 2012sampai dengan terbitnya anjuran dari Disnaker Kota Tangerang dimintaoleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat agar dibayarkan terlebihdahulu/dimuka oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat,ternyatadiabaikan oleh Termohon Kasasi/semula Terrgugat dan kesediaanPemohon Kasasi/semula Penggugat untuk bekerja kembali diperusahaan

Termohon Kasasi/semula Tergugat tidak pernah mendapattanggapan sama sekali dari Termohon Kasasi/semula Tergugat;Jadi terlihat jelaslah bahwa Termohon Kasasi/semula Tergugat memangtidak beritikad baik untuk memenuhi anjuran Disnaker Kota Tangerang;Dengan demikian jelas sudah bahwa dari kedua anjuran Disnaker KotaTangerang tersebut terlihat dengan sangat jelas bahwa status PemohonKasasi/semula Penggugat adalah hanyalah Karyawan biasa yangdiposisikan untuk merangkap jabatan sebagai Direktur dan bukansebaliknya

Bahwa karena pihak BPR TDN tidak ada tanggapan / reaksi maka Penggugatmelakukan Permohonan Mediasi pada Mediator Hubungan Industrial Disnaker Kediri padatanggal 6 April 2013; 4. Bahwa Kami sudah melakukan mediasi lewat Mediator Hubungan Industrial padaDisnaker Kediri (Jl. Erlangga No.16 Kab. Kediri) oleh Drs.Gunawan Djatmiko, M.SI. pada hariSelasa 30 April 2013. Serta di pertemukan antara Penggugat dan pihak BPR TDN(Toeloengredjo Dasa Nusantara) yang di wakili oleh Dra. Titik Hernawati;5.

Bahwa atas anjuran Disnaker Kediri, Penggugat sudah menyetujui secara prinsip (halini bisa di lihat dari nilai pbembayaran PHK yang tertera dalam jawaban penggugat, yang tidakterlalu jauh dengan nilai pembayaran PHK pihak Mediator), walaupun menurut Mediatorpenggugat dianggap tidak menyetujui, dan ternyata pihak BPR TDN pun juga tidak adajawaban untuk penyelesaian; 7s Bahwa PHK dengan alasan efesiensi pengusaha berkewajiban memberikan hakhakkaryawan berupa pesangon 2 x ketentuan 156 ayat 2, penghargaan

Bahwa Laporan / Risalah Hasil Mediasi dari Disnaker tertanggal 17 Mei 2013 Nomorsurat : 567/ / 418.54/2013. 220 nono nn nnn nner nn en nnennnncnns Yang salah satunyatentang pendapat Kesimpulan Mediator : Mediasi tidak menemukan titik temu / Kesepakatan /Penyelesaian maka mediator berkewajiban membuat Risalah Mediasi sebagai salah satupersyaratan pihak pihak untuk melakukan Gugatan ke PHI Surabaya di Jawa Timur;2.

Gondang Tulungagung dan lain lain, 24 (dua puluh empat) buah stempel Disnaker yaitu Disnaker Kab. Tulungagung, Disnaker Kab. Madiun, Disnaker Kab. Kediri, Disnaker Kab.

Bahwa setelah Penggugat dipanggil oleh Tergugat perihal masalahpekerjaan tersebut, maka Penggugat menyimpulkan bahwa Tergugattelah melakukan PHK sehingga tanpa melalui musyawarah Bipartitterlebin dahulu, Penggugat langsung saja berdiskusi/konsultasi denganpihak Disnaker Halmahera Utara sehinga dikeluarkanlah SuratKetetapan oleh Disnaker Halmahera Utara tanggal 16 Januari 2020 yangisinya nominal Pesangon Penggugat..

Bahwa akibat surat Ketetapan Disnaker Halmahera Utara tersebut,Tergugat merasa tidak dilibatkan dalam musyawarah tripartit sehinggaTergugat merasa tindakan Disnaker Halmahera Utara tersebut terlalutergesa gesa dan tidak sesuai prosedurdalam proses Penyelesaian Perselishan Hubungan Industrialberdasarkan Undang undang No.2 tahun 2004.

Bahwa dari surat Ketetapan Disnaker Halmahera Utara tersebut,Tergugat merasa tindakan oknum Disnaker tidak sesuai prosedur undang undang yang berlaku dengan cara melakukan Tripartit tanpamelibatkan Tergugat hanya mendengar keterangan sepihak dariPenggugat, sehingga Tergugat merasa Surat Ketetapan Disnakertersebut terlalu dipaksakan dan harus dibatalkan kerena tidak sesuaidengan prosedur tahapan perselisihan hubungan industrial yaitu Bipartitdan Tripartit dan patut kiranya proses Tripartit di ulang

Halmahera Utara untuk dimediasi,namun mediasi tersebut tidak mendapat titik temu, dan akhirnya pada tanggal28 Februari 2020 Mediator mengeluarkan Anjuran tertulis untuk disampaikankepada kedua belah pihak;Menimbang, bahwa memperhatikan dalil jawaban Tergugat pada point3(tiga), point 4 (empat), point 5 (lima) dan point 8 (delapan), dan dijelaskan pulabahwa Tergugat merasa tidak dilibatkan dalam musyawarah Tripartit sehinggaTergugat merasa tindakan oknum Disnaker tidak sesuai prosedur UndangUndang

yang berlaku dengan cara melakukan tripartite tanpa melibatkanTergugat hanya mendengar keterangan sepihak dari Penggugat;Halaman 13 dari 21 Putusan PHI Nomor 8/Pat.SusPHI/2020/PN TteMenimbang, bahwa dalam dalil gugatan posita angka 6 (enam), angka 8(delapan) dan angka 11 (sebelas), akibat dari masalah tersebut telah dilakukanperundingan mediasi untuk penyelesaian di Kantor Disnaker KabupatenHalmahera Utara, dimana dalam perundingan tersebut dari pihak Perusahaan(Tergugat) diwakili oleh sdr.

.:::: see eeeeeeeee S@Dagal Panitera Pengganti:Penyidik Pegawai Negeri Sipil Disnaker Provinsi Sulawesi Tenggara membacakanuraian singkat kejadian yang diajukan tanggal 23 Juli 2020, Nomor : 01/BP/PPNSNaker Sultra/VII/2020.a. Terdakwa tidak keberatan terhadap uraian singkat kejadian yang telahdibacakan;b. Keterangan Saksisaksi;1.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 oleh ZulniaPratiwi, S.H., selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yangterbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu olehMarselinus Jefri Igo, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaahadihadiri oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Disnaker Provinsi Sulawesi Tenggara danTerdakwa.PaniteraPengganti

(dua ratussembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).Bahwa didalam upaya upaya yang dilakukan oleh Para Penggugat kepada Tergugatdengan beberapa kali melakukan perundingan baik secara Bipartit maupun secaraTripartit agar Tergugat menghormati aturan ketenagakerjaan yang berlaku danAnjuran yang dikeluarkan oleh Disnaker Kota Batam Nomor : B. 709/ TK4/ IV/2012 tertanggal 25 mei 2012 serta Penetapan No : B. 703/ TK5/ V/2012 yangmana Penetapan tersebut diatas dilakukan

Bahwa benar TERGUGAT merasa keberatan untuk melaksanakan isi anjuranDisnaker Kota Batam yang menganjurkan memberikan Pesangon kepadaPENGGUGAT, karena TERGUGAT menilai PENGGUGAT mengundurkandiri dengan niatnya sendiri, sehingga TERGUGAT merasa tidak berkewajiban untuk memberikan Pesangon kepada PENGGUGAT, sedangkan atasAnjuran dari Disnaker Kota Batam tersebut baik TERGUGAT maupunPENGGUGAT telah sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur PengadilanPHI dengan disertai komitmen untuk tidak melakukan

Kota Batam.Photo copy surat panggilan dari Disnaker Kota Batam.Photo copy Surat pemberitahuan hasil penelitian laporan dari KepolisianResort Kota Barelang.Photo copy surat penetapan dari Disnaker Propinsi Kepri.Photo copy kwitansi pembayaran kekurangan upah.Menimbang bahwa pihak Tergugat untuk menguatkan dalilsangkalannya juga telah pula mengajukan bukti surat yang telah dimaterai yangcukup, dan diberi tandaT 1 sampai dengan T 15, dimana setelahdicocokan dengan aslinya, bukti tersebut berupaT1 Photo

SH, merupakan pengurus dan teamAdvokasi Serikat Buruh DPC F SP LEM SPSI bertindak dalam kapasitas jabatannyaselaku Pengurus Serikat Buruh, maka berdasarkan informasi dari Disnaker KotaBatam berdasarkan Surat No.B2714/TK4/X/2012 tertanggal 12 Oktober 2012ternyata bahwa di lingkungan Perusahaan PT. PARTNER USAHA BERSAMAtidak pernah didirikan Serikat Pekerja atau F SP LEM SPSI, yang dengan demikianPara Penggugat Principal bukanlah Anggota Serikat Pekerja dibawah naungan dariSdr. Ir.

Selanjutnya bahwapersyaratan legalitas untuk menjadi Team Advokasi sudah terpenuhi dilampirkandengan surat gugatan dan bersama ini Kuasa Hukum Para Penggugat melampirkanBukti Pencatatan Pengurus Unit Kerja dari Disnaker Nomor : B.3136/TK4/XII/2012, sehingga dengan bukti lampiran tersebut, maka Eksepsi Tergugat tidakbenar dan tidak berdasarkan hukum (Niet gegrond) ; Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari surat yang dilampirkanKuasa Para Penggugat dari Disnaker Kota Batam tertanggal 05 Desember

Oleh karena itu santunan cacat yangditawarkan Tergugat sebesar Rp 8.000.000, Penggugat tolak;Bahwa selanjutnya Penggugat melakukan negosiasi/perundinganterhadap Tergugat namun menemui jalan buntu;Bahwakarena tidak ditemukannya jalan keluar selanjutnyaPenggugat mengirim surat kepada DISNAKER DELI SERDANG padatanggal 13 Maret 2008 perihal keberatan untuk menyelesaikan masalah;Bahwa atas surat keberatan Penggugat tersebut selanjutnya padatanggal 18 Maret 2008 dan pada tanggal 25 Maret 2008 Penggugat

sertaTergugat menerima panggilan dari DISNAKER DELI SERDANG gunaPenyelesaian Hak Normatif dengan cara mediasi;Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2008 DISNAKER DELISERDANG mengirimkan surat kepada Tergugat dan Penggugat perihalanjuran yang kesimpulannya menganjurkan kepada Tergugat tersebut untukmembayar santunan kecelakaan kerja, mempekerjakan kembali Penggugatdan membayar upah selama Penggugat tidak bekerja;Bahwa atas anjuran DISNAKER DELI SERDANG tersebutselanjutnya Tergugat harus memberi jawaban

, maka hakim PengadilanHubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepadaPenggugat.(2) Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapatkekurangan, hakim meminta Penggugat untukmenyempurnakan gugatannya.Mengacu berdasarkan penjelasan Pasal tersebut diatas, maka seharusnyagugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini melampirkanrisalah mediasi di Disnaker Surakarta, tetapi faktanya gugatan Penggugattidak mencantumkan risalah mediasi tersebut.

Mengenai rincian total hak yang harusdidapatkan Penggugat tersebut merupakan rincian dari Penggugatsendiri yang tidak dapat diakui kebenarannya.Bahwa tidak benar posita Penggugat pada point 16 yang menyatakanPenggugat telah melaporkan ke Disnaker Surakarta dan telahmendapatkan anjuran tertanggal 26 Juli 2019, anjuran Nomor 568/209,tertanggal 24 Juli 2019.

Jika yangdimaksud Penggugat adalah mengenai bantuan dari Penggugat untukmembersihkan plastikplasti di tempat usaha milik Tergugat, haltersebut sudah Tergugat jelaskan pada angka 11 dalam jawaban ini.Bahwa benar posita Penggugat pada point 18 yang menyatakan padasaat panggilan Mediasi di Disnaker Surakarta ke 2, Tergugat datang,kemudian pada saat panggilan mediasiselanjutn ya tidak datang karenaPabriknya terbakar.

Yang benar adalah Tergugat mendatangjiPenggugat melalui karyawannya untuk memberikan uang senilaiRp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugatbukan karena setelah adanya anjuran dari Disnaker Surakarta, tetapikarena Tergugat ingin memberikan uang kepada Penggugatmengingat Penggugat sudah membantu membersihkan plastikplastikdi tempat usaha milik Tergugat meskipun tidak setiap hari.

Foto Copy Anjuran Disnaker dan Perindustrian Surakarta, tanggal 26 Juli 2019,yang selanjutnya diberi tanda P3;4. Foto Copy Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dari Disnakerdan Perindustrian Surakarta, yang selanjutnya diberi tanda P 4;Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya juga telahmengajukan Saksisaksi, yaitu Saksi 1 Sdr. Widodo dan Saksi 2 Sdr, Sigit Hartantodan Saksi 3 Sdr. Susanto Prabowo.

, maka hakim PengadilanHubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepadaPenggugat.(2) Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapatkekurangan, hakim meminta Penggugat untukmenyempurnakan gugatannya.Mengacu berdasarkan penjelasan Pasal tersebut diatas, maka seharusnyagugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini melampirkanrisalah mediasi di Disnaker Surakarta, tetapi faktanya gugatan Penggugattidak mencantumkan risalah mediasi tersebut.

Mengenai rincian total hak yang harusdidapatkan Penggugat tersebut merupakan rincian dari Penggugatsendiri yang tidak dapat diakui kebenarannya.Bahwa tidak benar posita Penggugat pada point 16 yang menyatakanPenggugat telah melaporkan ke Disnaker Surakarta dan telahmendapatkan anjuran tertanggal 26 Juli 2019, anjuran Nomor 568/209,tertanggal 24 Juli 2019.

Jika yangdimaksud Penggugat adalah mengenai bantuan dari Penggugat untukmembersihkan plastikplasti di tempat usaha milik Tergugat, haltersebut sudah Tergugat jelaskan pada angka 11 dalam jawaban ini.Bahwa benar posita Penggugat pada point 18 yang menyatakan padasaat panggilan Mediasi di Disnaker Surakarta ke 2, Tergugat datang,kemudian pada saat panggilan mediasiselanjutn ya tidak datang karenaPabriknya terbakar.

Yang benar adalah Tergugat mendatangjiPenggugat melalui karyawannya untuk memberikan uang senilaiRp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugatbukan karena setelah adanya anjuran dari Disnaker Surakarta, tetapikarena Tergugat ingin memberikan uang kepada Penggugatmengingat Penggugat sudah membantu membersihkan plastikplastikdi tempat usaha milik Tergugat meskipun tidak setiap hari.

Foto Copy Anjuran Disnaker dan Perindustrian Surakarta, tanggal 26 Juli 2019,yang selanjutnya diberi tanda P3;4. Foto Copy Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dari Disnakerdan Perindustrian Surakarta, yang selanjutnya diberi tanda P 4;Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya juga telahmengajukan Saksisaksi, yaitu Saksi 1 Sdr. Widodo dan Saksi 2 Sdr, Sigit Hartantodan Saksi 3 Sdr. Susanto Prabowo.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon yang pada Akta Kelahiran Nomor : 474.1/18-DISP/DISNAKER-I/2004 dan Ijazah SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi nama Pemohon APOL ditambah menjadi APOL MASAL, S.H;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan diterima oleh

Penipuan tidak dapat hanyadikirakira, melainkan harus dibuktikan ;Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak TERGUGAT terhadapPENGGUGAT, telah merugikan PENGGUGAT baik secara materiil maupun secaramoril ;Bahwa pada tanggal 20 Januari 2012 PENGGUGAT telah melaporkan dan/ataumengaduan tindakan TERGUGAT ke Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER)Pemerintah Kota Bandung, agar dapat diselesaikan ;Bahwa atas pengaduan PENGGUGAT, DISNAKER mengundang PENGGUGATdan TERGUGAT pada tanggal 27 Pebruari 2012, sebagaimana

surat DISNAKERPemerintah Kota Bandung No. 005/474/Disnaker, Perihal Undangan, dengan acaraklarifikasi Bipartit & Penawaran Penyelesaian Kasus PHI, Oleh karenaPENGGUGAT dan TERGUGAT tidak bertemu maka Klarifikasi Bipartit &Penawaran Penyelesaian Kasus PHI pada tanggal 27 Peburari 2012 tidakterjadi ;Bahwa pada tanggal 27 Peburari 2012 DISNAKER memberikan penjelasanberdasarkan Surat No. 005/649Disnaker, perihal Penjelasan kepada PENGGUGATyang pada pokoknya berbunyi : Terdapat Surat Perjanjian Bersama

IA Bandung, tanggal 19 Desember 2011, No. 406/BP/PHI/PN.Bdg, sehingga kami (Disnaker) tidak ada kewenangan lagi untukmelakukan mediasi, karena sudah ada penyelesaiaan secara bipartite dan sudahdidaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial ;Bahwa pada tanggal 7 Maret 2012 PENGGUGAT kembali melayangkan suratdengan Nomor Surat : 21/08.KHADJ/III/12, dimana yang pada pokoknya dalamsurat terseut PENGGUGAT mengajukan permohonan anjuran kepada DINAKERKota Bandung, yang pada intinya adanya hak sebagai Pekerja

yang seharusnyaditerima PENGGUGAT, tetapi PENGGUGAT tidak menerimanya dan memintakepada DISNAEKR Kota Bandung untuk mengundang TERGUGAT denganagenda acara Klarifikasi Bipartit ;Bahwa atas permohonan anjuran dari PENGGUGAT tersebut, DISNAKER Kota23.24,25.Bandung mengirimkan surat dengan Nomor : 005/914DISNAKER, tertanggal 15Maret 2012 perihal anjuran, untuk mengundang kedua belah pihak mengenaiKlarfikasi Bipartit dan Penawaran Penyelesaian Kasus PHI, dan lagilagiTERGUGAT tidak memenuhi undangan tersebut

;Bahwa kemudian Disnaker mengundang kembali kedua belah pihak tertanggal 29Maret 2012 dengan surat Nomor : 005/1052DISNAKER perihal anjuran, tetapiTERGUGAT tidak memenuhi undangan tersebut, tanpa adanya konfirmasi baikkepada PENGGUGAT maupun DISNAKER dan dengan tidak hadirnyaTERGUGAT terlihat tidak adanya itikad baik dari TERGUGAT untukmenyelesaikan permasalahan tersebut ;Bahwa kerugian PENGGUGAT yang merupakan haknya sebagai pekerja sebesarRp.102.772.639, (seratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh

pada bulan Oktober Tergugat menjenguk Penggugat yang kebetulansedang berobat di Bandung dan memohon agar menerima uang pesangonsebesar Rp. 4.800.000, (empat juta delapan ratus ribu rupiali), tapiPenggugat menolak;Baliwa oleh karena tidak mendapat kepastian status, (di PHK tidak, statusmasih karyawan tetapi upah tidak dibayar) dan tidak menemukan katasepakat, maka pada tanggal 18 November 2014 Penggugat akhirnyamencatatkan perselisihan hubungan industrial tersebut ke Dinas TenagaKerja Kota Bandung (DISNAKER

KOTA BANDUNG) yang beralamat di JI.RAA Martanegara NO. 4 Bandung (Bukti P5);Bahwa menindaklanjuti pencatatan perselisihan hubungan industrialtersebut, DISNAKER KOTA BANDUNG telah melakukan klarifikasi denganmemanggil Penggugat dan Tergugat ke kantor DISNAKER KOTABANDUNG, dan kemudian beberapa kali melakukan sidang mediasi (2panggilan terakhir Tergugat tidak hadir);Bahwa atas pencatatan persehsihan hubungan industrial tersebut, padatanggal 30 Januari 2015 DISNAKER KOTA BANDUNG telah mengeluarkananjuran

mengetahui terus perkembangankondisi penggugat terus di lakukan, pernah perwakilan (Bpk.Cepi Nugraha)dari pihak tergugat pun datang menjenguk ke tempat kediaman penggugatdan pada saat tersebut pihak penggugat pun menyatakan kembali ke pihakperwakilan tergugat, bahwa penggugat tidak mampu lagi bekerj'a danmenyerahkan sepenuhnya ke pihak tergugat dan akan memerimakeputusan apapun dari pihak tergugat.Dari hasil pernyataan pihak penggugat tersebut, maka pihak tergugatmelakukan konsultasi dengan pihak Disnaker

Dalam mediasi yang sudah di gelar di Disnaker Kota Bandung.kami menolakanjuran dari pihak Disnaker di karenakan kami pihak tergugat di rugikandengan anjuran tersebut dimana hanya mementingkan sepihak saja.28. Dari hal tersebut di atas maka Pihak kami PT. Pillar Utama Contrindokeberatan untuk menerima anjuran tersebut.29.

Pillar Utama Contrindo, diberi tanda P4;Foto copy sesuai dengan asli Surat Tanda Terima DINAS TENAGAKERJA KOTA BANDUNG, tanggal 18112014, diberi tanda P5;Foto copy dari foto copy Surat Nomor : 567/1386/Disnaker, tanggal 30Januari 2015, Perihal : Anjuran, dari DINAS TENAGA KERJA KOTABANDUNG, .Ditujukan kepada 1. Sdr. Pimpinan Perusahaan PT. PillarUtama Contrindo, .2. Sdr.

)Kota Bandung;Vide Bukti P613.Bahwa kemudian Penggugat dan Penggugat Il baru mengetahui alasanPemutusan Hubungan Kerja tersebut pada saat dilakukan mediasi di DinasTenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung, Tergugat menjelaskan alasanPemutusan Hubungan Kerja bahwa Tergugat merupakan perusahaan penyediamenara telekomunikasi, dimana perusahaan melaksanakan pekerjaandidasarkan pada Surat Perintah Kerja (SPK) dari customer, oleh karena nyawaktu kerja para pekerja sesuai dengan SPK antara perusahaan dengancustomer

Banda Silitonga, untukmeminta tanda tangan pada lembar risalah perundingan penyelesaianperselisihan hubungan industrial secara Bipartit yang diberikan oleh Disnakerakan tetapi pihak Tergugat tetap tidak berkenan untuk menandatangani lembarperundingan Bipartit tersebut;Vide Bukti P7 Putusan No. 83/Pdt.SusPHI/2019/PN.Bdg Hal 718.Bahwa upaya penyelesaian melalui Bipartit gagal, maka kemudian dilakukanupaya mediasi di Disnaker Kota Bandung, sehingga pada tanggal 11 Februari2019 Mediator menerbitkan surat

Anjuran nomor: 567/490 Disnaker PerihalANJURAN;Vide Bukti P819.Bahwa pada tanggal 20 Maret 2019 Penggugat dan Penggugat II membalassurat Anjuran dimana pada pokoknya Penggugat dan Penggugat II menerimaAnjuran dari Disnaker, akan tetapi Tergugat menolak Anjuran tersebut.;20.Bahwa yang dimaksud dengan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dalamPasal 1 angka 4 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial adalah:Perselisihan Pemutusan Hubungan Kena adalah perselisihan yang

timbulkarena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungankerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.21.Bahwa oleh karena Tergugat Menolak Anjuran dari Disnaker Kota Bandungmaka Penggugat dan Penggugat Il mengajukan Gugatan perselesihanPemutusan Hubungan Kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 14angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial yang menyatakan :Dalam hal anjuran

;Lembah Risalah Bipartit dari Disnaker beserta Daftar hadir PanggilanKlarifikasi;Anjuran Dinas Tanaga Kerja Kota Bandung ;Jawaban tertulis Anjuran ;Salinan Akta Perjanjian Sewa Menyewa lahan untuk Pemasangan danPenempatan Menara Telekomunikasi Bersama dan Fasilitas PenunjangnyaAntara Pt.

Bahwa Mediator Disnaker Pekanbaru telah mengupayakan mediasi padatanggal 26 September 2014 (Tergugat tidak hadir), tanggal 1 Oktober 2014(Tergugat tidak hadir), tanggal 3 Oktober 2014 (Tergugat tidak hadir)sehingga proses mediasi berlangsung tanpa kehadiran Tergugat dan olehkarnanya atas perselisihan hubungan industrial tersebut tidak menghasilkankesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat dan Mediator DisnakerPekanbaru telah mengeluarkan anjuran atas perselisihan hubunganindustrial tersebut yang

Bahwa meskipun Tergugat tidak menghadiri setiap undangan Mediatordalam melakukan mediasi, Mediator Disnaker Pekanbaru didalampertimbangannya menyatakan bahwa hubungan kerja PKWT telah berubahmenjadi PKWTT namun dalam Anjurannya hanya menganjurkanPembayaran pesangon sebesar 1 X Pasal 156 padahal mediator sangattahu PHK terhadap Para Penggugat tidak memenuhi satupun syarat PHKyang ditentukan UUK;.

Bahwa atas anjuran tersebut, ternyata Tergugat juga tidak memberikanjawaban kepada Disnaker Pekanbaru, yang artinya Tergugat juga menolakanjuran Mediator Disnaker Pekanbaru;. Bahwa bagi Para Penggugat dasar Tergugat mengakhiri hubungan kerjadengan Para Penggugat adalah salah karena ternyata tidak beralasanhukum sebab status Para Penggugat adalah Karyawan tetap/PKWTT danoleh karenanya hak Para Penggugat adalah seyogianya sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 156 ayat (2) jo.