Bahwa pada Tanggal 13 Maret 2013 TERGUGAT diadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

Dengan kata lain, selama belum ada keputusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yangmembatalkan keputusan yang diambil dalam RUPS/RUPS LB, makakeputusan tersebut tetap berlaku dan mengikat baik ke dalam maupun ke13.14.15.luar Perseroan.

Hery Prianto Muchrodji dan apakah nantinyamenjadi pemberhentian tetap;Bahwa pada saat RUPS LB diselenggarakan saksi yang membacakantata tertib RUPS LB;Bahwa yang hadir adalah Bapak Rafig Radinal sebagai kuasa dari BapakTjatja, lou Ridha Endarani Radinal, kuasa hukum dari Ir. Hery PriantoMuchrodji dan kuasa hukum dari Bapak Junanto dimana pada saat itupeserta yang hadir mengisi daftar hadir; Bahwa pada saat itu RUPS LBdibuka oleh saksi, pada saat itu kuasa hukum dari Ir.

Hery Prianto Muchrodji;Bahwa seingat saksi pada saat RUPS LB, tidak ada membahas mengenaipengembalian atau penjualan saham dimana pada saat RUPS LB tersebutkepemilikan saham dari Ir. Hery PriantoHalaman 49 dari 74 halaman, Pts.No. 565/Pdt.G/2013/PN.JKT.

Saham Luar Biasa (RUPS LB) padatanggal 13 Maret 2013 merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak?

Bahwa dalam permohonan Pemohon, Pemohon meminta kepadaPengadilan Negeri Tangerang untuk ditetapbkan RUPS PT.

ayat (2) "Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidaktercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS KEDUA."

Gatot Subroto Km 5.3 Gandasari, Jatiueung,Tangerang Banten ;Bahwa Undangan RUPS tersebut tidak dihadiri oleh Termohon denganpertimbangan Undangan RUPS tersebut tidak sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku, dengan alasan Pemohon mengundang Termohonsebagai Direktur PT. Pao Shen Mitra Industries untuk RUPS di Jl.Gatot Subroto Km 5.3 Gandasari, Jatiueung, Tangerang Bantensedangkan tempat kedudukan PT.

PERTAMA PT.Pao Shen Mitra Industries pada tanggal 15April 2019 di Grand Soli Marina Hotel, JIl.Gatot Subroto Km.5,3, Gandasari,Jatiuwung, Tangerang, Banten, dalam RUPS tersebut tidak memenuhi kuorumsampai dengan ditutupnya RUPS.

PaoShen Mitra Idustries, melalui JNE dengan kode pengiriman012500106585619 untuk diadakan dilaksanakan RUPS kemudianpada tanggal 28 Maret 2019 Pemohon mengirim surat kembalikepada Termohon untuk diadakan RUPS tempatnya di Grand SollMarina Hotel jl.

Bentuk RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB);b. Mata acara adalah:Menetapkan susunan Direksi dan Komisaris PT. Rumah Sakit HajiJakarta;Cc. Jangka waktu pemanggilan RUPS adalah 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS diadakan;Hal. 2 dari 67 hal. Put. No.1177 K/Pdt/2011d. Kuorum kehadiran RUPS adalah bila lebih dari */2 (satu perdua) bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakill;e.

Rumah Sakit Haji Jakartadengan berpedoman pada ketentuan:3) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;4) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:Hal. 19 dari 67 hal. Put.

Dewan Komisaris melakukan pemanggilansendiri RUPS, sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf b;10)Dewan Komisaris wajid melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 hariterhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;Pasal 80;(3) Dalam hal direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat(5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraanRUPS

Setelan RUPS LB tanggal 14 Maret 2007 tidak pernah lagidiadakan RUPS LB untuk membahas halhal sebagaimana yangdisimpulkan dalam hasil rapat RUPS LB tersebut;b. Berdasarkan bukti yang diajukan, maka permohonan dari Tergugat cukup beralasan, sehingga oleh karena telah memenuhiHal. 21 dari 67 hal. Put. No.1177 K/Pdt/2011persyaratanan adanya kepentingan yang wajar untukmenyelenggarakan RUPSLB;Bahwa sebagai tindak lanjut penetapan Pengadilan Negeri Jakarta TimurNomor. 03/Pdt/P/RUPS/2007/PN. Jkt.

Bentuk RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB);Hal. 32 dari 67 hal. Put. No.1177 K/Pdt/2011b. Mata acara RUPSLB adalah menetapkan susunan Direksi danKomisaris PT. Rumah Sakit Haji Jakarta;c. Jangka waktu pemanggilan RUPS adalah 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan;d. Kuorum kehadiran RUPS adalah bila lebih dari 1/2 (Satu perdua)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili;e.

Sehinggapelaksanaan RUPS LB tersebut tidak memenuhi kuorum;Bahwa oleh karena Komisaris sekaligus pemegang saham 270 (dua ratus tujuhpuluh) lembar saham perseroan tidak mengindahkan undangan sekaliguspanggilan RUPS LB dari Pemohon, maka pada tanggal 18 Maret 2015Pemohon mengirimkan undangan atau panggilan RUPS LB Il kepadaTermohon sebagai Komisaris sekaligus sebagai pemegang saham 270 (duaratus tujuh puluh) lembar saham perseroan, agenda RUPS LB diadakan padatanggal 7 April 2015, sekitar pukul 1.00

Teng Leng Chuan) kepadaperseroan; Rencana penutupan dan likuidasi perseroan;Ketua rapat RUPS LB: Siti Nurjanah, S.H., M.Hum.

Penyelenggaraan RUPS meliputi halhal sebagai berikut:a. Bentuk RUPS: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;b. Jangka waktu pemanggilan RUPS: 1 (satu) minggu terhitung sejakpembacaan penetapan permohonan ijin penyelenggaraan RUPS LBoleh Ketua Pengadilan Negeri Batam;c.

Nomor 2277 K/Pdt/2016Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat 1 diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diri dalam RUPS;Dan faktanya Pemohon Kasasi tidak diberikan kKesempatan untuk membeladiri dalam RUPS LB tersebut.

ke Kepolisian berakibat kondisi perusahaansemakin krusial dengan berbagai masalah yang sulit terselesaikanselain hanya dengan RUPS.

yang dinilai tepat oleh RUPS.

Bahwa Para Tergugat sudah melakukan RUPS sedangkan PT.Scuba Proggi Indonesia belum melakukan RUPS Tahunan/ AnnualRUPS dan PT. Scuba Proggi Indonesia juga belum melakukan AnnualReport/ Laporan tahunan atau pertangunggjawaban tahunan;6. Bahwa Para Penggugat telah sewenangwenang melakukanPemberhentian kepada Penggugat satu dan Penggugat dua darijabatannya di PT. Scuba Proggi Indonesia tanpa menunggu laporanpertanggungjawaban tahunan dan RUPS Tahunan;7.

Bahwa Para Tergugat belum melakuka RUPS tahunan dan ParaTergugat belum mendengarkan atau mendapatkan laporan Pertanggungjawaban tahunan akan tetapi telan melakukan RUPS Luar biasa untukmemberhentikan Penggugat satu dan Penggugat dua dari jabatannyapada PT. Scuba Proggi Indonesia;10.

Bahwa saksi tidak ikut masuk kedalam ruangan waktu ada RUPS tersebut, saksi hanya sebagai driver yang saatitu. memang pak Hamdan menghubungi saksi untuk menjemput danmengantarnya ke tempat dilaksanakannya RUPS, tetapi saksi tidak mengetahulapa saja yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Bahwa saksi tidakmengetahui RUPS yang dimaksud.

Jika Direksi yang akan diberhentikaningin menyampaikan pembelaan terhadap alasan pemberhentian yangdiberikan kepadanya, dia akan dilibatkan pula dalam RUPS. Namun, jika Direksitersebut tidak memiliki pembelaan dan tidak merasa keberatan untukdiberhentikan, tahap pembelaan dalam RUPS tidak diperlukan.

Nomor 2096 K/Pdt/201316.Ayat (1) Anggota Direksi dapat diberhetinkan untuk sementara oleh DewanKomisaris dengan menyebutkan alasannya;Ayat (4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh ) hari setelahtanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS;Ayat (5) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4 ) anggotaDireksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;Ayat (6) RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut;Bahwa, tindakan pemberhentian

Jombang, KabupatenJombang, Jawa Timur, telah dilaksanakan RUPS LB yang telahmemutuskan (1) menyetujui mengganti/memberhentikan denganhormat Bapak Ong Jimmy Angesti, sebagai Direktur UtamaPerseroan terhitung sejak RUPS LB ditandatangani; (2)menyetujui untuk merubah susunan Direksi Perseroan; (T/PR 2);Hal. 9 dari 31 hal.

USI melalu) RUPS LBtertanggal 8 September 2011;14. Bahwa sesungguhnya keputusan yang diambil dalam RUPS LBtersebut adalah keputusan semua pemegang saham, sekalipundalam pelaksanaannya yang hadir dalam rapat tidak semuapemegang saham. Setelah pelaksanaan RUPS LB yang sahtersebut, maka putusan rapat haruslah dianggap keputusan semuapemegang saham, yang mengikat ke luar dan ke dalam;15.

Bahwa pelaksanaan RUPS LB tersebut sudah dilakukan dengan prosesdan prosedur yang benar, sehingga mempunyai kekuatan hukum yangsempurna karena: Terhadap Tergugat Rekonvensi dalam kapasitasnya sebagai DirekturUtama telah disampaikan Undangan RUPS LB tertanggal 23 Agustus2011, untuk pelaksanaan RUPS LB pada tanggal 8 September 2011,sebagaimana Surat Nomor 117/HS/VIIV2011, dimana dalam Surattersebut telah disampaikan materi rapat yang akan dibahas, yaitutentang (1) Penggantian Direktur Utama; dan (2

Sun Star sebagai pihak yang digugatdalam perkara ini karena akibat dari adanya RUPS LB juga berimplimentasaikedalam dan keluar, maka dari adanya RUPS LB juga berakibat pula bagiSun Star International, hal mana lah nyata di sebutkan dalam YurisprudensiHal. 25 dari 31 hal. Put.

Pengadilan Negeri Batam Nomor 82/Pdt.G/ 2013/ PNBTM tanggal 14 November 2013 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :
DALAM EKSEPSI :
- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Para Tergugat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB

) tertanggal 21 Mei 2011 yang kemudian dituangkan kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.: 56 tertanggal 31 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH, Notaris di Batam, adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan (RUPS-LB) tertanggal 21 Mei 2011 yang kemudian dituangkan kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.: 56 tertanggal 31 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH, Notaris di Batam, serta setiap dan seluruh rapat pemegang saham

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2). Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam Surat Kabar.(3).

Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, danmata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggaldilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPSdiadakan.(4). Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) kepada pemegang saham secara cumacuma Jikadiminta.(5).

RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambilkeputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/ataudiwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acararapat.(4).

ECOuntuk menyelenggarakan RUPSLB tertanggal 21 Mei 2011 tersebut.Berdasarkan Pasal 79 Ayat (2) dan (3) UUPT, sebelumdiselenggarakannya RUPS untuk pertama kalinya permintaan ataspenyelenggaraan RUPS harus disampaikan kepada Direksi secara resmidan sah.Pasal 79 Ayat (2) dan (3) UUPT (kutipan):(2).

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.(6). Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5),a permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; ataub.

Menetapkan jangka waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah 15 hari sebelum pelaksanaan RUPS;4. Menetapkan kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;5. Menetapkan Pemohon I Gusti Putu Bayu Susila, S.H sebagai ketua rapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL berdasarkan penetapan ini;6.

)Terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.

MAS BALI TOUR AND TRAVEL;Menimbang bahwa tentang dalil permohonan tersebut akan dipertimbangkansebagai berikut :Menimbang bahwa tentang RUPS dan kaitannya serta relevansinya denganpermohonan ini harus diperhatikan beberapa ketentuan dalam UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni pasal 78, pasal 79 danpasal 80 ;Menimbang bahwa ketentuan dalam pasal 78 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007, menentukan : Ayat (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ;Hal 12 dari 31 Penetapan

Nomor 496/Pat.P/2016/PN DpsAyat (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir;Ayat (8) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2);Ayat (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan Perseroan;Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 79 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007, menentukan:Ayat (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b.Ayat (7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.Ayat (8) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yang berkaitanHal 13 dari 31 Penetapan Nomor 496/Pat.P/2016/PN Dpsdengan

KERT MAS BALI TOUR AND TRAVEL memiliki kewenangan untukmenyelenggarakan RUPS Luar Biasa dengan terlebin dahulu melakukanpemanggilan RUPS, sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Para Pemohonmempunyai kepentingan yang wajar untuk dilakukannya Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) Luar Biasa PT.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UUPTdisebutkan bahwa RUPS memiliki Kewenangan yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalambatas yang ditentukan dalam UUPT dan AD Terkait dengankewenangan ari RUPS,UUPT telah menetapkan sejumlahkewenangan yang memiliki oleh RUPS, salah satudiantaranya adalah dalam hal pengangkatan danpemberhentian Direksi sebagaimana diatur dalam pasal94 dan Pasal 105 UUPT.

Semen29Kupang (Persero) didasarkan kepada Keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS).

PT SemenKupang No 22 Tanggal 6 Maret 2008, Pasal 11 ayat (1) : Perseroandiurus dan di Pimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari satu Direksiatau lebih ( lihat juga Pasal 10 ayat 1 RUPS No 5 Tahun 2010), Direksidiangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 tahun (pasal 10 ayat 3 = Pasal10 ayat 10 RUPS No 5 tahun 2010), bila jabatan Direksi Lowong, untuksementara Perseroan diurus oleh anggota dewan komisaris (pasal 10ayat 5) atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dengan kekuasaan danwewenang yang sama

RUPS No 5 tahun 2010).Menimbang, bahwa Komisaris diangkat dan diberhentikan olehRUPS untuk masa waktu 5 tahun (pasal 14 ayat 4 Berita acara RUPS No22 tahun 2008 = pasal 14 ayat 3, 8 berita acara RUPS No 5 tahun 2010),dan bila Komisaris lowong, maka diadakan RUPS untuk mengisi jabatanyang lowong itu (pasal 14 ayat 4 berita acara RUPS No 22 tahun 2008)dan bila lowong karena berahirnya masa jabatan RUPS menunjuk pihaklain untuk sementara melaksanakan tugas dewan komisaris sampaidengan ditetapkan anggota

6Maret 2008 maupun No 5 tangal 2 November, tugas Direksi adalahmengurus Perusahaan (pasal 12 ayat 1 Berita Acara RUPS No 22 tahun2008, lihat juga Pasal 11 Berita Acara RUPS No 5 tahun 2010),4849sedangkan tugas Komisaris adalah mengawasi dan memberikan nasehatkepada Direksi dalam menjalankan perusahaan serta mengetahui semuayang dijalankan Direksi (pasal 15 Berita Acara RUPS No 22 tahun 2008,lihat pula Pasal 15 Berita Acara RUPS No 5 tanggal 2 November 2010),sehingga perbuatan Direksi yang tidak

HIA menggelar RUPS pada tanggal 27Februari 2008 dengan Akta Nomor 5 tanggal 6 Maret 2008 yang dibuatoleh Notaris Henry Sinaga, S.H(BT.8)Bahwa RUPS tanggal 27 Februari 2008 ini adalah RUPS yang tidak sahkarena Pengurus PT. HIA tetap memaksakan kehendak nya untuk tetapmenggelar RUPS yang walaupun sudah ada protes dan tidak setujudigelar RUPS dari beberapa Pemegang Saham yaitu Terdakwa, dr.Salome Girsang, dan Jonggi Darma Situngkir.

HIA, dengan tidak dipenuhinya pasalpasal hukum yangdiatur dalam UndangUndang PT dan UndangUndang WDP, maka sangatjelas RUPS tanggal 27 Februari 2007 tidak diperbolehkan melaksanakanRUPS selanjutnya termasuk RUPS 27 Februari 2008 karena tidak memilikilegal standing untuk menyelenggarakan RUPS 27 Februari 2008, AktaNomor 5 Tanggal 6 Maret 2008 tentang penyelenggaraan RUPS 27Februari 2008 #sesuai klarifikasi Direktur Perdata NomorAHU.2/AHA.01.09.213 862 Tanggal 22 Februari 2011 tidak ada dilaporkanke

Bahwa Judex Facti juga sama sekali tidak cermat dan teliti di dalammemahami RUPS 27 Februari 2008 yang diselenggarakan oleh PengurusPT.HIA hasil RUPS 27 Februari 2007 adalah tidak sah dan cacat hukumserta tidak berlaku lagi, sehingga keputusankeputusan yang diambildalam RUPS adalah cacat hukum atau batal demi hukum.Bahwa jelas RUPS 27 Februari 2008 adalan RUPS yang dipaksakansebab sesuai hukum yang berlaku pengurus yang tidak memenuhi dantidak tunduk kepada pasalpasal yang disebutkan UndangUndang

HIA otomatis tidakdapat menggelar RUPS.

HIA hasil RUPS 27Februari 2007 dan 2/7 Februari 2008 apalagi membenarkannya dandikuatkan lagi dengan kepengurusan RUPS 2007 dan 2008 tersebutsama sekali tidak mau mematuhi dan mentaati segala peraturan hukumyang berlaku terutama AD PT.

UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan telah diatur dalam Pasal 82 :Ayat (1) : Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangkawaktu paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS ,Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 126/Pdt.G/2020/PN.

hasil keputusan RUPS tersebut kepadaPenggugat selaku Direktur PT BAN.

Menangguhkan berlakunya hasil RUPS PT BAN tanggal24 Oktober 2020 sampai adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap ;DALAM POKOK PERKARA :. Mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya ;. Menyatakan tindakan Para Tergugat yangmengadakan RUPS PT BAN pada tanggal 24 Oktober2020 tanpa didahului pemanggilan secara sah kepadaPenggugat selaku Pemegang Saham dan Direktur PTBAN sehingga Penggugat tidak dapat menyampaikanpembelaan diri di dalam RUPS adalah perbuatanmelawan hukum 5.

Menyatakan Penggugat adalah Direktur PT BAN yangSah sesuai dengan hasil RUPS tanggal 3 Januari5. Menyatakan tindakan Direksi PT BAN yang diangkatberdasarkan hasil keputusan RUPS PT BAN tanggal 24Oktober 2020 adalah tidak sah dan tidak mengikatbagi PT6.

KdiKemudian mengenai keabsahan keputusan RUPS, Pasal 82ayat (1) UU PT menyatakan : panggilan RUPS dilakukandalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS ' diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.RUPSLB PT. BAN yang diselenggarakan tanggal 24 Oktober2020 surat panggilannya bertanggal 09 Oktober 2020 danSsejak saat itu juga surat panggilan tersebut disampaikan dikantor Penggugat namun Penggugat tidak berada dikantornya.

,dan Perjanjian Nomor: 120/C.71.NOTPPAT/IIII06 tanggal 29 Maret 2006, yang pada Akta Berita Acara RUPS No. 26 tanggal 17 Mei 2004 dan Akta Berita Acara RUPS No. 03 tanggal 4 Oktober 2004. --------------------------------------------------------------------------------------4.

Bank Pembangunan Daerah SulawesiTengah berdasarkan hasil RUPS tahun 2004 vide Akta Berita AcaraRapatUmum Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan DaerahSulawesi Tengah Nomor 03 tangga 104 Oktober 2004;5.

"Pemutusan perjanjian kerjasama tersebut,sesungguhnya dilakukan oleh tergugat sejak tahun 2010 dan tahun2011, karena RUPS tahun 2010 dan RUPS tahun 2011 penggugatse/aku rekanan yang masih terikat dengan perjanjian tidakdiundanglagi oleh tergugat (vide putusan No. 19/Pdt.G/2011/PN.PL), haltersebut,dilakukan oleh tergugat karena itikad buruknya untuk menghindaripembicaraan pembayaran jasa penggugat dalam RUPS tahun 2009,karena janjijanji tergugat setiap kali penggugat menagihpembayaranjasa pada RUPS

tahun 2009, jawaban tergugat nanti dibicarakandalam RUPS, itulah sebabnya sehingga gugatan mengenaiwanprestasi (vide putusan No. 11/Pdt.G/2011/PN.PL); .

Betapa tidak, pada bagian awal / komparasiakta, serta pada bagian akhir Akta Nornor : 13 /DIR/PT.BPDST/XVP/2006 dan nomor : 120/C.71.NOT.PPAT/III/06, yang merupakantindaklanjut Akta Berita Acara RUPS nornor 26 tanggal 17 Mei Tahun 2004dan Akta Berita Acara RUPS nornor 3 tanggal 4 Oktober 2004, tertulisjelas namanama kornisaris dan Direksi PT.

Kehilangan pendapatan penggugat dalam pembuatan Akta BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untukpembagian Laba dan Pengesahan Neraca. Adapun dasarperhitungan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Tahunan Pembagian Laba (deviden) dan Pengesahan Neracatahun buku 2008 (vide Akta Berita Acara RUPS Tahunan Nomor 12tanggal 11 Juni 2009), dengan jumlah laba PT. Bank Sultengadalah sebesar Rp 19.917.000.000.

Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 s.d. angka 7 di atas, demimelindungi kepentingan perseroan dan kepentingan Pemohon selakupemegang saham mayoritas, Pemohon telah meminta kepada Direksiuntuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa melalui surat tercatat nomor02/RHSSGA/01/2021 tanggal 28 Januari 2021, hal: PermintaanPenyelenggaraan RUPS Luar Biasa (BuktiP5 dan P6), yang padapokoknya meminta agar Direksi menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dengan agenda penggantianHalaman 4

Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan danmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)PT Sada Gas Arihta SAGATA berkedudukan di Kab. Dairi sesuaiPenetapan ini, dengan ketentuan:a. Bentuk RUPS: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB);b. Jangka waktu pemanggilan RUPS: paling lambat 7 (tujuh) hari sebelumRUPS LB diadakan;c.

pemilihan Direksi dan Dewan Komisaris.13.Bahwa terhadap RUPS tahunan atau RUPS lainnya yang disenggarakanPerseroan Terbatas sebagai organ perseroan, memiliki beberapakewenangan eksklusif tertentu yang diberikan Undangundang PerseroanTerbatas, Kewenangan tersebut berkaitan dengan :a.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu dan seterusnya.b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS.18.Bahwa dalam Pemohonannya Pemohon tidak mencantumkanpetitum yang berisi perintah yang mewajibkan direksi dan/ataudewan komisaris untuk hadir dalam rups sebagaimana Ketentuan Pasal80 ayat (3) huruf b Undangundang Perseroan Terbatas.

Perseroandiselenggarakannya RUPS LB.

JM) OLEH KOMISARIS DAN DILANJUTKANDENGAN PEMBERHENTIAN TETAP PENGGUGAT DARIJABATANNYA SELAKU DIREKTUR UTAMA DALAM RUPS LUARBIASA SESUAI UNDANGUNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007TENTANG PERSEROAN TERBATAS (UU PT). 7.

yang dilakukanoleh organ Perseroan yang memberhentikan sementaratersebutPasal 106 ayat (5) UU PTDalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4)anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatanuntuk membela diri..

MENGELUARKAN SUARA DALAM RUPS LB TERKAITPEMBERHENTIAN PENGGUGAT MERUPAKAN HAK TERGUGAT II SELAKU PEMEGANG SAHAM YANG DILINDUNG! OLEH ANGGARAN DASAR DAN UU PT.1.

JM mengatur:Pasal 94 ayat (5) UU PTKeputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian,dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkansaat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, danpemberhentian tersebut.Pasal 11 ayat (3) Anggaran DasarHalaman 48 dari 67 hal putusan Nomor 396Pdt/2018/PT.DKIAnggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu5 (lima) tahun dengan tidak mengurai hak RUPS untukmemberhentikannya sewaktuwaktuPasal 11 ayat (7) Anggaran DasarJabatan anggota Direksi berakhir, jika

MENGELUARKAN SUARA DALAM RUPS LB TERKAITPEMBERHENTIAN PENGGUGAT MERUPAKAN HAK TERGUGAT IIl SELAKU PEMEGANG SAHAM YANG DILINDUNGI OLEH ANGGARAN DASAR DAN UU PT.1.

ALI SINAR SEJATI),maka menurut hukum para Pemegang Saham harus segera untukmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);5. Bahwa para Penggugat sudah beberapa kali meminta dan mendesakTergugat untuk ikut melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)akan tetapi Tergugat tidak mau melakukan Rapat Umum PemegangSaham tanpa memberikan alasan yang berdasarkan hukum;6.

akan13tetapi Tergugat tidak pernah mau menghadiri RUPS tersebut meskipun sudahdipanggil berulang kali.

Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum PemegangSaham atau disingkat RUPS;b. Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi;c.

ALISINARSEJATI dan oleh karena harus dilakukan penawaran sehingga ahli wariswajib hadir dalam RUPS tersebut.

ALI SINARSEJATI tanpa dihadiri Tergugat adalah sah, tidakpernah dapat dibuktikan oleh para Penggugat telah dilakukan RUPS tersebut19dengan agenda apa?

Bintang HastaPutra telah memakai uang perusahaan hal ini kemudian didalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Menyatakan bahwa hutang tabung yang dikarenakan hilang sewaktukonversi minyak tanah ke LPG sebanyak 1.267 (seribu dua ratus enampuluh tujuh) tabung ditanggung bersama 8 komisaris didalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 21 Juni 2015;3.

Didalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bintang HastaPutra setiap tahun tergugat mendapat pembagian hasil Deviden dari PT.Bintang Hasta Putra dan dengan ini Tergugat menyatakan bersediamengangsur dengan cara memberikan 50% (lima puluh persen) daripembagian Deviden PT. Bintang Hasta Putra untuk mengangsur hutangTergugat dan yang 50% (lima puluh persen) lagi dipakai untuk berobatdikarenakan Tergugat sakit stroke sampai hari ini;6.

;Bahwa pada RUPS tahun 2012 hasil audit tabung gas sejumlah 70031,tahun 2013 jadi 5764, jadi berkurang jumlah tabungnya;Bahwa Saksi tidak tahu kemana tabung gas tersebut sehingga berkurangjumlahnya;Bahwa Saksi tidak tahu kalau Tergugat ada memakai uang perusahaankarena Saksi kantornya di gudang;Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN PctBahwa Saksi tidak tahu adanya RUPS di kuburan Kucur Tamperan, hanyapernah mendengar saja;Bahwa suami Tergugat, Setiawan bekerja sebagai Pemasaran diPT.Bintang

Bintang HastaPutra telah memakai uang perusahaan hal ini kemudian didalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bintang Hasta Putra tanggal 20Desember 2015 Tergugat memiliki hutang kepada 5 komisaris PT. BintangHasta Putra termasuk Penggugat uang sebesar Rp. 1.396.273.527 (satumiliar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribulima ratus dua puluh tujuh rupiah);3.

Namun gugatan ditolak seluruhnyaoleh PN Siantar demikian juga pengadilan Tinggi pada proses banding.Permohonan RUPS LB tahun 2007, yang sesuai permohonan prosedur diPN Siantar tahun 2007 dan 2009 juga ditolak oleh PN Siantar denganalasan, Pengurus PT HIA tidak ada melakukan melawan hukum UUPerseroan, maupun merugikan pemegang saham dan menyatakan dalamwaktu dekat akan ada RUPS tahunan sebagai pertimbangan hukumpenolakan.

Pada RUPS 27 Febr. 2008 Dr. P. Girsang sebagai Direktur RS HIsudah menyampaikan laporan LPJ dan laporan keuangan yangaudited dari Kantor Akuntan Public Fahrudin & Mahyudin dandisampaikan kepada pengurus PT HIA sewaktu RUPS berlangsung;5.2. RS HI mengirimkan neraca laba rugi Keuangan RS HI secara regulersetiap bulan kepada seluruh pemegang saham PT HIA;5.3.

HIA hasil RUPS tanggal 27Pebruari 2007 dan RUPS tanggal 27 Pebruari 2008 tidak dapatmelaksanakan tugasnya dengan baik (BP.02) tersebut, sehinggatimbul (BP.06) karena di dalam isi (BP.02) telah jelas pihak yangmemberikan, menerima dan untuk diteruskan kepada yang berhakmenerima (BP.03), (BP.04), (BP.05) ironisnya dr. Petrus Yusufmenggantikan posisi dr.

HIA hasil RUPS tanggal 27Pebruari 2007 yang menjadi tidak berlaku dan tidak sah dan olehyang mengakungaku pengurus PT. HIA hasil RUPS PT. HIA tanggal27 Pebruari 2008 yang penyelenggaraannya tidak sesuai denganUndangUndang Perseroan sipengundang dr. Petrus Yusuf, Ir. AliminSipayung adalah Pengurus PT.

PolentynoGirsang adalah tetap sah sebagai Direktur RSHI sampai berakhir masajabatannya atau mengadakan serah terima Direktur baru RSHI hasilputusan RUPS PT.

oleh Terdakwa dilakukan melalui surat kabarsebagaimana tersebut di atas, sehingga HADI CIPUTRA danSUKMAWATI tidak pernah mengetahui pemanggilan RUPS tersebut ;Berdasarkan hasil RUPS tanggal 17 Maret 2011 tersebut selanjutnyaTerdakwa selaku Presiden Direktur PT Silica Mas Nusantara menjualsebidang tanah dengan sertifikat HGB No. 1 desa/Kel.

Dinamika MegatamaCitra sebagai pihak penerima kuasa 5e Bahwa RUPS yang dilakukan PT. Silica Mas Nusantara adalah sah,karena menurut saksi RUPS tersebut sudah sesuai dengan aturandan telah memenuhi korum rapat 5e Bahwa sesuai dengan pernyataan para pihak ketika akte IJB dibuat,pembayarannya sudah lunas dan tidak ada permasalahan,sedangkan cara pembayarannya dari PT. Dinamika Megatama Citrakepada PT.

Silica Mas Nusantara telahmemenuhi kuoruM ; 22222 oe enone nee nce e ccc een neeBahwa Menurut pendapat Ahli RUPS luar biasa atas penjualan asetPT.

Mojokerto, dan tanah tersebut rencananya akan dibangunpabrik industri ;e Bahwa direncanakan oleh Terdakwa kalau pada tanggal 21 Juni2010 akan dilaksanakan RUPS PT.

Pungging ; 222222 2222Menimbang, bahwa RUPS tersebut hanya dihadiri oleh Terdakwa sendiri, dandengan hasil memberikan persetujuan kepada Terdakwa untuk mengalihkan/ menjual hartakekayaan milik PT.

Bahwa pemberhentian Penggugat melalui forum RUPS dan Penggugatmenghadiri RUPS terkait pemberhentiannya tersebut dengan Penggugatmenyetujui sebagaimana responnya yang tidak memberikan penolakan atautanggapan/usulan dalam bentuk apapun atas pemberhentiannya tersebut.Sebelum diselenggarakannya RUPS, Penggugat malah telah mengajukanpengunduran diri secara lisan kepada Direktur dan Komisaris serta telahHalaman 9Putusan Perkara PHI No. 218/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Mdn10memberitahukan rencana pengunduran dirinya

Sehingga kemudian pada RUPS yang telah diselenggarakandengan agenda salah satunya memberhentikan Penggugat, maka Penggugattidak memberikan penolakan. Dalil Penggugat pada angka 3 ini adalah tidaksebagaimana yang didalilkannya tetapi faktanya sesuai uraian dalil Tergugat diatas, yakni Penggugat sendiri telah berkehendak untuk mengundurkan dirisebelum RUPS di selenggarakan Tergugat..

hubungan kerjanya pada tahun 2011 dengan menerimapesangon dari Tergugat, maka tidak benar Penggugat berstatus sebagaipekerja sejak bulan Januari 1995 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015;Bahwa pemberhentian Penggugat melalui forum RUPS telah disetujuioleh Penggugat karena Penggugat menghadiri RUPS terkaitpemberhentiannya tersebut dan Penggugat tidak memberikan responpenolakan atau tanggapan dalam bentuk apapun ataspemberhentiannya tersebut;e Bahwa sebelum diselenggarakan RUPS, Penggugat telah mengajukanpengunduran

diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batasyang ditentukan dalam undangundang ini dan/atau anggaran dasar sebagaimanadiatur dalam Pasal 1 angka (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas;Menimbang, bahwa oleh karena RUPS merupakan organ perseroan, makapihakpihak yang hadir dalam RUPS adalah organ perseroan itu sendiri yang terdiridari Direksi, Dewan Komisaris dan para pemengang saham;Menimbang, bahwa oleh karena pihak yang hadir dalam RUPS adalahOrgan perseroan yang terdiri

dari Direksi, Dewan Komisaris dan para pemegangsaham, maka dapat dipahami bahwa sesungguhnya RUPS merupakan perjanjianantara pihak pengusaha dengan pengusaha lainnya dimana Direksi atau Direkturbertindak sebagai mewakili pengusaha;Menimbang, bahwa oleh karena RUPS merupakan perjanjian antarapengusaha dengan pengusaha dimana Direksi atau Direktur bertindak mewakilipengusaha, maka RUPS tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian kerjasebagaimana diatur dalam Pasal 50 UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Untuk Seluruhnya;
3. Memberi Izin dan/atau Hak dan/atau Wewenang untuk memanggil sendiri dan/atau Menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa (RUPS LB) atas PT MEDICAL ETAM;
4. Pemberian izin untuk PT MEDICAL ETAM agar dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa meskipun tanpa kehadiran PARA TERMOHON dan/atau AHLI WARIS

yang mewakili PT DARJAT BINA KELUARAGA;

Paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah diperoleh penetapan permohonan ini;