Ditemukan 4983 data
SAYDINA ALI SIDIK
54 — 22
penetapanpengadilan maka mewajibkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan dariperubahan/perbaikan Peristiwa Penting lainnya tersebut sesuai dengan suratbukti P4 yang diketahui telah diterbitkan oleh Kepala Kantor KependudukanDan Catatan Sipil Kota Bengkulu maka selanjutnya Pemohon melalui KantorCatatan Sipil Kota Bengkulu untuk mencatatkan tentang perubahan/perbaikanredaksional Bulan Kelahiran dari Anak Pemohon tersebut untuk dibuat catatanpinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipilyang
12 — 4
Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2015/PA.MlgMenimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) domisili Penggugat beradapada yurisdiksi Pengadilan Agama Malang, sesuai Pasal 73 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenanganrelatif Pengadilan Agama Malang;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan Peraturan Pemerintah
85 — 6
Akan tetapi menyangkut tentang biaya nafkah anak tersebutsebagaimana yang diminta Penggugat yakni sebesar Rp. 1.500.000, (Satu jutaLima ratus ribu rupiah), Tergugat dianggap mampu memberikannya karenamemiliki gaji kurang lebin sebesar Rp.3.000.000, (Tiga Juta rupiah) setiapbulannya dan masih memiliki tunjangan lain sebagai Guru Pegawai Negeri Sipilyang sah;Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.1 dan P.2, P.3, P.4, P.5)yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebutmerupakan
SITI MUNAWARAH
65 — 5
angka ke3 yang dimintaoleh Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa dengan mengintrodusirketentuan Pasal 52 dan Pasal 56 UndangUndang Republik Indonesia Nomor23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, yang mana terhadap perubahan nama dan/atau pencatatanperistiwa penting perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipilyang
38 — 29
Pasal 75 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, telah ditegaskan bahwa suami isteri yang bercerai wajibmelaporkan perceraiannya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipilyang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentangperceraiannya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka oleh karena itupetitum gugatan angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
61 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 2Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.Menurut Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 2 PeraturanPemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Pemenintah Nomor 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil: Perpanjangan batasusia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampaidengan 60 (enam puluh) Tahun bagi Pegawai Negeri Sipilyang
UDIN PRIBADI SABILLULOH
25 — 5
Banjarnegara untukmengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenBanjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis padaAkta Kelahiran Pemohon yang bernama UDIN PRIBADI SABILLULOH Nomor3304LT170120190059 tanggal Tujuh Belas Januari Dua Ribu Sembilan Belastertulis dan terbaca UDIN PRIBADI SABILLULOH dirubah / diperbaiki menjaditertulis dan terbaca UDIN PRIBADI serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang
206 — 32
UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempatperceraian itu terjadi, hal mana diatur Kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana Pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
23 — 5
ini dapat dilaksanakansesuai peraturan perundangundangan yang berlaku sepanjang tidak melebihi maksuddan tujuan petitum Permohon sepanjang mengenai perintah kepada Pemohon untukmelaporkan penetapan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat akta pencatatan sipilbaru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulisredaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon, danPejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipilyang
74 — 46
Bahwa benar Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang diangkut berdasarkan Surat Keputusan GubernurJawa Tengah Nomor: 821.2/18/11 tanggal 22 Nopember1980;. Bahwa keputusan pemberhentian Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil telah memenuhi ketentuansebagaimana diperyaratkan oleh:a.
1.I Wayan Mertadana
2.II. Ni Komang Wati
38 — 24
Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan peristiwaperubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Bangli paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinanpenetapan ini oleh yang bersangkutan, guna kepentingan pembuatan catatanpinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipilyang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksanatersebut;5.
11 — 0
Sda.Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 22 April 2014 pokoknyamenyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menunda persidangandengan tenggang yang cukup ternyata Termohon tetap belum memperolehsurat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat maka Majelis Hakimmemperingatkan Termohon akan sangsisangsi bagi Pegawai Negeri Sipilyang melakukan perceraian tanpa memperoleh surat keterangan untukmelakukan perceraian dari Pejabat namun Termohon
24 — 9
No. 0099 /Pdt.G/2015/MS.MboMenimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakanperdamaian namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang berlaku aturan sebagaimana dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 jo.
24 — 12
Halaman 13Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminalapapun,Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11 dan P12, jugaberdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksisaksi dipersidangan terbukti bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berpenghasilan setiap bulan sejumlah Rp 5.502.999,00, sehinggadipandang cukup mampu untuk membiayai anak angkatnya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P13 dan P14, jugaberdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksisaksi
18 — 16
perkawinan Penggugatdengan Tergugat sudah didaftarkan dan telah mempunyai Akta Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangansebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkanperkawinan menurut tata cara Agama Hindu, pada hari Kamis, tanggal 19Desember 2013, Di Disamarkan; dan Telah didaftarkan Di Kantor DinasKependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Akta Perkawinan No.5108KW230420140017 diperkuat dengan Surat Keterangan dari Catatan Sipilyang
19 — 1
Pasal 2 Ayat (3)dan Pasal 10 UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 serta Pasal 1888KUHPerdata sehingga secara formil bukti tersebut dapat diterima dandipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, Majelis Hakim berpendapat bahwabukti tersebut telah membuktikan bahwa Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang bertugas sebagai guru di SD Negeri 023 Tana Tidung;Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat jugamengajukan 2 (dua) orang saksi yang sekaligus juga
44 — 15
keberatan;Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannyayang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masingmasing;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara iniyang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohonsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang terlebih dahulu, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipilyang
12 — 10
Bahwa bukti KutipanAkta Nikah merupakan prima facie evidence (bukti utama) terhadap suatuperkawinan berdasarkan agama dan perundangundangan, oleh karenanyaPengadilan Agama berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugatdan Tergugat adalah suami istri sah, selanjutnya dikonstatasi sebagai faktahukum yang tetap;Bahwa bukti P.2 merupakan Surat Pemberian Izin Cerai dari atasanPenggugat, bukti mana menunjukkan bahwa Penggugat telahmelaksanakan ketentuan mengenai perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang
86 — 24
UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempatperceraian itu terjadi, hal mana diatur Kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana Pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
19 — 4
Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan nomor00076/HKP/BKD/6300/2018 tentang Pemberian Kenaikan PangkatPengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipilyang mencapai batas Pensiun, tertanggal 16 Oktober 2018, yang telahbermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberitanggal dan faraf dan diberi tanda T. 9;10.Fotokopi surat Keterangan nomor 800/497/MA2/Disdikbud/2019 yangmenerangkan bahwa sejak Juli 1999, 2/3 dari gaji Drs.