Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Putus : 08-03-2006 — Upload : 26-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 06K/PID.HAM.AD.HOC/2005 Tanggal 8 Maret 2006 — Eurico Guterres
1316 — 6179 — Berkekuatan Hukum Tetap
1316 — 6179 — Berkekuatan Hukum Tetap
Masyhur Effendi, SH.berbeda pendapat (dissenting opinion) dengan berpendapat bahwa Terdakwatidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanayang didakwakan kepadanya, oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dandiberikan rehabilitasi, berdasarkan alasanalasan sebagai berikut :Bahwa Rapat Akbar tanggal 17 Juli 1999 merupakan awal sekaligus dasaryang memicu warga masyarakat Dili melakukan penyerbuan ke rumahManuel Viegas Carascalao yang mengakibatkan terbunuhnya 12 warga sipilyang
Putus : 17-12-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 127/Pdt.G/2015/PN.Lbp Tanggal 17 Desember 2015 —
16 — 2
16 — 2
tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai NegeriSipil disebutkan : "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajibmemperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat" ;Menimbang, bahwa dalam penjelasannya disebutkan ketentuan ini berlakubagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian yaitu bagiPegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wajibmemperoleh izin lebin dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-11-2015 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 02-10-2019
Putusan PA PADANG Nomor 1147/Pdt.G/2015/PA.Pdg Tanggal 28 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
35 — 8
35 — 8
Bahwa apabila majelis hakim mengabulkan permohonan cerai dariPemohon/Tergugat Rekonvensi maka konsekwensi perceraian harusdipenuhi oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi selaku Pegawai Negeri Sipilyang menceraikan isterinya sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin
Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi seorang Pegawai Negeri Sipilyang memiliki penghasilan dari gaji pokok, tunjungan daerah dan jugaperjalanan dinas, jika di totalkan bisa mencapai Rp. 10.000.000,00 (Sepuluhjuta rupiah) perbulannya, gaji pokok Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalahRp. 3.492.400,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empatratus rupiah), tunjangan isteri Rp. 349.240,00 (tiga ratus empat puluh18sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah), tunjangan beras sebesarRp. 139.520,00 (
Register : 18-05-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 13-11-2019
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.Ppg Tanggal 19 Juli 2016 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 1
15 — 1
kemudian apabila ia tidak menunaikannya, maka hal tersebut menjadi hutangyang harus ditanggungnya;Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah lampau (madhiyah)tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya Sanggup membayar sebesarRp. 2.000.000, (dua juta rupiah), karena tidak ada kesepakan dalam tuntutantersebut antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan kesanggupanTergugat Rekonvensi:Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri sipilyang
Register : 25-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 773/Pdt.G/2019/PA.Sgm Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 12
19 — 12
sebagai wakil/kuasanya yang sah,meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaasbantuan panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan AgamaSungguminasatanggal 1 Agustusi 2019 dan tanggal 4 Oktober 2019,ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkanmenurut hukum;Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan hukum kepada Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pembinaan PTK SMP DinasPendidikan Kabupaten Gowa), perihal kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 28-11-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1142 K/Pdt/2014 Tanggal 28 Nopember 2014 — RIDHANA BINTI RUSDI, vs Dra. Hj.SURIANI, Dkk
33 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rani) karena Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipilyang bertugas sebagai Guru SMA Negeri 1 Takalar sehingga Penggugatsendiri tinggal bersama keluarganya di Lingkungan Coring, KelurahanKalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa di samping itu Penggugatmelakukan pengawasan terhadap Tergugat dan Tergugat juga seringmengunjungi Penggugat karena selain Tergugat masih anak kemenakan dariSuami Penggugat (Alm. Drs. H. Abdul Muis Dg.
Putus : 25-09-2019 — Upload : 21-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 243 PK/Pid.Sus/2019 Tanggal 25 September 2019 — FERIYANTO, S.E., M.M. bin SAMIRI
164 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
164 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemindahanjabatan lama ke jabatan baru;118) 1 (satu) rangkap fotokopi Petikan Keputusan Walikota Pagar Alambeserta lampiran Nomor: 821.2/65/KPTS/BKD/2010 tentangHalaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 243 PK/Pid.Sus/2019Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat di lingkungan PemerintahKota Pagar Alam tanggal 07 Juli 2010;119) 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Sumpah beserta daftar dantanda tangan yang bersumpah pada tanggal 08 Juni 2010 yangditandatangani oleh Walikota Pagar Alam untuk Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 15-11-2016 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 30-04-2019
Putusan PA BANYUMAS Nomor 1647/Pdt.G/2016/PA.Bms Tanggal 19 Juli 2017 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 2
9 — 2
Penggugat Rekonpensi sedangkan kepada Penggugat disebutsebagai Tergugat rekOnpensSi; 0202 0nen nn ene ene Menimbang bahwa, apa yang dipertimbangkan dalam pertimbanganKonpensi, juga termasuk dalam pertimbangan Rekonpensi; Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi telah diajukan oleh PenggugatRekonpensi/Tergugat bersamaan dengan jawabannya, maka berdasarkanketentuan Pasal 132 b (1) HIR gugatan Rekonpensi secara formil harus dinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 10-02-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 20-05-2021
Putusan PA CIBINONG Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Cbn Tanggal 20 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 14
17 — 14
Tidak Benar setelah ATM diambil hutang saya semakinbertambah saya sendiri tidak mempunyai hutang dngan pihakmanapun, karena saya sudah terlatih sejak masih menjadi Istriatas suami saya ( Penggugat ) sebagai Pegawai Negeri Sipilyang Gajinya saya syukuri utnuk bisa hidup dengan apa adanya,sampai belaiu pidah ke OJK yang gajinya Jauh lebih besar, makasemakin saya syukuri dan bisa menjaga amanah ATM tersebut,jika diambil itu adalan Hak Suami dan bagi saya tidak adamasalah apalagi anak saya XXXX sudah
Register : 11-05-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 161/Pdt.G/2018/MS.Bna Tanggal 27 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
35 — 13
35 — 13
memberikan pertimbangan sebagaimanaberikut ini;Menimbang, bahwa sudah merupakan hukum dasar dalam SyariatIslam, bagi seorang suami yang menceraikan isterinya diwajibkan untukmenyerahkan nafkah iddah dan uang muthat, setelah Majelis Hakimmendengar jawab menjawab kedua belah pihak dan alatalat bukti yangdijukan dipersidangan Majelis Hakim dapat memberikan pertimbangansebagaimana berikut ini;Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvesi/Pemohon Kenvensihanya mempunyai penghasilan tetap selaku seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 10-08-2016 — Putus : 28-11-2016 — Upload : 17-01-2020
Putusan PA BENGKULU Nomor 516/Pdt.G/2016/PA.Bn Tanggal 28 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
47 — 37
47 — 37
bulan karena khawatir tidak akandapat dipenuhi oleh Tergugat mengingat sisa gajinya yang kurang dari satu jutarupiah, sementara Penggugat juga seorang Pegawai Negeri Sipil yang memilikigaji atau penghasilan yang tetap setiap bulannya, pengadilan cukupmenetapkan jumlah yang dipandang layak dan dapat disanggupi oleh Tergugatuntuk dibayarkan kepada Penggugat ;Menimbang, bahwa setelah melihat sisa gaji yang diterima Tergugat setiapbulannya serta pekerjaan Penggugat yang juga seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 23-10-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN AMBON Nomor 233/Pdt.G/2020/PN Amb Tanggal 4 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
60 — 29
60 — 29
seorang PNS sebelum mengajukan gugatan cerai telahmemenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan Pasal 3 PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan :(1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian wajib memperoleh izinatau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat ; (2) Bagi Pegawai NegeriSipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-12-2017 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 02-04-2018
Putusan PA RAHA Nomor 0355/Pdt.G/2017/PA.Rh Tanggal 21 Februari 2018 — Perdata
- Penggugat Vs Tergugat
12 — 4
12 — 4
Menetapkan biaya perkara menurut hukumSubsider :Mohon putusan yang seadiladilnya (ex Aquo et bono);Halalam 3 dari 22 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0355/Pdt.G/2017/PA.RhBahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan, Penggugat dan Tergugatmasingmasing telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, dankedua belah pihak telah menyampaikan keterangan yang secukupnya;Bahwa Majelis mengingatkan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian, wajib memperoleh surat izin dari
Register : 07-06-2017 — Putus : 07-09-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114 PK/TUN/2017 Tanggal 7 September 2017 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) VS EMMA DIENOYA, S.STP;
33 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
114 PK/TUN/2017Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bersifat:Konkret : Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak tetapiberwujud dan Tertentu. tentang menolak bandingadministrasi Penggugat dan memperkuat jenis hukumandisiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan BupatiTapin Nomor Nomor 862.5/022Bang.2/BKD tanggal 22November 2010 berupa Pemberhentian Dengan Hormattidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 11-10-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 02-03-2019
Putusan MS KUTACANE Nomor 218/Pdt.G/2018/MS.KC Tanggal 30 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
60 — 5
60 — 5
kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruhorang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkanberita acara panggilan tanggal 17 Oktober 2018 dan 26 Oktober 2018, masingmasing untuk sidang tanggal 23 Oktober 2018 dan 30 Oktober 2018, Tergugattelah dipanggil secara resmi dan patut agar menghadap ke persidangan danketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menuruthukum;Menimbang, bahwa Penggugat berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 30-01-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN KUNINGAN Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN KNG Tanggal 11 April 2019 — Cahya Pria Utama als. Riko Anak Dari Tan Kiemho
48 — 9
48 — 9
ASEP HERNAWAN Bin TAMAN ARUM (Alm) dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi yang menyaksikan penangkapan Terdakwa ; Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira18.30 Wib saksi sedang berkunjung kerumah Terdakwa, kemudian ketikasaksi sedang mengobrol bersama Terdakwa di dalam kamar dan kemudiansekira pukul 19.30 Wib tibatiba datang beberapa orang yang berpakaian sipilyang mengaku dari pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba PolresKuningan; Bahwa
Register : 24-02-2014 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 13-08-2014
Putusan PTUN AMBON Nomor 10/G/2014/PTUN.ABN Tanggal 3 Juli 2014 — EFRAIN ONI HENDRIK, S.Pd Sebagai Penggugat
Melawan
BUPATI HALMAHERA UTARA Sebagai Tergugat I
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN HALMAHERA UTARA Sebagai Tergugat II
92 — 36
92 — 36
sepanjang tidak merugikan hakkepegawaian dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pemindahan PegawaiNegeri Sipil adalah bentuk cakupan dari kebijakan Manajemen PegawaiNegeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) dan Pasal22 UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang PokokPokokKepegawaian, menurut Majelis Hakim pemindahan Penggugatberdasarkan objek sengketa ke1 tersebut adalah merupakankonsekwensi yuridis pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
mana tidak merugikan hak kepegawaian dari Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan (in casu Penggugat) ;""Menimbang, bahwa dalildalil substansi gugatan Penggugat padapokoknya adalah mengenai mengenai persoalan di Gereja Masehii Injil diHalmahera (GMIH), hal mana menurut Penggugat objek sengketa ke1 aquo dikeluarkan oleh Tergugat karena Penggugat tidak loyal atau tidakmenyetujui pembentukan Sinode tandingan Gereja Masehi Injil diHalmahera (GMIH) yang dilakukan oleh Tergugat, dengan dalil tersebutPenggugat
Register : 28-03-2013 — Putus : 22-05-2014 — Upload : 16-10-2014
Putusan PA BLITAR Nomor 1137/Pdt.G/2013/PA.BL Tanggal 22 Mei 2014 — pemohon dan termohon
11 — 2
11 — 2
MURDINI, selaku mediator dalam perkara ini telahmelaksanakan tugasnya yang dalam laporannya pada pokoknya menyatakanbahwa proses mediasi telah gagal ;Menimbang, bahwa sehubungan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terlebih dahulu harus memperoleh surat Izin dari Pejabat yang berwenang,Majelis Hakim sudah menanyakan kepada Pemohon tentang hal tersebut,Pemohon menyatakan bahwa surat dimaksud sudah diajukan, namun sampaisekarang belum ada kecuali surat dari Kementrian Hukum dan HAM RI KanwilJawa
Putus : 30-05-2012 — Upload : 03-04-2014
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor : 403/ PID.SUS / 2012 / PN. BB Tanggal 30 Mei 2012 — - FAHMI SIDIK GUMILAR Bin JONO ;
30 — 4
30 — 4
saksikorban kemudian setelah kemmaluan terdakwa msuk ke dalam kemaluansaksi korban terdakwa mendorong dan menarik kemaluan terdakwa secaraberulang kali ke dalam kemaluan saksi korban namun terdakwa tidakmengeluarkan sperma karena pada waktu itu terdakwa dalam kondisimabuk akibat minum minuman keras dan Pil Dextro;10e Bahwa pada waktu terdakwa menngajak saksi korban untuk melakukanpersetubuhan tersebut saksi korban GUMILAR SANTI YUDISTTRAberusia 16 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipilyang
Register : 27-10-2014 — Putus : 13-01-2015 — Upload : 10-06-2015
Putusan PA PONTIANAK Nomor 1028/Pdt.G/2014/PA.Ptk Tanggal 13 Januari 2015 — PEMOHON VS TERMOHON
10 — 0
10 — 0
ihwalsebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakanbagian tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil yang masihaktif di depan sidang Pemohon telah menyerahkan Surat Keputusan WalikotaPontianak Nomor tanggal 16 Oktober 2014 Tentang Pemberian Izin UntukMelakukan Perceraian, demikian juga Termohon selaku Pegawai Negeri Sipilyang