., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB,pada Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan;Dwi Susianto Guntoro, S.H., Kepala Subbagian BantuanHukum IlIIC, pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan;Kingsospol Siregar, S.H., M.H., Kepala Subbagian BantuanHukum IID pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan;Agus Pramono, S.H., M.H., Kepala Seksi Upaya Hukum lI,pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan;Teguh Priyono, Kepala Seksi Upaya Hukum Il padaDirektorat Keberatan Banding dan Peraturan;Benny

., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM, Sekretariat DaerahKabupaten Kaur; dan3.

gugatanPara Penggugat pada tanggal 27 Januari 2016 berarti telahterpaut selama 154 (seratus lima puluh empat) hari yang jauhmelampaui tenggang waktu 90 (sembilanpuluh hari) sepertiyang dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 55 UU 5/1986 ;Bahwa namunpun demikian, oleh karena perkara a quo bukanlahsengketa tata usaha negara biasa yang menjadi kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara, tetapi perkara a quo adalah sengketapemilihan dan/atau. sengketa tata usaha negara pemilihansebagaimana telah diuraikan pada subbagian

KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau 15 Nopember 17 NopemberKPU/KIP Kabupaten/Kota wajib 2015 2015menindaklanjuti putusan MA 1.2.8Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana subbagian 1.2Jawaban Tergugat ini, maka gugatan Para Penggugat telah nyatamelewati tenggang waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan ;Hal. 27 dari 94 Hal.

Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihanhasil Pemilinan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapanPasangan Calon terpilin sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah ditetapkannya putusanMahkamah Konstitusi ;Terkait dengan ketentuan ini, Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 75/PHP.BUPXIV/2016 diucapkan pada tanggal 25 Januari2016, sehingga Tergugat menerbitkan Objek Sengketa 3 seharisetelahnya, yaitu tanggal 26 Januari 2016 ;Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada subbagian

SuratGubernur ini justru memperlihatkan adanya salah satu kendala diluar kemampuan calon yang bersangkutan ;Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada subbagian 2.2 tersebutdi atas, maka ternyata Tergugat dalam menerbitkan ObjekSengketa 1 dan Objek Sengketa 2 dalam perkara a quo samasekali tidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana tudingan Para Penggugat;2.3.

Penggugat dalam gugatannya pada poin IV.TENTANG PELANGGARANPELANGGARAN TERGUGAT,angka 4 (halaman 15 Gugatan Para Penggugat), Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa (KTUN) ~ dituding tidakmemperhatikan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas bertindakCOIM Al j 22 on nnn nn nn nn nn nn nn nnn nnn nn nnn nn nen en eneBahwa terhadap tudingan sebagaimana angka 2.3.1 JawabanTergugat ini, Tergugat hendak menegaskan bahwa dari uraiansebagaimana tersebut pada subbagian

., jabatan Kepala SubBagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; Kesemuanya berkewarganegaraan' Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Sumenep, beralamat di Jalan. Dr.

., Jabatan Kepala SubBagian PerundangUndangan pada Bagian HukumSetda Kabupaten Banyumas ; Putusan Nomor 97/B/2021/PTTUN.SBY.Halaman 1 dari 10 halaman6.

Struktur Organisasi Staf Knusus Kepresidenan belum terbentuk danjabatan Kepala Subbagian Sekretaris Pribadi Kepresidenan tidak adadalam organisasi Sekretariat Presiden, Kementrian SekretarianNegara RI.e Selanjutnya Dokumen Bukti Nomor : BB0526/2015/DCF berupa : 1 (satu)lembar Surat Tugas Monitoring Perjalanan Dinas Kepresidenan RI No.003/KASETPRES/D1/ADM/01/2015 Berkop Kementrian Sekretariat Negera RISekretarian Presiden, tertera Jakarta 24 Januari 2015, dimana pada dokumenbukti tersebut terdapat

Struktur Organisasi Staf Khusus Kepresidenan belum terbentuk danjabatan Kepala Subbagian Sekretaris Pribadi Kepresidenan tidak adadalam organisasi Sekretariat Presiden, Kementriabn SekretarianNegara RI.e Selanjutnya Dokumen Bukti Nomor : BB0526/2015/DCF berupa :1 (satu) lembar Surat Tugas Monitoring Perjalanan DinasKepresidenan RI No.003/KASETPRES/D1/ADM/01/2015 BerkopKementrian Sekretariat Negera RI Sekretarian Presiden, terteraJakarta 24 Januari 2015, dimana pada dokumen bukti tersebut capstempel

Strukur organisasi Staf Knusus Kepresidenan belum terbentuk, dan jabatanKepala Subbagian Sekretaris Pribadi Kepresidenan tidak ada dalamstruktur organisasi Sekretariat Presiden, Kementrian Sekretariat Negara RI.Demikian klarifikasi kami, dan atas perhatian Bapak Gubernur, kamiucapkan terima kasih. surat ditanda tangani oleh Plt. Kepala Sekretariat21Presiden oleh Djarot Sri Sulistyo. Dari penjelasan tersebut saksi meyakinibahwa Ir.

Strukur organisasi Staf Knusus Kepresidenan belum terbentuk, dan jabatanKepala Subbagian Sekretaris Pribadi Kepresidenan tidak ada dalam strukturorganisasi Sekretariat Presiden, Kementrian Sekretariat Negara RI.Surat ditanda tangan oleh Plt. Kepala Sekretariat Presiden oleh DJAROT SRISULISTYO.Berdasarkan keterangan Saksi Ir. SUPARDI menerangkan yangmembuat surat adalah terdakwa SANDI ARIONO, SE JabatanKasubag Sekretariat Kepresidenan, dan yang menyerahkan suratkepada saksi Ir.

Veteran no 16Jakarta10110 telepon (021) 23545001.Surat Monitoring Perjalanan Dinas Kepresidenan RI no. 003/KASETPRES/D1/ADM/01/2015 di keluarkan di Jakarta 24 Januari2015 terdakwa SANDI ARIONO SE 030248731 untukmelaksanakan pengawasan pejabat aparatur Negara danPengguna Anggaran Dana Negara bahwa surat tersebut tidakhanya mengubah isinya tetapi tidak pernah ada, tidak pernahterjadi serta Strukur organisasi Staf Knusus Kepresidenan belumterbentuk, jabatan Kepala Subbagian Sekretaris PribadiHal. 61

., Kepala SubBagian Peraturan PerundangUndangan pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai;Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah KabupatenManggarai, beralamat di Jalan Motang Rua Nomor: 01,Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong,Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggra Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:HK.034.1/31/2019, tanggal 18 Januari 201 9;Halaman 1 dari9 Halaman, Putusan Nomor : 212/B/2019/PTTUN.SBYSelanjutnya

., Staf SubBagian Wilayah I pada Biro Hukum KementerianDalam Negeri.7 MAULIDIA NOVITA, S.H., Staf Sub BagianWilayah II pada Biro Hukum Kementerian DalamKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagaiPegawai Negeri Sipil pada Kementerian Dalam NegeriRepublik Indonesia, alamat Jalan Medan Merdeka Utara Nomor7 Jakarta 10110, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :183/3083/Sj, tertanggal 30 Juli 2010, selanjutnya disebutSCDAGAL 0... eee eee cece cence eee eeneeeeeeeeesTERBANDING;II. M.

., Pekerjaan PNS, Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah KotaHalaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 47 P/HUM/2014Singkawang, beralamat di Jalan Firdaus A. Rais No. 1 KotaSingkawang Provinsi Kalimantan Barat;3. Herlia Damaiyanti, S.H., Pekerjaan PNS, Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah KotaSingkawang, beralamat di Jalan Firdaus A. Rais No. 1 KotaSingkawang Provinsi Kalimantan Barat;4. G.K.

NamaETIKPRASODJO,SH j swan NIP19690706 199803 Pangkat/Gol JabatanKepala SubBagian BantuanHukum padaBagian HukumSetda KabupatenBanyumas ; 3. NamaARIF ROHMAN,SH 5 220222002= NIP19750531 200903 Pangkat/Gol Jabatan Kepala Sub Bagian PeraturanPerundangundangan padaBagian HukumSetda KabupatenBanyumas ; 4. NamaENY SRIYANI,SH; NIP Pangkat/Gol JabatanStaf pada BagianHukum SetdaKabupatenBanyumas ; 5.

., jabatan Kepala SubBagian Penyuluhan Hukum dan Dokumentasi padaBagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah KabupatenKePaNiaing jress2snssscceeses ern cceeeee re nccemeenncceeseens4. ARI AFRIANTO, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub BagianBantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum danHAM Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang ; dan5.

., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum.3. SUPARMAN, S.T., jabatan Plt. Kasi BimbinganPertambangan Dinas Pertambangan dan EnergiKabupaten Tanah Bumbu.4. M. JAELANI, S.H., Staf Bantuan Hukum.kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,alamat Jalan Dharma Praja No.1, Desa GunungTinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten TanahHim. 1 dari 8 him. Put.

., Staf SubBagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, berdasarkan SuratKuasa Nomor 733/KPU.Prov.011/VIII/2014 tanggal 12Agustus 2014yang telah di daftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Sukabumi dengan Register Nomor53/SK/2014/PN.SKB, tanggal 19 Agustus 2014, untukselanjutnya disebut sebagai ;TERBANDING Ill SEMULA TERGUGAT III ;DANAnwar Situmorang, SE.

HYACINTUS WIRAWAN, SH Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Ende,beralamat di Jalan Raya El Tari No. 2, Kabupaten6.

,Jabatan : Kepala Seksi Bantuan Hukum II, Subdit BantuanHukum, ODirektorat Peraturan Perpajakan5 Nama: Muhamad Kurniawan,Jabatan : Kepala Seksi Bantuan Hukum IV, Subdit BantuanHukum, ODirektorat Peraturan Perpajakan6 Nama: Lestari,Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Pelaporan,Kantor Wilayah DJP Jawa BaratJabatan :Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, KPPPratama Cikarang Utara;8 Nama: Rinaldi Turnip,Jabatan :Penilai PBB Muda, KPP Pratama CikarangJabatan :Penilai PBB Muda, KPP Pratama Cikarang10

., Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumHal. 1 dari 8 hal. Put.

., Kepala Subbagian Bantuan HukumIIA Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;DEWI SRI, SH., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB Biro BantuanHukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;DWI SUSIANTO GUNTORO, SH., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIICBiro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;KOGSOSPOL SIREGAR, SH., MH., Kepala Subbagian Bantuan HukumIID Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;KURDI, SH., Kepala Seksi Hukum dan Informal

., NIP.196409201990031002, lahir di Pinaras pada tanggal 20 September 1964, pangkatPenata Tingkat I, golongan ruang III/d, jabatan Pembantu Pimpinan pada Subbagian Dana Masyarakat BAUK Universitas Negeri Manado, terhitung mulaiAKHIR BULAN MARET 2010 (obyek sengketa) tersebut telah bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik, dan sangat merugikan kepentinganPenggugat ; 22222 222222 nn nnnBerdasarkan uraianuraian tersebut

;NIP : 1964092019903 1002;Pangkat, Golongan ruang : Penata Tingkat I, III/d; Jabatan : Pembantu Pimpinan pada Subbagian Dana masyarakatBAUK Universitas Negeri Manado; Unit kerja : Universitas Negeri Manado; Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 8huruf b peraturan Nomor 32 Tahun 1979;3 Lampau Waktu : a Penggugat pada butir 14 gugatan mendalilkan : bahwa pada tanggal 14 Mei 2014Penggugat menemui Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan UniversitasNegeri Manado

I, Golongan ruang III/d, Jabatan Pembantu Pimpinan pada Subbagian Dana masyarakat BAUKUniversitas Negeri Manado, terhitung mulai AKHIR BULAN MARET 2010 ;b Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 yangterakhir telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara: gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya

asli, Keputusan Menteri Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia Nomor 3617/PT08.H15/ C/1990 tanggal 30Agustus 1990 Pengankatan CPNS atas nama JANTJE BERTJE NUSA;2 Bukti P p) : Foto copy sesuai dengan asli, Keputusan Rektor Institut Keguruan danIImu Pendidikan Manado, No. 4809a/PT08.H/ C/1991 tanggal 28 November1991 tentang Pengangkatan PNS atas nama JANTJE BERTJE NUSA; 3 Bukti P a3 Foto copy dari copy, Keputusan Rektor Universitas Negeri ManadoNo. 3312/H41/KP/2008, tentang Pengangkatan Kepala Subbagian

Kepala Subbagian Pertimbangan dan BantuanHukum Kementerian Pertanian Republik Indonesia), Hendrykris (Drs.Hendrykris, M.M. Kepala Bagian Perlengkapan, Biro Keuangan danPerlengkapan Kementerian Pertanian Republik Indonesia), Edy Nugroho (EdiNugroho, S.Sos. Kepala Subbagian Pemanfaatan dan PenghapusanKementerian Pertanian Republik Indonesia), Posman (A. Posman Sianturi,S.H.

Jabatan Kepala SubBagian Peraturan Perundangundangan padaBagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Lombok Timur;3. ZAKARIA AHMAD EDI,S.H.M.H. JabatanKepala Sub Bidang Hukum dan Tata NaskahKepegawaian pada Bidang BadanKepegawaian dan PengembanganSumberdaya Manusia Kabupaten LombokSelanjutnya disebut sebagai TERBANDING/ TERGUGAT;PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut j....Telah membaca ;Putusan Perkara Nomor : 270/B/2019/PT TUN SBYHalaman 2 dari 9 Halaman1.