Meskipun Kepengurusan PENGGUGAT K/ TERGUGAT R sebagaiPengurus KPRFHRSCM Periode 20112013 telah berakhir danberdasarkan Keputusan Rapat Anggota Tahunan dan berdasarkanKeputusan Rapat Anggota Luar Biasa yang dilaksanakan padatanggal 24 Januari 2014 telah ditetapkan dan dilantik Pengurus KPRIRSCM Periode 20142016 tetapi sampai Gugatan Rekonvensi inidiajukan oleh PENGGUGAT R/ TERGUGAT K ke Pengadilan NegeriJakarta Pusat, tetapi PENGGUGAT KJ TERGUGAT R tidak bersediaHal 10 dari 29 hal Put No. 308/Pdt/

Bahwa meskipun Rapat Anggota Luar Biasa yangpenyelenggaraannya dilakukan atas dengan ketentuan Pasal 7 ayat(2) huruf c Anggaran Dasar KPRIRSCM, tetapi dengan Surat Nomor :39/KPRERSCM//2014 tanggal 22 Januari 2014 yang ditujukankepada masingmasing Kepala Unit di RSCM dengan tembusankepada Direktur Utama RSCM, Polda Metro Jaya, Kapolres JakartaPusat, Kadis Koperasi & UMKM dan Anggota KPRI RSCM, KetuaPengurus KPRIFRSCM Periode 20112013 yang merupakan salahseorang PENGGUGAT K/ TERGUGAT R menyatakan bahwa

Bahwa meskipun masa Kepengurusan KPRIFRSCM Periode 20112013 telah berakhir tanggal 31 Desember 2013 (Dr. drg. Andi JimmyMappaile, SpBM,MBA/ Ketua KPRIRSCM Periode 20112013 telahpensiun sejak tanggal 1 Agustus 2012, Oyon Rachya / SekretarisKPRERSCM Periode 20112013 telah pensiun sejak tanggal1 Februari 2013, dan Sandra Satyawati, B.Sc.

20112013, bahwa dalam masa pengurusan tersebut telah dilakukanRapat Anggota Tahunan, yang terakhir diadakan RAT yang ke48 padatanggal 13 Mei 2013; Menimbang, dengan demikian tentang eksepsi Penggugat tidakmempunyai legal standing mengajukan gugatan, gugatan kabur dan kurangpihak, karena eksepsi ini sudah masuk dalam pokok perkara, makadipertimbangkan bersamasama dalam pokok perkara, karena itu harusditolak; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya ParaPenggugat mengajukan bukti surat P1

Menyatakan sah menurut hukum kepengurusan KPRIRSCM dibawahpimpinan/ketua Pengurus/Penggugat untuk periode 20112013. 4. Menyatakan tidak sah menurut hukum kepengurusan KPRIRSCM hasilrapat anggota luar biasa yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2014 oleh Para Tergugat.Hal 27 dari 29 hal Put No. 308/Pdt/2016/PT.DKI5. Menyatakan tidak sah menurut hukum pemblokiran rekeningrekeningPenggugat pada Bank Mandiri KCP RSCM dan BCA KCP Sentral Cikiniyang dilakukan oleh Terggat Il dan Tergugat Il. 6.

Maspion Kencana periode Tahun 20112013 sudahberakhir masa berlakunya pada tanggal 14 September 2013 karena ituperlu dilakukan pembaharuan terhadap PKB PT. Maspion Kencana periodeTahun 20112013 tersebut;Bahwa didalam perundingan Pembaharuan PKB PT.

Maspion Kencanaperiode Tahun 20112013 yang telah dilakukan antara Penggugat danTergugat sekurangkurangnya lebih dari 5 (lima) kali telah berhasilmenyepakati Bab dan Pasalpasal sebagaimana tersebut dibawah:Bab : Pasal 1 s/d 7Bab Il : Pasal 8 s/d 10Bab IIl : Pasal 11 s/d 13Bab IV : Pasal 14 s/19Bab VI : Pasal 23 s/d 26, 28,29Bab VII : Pasal 30 s/d 33Bab VIII : Pasal 34 s/d 36Bab IX : Pasal 37, 38Bab X : Pasal 39 s/d 41, 43Bab XI : Pasal 44, 45Bab XIl : Pasal 46Atau sebanyak 42 (empat puluh dua) Pasal

Maspion Kencana periode Tahun 20112013 masihterdapat pasalpasal yang belum dapat disepakati walaupun telah beberapakali dilakukan perundingan sehingga kemudian Tergugat mengajukan SuratPermohonan Mediasi ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;Bahwa didalam Mediasi kedua belah Pihak telah menyampaikanpertimbangan maupun alasanalasan dari pendapatnya masingmasinguntuk mencapai kesepakatan namun sayang sekali tidak juga tercapaiHal. 2 dari 22 hal. Put.

Maspion Kencana maupun melalui Mediasi adalahpasalpasal sebagai berikut: pembayarannya dilaksanakan15(lima belas) hari sebelumHari Raya Lebaran denganrumusan sebagai berikut:Pekerja yang mempunyaimasa kerja 1 (satu) tahun keatas Untuk Bagian Lainnya(80XGP) +THR(20 X GP) + naturaGratifikasiUntuk Wakil Pengawas,Tukang Las Barang produksi,tukang matres, tukang batu,tukang kayu, Ahli taman danpembersihan sampahkawasan, yaitu. (30XGP) +THR(30 X GP) +NATURAGratifikasi No Pasalpasal yang PKB 20112013 Draft

Bahwa penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 20112013 yangdibuat atas kesepakatan Pemohon Peninjauan Kembali dengan TermohonPeninjauan Kembali, didasarkan pada Upah Minimum Kabupaten/KotaHal. 13 dari 22 hal. Put.

Menyatakan barang bukti berupa :4 (empat) buah buku tafsir mimpi joyo boyo 2 (dua) buah pulpen warna hitam merk Standard AE9.0.5 (satu) blok kupon judi kim tertanggal 20112013 yang berisikanangkaangka tebakan judi jenis kim 1 (satu) set kertas rekapitulasi yang berisikan angkaangkatebakan nomor undian judi kim hari Rabu tanggal 20112013nama Ana Denggan (satu) set kertas rekap kosong 6 (enam) blok kupon kosong 2 (dua) lembar kertas catatan angka nomor judi jenis kimDirampas untuk dimusnakan Uang hasil

kepada Rinto Harahap (DPO) .Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis kim tersebut tanpa ijin dari pihak yangberwenang dan pada saat terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis kim tersebutsaksi Suhardi bersama dengan Ahmad Ridoan Nasution dan Muhammad Ridoan Lubis(masingmasing anggota Polres Tapsel) datang dan langsung menangkap para terdakwaserta menyita 4 (empat) buah buku tafsir mimpi joyo boyo, 2 (dua) buah pulpen warnahitam merk Standard AE9.0.5, 1 (satu) blok kupon judi kim tertanggal 20112013

kepada Rinto Harahap (DPO)Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis kim tersebut tanpa ijin dari pihak yangberwenang dan pada saat terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis kim tersebutsaksi Suhardi bersama dengan Ahmad Ridoan Nasution dan Muhammad Ridoan Lubis(masingmasing anggota Polres Tapsel) datang dan langsung menangkap para terdakwaserta menyita 4 (empat) buah buku tafsir mimpi joyo boyo, 2 (dua) buah pulpen warnahitam merk Standard AE9.0.5, 1 (satu) blok kupon judikim tertanggal 20112013

yang berisikan angkaangka tebakan judi jenis kim, (satu)set kertas rekapitulasi yang berisikan angkaangka tebakan nomor undian judi kim hariRabu tanggal 20112013 nama Ana Denggan, (satu) set kertas rekap kosong, 6 (enam)blok kupon kosong, 2 (dua) lembar kertas catatan angka nomor judi jenis kim, uang hasilpenjualan kupon judi jenis kim sebanyak Rp.142.000,(seratus empat puluh dua riburupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke polresPadangsidimpuan .

Menetapkan barang bukti berupa : 4 (empat) buah buku tafsir mimpi joyo boyo 2 (dua) buah pulpen warna hitam merk Standard AE9.0.5 (satu) blok kupon judi kim tertanggal 20112013 yang berisikanangkaangka tebakan judi jenis kim1 (satu) set kertas rekapitulasi yang berisikan angkaangkatebakan nomor undian judi kim hari Rabu tanggal 20112013nama Ana Denggan (satu) set kertas rekap kosong 6 (enam) blok kupon kosong 2 (dua) lembar kertas catatan angka nomor judi jenis kimMasingmasing dirampas untuk dimusnakan

menurut hukum Surat Peringatanlll/terakhir TergugatNomor R. 002/HR/KP/0418, tanggal 22 Maret 2018:Menyatakan sah menurut hukum Surat Pemberitahuan Dirumahkan(skorsing) terhadap Tergugat Nomor R. 0043/HRKP/0918, tanggal 17September 2018:Menyatakan hubungan kerja Tergugat diputuskan sesuai Pasal 4 ayat(5) Surat Keputusan Direksi Nomor SKDIRSDM012, tanggal 12 Juni2006 Tentang Pedoman Pembinaan Kinerja Pekerja Juncto Pasal 49huruf (f) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Bank Danamon Indonesia,Tbk periode 20112013

Peringatanlll/terakhir TermohonKasasi Nomor: R.002/HR/KP/0418, tanggal 22 Maret 2018:Menyatakan sah menurut hukum Surat Pemberitahuan Dirumahkan(skorsing) terhadap Termohon Kasasi Nomor: R 0043/HRKP/0918 tanggal17 September 2018;Menyatakan hubungan kerja Termohon Kasasi diputuskan sesuai pasal4 ayat (5) Surat Keputusan Direksi Nomor: SKDIRSDM012, tanggal 12Juni 2006 Tentang Pedoman Pembinaan Kinerja Pekerja juncto Pasal 49huruf (f) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Bank Danamon Indonesia,Tbk periode 20112013

buktiketerangan saksi Tergugat Nina Elpriyani karena bukti T.6 dan keterangansaksi Tergugat tersebut tidak dapat membuktikan penilaian akhir ratingdiatas PA 2 dan keterangan saksi Tergugat tersebut tidak dapatmembuktikan aturan pembulatan angka penilaian, sehingga bukti T.6 danketerangan saksi Tergugat harus dikesampingkan,; Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas, maka beralasanhukum diterapkan ketentuan pasal 49 huruf j perjanjian kerja bersama(PKB) PT Bank Danamon Indonesia, Tbk., periode 20112013

Menyatakan hubungan kerja Tergugat diputuskan sesuai Pasal 4 ayat(5) Surat Keputusan Direksi Nomor SKDIRSDM012, tanggal 12 Juni2006 Tentang Pedoman Pembinaan Kinerja Pekerja Juncto Pasal 49huruf (f) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Bank Danamon Indonesia,Tbk periode 20112013 Juncto Pasal 46 ayat (2) Perjanjian KerjaBersama PT Bank Danamon Indonesia, Tok periode 20182020;5.

Sari Puri Permai Hotel (ShangriLa HotelSurabaya) Periode Tahun 20112013;Bahwa Tergugat terikat sebagai Pekerja Penggugat ditetapkanmempunyai upah dan tanggal masuk kerja sebagai berikut :Hal. 1 dari 19 hal. Put.

Sari Puri Permai Hotel (ShangriLa HotelSurabaya) Periode Tahun 20112013, yaitu: Pekerja telah mencoba untukmengambil keuntungan dari uang jasa valley dengan menggunakanposisinya yang pada saat itu Tergugat bertugas sebagai cashier valleyparking telah melakukan transaksi valet (menerima uang dari pemilikkendaraan yang divaletkan) & tidak mencatat transaksi tersebut ke dalamlaporan pembukuan valet record.

Sari Puri Permai Hotel (ShangriLa HotelSurabaya) Periode Tahun 20112013;Bahwa oleh karenanya atas pelanggaran berat yang dilakukan Tergugat aquo, maka Penggugat berhak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) terhadap Tergugat sesuai ketentuan PKB PT.

Sari Puri PermaiHotel (ShangriLa Hotel Surabaya) periode tahun 20112013;Menyatakan putus Hubungan Kerja antara Penggugat danTergugat sejak Tanggal 22 Februari 2013 karena Tergugatmelakukan pelanggaran berat sesuai Ketentuan Pasal 191 Jo.Pasal 126 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 Jis Pasal 29 ayat (1)Permenakertrans No. Per.16/Men/XI/2011 Jis.

Nomor 115 K/Pdt.SusPHI/20141212lampiran 3/Appendix 3 No 23 PKB PT Sari Puri Permai Hotel (ShangriLaHotel Surabaya) periode 20112013 yaitu mencoba untuk mengambil komisi,keuntungan, uang, hadiah dan/atau menerima dalam bentuk apapun kompensasisecara langsung atau tidak langsung dengan menggunakan posisinya;Bahwa Majelis Hakim Judex Facti tidak teliti dan gegabah dalam mengambilpertimbangan.

Kaltim Prima Coal Tahun 20112013 yang berbunyi "Merusakatau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaanyang menimbulkan kerugian bagi perusahaan sanksi pemutusanhubungan kerja. "ll.

Kaltim PrimaCoal tahun 20112013 yang berbunyi "Menolak atau tidakmelaksanakan perintah, peraturanperaturan dan/atau ketentuanperusahaan, sanksi pemutusan hubungan kerja";llLFakta Ketigaa.

Kaltim Prima Coal tahun 20112013 denganperhitungan sebagai berikut: Uang pisah 2 bulan upah : Ro9.476.000,Hal. 5 dari 31 hal.

Kaltim Prima Coal tahun 20112013, yang berbunyi"Menolak atau tidak melaksanakan perintah, peraturanperaturandan/atau ketentuan perusaan, sanksi pemutusan hubungan kerja";3) Pedoman Tindakan Disiplin (PTD) No. 3 Perjanjian Kerja Bersama(PKB) PT.

Kaltim Prima Coal Tahun 20112013, yang berbunyi "Menolak atautidak melaksanakan perintah, peraturanperaturan dan/atau ketentuanperusahaan, sanksi pemutusan hubungan kerja";3) Pedoman Tindakan Disiplin (PTD) No. 3 Perjanjian Kerja Bersama (PKB)PT. Kaltim Prima Coal Tahun 20112013, yang berbunyi "Memberikanketerangan tidak benar secara tertulis dan/atau tidak tertulis yangmenyangkut kepentingan perusahaan, sanksi pemutusan hubungankerja";.

Tetapi PHK yangdiberikan terhadap Termohon Kasasi didasarkan adanya pelanggaran ketentuanPasal 46 ayat 1.h.14 Peraturan Perusahaan Periode 20082010 atau dalamPeraturan Perusahaan Periode 20112013 ketentuan tersebut diatur dalam Pasal1146 ayat 1.h.15 perihal mengoperasikan mobil, sarana dan alat berat tanpa suratijin atau Kimper Perusahaan ;e Perlu dijelaskan bahwa Pasal 46 ayat 1 mengatur jenisjenis pemutusanhubungan kerja.

Peraturan PerusahaanPeriode 20112013 belum digunakan karena masih proses perpanjangan ;e Bahwa Pasal 9 ayat (1) Kepmenakertrans RI No. Kep.48/MEN/IV/2004 tentangTata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatandan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama menyatakan :Ketentuanketentuan dalam Peraturan Perusahaan yang telah berakhir masaberlakunya tetap berlaku sampai ditandatanganinya Perjanjian Kerja Bersamaatau disahkannya Peraturan Perusahaan yang baru.

Pasal 46 ayat 1.h.24 Peraturan Perusahaan Periode20082010 atau dalam Peraturan Perusahaan Periode 20112013 ketentuantersebut diatur pada Pasal 46 ayat 1.h Jo. Pasal 46 ayat 1.h.25.

Pasal 46 ayat1.h.24 Peraturan Perusahaan Periode 20082010 atau dalam PeraturanPerusahaan Periode 20112013 ketentuan tersebut diatur pada Pasal 46 ayat 1.hJo. Pasal 46 ayat 1.h.25.

MadhaniTalatah Nusantara tahun 20112013 yang telah disahkan oleh DepartemanTenaga Kerja dan Transmigrasi. Dimana PP ini berisikan syaratsyarat kerja dantata tertib perusahaan termasuk didalamnya hak dan kewajiban Perusahaan/pengusaha dan karyawan/pekerja. PP dalam pelaksanaannya wajib ditaatisepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perudangundanganketenagakerjaan yang berlaku.

dilingkungan kerja;Menimbang bahwa ketentuan pada Pasal 158 ayat (1) huruf (e) Undangundang No.13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa Pengusahadapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut yaitu. menyerang,menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusahadilingkungan kerja;Menimbang bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 41 poin 8 PeraturanPerusahaan PT.Orica Mining Service Tahun 20112013

Tanun 2003tentang Ketenagakerjaan pasal 111 ayat (2) yang menyatakan bahwa ketentuandalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;Menimbang bahwa ketentuan pasal 158 Undangundang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut,maka ketentuan yang ada dalam pasal 41 point 8 Peraturan Perusahaan PT.OricaMining ServicesTahun 20112013

Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaa Terhadap Undangundang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, pada point 3 huruf a menyatakan bahwa pengusaha yang akanmelakukan permutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan pekerja/buruhmelakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat 1) maka PHK dapat dilakukan setelahada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;Menimbang bahwa pelanggaran berat yang dimaksud didalam pasal 41 poin8 Peraturan Perusahaan PT.Orica Mining Services Tahun 20112013

Orica Mining Services Tahun 20112013 samadengan isi pasal 158 ayat (1) huruf (e) sehingga bertentangan dengan putusanMahkamah Konstitusi, oleh karenanya isi pasal tersebut tidak mempunyaikekuatan mengikat dan tidak bisa dijadikan dasar memutus hubungan kerja;Bahwa Peraturan Perusahaan Penggugat 20112013 adalah aturan main dalammenjalankan hubungan kerja dan merupakan syarat kerja yang wajib dipatuhiseluruh karyawan termasuk pekerja.

dan Pedoman Hubungan Industrial (PHI) PTFreeport Indonesia Edisi VII Tahun 20112013, oleh karenanya Penggugat dan seluruhpekerja termasuk Tergugat berkewajiban untuk mentaati dan mematuhi peraturan dantata tertib kerja yang telah disepakati tersebut;4 Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) PKB mengatur:"Perusahaan dan Pekerja wajib menaati dan mematuhi Peraturan dan Tata TertibKerja yang tercantum dalam Buku PKB dan PHI".5 Bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Freeport Indonesia dan PedomanHubungan

Pasal 19 ayat (31) PHI 20112013, mengatur bahwa:"Mengajak, mempengaruhi, memaksa orang lain untuk melakukan perbuatanyang melanggar Ketentuan Perusahaan atau peraturan perundangundanganyang berdampak pada terganggunya aktivitasPerusahaan maka dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja (PHK)";b.

Pasal 19 angka 33 PHI 20112013, mengatur bahwa:Hal. 3 dari 13 hal.PutNomor: 509 K/Pdt.SusPHI/2014 "Melakukan, memfasilitasi, menghasut dan atau menyuruh Pekerja lain untukmelakukan pemogokan atau unjuk rasa Pekerja yang tidak sah di LingkunganPerusahaan maka dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja (PHK)"c.

Pasal 17 angka 17 PHI 20112013, mengatur bahwa:"Mengoperasikan kendaraan atau peralatan bergerak atau tidak bergerak milikPerusahaan atas perintah Penyelia dan atau kehendak sendiri tanpa memilikiSIM/Lisensi yang sah sesuai Ketentuan Perusahaan maka dikenakan sanskipemutusan hubungan kerja (PHK)"d.

Pasal 19 angka 38 PHI 20112013, mengatur bahwa:"Menggunakan tanpa ijin, mengambil secara paksa atau merampas kendaraanPerusahaan di dalam atau di luar lingkungan Perusahaan maka dikenakansanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)"16 Bahwa sebelumnya Tergugat sudah beberapa kali melakukan pelanggaran kerjadan untuk itu Penggugat sudah beberapa kali memberikan tindakan disiplin sebagaibentuk pembinaan kepada Tergugat yakni: No.

Bahwa atas pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal18 Desember 2012 telah dilakukan Verifikasi oleh Penyelia (atasan)Halaman 2 dari 12 Putusan PHI Nomor 4/Padt.SusPHI/2019/PN Jap10.11.sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) PHI PTFI Edisi VIl Tahun 20112013, dan berdasarkan hasil Verifikasi diperoleh fakta bahwa Tergugat telahmelakukan pelanggaran kerja yang sanksinya Pemutusan hubungan kerjakarena melakukan konspirasi/kerjasama dengan seorang securicor danmentransfer sejumlah

FreeportIndonesia Edisi XVII Tahun 20112013 jo. Perjanjian Kerja Bersama PT.Freeport Indonesia Edisi XX Tahun 20172019 dan Pasal 126 ayat (1)Undangundang nomor : 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;Halaman 5 dari 12 Putusan PHI Nomor 4/Padt.SusPHI/2019/PN Jap5. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja yakni melanggarketentuan kerja atas keamanan dan ketertiban sebagaimana diatur dalampasal 15 ayat (45) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport IndonesiaEdisi VII tahun 20112013 Jo.

, Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,yang di keluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenMimika, yang diberi tanda bukti P17;20.Fotokopi dari Asli, Surat PTFI Nomor 57502/IR/GEN/IX/2013 tanggal 3September 2013 perihal Jawaban atas Anjuran Mediator, yang diberi tandabukti P18;21.Fotokopi dari Asli, Rincian Pembayaran Akhir oleh PTFI atas nama Suyono,yang diberi tanda bukti P19;22.Fotokopi dari Asli, Pasal 8 Ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) XVIIPTFI Tahun 20112013

, yang diberi tanda bukti P20;23.Fotokopi dari Asli, Ketentuan Pasal 15 Ayat (45) Pedoman HubunganIndustrial Edisi VIl Tahun 20112013 PTFI, yang diberi tanda bukti P21;24.Fotokopi dari Asli, Pasal 8 Ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) XX20172019 PTFI, yang diberi tanda bukti P22;25.Fotokopi dari Asli, Ketentuan Pasal 26 Ayat (36) Perjanjian Kerja Bersama(PKB) XX 20172019 PTFI, yang diberi tanda bukti P23;26.Fotokopi dari Asli, Ketentuan Pasal 126 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia nomor

Sertipikat Hak Guna Bangunan(SHGB) Nomor : 940/Tangkil SUNo.23/Tangkil/2013, Tanggal:20112013, Desa:Tangkil, Kecamatan:Citeureup, Kabupaten : Bogor, Propinsi Jawa Barat.

Pohe, dan Sertipikat Hak GunaBangunan (SHGB) Nomor : 940/Tangkil SU No.23/Tangkil/2013, Tanggal :20112013, Desa : Tangkil, Kecamatan : Citeureup, Kabupaten : Bogor,Propinsi Jawa Barat. Sepanjang seluas : 4.050 m2, Terbit SertipikatTanggal : 13 Januari 2014, Atas nama : Yayasan Baswara DharmaIndonesia ;D. ALASAN GUGATAN ( POSITA GUGATAN ) ;1.

Pohe, danSertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 940/Tangkil SUNo.23/Tangkil/2013, Tanggal : 20112013, Atas nama : YayasanBaswara Dharma Indonesia,sehinga kedua objek tanah diatas ada diHal. 11 dari 51 hal. Putusan Perkara Nomor : 74/G/2019/PTUN.BDGatas tanah milik Penggugat.

Putusan Perkara Nomor : 74/G/2019/PTUN.BDG940/Tangkil SU No.23/Tangkil/2013, Tanggal : 20112013, Atasnama : Yayasan Baswara Dharma Indonesia, dimana Tergugat Samasekali tidak memperhatikan tanah milik Penggugat sehinga tanah milikPenggugat ada didalam kedua sertipikat objek tanah diatas.

Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 940/Tangkil SUNo.23/Tangkil/2013, Tanggal:20112013, Desa : Tangkil, Kecamatan :Citeureup, Kabupaten : Bogor, Propinsi Jawa Barat. Sepanjangseluas : 4.050 m2, Terbit Sertipikat Tanggal : 13 Januari 2014, Atasnama : Yayasan Baswara DharmaINdoneSia ;2Hal. 18 dari 51 hal. Putusan Perkara Nomor : 74/G/2019/PTUN.BDG4.

Maspion Kencana Periode tahun 20112013, yangberbunyi sebagai berikut:Pasal 22Tunjangan Hari Raya, Gratifikasi dan Natura1.

Maspion Kencanatersebut, telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas dan olehkarenanya diterbitkan Nota Pemeriksaan Khusus Nomor700/3426/WAS/VI/2016, tanggal 29 Juni 2016, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa PKB Periode tahun 20112013 masih berlaku danmemerintahkan kepada Tergugat/PT Maspion Kencana untuk membayarTHR, Gratifikasi dan Natura tahun 2016, sesuai dengan Pasal 22 PKB PT.Maspion Kencana periode 20112013 (Bukti P274);.

Putusan Nomor 1169 K/Padt.SusPHI/2017 THR yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 22 PKBperiode 20112013 yang masih tetap berlaku;Bahwa tetap berlakunya Pasal 22 PKB periode 20112013 tersebutberdasarkan ketentuanketentuan sebagai berikut:1)Angka 3 penutup PKB periode tahun 20112013, yang berbunyi:Sebelum tercapai Perjanjian Kerja Bersama yang baru setelahmasa berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini berakhir, makaketentuanketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama ini akantetap berlaku hingga

MaspionKencana periode 20112013. (linat Bukti P274);Bahwa tetap berlakunya PKB Periode 20112013, dikuatkan denganpendapat saksi ahli Dr. Totoh Buchori SPd. SH. MH. MM. MBA yangdalam persidangan memberikan pendapatnya bahwa, PKBmerupakan perikatan yang lahir karena atau dari suatu perjanjiandan harus dilaksanakan.

Nota Pemeriksaan Khusus Nomor 700/3426/WAS/V1I/2016, tanggal 29Juni 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa PKB Periode 20112013 masih berlaku dan memerintahkan kepada Tergugat/PT MaspionKencana untuk membayar THR, Gratifikasi dan Natura tahun 2016,sesuai dengan Pasal 22 PKB PT. Maspion Kencana periode 20112013.(vide Bukti P274);Halaman 70 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1169 K/Padt.SusPHI/20174.

Fotokopi Model N9 Perihal Penolakan Nikah Nomor: Kk.11.19.5/PW.01/556/2013 tertanggal 20112013 yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan XXX Kabupaten Kudus, bermaterai cukup, telahdicocokan dan sesuai aslinya lalu diberi tanda P.7;Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3319083112640168 tanggal02092013 atas nama Suligi yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipildan Kependudukan Kabupaten Kudus, bermeterai cukup,telah dicocokkandan sesuai aslinya lalu diberitanda P.8;Penetapan PerkaraNomor 0093

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 283/49/XI/1991 tanggal 26111991yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX KabupatenMagelang, bermeterai cukup,telah dicocokkan dan sesuai aslinya laludiberitanda P.93 n won non nnn non en nnn nn nnn nnn10.Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atasnama XXX tertanggal 20112013 Kk.11.1905/PW.01/81/2013 tanggal 21102013 yang dikeluarkanoleh UPT Puskesmas XXX, Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus,bermeterai cukup,telah dicocokkan dan sesuai aslinya lalu diberitandaPP

Bahwa selama membina perkawinan tersebutPenggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami isteridan sudah dikaruniai 1 (Satu) anak bernama Ghaly Raja Daniswara, tanggallahir 20112013 (lakilaki, umur 5 tahun), yang saat ini tinggal dan diasuholeh Penggugat;4.

tanggal 07 Maret 2012;Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat denganTergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat diDesa Plintahan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, dan terakhirbertempat tinggal di rumah bersama di Desa Plintahan, Kecamatan Pandaan,Kabupaten Pasuruan.Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugatsudah hidup seperti layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (Satu) anakbernama Ghaly Raja Daniswara, tanggal lahir 20112013

isteri yang menikah pada tanggal 07 Maret 2012.Bahwa Saksi mengetahui selama membina rumah tangga Penggugat denganTergugat bertempat tinggal rumah orang tua Tergugat di Desa Plintahan,Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, dan terakhir bertempat tinggal dirumah bersama di Desa Plintahan, Kecamatan Pandaan, KabupatenPasuruan.Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat telahhidup layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (Satu) anak bernamaGhaly Raja Daniswara, tanggal lahir 20112013

Putusan No.3941/Pdt.G/2019/PA.Sda.bernama Ghaly Raja Daniswara, tanggal lahir 20112013 (lakilaki, umur 5tahun), yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan saksi II yangsaling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat danTergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkanketerangan saksi dan saksi II terbukti pula bahwa penyebab pertengkaranantara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat kurangmencukupi

Muhamad Rendi Silegar, tanggal lahir 20112013; 5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula paraPemohon tetap beragama Islam; 6.

Muhamad Rendi Silegar, tanggal lahir 20112013; Bahwa selama para Pemohon menikah belum pernah menerima bukuKutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta; Bahwa Pemohon telah mengurus ke Kantor Urusan Agama KecamatanManiis, Kabupaten Purwakarta tetapi pihak KUA menyatakan bahwapernikahan para Pemohon tidak terdaftar di KUA tersebut; Bahwa selama para Pemohon menikah, tidak ada pihak ketiga yangmengganggu gugat rumah tangganya; Hal. 3 dari 3 hal. Pen.

Muhamad Rendi Silegar, tanggallahir 20112013; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bahwaperkawinan Pemohon dengan Pemohon Il tersebut telah dilaksanakan sesuaidengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwaperkawinan Pemohon dengan Pemohon Il telah memenuhi ketentuan hukumIslam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undangundang nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan

menyebabkanfitnah dan menurunkan kehormatan karyawan AirAsia Korps FAE di FlightAttendantDepartment. . j==2=2nnee anon ewememse nena sinner nsieemmnnninntemtensnnnns15.Bahwa surat peringatan dimaksudkan sebagai upaya pembinaan kepada Pekerjayang terbukti melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan, dengan tujuanagar Pekerja dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya sesuai budaya dilingkungan kerja Penggugat, vide Pasal 12 (1) tentang Kewajiban KaryawanPeraturan Perusahaan PT Indonesia AirAsia periode 20112013

Indonesia AirAsia periode 20112013, BabIVtentang Kode Etik Kerahasiaan dan Etika Kerja, Pasal 13 ayat (1) tentang KodeEtik, secara tegas menyebutkan Kode etik umum merupakan pedomanberperilaku umum untuk semua karyawan saat bekerja dan ketika berhubungandengan orang lain selama bekerja. Kode Etik umum ini merupakan bagian daribudaya Perusahaan.

:23.Bahwa Tergugat nyatanyata telah melanggar Pasal 12 ayat (1) dan (3) tentangKewajiban Karyawan, Pasal 13 ayat (1) tentang Kode Etik Umum, Pasal 14 ayat(3) tentang Etika Kerja, Pasal 61 tentang Disiplin, Pasal 62 ayat (1) dan (6)tentang Pelanggaran Disiplin, Peraturan Perusahaan PT Indonesia AirAsiaperiodeDOW DOUG, jesecsecesetscroreeesseseoseseaeeaseensocsesaescoseseusareosmasueseeee24.Bahwa Pasal 12 ayat (1) dan (3) tentang Kewajiban Karyawan PeraturanPerusahaan PT Indonesia AirAsia periode 20112013

Nomor 260 K/Pdt.SusPHI/2015termasuk Tergugat yang diwakili olen Serikat Pekerja Seluruh Indonesiatelah menyepakati dan menandatangani Perjanjian Kerja Bersama PTFreeport Indonesia Edisi XVII Tahun 2011 2013 (PKB 20112013) danPedoman Hubungan Industrial PT.

Bahwa setiap ketentuan yang termuat dalam PKB 20112013 dan PHI20112013 wajib untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh semuaKaryawan/Pekerja Penggugat termasuk Tergugat tanpa terkecualikarena bersifat mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) PKB20112013 Jo. Pasal 126 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 1338 Kitab UndangUndangHukum Perdata (KUHPerdata) dimana atas setiap pelanggaran kerjaakan dikenakan sanksi sebagaimana telah disepakati bersama;.

secara tertulis atas anjuran yangdisampaikan oleh Mediator tersebut dengan menyatakan menolakkarena Tergugat nyatanyata terbukti telah melakukan pelanggaran kerjaseriuSs yang sanksinya adalah PHK, sehingga berpotensi menimbulkanpreseden buruk bagi karyawan lain di lingkungan kerja dan terciptanyahubungan kerja yang tidak harmonis apabila atas pelanggaran kerjayang dilakukannya Tergugat tidak diberikan sanksi berupa PHKsedangkan penerapan sanksi telah diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat(45) PHI 20112013

Freeport IndonesiaEdisi Vil Tahun 20112013 Jo. Pasal 8 Ayat (3) Perjanjian Kerja BersamaPT. Freeport Indonesia Edisi XVII Tahun 2011 2013;6. Menyatakan bahwa atas pelanggaran kerja yang dilakukannya, Tergugatjuga melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (45) Pedoman HubunganIndustrial PT. Freeport Indonesia Edisi VIIl Tahun 2013 2015 Jo. Pasal8 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama PT. Freeport Indonesia Edisi XVIIITahun 2013 2015;7.

lexspecialis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasukTergugat;Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja yakni"melakukan hubungan dengan pihak ketiga yang dapat menciptakankonflik kepentingan dan atau menyalahgunakan jabatan dan atauwewenangnya untuk keuntungan diri sendiri, orang lain ataukelompoknya sehingga merugikan Perusahaan";Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja atasketentuan Pasal 15 ayat (45) Pedoman Hubungan Industrial PT.Freeport Indonesia Edisi VII Tahun 20112013

Pendapatan dan Belanja DesaPeraturan Desa Kaluku Kecamatan Batang, Kabupaten JenepontoNomor : 01 Tahun 2013:1 (satu) eksemplar Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa(ADD) di Desa Kaluku Kecamatan Batang, Kabupaten JenepontoTahap II TA. 2012;1 (satu) eksemplar permohonan pencairan Anggaran Alokasi DanaDesa (ADD) di Desa Kaluku Kecamatan Batang, KabupatenJeneponto Tahap TA.2013;1 (satu) eksemplar Surat Tanda Setoran Permintaan PengembalianKerugian Daerah pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)TA.20112013

JenepontoNomor : 01 Tahun 2013:Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 11 K/PID.SUS/201912.13.14.15,16.17.18.19,1 (satu) eksemplar Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa(ADD) di Desa Kaluku Kecamatan Batang, Kabupaten JenepontoTahap II TA. 2012;1 (satu) eksemplar permohonan pencairan Anggaran Alokasi DanaDesa (ADD) di Desa Kaluku Kecamatan Batang, KabupatenJeneponto Tahap TA.2013;1 (satu) eksemplar Surat Tanda Setoran Permintaan PengembalianKerugian Daerah pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)TA.20112013

Bahwa Terdakwa telah menerima/mencairkan seluruh anggaranAlokasi Dana Desa (ADD) Tahun 20112013, untuk penggunaan,pemanfaatan dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Kepala DesaHalaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 11 K/PID.SUS/201910.selaku Penanggungjawab dan pengendali kegiatan bersama denganbendahara Desa:Bahwa dalam kenyataan Terdakwa memegang seluruh dana ADDnamun Terdakwa mengelola sendiri Alokasi Dana Desa tersebuttanpa melibatkan pihak bendahara desa untuk kegiatan ADD.

Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban dana ADD tahun 20112013 yang diajukan Terdakwa adalah fiktif karena tidak sesuaimekanisme, prosedur tetap dan fakta yang sebenarnya;Bahwa Terdakwa telah menggunakan dana ADD tersebut untuktujuan dan kepentingan pribadi dan tidak sesuai denganperuntukkannya sehingga telah merugikan keuangan daerah/Negarasebesar Rp48.987.000,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratusdelapan puluh tujuh ribu rupiah);.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)terhadap Tergugat dalam perkara a quo harus mendasarkan padaketentuan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama tahun20112013 pada Pasal 46 tentang Pelanggaran Yang Dapat Dikenakan PHKkhususnya ayat 1 huruf (a) juncto pasal 49 tentang sebabsebabberakhirnya hubungan kerja huruf (h);Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tergugat yangdilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku sebagaimana diatur dalamketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 20112013

Tahun 20112013 pada Pasal46 tentang Pelanggaran Yang Dapat Dikenakan PHK khususnya ayat 1huruf (a) juncto Pasal 49 tentang Sebabsebab Berakhirnya HubunganKerja huruf (h);Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 144 K/Pdt.SusPHI/20154.

Pasal 49 PKB 20112013, tentang sebabsebabPemutusan Hubungan Kerja pada buruh: Pekerja melakukanpelanggaranpelanggaran dalam pasal 46 perjanjian ini;c.

PKB 20112013 Pasal 46 tentang Pelanggaran Yang Dapat DikenakanPHK, ayat (1) huruf (a):Perusahaan dapat mengajukan permohonan PHK kepada LembagaHubungan Industrial dalam hal Pekerja terbukti melakukan pelanggaranantara lain:(a) Memberikan keterangan tidak benar atau berbohong yang dapatatau telah mengakibatkan kerugian bagi perusahaan atau rekansekerja atau pihak ketiga yang mempunyai hubungan usaha denganperusahaan;b.

PKB 20112013 Pasal 49 tentang Sebabsebab Berakhirnya HubunganKerja, huruf (h):Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja disebabkankarena: (h) Pekerja melakukan pelanggaranpelanggaran dalam Pasal46 perjanjian ini;Berdasarkan pada alasanalasan tersebut di atas, jelas bahwapertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Ternate) salah dan keliru yang berakibat dihasilkannyaputusan hukum yang keliru pula.

;Ketentuan Pasal 20 ayat (2) tentang Tunjangan Transport danTunjangan Makan tetap tidak ada perubahan seperti yang diaturdalam (PKB) Periode 20112013 dengan penambahan kalimatpeninjauan terhadap tunjangan transport dan tunjangan makan akandireview secara berkala dapat diterima dengan syarat bahwa apabilaterjadi Kenaikan transport maka terhadap tunjangan transport harusada kenaikan sesuai dengan nilai kenaikan tersebut;Ketentuan Pasal 21 ayat (3) tentang Tunjangan Hari Raya tetap tidakada perubahan

Nomor 117 PK/Pdt.SusPHI/2015Ketentuan Pasal 33 ayat (4) tentang Program Keluarga Berencana(KB) di Perusahaan tidak dicantumkan dalam Perjanjian KerjaBersama (PKB) Periode 20132015;Ketentuan Pasal 33 ayat (5) tentang Program Keluarga Berencana(KB) di Perusahaan tidak dicantumkan dalam Perjanjian KerjaBersama (PKB) Periode 20132015;Ketentuan Pasal 52 ayat (2) tentang Tata Cara Pemberian SuratPeringatan tetap tidak ada perubahan seperti yang diatur dalam(PKB) Periode 20112013;Ketentuan Pasal 56 ayat

(1) tentang Pemutusan Hubungan Kerjaatas Kemauan Sendiri tetap tidak ada perubahan seperti yang diaturdalam (PKB) Periode 20112013 dengan tambahan kalimat pekerja/karyawan yang berkeinginan untuk mengundurkan diri atas Kemauansendiri harus mengajukan kepada Pimpinan Perusahaan melaluibagian Personalia setelah diketahui oleh Kepala Bagian yangbersangkutan;.

Ketentuan Pasal 56 ayat (3) tentang Pemutusan Hubungan Kerjaatas Kemauan Sendiri tetap tidak ada perubahan seperti yang diaturdalam (PKB) Periode 20112013;.

Ketentuan Pasal 58 ayat (2) tentang Pemberhentian Umum tetaptidak ada perubahan seperti yang diatur dalam Perjanjian KerjaBersama (PKB) Periode 20112013;r. Koperasi Karyawan dapat dimasukkan ke dalam Perjanjian KerjaBersama (PKB) Periode 20132015 dengan tambahan pada 66 ayat(4) tentang Koperasi Karyawan;s.