21/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Llg.

keberatannya atas PutusanNo.Perkara: 15.PSK/BPSK Llg/VI/2015, dengan ini Pemohon menyampaikan adanyakejanggalan dalam Tanggal Putusan tersebut.

/VI/2015 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaLubuklinggau Tanggal 16 Februari 2015.

Kami menilai bahwaPutusan Majelis Hakim BPSK Kota Lubuklinggau Nomor: 15.PSK/BPSK Llg/VI/2015sudah sangat tepat dan telah menggunakan pertimbangan hukum dalam mengambil suatuputusan. 522022Bahwa pada point 3, 4 dan 5 yang diajukan oleh pihak Penggugat. Dalam hal ini Tergugatsangat keberatan. Dalam ini apa yang diajukan oleh pihak Penggugat sama sekali tidakberalasan, sangat terlihat jelas bahwa dalam hal ini Penggugat ingin lari dari tanggungjawab sebagai lembaga penyedia jasa.

Dalam hal ini kami berpendapat, apabila ingin mengajukan gugatankeberatan atas putusan Majelis Hakim BPSK Kota Lubuklinggau semestinya BPSKharuslah dimasukan dalam pihak yang berperkara.

Karena gugatan kabur/tidak jelas dan kurang para pihak. ;4 Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Lubuklinggau Nomor 15.PSK/BPSK Llg/VI/2015 adalah suatu putusan yang sah berdasarkan hukum dan menyatakan pihakPenggugat/Pemohon harus mentaati dan menjalankan putusan tersebut.; 5 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat/Pemohon. ; Demikian jawaban kami sampaikan semoga Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapatmemberikan putusan yang seadiladilnya dan kami haturkan terima kasih.

124 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Sehingga putusan BPSK Nomor625/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016 Tanggal 20 Mei 2016 telah cacat hukumdan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun faktafakta hukumyang sebenarnya terjadi, karena sangat jelas bahwa jalannya perkarapenyelesaian sengketa konsumen atas nama Muhammad Ayub Nasutiontersebut di BPSK hingga menghasilkan putusan dilakukan tanpa persetujuandari Pemohon Keberatan;Sesuai Undang Undang Perlindungan Konsumen, BPSK dibentuk untukmenyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen

BPSK Batubara telah melampaui kewenangannya sebagaimana dalamamarnya yang membatalkan pelelangan, menyatakan batal demi hukumatau tidak sah pembaliknamaan SHM kepada pemenang lelang. Padahalsecara hukum BPSK Batubara tidak memiliki kewenangan tersebut;5.

Pemohon Keberatan telah menyurati BPSK Batubara terkait gugatanTermohon Keberatan ke BPSK Batubara, yang pada intinya PemohonKeberatan menolak menyelesaikan sengketa di BPSK Batubara olehkarena dalam perjanjian kredit telah mengatur Pengadilan NegeriPadangsidempuan merupakan pengadilan yang berwenangmenyelesaikan sengketa antara Termohon Keberatan dengan PemohonKeberatan;Selanjutnya, berdasar Pasal 3 Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK baik dalam huruf

rugi sebesarbesarnyaRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga BPSK Batubara secarahukum tidak berwenang membatalkan suatu lelang yang telah sah secarahukum oleh karena BPSK Batubara tidak memiliki kKewenangan tersebut,dengan demikian BPSK Batubara telah terbukti melampaui kewenangannyadan melanggar ketentuanketentuan peraturan tersebut sehinggamenyebabkan putusan BPSK batubara tersebut (objek sengketa) sangatlahterbukti telah cacat formil, tidak mempunyai kKekuatan hukum sama sekali,dan

permasalahan kepada BPSK Batu Bara.

56/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Blb

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon Keberatan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara No. 009/PK-ARB/BPSK/IV/2024, Tanggal 30 Mei 2024;
3. Menyatakan Putusan BPSK Kota Batam No. 009/PK-ARB/BPSK/IV/2024, Tanggal 30 Mei

226/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Btm

1473 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Dengan demikian BPSK secara absoluttidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikansengketa atas perjanjian tersebut.;b.

Akibatnya seluruh putusan BPSK yang diajukan kasasitersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I. Khusus putusan MahkamahAgung R.I Nomor 815 K/Pdt.SusBPSK/2015 tanggal 26 Januari 2016merupakan putusan yang membatalkan putusan BPSK Batu Bara Nomor250/Arbitrase /BPSKBB/V/2015 tanggal 6 Juli 2015 karena BPSK Batu Baratidak berwenang menyelesaikan sengketa antara PT Sinar Mitra SepadanFinance (Perusahaan Pembiayaan) dengan Sdr. Agus Salim yangdisebabkan Sdr.

halaman 20 sampaidengan halaman 23 yang menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batu Baraberwenang menyelesaikan perkara a quo;e Bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum BPSK tersebut adalah untukmencari landasan legitimasi dalam penanganan perkara a quo;Halaman 17 dari 40 hal Put.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Batubara Nomor 685/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016 tersebut;3.

dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:a.

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;

551 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Putusan BPSK tidak dibenarkan menggunakan irahirah demi keadilanberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa:1. BPSK Kota Singkawang dalam memeriksa dan menjatuhkan putusandalam perkara a quo telah keliru menerapkan hukum dengan melanggardan melampaui Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman berupa mencantumkan titel eksekutorial atau irahirah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;2.

BPSK Kota Singkawang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, danmemutus sengketaBahwa pemohon menolak Putusan Arbitrase BPSK Kota Singkawang Nomor02 Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 karena didasarkan padapertimbangan hukum yang keliru, yaitu bertentangan dengan kaidah hukumyang berlaku dan praktik perbankan yang berkaitan dengan perjanjian kreditdengan alasan sebagai berikut:1.Bahwa BPSK Kota Singkawang tidak berhak untuk memeriksa, mengadilidan memutus sengketa antara Pemohon dan Termohon

Menyatakan putusan Majelis Arbitrase BPSK Kota Singkawang Nomor 02Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 batal dan tidak mempunyai kekuatanhukum;3.

Setelah putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yangbersifat menentukan;c.

• DALAM EKSEPSI

• Menolak Eksepsi Kuasa Hukum Termohon Keberatan

• DALAM POKOK PERKARA

• Menyatakan Permohonan Keberatan atas Putusan BPSK-Kabupaten Sukabumi Nomor 035 / G / BPSK.Kabsi / VII / 2017 tertanggal 15 September 2017 yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dinyatakan dapat diterima ;
• Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sukabumi tidak berwenang

19/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Cbd

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan /Semula Teradu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 003/A/BPSK-Kota.Tsm/IV/2021 tertanggal 7 April 2021;
3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya Nomor : 003/A/BPSK-Kota.Tsm/IV/2021 tertanggal 7 April 2021;

26/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Tsm

Menghukum kepada Teradu untuk menyerahkan Sertifikat rumah (SHMNomor 01413 atas nama pemegang hak IWA KURNIAWAN) kepada Pengadusetelah Pengadu melunasi kewajibannya;Bahwa, Pemohon Keberatan sangat keberatan terhadap pertimbangan hukummaupun Amar Putusan Majelis BPSK Kota Tasikmalaya dalam perkara aquo,karena ada kesalahan penerapan hukum oleh Majelis BPSK Kota Tasikmalaya,atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan/atau Putusan yangmelebihi kewenangan BPSK Kota Tasikmalaya, sebagaimana alasanalasan

pengaduanaquo ke BPSK Tasikmalaya, namun setelah menerima bukti Perjanjian PinjamUang dari Pemohon Keberatan/dahulu Teradu maka Majelis BPSK secara ExOfficio harusnya menolak ataupun tidak menerima pengaduan aquo.

Konsumen) vide Halaman 7 point 6 Putusan BPSK Kota TasikmalayaNo.003/A/BPSKKota.Tsm/IV/2021 Tertanggal 07 April 2021;Bahwa, dengan demikian bahwa Putusan BPSK Kota Tasikmalaya No.003/A/BPSKKota. Tsm/IV/2021 Tertanggal 07 April 2021 patut untuk dibatalkan;TENTANG BPSK Kota Tasikmalaya Salah Dalam Mempertimbangkan RuangLingkup Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Kedudukan TermohonKeberatan (ic.

Tsm/III/2021, yang telah Pemohon Keberatan Keberatan berikan kepadaMajelis BPSK;Bahwa, namun lagilagi Majelis BPSK tidak memahami Pola Pinjaman Harian(Rekening Koran), sehingga dalam konsideran Putusan BPSK Kota TasikmalayaNo. 003/A/BPSKKota.Tsm/IV/2021 Tertanggal 07 April 2021 disebutkan istilahAngsuran (Vide halaman 9 point 4), sehingga menimbulkan putusan dibawah daripada Jumlah yang terhutang (Outstanding) dalam rekening korannya; yaitu :Amar Putusan BPSK : Rp. 75.000.000,Outstanding per 07/04

) dan (5) alasanyang dapat diajukan untuk mengajukan keberatan atas Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah :1.

733 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

BPSK Batu Bara;Bahwa ternyata BPSK Batu Bara dalam Putusan BPSK KabupatenBatubara Nomor 1304/Arbitrase/BPSKBB/VIII/2016 telahmengabaikan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor JasaKeuangan karena memeriksa sengketa yang bukan merupakanwewenang BPSK;Halaman 12 dari 33 hal Putusan Nomor 733 K/Pdt.SusBPSK/20174.3.

Jurusita;Bahwa perkara a quo seharusnya dilakukan oleh BPSK dengan caramenyampaikan langsung kepada pihak i.c.

Bahwa BPSK i.c.

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon Keberatan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk sebahagian;
2. Menyatakan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kab.

Batu Bara No.416/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 22 Juli 2016 batal demi hukum;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan keberatan sebagian ;
2. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No : 18/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN.LLG tanggal 29 April 2015,amar poin 5 yang berbunyi Menghukum TERGUGAT untuk membayar Kompensasi berupa uang pengurusan selama berperkara pada BPSK Kota Lubuklinggau kepada PENGGUGAT sebesar Rp.31.000.000 ( tiga puluh satu juta rupiah) ;
3. Menolak permohonan keberatan selain dan selebihnya ;
4. Menghukum Termohon

18/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN LLG

1336 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Nomor 1336 k/Pdt.SusBPSk/2017terang Putusan BPSK Batu Bara tersebut melebihi batas waktu 21 hari yangmelanggar ketentuan undang undang yang mengakibatkan batal demi hukum(putusan BPSK Batu Bara dianggap tidak pernah ada);. Bahwa setelah membaca seluruh putusan BPSK Kabupaten Batu Baratersebut di atas, tampak bahwa dalildalil yang menjadi dasar putusan BPSKKabupaten Batu Bara sama sekali tidak beralasan dan tidak dapatmenunjukkan dasar hukum yang benar;.

Dari penjelasan tersebutdiatas BPSK Batu Bar jelas tidak memahami peraturan perundangundangandan akalakalan menyampaikan dalil yang tidak benar;14.

Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 142/Arbitrase/BPSKBB/I/2016 tanggal 30 September 2016 batal demi hukum;. Menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenanganabsolut untuk memutus perkara yang dimohonkan oleh Termohon/Konsumenkepada BPSK Kabupaten Batu Bara;. Menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan relatifuntuk menerima permohonan sengketa konsumen yang berdomisili diWilayah Provinsi Riau;.

Nomor 1336 K/Pdt.SusBPSk/2017Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili Konsumen atau padaBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) terdekat"d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara;e) Bahwa dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentangArbitrase.

Menyatakan prosedur proses penyelesaian sengketa konsumen di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor142/Arbitrase/BPSKBB/I/2016 tanggal 30 September 2016, adalah cacathukum;2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batubara Nomor 142/Arbitrase/BPSK BB/ 1/2016 tersebut;3. Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk selain danselebihnya;4.

1247/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Sby

95/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn

572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

Nomor .....K/Pdt.SusBPSK/....Pengembalian uang muka (DP) sebesar Rp40.000.000,00;Pengembalian angsuran sebesar Rp40.450.000,00;Pengembalian dana asuransi;Penarikan yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangundangan;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp166.000,00;2Bahwa setelahkami membacadanmemperhatikanPutusan MajelisBadanPenyelesaianSengketaKonsumen(BPSK) KotaSingkawangNomor 09 Tahun2014 Tanggal 20Maret 2014,Majelis BadanPenyelesaianSengketaKonsumen(BPSK) KotaSingkawangsecara

Putusan Nomor 572 K/Pdt.SusBPSK/2014melalui Arbitrase, akan tetapi secara tibatiba Pemohon mengajukan Gugatan keBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang;Hal. 6 dari 32 hal Put.

K/Pdt.SusBPSK/.....5 bahwa olehkarenaperselisihanantara PemohondenganTermohonadalah akibatdari salah satupihak telahmelakukanwanprestasi,maka semestinyaPutusan BadanPenyelesaianSengketaKonsumen(BPSK) KotaSingkawangdibatalkan olehMajelis HakimPengadilanNegeriBengkayangyang memeriksadan mengadiliperkara a quokarena perkara aquo bukanmerupakankewenanganBadanPenyelesaianSengketaKonsumen(BPSK) KotaHal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 572 K/Pdt.SusBPSK/2014Hal. 10 dari 32 hal Put.

K/Pdt.SusBPSK/....Majelis BPSK adalah Gugatan Pemohon/Penggugat dapat diterima atau ditolakberdasarkan bukti dan keterangan yang disampaikan oleh Pemohon/Penggugat.Ayat (5) apabila pihak Konsumen atau Pemohon/Penggugat tidak hadir, makaPutusan Majelis BPSK adalah Gugatan Pemohon/Penggugat ditolak, Ayat (6)apabila kedua belah pihak tidak hadir, maka seluruh gugatan dinyatakan gugur;Bahwa berdasarkan fakta hukum yang disebutkan di atas maka sudah tepat dan benarMajelis BPSK Kota Singkawang menjalankan

Putusan Nomor 572 K/Pdt.SusBPSK/2014yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk menolak/menyampingkankeberatan Pemohon;6 menimbang Pemohon keberatan tidak pernah hadir dalam persidangan BPSKkota Singkawang walaupun sudah dipanggil secara patut oleh BPSK dan terlihatmenyepelekan persidangan BPSK kota Singkawang sudah pantas dan wajar jikaMajelis BPSK kota Singkawang memutuskan dengan Putusan GugatanTermohon dikabulkan;7 Bahwa menurut Pasal Angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan

190 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

kepada Ketua BPSK Kabupaten BatuBara yang pada pokoknya mengenai dalam melaksanakan penangananHalaman 4 dari 33 hal.

Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 113/Pts/P3kJs/IIl/Arbitrase/BPSKBB/II/2016 Tanggal 27 Juli 2016 Cacat Hukum.

Pertimbangan Hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Dalam PutusanArbitase BPSK Kabupaten Batu) Bara Nomor 113/Pts/P3kJs/III/Arbitrase/BPSKBB/II/2016 Tanggal 27 Juli 2016 Tidak Cermat, KeliruDan Bertentangan Dengan Hukum15.Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali pertimbanganhukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam Putusan Arbitrase BPSKNomor 113/Pts/P3kJs/III/Arbitrase/BPSKBB/II/2016 tanggal 27 Juli 2016,sebagai berikut: Pada point 2 halaman 4 yang menyatakan:en Majelis BPSK

Keberatan untuk menyelesaikansengketa melalui arbitrase di BPSK Kabupaten Batu Bara adalah cacathukum karena tidak ada persetujuan terlebih dahulu dari PemohonKeberatan dan juga Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara hanya dapatmenyelesaikan sengketa yang memang menjadi wewenangnyaHalaman 17 dari 33 hal.

Pasal 2 Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2010tentang Pembentukan BPSK Kabupaten Batu Bara mengatakan setiapkonsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelakuusaha melalui BPSK ditempat domisili Konsumen atau pada BPSK yangterdekat; Pada point 7 halaman 5, yang menyatakan:Menimbang bahwa ditempat domisili kKonsumen yang terdekat adalahBPSK Kabupaten Batu Bara, maka BPSK Kabupaten Batu Bara berwenangmenangani a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 KeputusanPresiden RI Nomor 18

M E N E T A P K A N

• Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk mencabut perkara perdata Permohonan Nomor: 28/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Smd.;
• Memerintahkan Panitera untuk melakukan pencoretan perkara perdata Nomor: 28/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Smd dalam register perkara;
• Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

28/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Smd

Mengabulkan Permohonan Keberatan Atas Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No.752/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 dari Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha untuk sebahagian;2. Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara No.752/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 16 Mei 2016;3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara sengketa No.752/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016;4.

BPSK Kab.

(BPSK) Batubara karena BPSK Batubara tidakberwenang untuk mengadili sengketa yang telah ditentukan pilihanhukumnya secara tegas dalam Perjanjian i.c. Persetujuan MembukaKredit tersebut dan sudah seharusnya para pihak i.c.

Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas JasaKeuangan Nomor:1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan KonsumenSektor JasaKeuangan (yang dicantumkan BPSK dalam Putusan BPSK Kab.

BPSK BatuBara;Bahwa ternyata BPSK Batu Bara dalam Putusan BPSK Kab. BatuBara No.752/Arbitrase/BPSKBB/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 telahmengabaikan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor JasaKeuangan karena memeriksa sengketa yang bukan merupakan wewenang BPSK yang mana pula merupakan point MENGINGAT131.3.dalam mengeluarkan Putusan BPSK Kab.

Bahwa BPSK i.c.

74 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Bank Syariah Mandiri, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2017;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah memberikanPutusan Nomor 711/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016, tanggal 09 Maret 2017yang amarnya sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;2.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 711/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016, tanggal 09 Maret 2017 atau setidaktidaknya menyatakan PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) PemerintahKabupaten Batu Bara tersebut tidak mempunyai kekuatan hukummengikat.3.

Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepadaTermohon Keberatan.Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniberpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono);Bahwa, terhadap alasan tersebut di atas, Termohon mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);Bahwa, terhadap alasan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan NegeriRantauprapat dengan putusan Nomor 52/Pdt.SusBPSK/2017/PNRap.tanggal

Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu) Bara Nomor711/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016 tanggal O9 Maret 2017 tidakmempunyai kekuatan hukum;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkarayang sampai hari ini ditetapbkan sejumlah Rp731.000,00 (tujuh ratusHalaman 6 dari 10 hal Put.

Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 711/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016tanggal 09 Maret 2017;4.

Membatalkan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara No. 749/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016 tanggal 16 Mei 2016;3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Keberatan Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

) Kabupaten Batu Bara No.749/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016Tanggal 16 Mei 2016 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :MENGADILI1.

) tempat berdomisili konsumen atau padaBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat.Sehingga majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen16(BPSK) Batu Bara berpendapat konsumen dan pelaku Usahaadalah memenuhi kriteria untuk disebut sebagai Konsumen danPelaku usaha dan dapat diselesaikan melalui BadanPenyelesaian sengketa konsumen (BPSK).Menimbang bahwa setelah Majelis Badan penyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) dengan cemat meneliti sengketa aquo, maka Majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen

BPSK Batubara telah melampauikewenangannya sebagaimana dalam amarnya yangmembatalkan pelelangan, menyatakan batal demi hukumatau tidak sah pembaliknamaan SHM kepada pemenanglelang. Padahal secara hukum BPSK Batubara tidakmemiliki kewenangan tersebut.205.

Haltersebut dapat dilihat dalam tugas dan wewenang BPSK di Pasal3 KepMenPerindag No.350 Kep/MPP/12/2011 tentangpelaksanaan tugas dan wewenang BPSK.

Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu BaraNo.749/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016 Tanggal 16 Mei 2016 batal dantidak mempunyai kekuatan hukum ;3. Menghukum Termohon Keberatan (Semula Konsumen/Pelapor)43untuk membayar seluruh biaya perkara pada semua tingkatperadilan ;4.