tuntutan dalam sengketa perkawinanyang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana diaturdalam Pasal 49 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa foto copy KartuPegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dan foto copy Slip Gaji bulan Oktober2017, atas nama Pemohon terbukti Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun2000 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 13Tahun 2002 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalamJabatan Struktural : Pegawai Negeri Sipilyang menduduki jabatan Struktural tidak dapatmenduduki Jabatan rangkap baik dengan jabatanstruktural maupun dengan jabatan fungsional ;Bahwa Pelaksana Harian (Plh) Sekda yang ditunjukTergugat Sdr.

Soerodibroto, SH, penerbit Rajawali Jakarta, 2012, hal. 156, 159,160) ;Menimbang, bahwa telah terungkap sebagaimana terurai dalam faktadiatas bahwa KTP yang dibuat oleh saksi Tjuk Biantoro S.Sos yang tertulisditerbitkan oleh Instansi Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresikdan Kota Surabaya yang tidak pernah diterbitkan oleh instansi tersebut jelasmenimbulkan kerugian bagi instansi yang diberi kKewenangan oleh undangundang untuk menerbitkan dokumen tersebut in casu Kantor Pencatatan Sipilyang

dengan hormat atas nama Penggugat,bukan hanya dengan PP No. 11 tahun 2017 akan tetapi adabeberapa ketentuan peraturan perundangundangan yaitu UUNo.5 tahun 2014, UU No.23 tahun 2014, UU No.30 tahun2014 dan Keputusan Bersama (SKB) Meteri Dalam Negeri,Halaman 27 dari 101, Putusan No. 8/G/2019/PTUN.PDG.Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegeawaian Negara Nomor:182/6597/SJ, Nomor: 15 tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

Tinggal Perumahan SalasahIndah Blok J/10 Jorong Batang, Muaro Sijunjung, Kabupaten Sijunjung,Provinsi Sumatera Barat ;Menimbang, bahwa setelah saksi bersumpah menurut agamanya danakan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yangsebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapnyatermuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagaiberikut ;Bahwa saksi sebagai Kasubdit pada BKPSDM Kabupaten Sijunjung;Bahwa saksi bertugas melakukan pembinaan bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa benar sekira pukul 21.50 Wib Terdakwa mendapat kabar telepon dari temannya orang sipilyang bernama Sdr. Pujianto alias Puting Saksi6 yang mengabarkan bila telah terjadi perkelahian antaraanggota TNI dengan Polisi di tempat perudian di Desa Tlogo Kanigoro Blitar.2211.

Bahwa benar sekira pukul 21.50 Wib Terdakwa mendapat kabar telepon dari temannya orang sipilyang bernama Sdr. Pujianto alias Puting Saksi6 yang mengabarkan bila telah terjadi perkelahian antaraanggota TNI dengan Polisi di tempatperjudian di Desa Tlogo Kanigoro Blitar.8.

OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/016/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/090/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaSudirman, SP.Bahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009

39/G/2017/PTUN.MTR 40menginvestigasi terhadap masalah pencabutan SK Calon PegawaiNegeri Sipil sebanyak 134 Orang pada bulan September 2016; Bahwa saksi menyatakan yang diketahui tentang masalah pencabutan SKCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori Il adalah pada awal bulan September2016 timbul keresahan dari 134 orang Calon Pegawai Negeri Sipil diKabupaten Dompu yang sebelumnya sudah diangkat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil dan sudah mendapatkan NIP; Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Bukan merupakan sengketa Hukum Kepegawaian sebagaimanadiatur dalam UU No.43/1999 karena Tergugat maupunPenggugat tidak termasuk dalam golongan Pegawai Negeri Sipilyang tunduk pada UU No.43/1999;b. Sengketa antara Tergugat dan Penggugat merupakanperselisinan hubungan industrial;c. Perselisihan hubungan industrial antara Tergugat selaku SMEmployee Services PT.

Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeriatau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalamsuatu. korporasi ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkapdimuka persidangan terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipilyang menjabat selaku Kepala Dinas Pertanian PropinsiSulawesi Tenggara, pada tahun 2008 terdakwa telahmenandatangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor027/1121.a/2008 tanggal 26 Agustus 2008 mengenai pekerjaanPengadaan Sapi Bali 20 ekor sapi jantan dan 100 ekor sapibetina

Pasal 82 ayat (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danHalaman 24 dari 40 halaman putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PA.Rgtterakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi HukumIslam dipandang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan ketentuan Administrasi Pegawai

Tergugat dinilai telah melakukan manipulasi hukumdalam melakukan pemberhentian Penggugat, maka SuratKeputusan Tergugat Nomor : 2795/A4.2/KP/2011, tanggal 14Pebruari 2011, telah tidak sesuai dengan PeraturanPerundang Undangan yang berlaku dan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik :Bahwa Tergugat tidak memahami Peraturan Pemerintah Nomor32 Tahun 1979 secara utuh, komprehensip karena jikadiamati di dalam penjelasan Pasal 9 Peraturan PemerintahNomor : 32 Tahun 1979 menjelaskan Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/064/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/247/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaSunarsih.3.

Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkanPutusan No. 127/G/2017/PTUNMTR Hal. 69 dari 88 halamankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa: Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/118/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/414/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SitiMaani..

menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang

OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/025/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/122/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaSarinah.Bahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang

NegeriSipil sebanyak 134 Orang pada bulan September 2016;wan nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nn nnn nnn nn nn nnn nn ne nnn nnn neces Bahwa saksi menyatakan yang diketahui tentang masalah pencabutan SKCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori Il adalah pada awal bulan September2016 timbul keresahan dari 134 orang Calon Pegawai Negeri Sipil diKabupaten Dompu yang sebelumnya sudah diangkat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil dan sudah mendapatkan NIP; Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipilyang

OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/014/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/88/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaMustakim.Bahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang

Eksekutif LP2DPN yaitu LSM yangmenginvestigasi terhadap masalan pencabutan SK Calon PegawaiNegeri Sipil sebanyak 134 Orang pada bulan September 2016;wa saksi menyatakan yang diketahui tentang masalah pencabutan SKCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori Il adalah pada awal bulan September2016 timbul keresahan dari 134 orang Calon Pegawai Negeri Sipil diKabupaten Dompu yang sebelumnya sudah diangkat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil dan sudah mendapatkan NIP; Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Putusan Nomor 52/G/2018/PTUN Mtr3.T3 : Keputusan Walikota Mataram Nomor821/1741/BKPSDM/IX/2018 tanggal 4 September 2018tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil;4.T4 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/ KEP/2018tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang Telah dijatuhi Hukuman Berdasrkan Putusan Pengadilanyang

sebelumnyaadalah sudah tidak adanya kecocokan lagi dan sering terjadinya pertengkaran/perselisihan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehinggaPenggugat mohon agar perkawinan mereka dinyatakan putus karenaperceraian ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan (1) Pegawai Negeri Sipilyang

PendayagunaanAparatur Negara Selaku Ketua Badan PertimbanganKepegawaian, tanggal 09 Juli 1998, (Fotokopi sesuaidengan fotokop)i);Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirikrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153KEP/2018Halaman 28dari 40 HalamanPutusan Perkara Nomor: 3/G/2019/PTUN.BNA14.15.16.17.18.19.20.21.BuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiTentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa Pemohon tidak memiliki kepedulian kepada Termohon dananak Pemohon dan Termohon, pada saat anak Termohon danPemohon sakit saja Pemohon tidak peduli dan hanya Termohon danorang tua Termohon yang menjaga dan membawa pergiberobat,padahal Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang berpendidikan S2 (Strata 2),dan sedang menempuhpendidikan S3 (Strata 3) yang tetulah sudah memiliki intelektualitasyang tinggi;9.

pemeriksaanHalaman 11 dari 49 Putusan Nomor 58/G/2019/PTUN.PBRsengketa, karena terdapat keadaan yang mendesak, dengan alasanalasan sebagai berikut :Bahwa ada kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu kerugiansecara yuridis formal mengenai kehilangan statusnya sebagaiPegawai Negeri Sipil dan kerugian materiil mengenai kehilangan hakhak keuangan sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu penerimaan gajidan tunjangan umum pada tiap bulannya, yang berkaitan denganPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

menarikkemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam AlQuran SuratAlBagarah Ayat 227 yang artinya berbunyi :Artinya:Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, makasungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 yang menjelaskanbahwa Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil Guru TK di Dinas PendidikanPemuda dan Olahraga Kabupaten Kediri terikat dengan ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1980, yang mana setiap Pegawai Negeri Sipilyang