Ditemukan 4979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sipenyang sikinyang sikilang
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 12-04-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 30-08-2019
Putusan PTUN PADANG Nomor 5/G/2019/PTUN.PDG
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penggugat:
DELGANEF
Tergugat:
BUPATI SIJUNJUNG
166 — 86
  • hanya dengan PP No. 11tahun 2017 akan tetapi ada beberapa ketentuan peraturanperundangundangan yaitu UU No.5 tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara, UU No.23 tahun 2014 tentangPemerintah Daerah, UU No.30 tahun 2014 tentang administrasiPemerintah dan Keputusan Bersama (SKB) Meteri DalamNegeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegeawaian Negara Nomor:182/6597/SJ, Nomor: 15 tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
    Muaro Sijunjung, Kabupaten Sijunjung,Provinsi Sumatera Barat ;Menimbang, bahwa setelah saksi bersumpah menurut agamanya danakan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yangsebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapnyatermuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagaiberikut ;Bahwa saksi sebagai Kasubdit pada BKPSDM Kabupaten Sijunjung;Halaman 62 dari 104, Putusan No. 5/G/2019/PTUN.PDG.Bahwa saksi bertugas melakukan pembinaan bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN KEFAMENANU Perdata
Register : 10-06-2020 — Putus : 24-07-2020 — Upload : 24-07-2020
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Kfm
Tanggal 24 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
107 — 45
  • lalu mengajukan permohonan pemberian izin perceraiankepada Gubernur Maluku selaku atasan PENGGUGAT,Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintan RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil dengan redaksional Pegawai Negeri Sipil yangakan melakukan perceraian wajid memperoleh izin atau surat keteranganlebih dahulu dari Pejabat dari aturan tersebut maka Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA MEDAN Perdata Agama Perceraian
Register : 30-07-2012 — Putus : 14-05-2013 — Upload : 10-05-2013
Putusan PA MEDAN Nomor 1180/Pdt.G/2012/PA.Mdn
Tanggal 14 Mei 2013 — Pemohon vs Termohon
23 — 0
  • pihak dan apabila perlu dapat memanggil ataumeminta keterangan dari pihakpihak yang bersangkutan;3 Bahwa tanggapan Pemohon dalam Duplik materi Eksepsi pada Point 2 yangmenyatakan dalil "Termohon tidak tepat" menurut Termohon dalil tersebutadalah sangat tidak beralasan, karena justru Pemohon tidak proporsionalmenyampaikan tanggapannya atas eksepsi yang diajukan Termohon.Tentang alasan Pemohon yang menyimpulkan seolaholah alasan Termohondalam angka 7 jawaban Termohon hanya berlaku pada Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 09-02-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 008/G /2016/PTUN.Smg.
Tanggal 21 April 2016 — JOKO SUMARYONO, SE, MHum Melawan GUBERNUR JAWA TENGAH
108 — 50
  • Apabilaseorang PNS dipidana penjara atau kurungan berdasarkankeputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumyang tetap karena melakukan suatau tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan atau pekerjaan, maka Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormatkarena telah meyalahgunakan kepercayaan yang diberikankepadanya.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 35/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
MUSLIMAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
240 — 93
  • OBYEK GUGATAN:Putusan Nomor 35/G/2017/PTUN.MTR 4Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/121/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.3/417/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaMuslimah ;Bahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal
    LP2DPN yaitu LSM yangmenginvestigasi terhadap masalah pencabutan SK Calon PegawaiNegeri Sipil sebanyak 134 Orang pada bulan September 2016;Bah wa saksi menyatakan yang diketahui tentang masalah pencabutan SKCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori Il adalah pada awal bulan September2016 timbul keresahan dari 134 orang Calon Pegawai Negeri Sipil diKabupaten Dompu yang sebelumnya sudah diangkat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil dan sudah mendapatkan NIP; Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 42/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
SITI ASTUTI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
48 — 40
  • Putusan No. 42/G/2017/PTUNMTR21.22.Bupati Dompu Nomor : 814.3/128/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.3/427/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SitiAstuti;Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karenaalasanalasan yang cacat hukum yaitu pada pelanggaran KewenanganPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta PelanggaranPelaksanaan Verifikasi dan
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa: Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/128/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.3/427/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SitiAstuti;3.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 25-10-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 33/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
MUHAMAD NASIR
Tergugat:
BUPATI DOMPU
130 — 85
  • OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/011/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/085/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaMuhammad Nasir.Bahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009
    LP2DPN yaitu LSM yangmenginvestigasi terhadap masalah pencabutan SK Calon PegawaiNegeri Sipil sebanyak 134 Orang pada bulan September 2016;Bah wa saksi menyatakan yang diketahui tentang masalah pencabutan SKCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori Il adalah pada awal bulan September2016 timbul keresahan dari 134 orang Calon Pegawai Negeri Sipil diKabupaten Dompu yang sebelumnya sudah diangkat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil dan sudah mendapatkan NIP; Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 25-04-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 80/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 26 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
166 — 122
  • Putusan No. 80/G/2019/PTUN.BKL153/Kep/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai NegeriSipil yang telah dijatuhi hukuman tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan,yang memerintahkan segeramelakukan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PegawaiNegeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan paling lama bulan
    Putusan No. 80/G/2019/PTUN.BKL182/6597/SJ Nomor: 15 Tahun 2018 Nomor: 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang berkekuatan Hukum tetap karenamelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatantanggal 13 September 2018 (Sesuai Dengan Copynya) ; 4. Bukti T.4 Surat Pemerintah Provinsi Bengkulu Sekretaris DaerahNomor: 005/3472/BKD/2018 Kepada: 1.
Pengadilan PA WATAN SOPPENG Perdata Agama Perceraian
Register : 20-04-2016 — Putus : 05-09-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 0317/Pdt.G/2016/PA.Wsp
Tanggal 5 September 2016 — Pemohon Termohon
17 — 9
  • (ExAeque Et Bono)Menimbang, terlebih dahulu karena Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang terikat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah denganPerturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 05-07-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 12-10-2017
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 118-K/PM I-02/AU/VII/2017
Tanggal 28 September 2017 — Raswin, Praka NRP 538956.
84 — 37
  • Bahwa setelah selesai sholat Ashar, Saksi mendengar adakeributan diluar masjid sehingga Saksi keluar dan berdiri didepan pintuutama masjid, kemudian Saksi melihat seseorang yang berpakaian sipilyang sebelumnya bergabung dengan kerumunan anggota TNI AU yangberpakaian loreng mendatangi Sdr.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 25-07-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 25-02-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 57/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
LAMBERTUS ANUNUT,S.Pi
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
109 — 52
  • Ml, PAL PRES PSUL ANSI) (SIS TIN mm re1.Bahwa semula Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor TengahUtara Nomor : Up.823.1.2.3/129/2001 tanggal 31 Desember 2001dengan NIP awal No. 620030072, Golongan/Ruang Gaji PenataHalaman 4 dari 68 halaman Putusan No.57/G/2019/PTUNKPGMuda (Ill/a) dan ditempatkan pada Dinas Perikanan dan KelautanKabupaten TTU. 22 222222 n nn nnn nnn nnn nnn nnnBahwa selanjutnya Penggugat diangkat menjadi Pegawai NegeriSipil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 06-02-2017 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 K/TUN/2017
Tanggal 6 Februari 2017 — IWAN GUNAWAN TUA SIJABAT, S.H., M.H. vs JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
67 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pejabat yang berwenangmenghukum dalam penjatuhan hukuman disiplin tetap mengacu padaketentuan Displin Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010.Bahwa sebelum menjatuhnkan hukuman disiplin dalam keputusanTergugat/Termohon Kasasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;Tergugat/Termohon Kasasi seharusnya menyatakan kualifikasi perobuatanpelanggaran disiplin olen Penggugat sebagaimana diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-08-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 K/TUN/2008
Tanggal 31 Agustus 2009 — Dra. TINA ARTINI, MA., ; MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
50 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • M.PAN/8/2002; dan(iii) Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tidak pernah memilih untukberalih ke dalam jabatan fungsinal sebagaimana ditentukan pada Bagian IX,Angka 9.4. butir 9.4.2, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.145 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan FungsionalPengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya.Padahal salah satu syarat untuk diberhentikan seorang Pegawai Negeri Sipil darijabatan struktural adalah keharusan adanya alasan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 12-06-2014 — Putus : 25-08-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PTUN AMBON Nomor 23/G/2014/PTUN.ABN
Tanggal 25 Agustus 2014 — KAPRESSY CHARLES, SH, MSi Sebagai Penggugat Melawan GUBERNUR MALUKU Sebagai Tergugat
96 — 32
  • .; 2) Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian instansi Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan bekerja menyetujui, maka Pejabat PembinaKepegawaian tersebut membuat surat pernyataanpersetujuan;Surat pernyataan persetujuan tersebut dibuat rangkap 2 (dua) dandisampaikana) Pejabat Pembinaan Kepegawaian Instansi yang membutuhkan ; dan ;b) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; 3)4)a)b)1)2)5)a)b)Cc)6)7)Berdasarkan penyataan persetujuan tersebut, maka Pejabat PembinaKepegawaian yang membutuhkan, menyampaikan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 25-05-2009 — Putus : 06-08-2009 — Upload : 25-04-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 56/G/2009/PTUN.SBY
Tanggal 6 Agustus 2009 — Dr. TOTOK SUHARTOJO, SpB melawan BUPATI BANGKALAN
724 — 722
  • Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sengketakepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipildiselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaianadalah khusus terhadap Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diatuhi hukuman disiplinpemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak denganhormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga secara a contrario bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTA KENDARI Perdata Agama
Register : 12-11-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 29-01-2020
Putusan PTA KENDARI Nomor 31/Pdt.G/2018/PTA.Kdi
Tanggal 19 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat : Hj. Suhartini binti M. Asir Diwakili Oleh : Hj. Suhartini binti M. Asir
Terbanding/Penggugat : Drs. Alamsan, M. Si bin Abd. Hamid Papua
120 — 36
  • halmana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 denganmasa kerja golongan (MKG) maksimal (32 tahun), dan gaji bersin yang diterimaadalah Rp 4.719.500,00, sehingga terdapat selisih/pengurangan potongansebesar Rp 243.900 (4,91%);Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan perhitungan pengurangan/potongan tersebut di atas, untuk menentukan kepangkatan Pemohon dalamkurun waktu antara tahun 2004 sampai 2018, berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 99 Tahun tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA BLITAR Perdata Agama
Register : 17-03-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 20-07-2021
Putusan PA BLITAR Nomor 0910/Pdt.G/2021/PA.BL
Tanggal 19 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
46 — 14
  • Putusan Nomor 0910/Pdt.G/2021/PA.BLmempunyai nilai pembuktian, sehingga tuduhan tersebut tidak terbukti.Sehingga berdasarkan faktafakta di persidangan tidak ditemukan unsurunsuryang mengarah kepada perbuatan nusyuz, sehingga menurut Pasal 152 KHIPeggugat mempunyai hak iddah dari Tergugat sebagai Suaminya;Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang masih aktif, maka dirinya mempunyai penghasilan yang tetapsebagaimana bukti TR.1.
Pengadilan PN KALABAHI Perdata
Register : 09-08-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PN KALABAHI Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Klb
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
127 — 27
  • hidup bersama sebagai pasangan suami isteri sehingga tidak sejalan lagidengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga)yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;Menimbang, dalam Jawabannya Tergugat menyatakan bahwa perceraianyang diajukan oleh Penggugat adalah bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (3) Point a,yang menyatakan: Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabilabertentangan dengan ajaran / peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 02-04-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 07-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 65/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
MERI ALTU SYAFERI
Tergugat:
BUPATI KAUR
87 — 62
  • Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/Kep/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan, tanggal 13 September2018. ; f.
Pengadilan PA Kota Padangsidempuan Perdata Agama
Register : 27-04-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 29-12-2019
Putusan PA Kota Padangsidempuan Nomor 112/Pdt.G/2017/PA.Pspk
Tanggal 3 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 36
  • Putusan Nomor: 112/Pdt.G/2017/PA/Pspktetapi tidak berhasil dan dinyatakan gagal, dengan demikian ketentuanPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan dipandang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian, Penggugat wajib memperoleh surat izinuntuk melakukan perceraian dari atasan lebih dahulu sesuai ketentuan Pasal 3ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 ayat(1) dan