meskipun telah dipanggildengan cara yang sah dan patut, sehingga pemeriksaanperkara ini dilakukan diluar hadirnya Tergugat ;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil telah menyerahkan Surat Keterangan Nomor:474.12/976/Peng.Bin tanggal O05 Maret 2010 = yangdikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Kuningan, dan Penggugat menyatakan meskipunBKD tidak mengijinkan cerai, Penggugat tetap akanmelanjutkan gugatan perceraian terhadap Tergugat, danPenggugat sanggup menerima sangsi

Kostrad pada tanggal 20 Januari 2015sekitar pukul 20.00 wib dan yang menerima adalah SaksiII(SermaMukhtar) selaku Pa Piket.10.Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, gaji danhakhak Terdakwa lainnya ditahan oleh kesatuan.11.Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan atas kesadaransendiri tanpa adanya dorongan maupun paksaan orang lain karenaTerdakwa masih ingin menjadi anggota TNI AD dan Terdakwa puningin mengabdikan diri untuk bangsa dan Negara melalui TNI danTerdakwa siap menerima sangsi

Bahwa benar Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan ataskesadaran sendiri tanpa adanya dorongan maupun paksaan oranglain karena Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI AD danTerdakwa pun ingin mengabdikan diri untuk bangsa dan Negaramelalui TNI dan Terdakwa siap menerima sangsi hukum.Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Tanpajin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa maupun Kesatuantidak sedang di persiapkan untuk melakukan tugas operasi Militeratau Expedisi militer, dan wilayah negara

hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dalam unsur iniadalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kKewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan Malawan Hukum*adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksudperbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlaku danmelanggar peraturan hukum yang ada sangsi

telahterpenuhi.Ad. 2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dalam unsurini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kKewenangan yang dapatdi benarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan Malawan Hukumadalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksudperbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlaku danmelanggar peraturan hukum yang ada sangsi

dibenarkan olehPengadilan Tinggi";(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia Il : HukumPerdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menafsirkan Pasal 42 Ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992, tanggal 30 Oktober 1992, tentangPenyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008, yang menentukan:"Pasal 42:1) Sangsi

Dan prosedur ini tidak dilakukanTergugat, padahal dengan menempuh prosedur ini dapat diketahui apakahPenggugat dapat mengatasi penyebab dari sangsi pembatasan kegiatanusaha atau tidak, jika benarbenar tidak dapat mengatasi penyebab darisanksi Pembatasan kegiatan usaha, barulah dikenakan Pencabutan IzinUsaha. Oleh karena tidak dilakukan salah satu prosedur, maka telahbertindak tidak tertib sebagai penyelenggara negara".

Cup (DNC)2019Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Forum Sekolah Sepak BolaIndonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu Nomor:003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 untuk mencapai visi dan misi penggiatpembinaan usia dini yang tergabung didalam Forum Sekolah Sepak BolaIndonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu yaitu STOP PENCURIAN UMURTergugat tidak ada niat untuk melakukan perbuatan melawan hukum semuayang dilakukan adalah sematamata menjalankan kesepakatan bersamayang tertuang dalam aturan khusus atau aturan tambahan sangsi

tujuan dikeluarkannya Surat Keputusan ForumSekolah Sepak Bola Indonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu SK Nomor:003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 untuk mencapai visi dan misi penggiatpembinaan usia dini yang tergabung didalam Forum Sekolah Sepak BolaIndonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu yaitu STOP PENCURIAN UMUR.Dan terkhusus Tergugat tidak ada niat untuk melakukan perbuatan melawanhukum semua yang dilakukan adalah sematamata menjalankankesepakatan bersama yang tertuang dalam aturan khusus atau aturantambahan sangsi

dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Forum Sekolah Sepak BolaIndonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu SK Nomor:003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 untuk mencapai visi dan misi penggiatpembinaan usia dini yang tergabung didalam Forum Sekolah Sepak BolaIndonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu yaitu STOP PENCURIAN UMUR.Dan terkhusus Tergugat tidak ada niat untuk melakukan perbuatan melawanhukum semua yang dilakukan adalah sematamata menjalankankesepakatan bersama yang tertuang dalam aturan khusus atau aturantambahan sangsi

Untuk pelanggan Arifin WA, menurut Terdakwa pembayaran Maret 2012Terdakwa sangsi, apakah sudah dibayar oleh pelanggan atau belum, karenamasih ada piutang yang belum dibayar oleh pelanggan tersebut;e. Untuk pelanggan Alifi, Terdakwa lupa jumlah piutang yang telah diterima,karena ada tolakan dari Bank;2. Tugas saya doubel, sehingga waktu untuk cross cek terlambat dan jumlahnya tidakklop;3.

Terdakwa sangsi tentang pembayaran Maret 2011 dari Arifin W.A, apakah sudahdibayar lunas atau belum, karena seingat Terdakwa masih ada yang belum dibayarlunas oleh Arifin W.A; 5. Seingat Terdakwa, ada Bilyet Giro yang ditolak oleh Bank, namun Terdakwa lupajumlahnya; bahwa setahu Terdakwa, uang perusahaan PT.

Terdakwa sangsi tentang pembayaran Maret 2011 dari Arifin W.A, apakah sudahdibayar lunas atau belum, karena seingat Terdakwa masih ada yang belum dibayarlunas oleh Arifin W.A; 50222250055. Untuk pelanggan / costomer Ali, ada Bilyet Giro yang ditolak oleh Bank, namunTerdakwa lupa jumlahnya; . bahwa Terdakwa hanya mengakui uang perusahaan PT.

Terdakwa sangsi, apakah seluruh utang pelanggan Arifin W.A sudah dibayar,karena seingat Terdakwa, masih ada utangnya kepada PT. Subur Industri Plastikyang belum dibayar;5.

sebagai berikut :> Bahwa saksi ahli memebrikan keterangan ajli sesuai Surat Tugasdengan Nomor : ST/Ses/Ket.Ahli/BPH/2019 April 21089> Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 dan 2 UURI No.22 tahun2001 tentang migas yang dimaksud dengan kegiatan usaha hulu adalahkegiatan usaha yang berintikan atau bertumpuh pada kegiatan usahaeksplorasi dan eksploitasi sedangkan kegiatan usaha hilir adalah kegiatanusaha yang berintikan atau bertumpuh pada kegiatan usaha pengelolapengangkut penyimpanan atau niaga> Bahwa ada sangsi

Herlan termasuk tindak pidana pengangkutan BBM tanpa memilikiizizn dari pemerintah.> Bahwa sangsi hukumnya untuk pengangkutan tanpa izin usahapidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp. 40.000.000.000, (Empatpuluh milliar rupiah).> Bahwa izin usaha pengelolahan minyak tanah sulingan melaluiESDN.> Bahwa pengelolahan hasil olahan jenis bensin tidak termasukdalam ketagori pengelola lapangan karena memperoleh keuntungan danatau untuk tujuan komersial sehingga harus memiliki izin usahapengelolahan dari

S.M (ProductionManagerFragrance) melalui email, yang ditujukan kepada IrisPurwandari/JK/ID/FE/IFF CC: Sunarto Maridjan/JK/ID/FE/IFF,subyek/hal: sangsi perusahaan untuk Boy Chandra. Dimana dalamsurat tersebut, Sdr. Agus S.M mengusulkan supaya PENGGUGATdikenakan sangsi sesuai dengan Peraturan Perusahaan yangada: Pasal 63 poin a. (Bukti P10);7.

Bahwaterhadap posita angka4 dan 5, disampaikan jawaban sbb : Bahwa tidak jelas apa ukuran untuk menyatakan sebagaikebiasaan umum mengenai hal sebagaimana didalilkan; Tidak pernah pula di desa Raci terdapat penelitian para ahliuntuk menyatakan sebagai sebagai hukum terhadap kebiasaantersebut; Bahwauntuk dapat dikatakan sebagai hukum, suatu kebiasaanharuslah memiliki sangsi dari otoritas ttt; Bahwa terhadap hal sebagaimana dinyatakan tsb, pendapatdari Para Penguggat adalah hal yang mengadaada saja;

Bahwa terhadap posita angka 4 dan 5, disampaikan jawabansbb : Bahwa tidak jelas apa ukuran untuk menyatakan sebagaikebiasaan umum mengenai hal sebagaimana didalilkan; Tidak pernah pula di desa Raci terdapat penelitian para ahliuntuk menyatakan sebagai sebagai hukum terhadapkebiasaan tersebut; Bahwa untuk dapat dikatakan sebagai hukum, suatukebiasaan haruslah memiliki sangsi dari otoritas ttt; Bahwa terhadap hal sebagaimana dinyatakan tsb, pendapatdari Para Penguggat adalah hal yang mengadaada saja

Bahwa terhadap posita angka 4 dan 5, disampaikan jawabansbb :Bahwa tidak jelas apa ukuran untuk menyatakan sebagaikebiasaan umum mengenai hal sebagaimana didalilkan;Tidak pernah pula di desa Raci terdapat penelitian para ahliuntuk menyatakan sebagai sebagai hukum terhadapkebiasaan tersebut;Bahwa untuk dapat dikatakan sebagai hukum, suatukebiasaan haruslah memiliki sangsi dari otoritas ttt;Bahwa terhadap hal sebagaimana dinyatakan tsb, pendapatdari Para Penguggat adalah hal yang mengadaada saja;5.

Bahwaterhadap posita angka 4 dan 5, disampaikan jawaban sbb :Bahwa tidak jelas apa ukuran untuk menyatakan sebagaikebiasaan umum mengenai hal sebagaimana didalilkan;Tidak pernah pula di desa Raci terdapat penelitian para ahliuntuk menyatakan sebagai sebagai hukum terhadapkebiasaan tersebut;Bahwa untuk dapat dikatakan sebagai hukum, suatukebiasaan haruslah memiliki sangsi dari otoritas ttt;Bahwa terhadap hal sebagaimana dinyatakan tsb, pendapatdari Para Penguggat adalah hal yang mengadaada saja;5.

hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika Golongan Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dalam unsur iniadalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan Malawan Hukum*adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksudperbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlaku danmelanggar peraturan hukum yang ada sangsi

Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman.Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dalam unsur iniadalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kKewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan Malawan Hukum*adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksudperbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlaku danmelanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya, dan juga

Termohon SMS kepada Pemohon dan marahmarah sehinggaPemohon pulang memberikan kunci rumah kepada Termohon, karena Pemohonmasih merasa panas Pemohon beli rokok, kirakira 15 menit Termohon SMS lagisambil marahmarah kemudian Pemohon pulang, sesampai dirumah Termohonmarahmarah dan mengatakan berarti Pemohon ingin rusak rusakan dan bilangingin melaporkan saya ke kepolisian, itupun sudah terbukti saya telah dilaporkanke Polres tempat saya bekerja dan dikenakan sangsi disiplin selama 14 hari.Termohon mengatakan

Termohon tidak mau menerimanya alasannyaTermohon mampu membiayai Termohon dan anaknya tetapi Pemohon tetapberusaha untuk memberikan dengan cara melalui kurir dan keluarga Pemohon;Bahwa pada posita 8 (delapan) itu tidak benar, jika Termohon dan keluargaTermohon ingin menyelesaikan dengan kekeluargaan, jika ingin menyelesaikansecara kekeluargaan bisa di tempat lain, tetapi tidak pernah dilakukan dengankeluarga Termohon, malah Termohon melaporkan Pemohon ke Polres, ataslaporan tersebut Pemohon dikenakan sangsi

Termohon tidak mau menerimanya alasannya Termohonmampu membiayai Termohon dan anaknya tetapi Pemohon tetap berusaha untukmemberikan dengan cara melalui kurir dan keluarga Pemohon;Dalam posita 10 (sepuluh) itu tidak benar, jika Termohon dan keluarga Termohoningin menyelesaikan dengan kekeluargaan, jika ingin menyelesaikan secarakekeluargaan bias di tempat lain, tetapi tidak pernah dilakukan dengan keluargaTermohon, malah Termohon melaporkan Pemohon ke Polres, atas laporantersebut Pemohon dikenakan sangsi

Memang benar Pemohon memberikan talak secara agama kepada Termohondikarenakan Pemohon sudah tidak ada kepercayaan dengan Termohon danPemohon tidak merasa dihargai lagi dengan Termohon sejak Pemohon dilaporkan Termohon sampai Pemohon dikenakan sangsi disiplin kurunganselama 14 (empat belas) hari di Polres lahat;REKONPENSI1.Bahwa Pemohon tetap dengan npendiriannya;2.

Adapun hal tersebut telah mengusik rasakeadilan Pemohon Kasasi / Terdakwa, oleh karena diri Pemohon Kasasi /Terdakwa dibebani sangsi yang tidak sebanding dengan perbuatan /kesalahan yang telah Pemohon Kasasi / Terdakwa lakukan ;6. Pemohon Kasasi / Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluargaPemohon Kasasi / Terdakwa, termasuk didalamnya adalah kedua orang tua(Ayah dan Ibu) ;7.

Namun sebelumnya ituPenggugat selaku PNS telah mengajukan Surat Pernyataan tertanggal 09 April2019 yang menyatakan bahwa Penggugat bersedia menerima sangsi (resiko)Hal. 4 dari 10 hal. Put.

terkait kecelakan tersebut, penggugat seharusnyamelaporkan kejadian kecelakan kepada Intasi Pemerintah DinasTenaga Kerja yang membidangi ( K3 ) yang memiliki ke ahlian danHalaman 15 dari 65 Putusan Nomor 7/Pdt.SusPHI/2018/PN Smr12.13.14.15.16.17.kewenagan untuk melakukan investigasi dan mengambil keputusan;Bahwa terkait dalil penggugat dalam gugatan angka tujuh (7) delapan(8) dan sembilan (9) tidak perlu tergugat tanggapi;Bahwa terkait keputusan penggugat terkait tindakan disipilin yangmemberikan sangsi

Bahwa mengenai pemberian sangsi PHK terhadap tergugat karenamelanggar peraturan perjanjian bersama tanpa memberikanpembinaan terlebih dahulu dengan member perigatan kepada tergugatadalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuanUndangUndang ketenaga kerjaan pasal 161 UUKT NO 13 tahun 2003yang berbunyi:1.

diberitahu oleh teman dan Saksi juga bukanTim Investigasi;Bahwa sejak Saksi samasama bekerja dengan Tergugat sampaiberpisah tahun 2003 Tergugat tidak pernah melakukan kecelakaankerja;Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Peringatan tersebut (Buktisurat P29);Bahwa setahu Saksi makna Golden Rule adalah kalau kecepatandibawah 30 km/jam tidak di PHK;Bahwa setahu Saksi kalau kecepatan diatas standar dan tidak adakecelakaan tetap akan di PHK;Bahwa setahu Saksi kalau mobil mengalami kecelakaan akanmendapat sangsi

Selain itu pula bukan lah kewenagan penggugat untuk membentuk timinvestigasi terkait kecelakan tersebut, penggugat seharusnyamelaporkan kejadian kecelakan kepada Intasi Pemerintah DinasTenaga Kerja yang membidangi ( K3 ) yang memiliki ke ahlian dankewenagan untuk melakukan investigasi dan mengambil keputusan;Bahwa terkait dalil penggugat dalam gugatan angka tujuh (7) delapan(8) dan sembilan (9) tidak perlu tergugat tanggapi;Bahwa terkait keputusan penggugat terkait tindakan disipilin yangmemberikan sangsi

kewajibanmelindungi pekerja/ouruh dari kecelakan kerja adalah menjadikewajiban penggugat pula maka disaat terjadi kecelakaan kerja diperusahaan maka menjadi kesalahan penggugat pula kecelakaandapat terjadi mungkin bisa di sebabkan karena kebijakankebijakanpenggugat. contoh misalnya kebijakan waktu kerja yang terlampaupanjang hingga 12 jam perhari atau mungkin kebijakan pemberianistirahat yang tidak cukup oleh karena itu kecelakaan kerja bukanlahsematamata menjadi kesalahan tergugat;Bahwa mengenai pemberian sangsi

, apabilameminta petitum padahal tidak diuraikan dalam posita, maka petitum harus ditolak;Bahwa PENGGUGAT menggunakan Pasal 54 ayat (1) UndangUndang No. 31Tahun 2000 Tentang Desain Industri dimana Pasal 54 adalah Ketentuan Pidana,Hakim Pengadilan Niaga tidak mempunyai kewenangan untuk menghentikan prosespidana, Pasal 54 aquo tidak bisa dijadikan Petitum Provisi, yang bisa dijadikanPetitum Provisi adalah Pasal 49 Undang Undang No. 31 Tahun 2000 TentangDesain Industri, karena dalam tersebut hanya sangsi

yang bersifat administratebukan sangsi pidana yang merupakan kewenangan dari peradilan pidana;Tergugat in casu Pemegang Hak Desain Industri ("PHDI") adalah pemegangSertifikat Desain Indutri Nomor Pendaftaran ID 0 008 651D jo.

Surat keputusan Tergugat a quo adalah cacat Prosedural,sebagaimana yang termuat dalam pasal 52 UU No.6 Tahun 2014yang berbunyi:1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksuddalam pasal 51 dikenakan sangsi administratif berupa teguran lisan,dan atau teguran tertulis;Halaman 11 dari 46 Halaman Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.

KDI2) Dalam hal sangsi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dandilanjutkan dengan pemberhentian tetap;Sejak Kepala Desa Lapandewa Makmur (tergugat) menjabat sebagaikepala desa hingga gugatan ini di ajukan para Penggugat tidakpernah menerima Teguran Lisan Maupun Tulisan mengenai kinerjapara penggugat dalam menjalankan kewajibanya sebagai perangkatdesa, oleh karena itu penggugat menilai bahwa Keputusan KepalaDesa Lapandewa Makmur

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal = sidang yangtelah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadapdipersidangan; eMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusahamendamaikan Penggugat dan Tergugat baik didalampersidangan maupun melalui mediasi oleh HakimMediatorH.WASIDI, SH namun tidakberhasil; eee ee ee ee ee ee eeeMenimbang bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil(Guru) yang tidak mendapat ijin dri pejabat yang berwenang,namun Penggugat telah membuat pernyataan yang isinya siapmenerima sangsi

Bahwa, selama ini tidak pernah terjadi penimbunan BBM diSPBU ;Bahwa, SPBU membeli BBM jenis premium ke Pertaminadengan harga Rp. 4.350,, dan dijual dengan harga Rp.4.500, ;Bahwa, status SPBU hanya sebagai penyalur aja kekonsumen ;Bahwa, kalau BBM sudah di isi ke SPBU oleh Pertamina,maka BBM tersebut sudah milik SPBU ;Bahwa, untuk penyaluran BBM ke masyarakat umum adabagianbagian tersendiri di Pertamina ;Bahwa, kalau BBM dijual kepada orang lain oleh bagiantransportasi, pihak Pertamina akan memberi sangsi

danSangsi yang paling berat adalah pemutusan hubungankontrak ;Bahwa, selama ini belum ada sangsi dari Pertamina kalauBBM tidak disalurkan ;Bahwa, SIUP yang lama tidak boleh dipakai untukmelakukan kontrak dengan Pertamina oleh pemilik SPBUyang baru, kalau melakukan kontrak dengan Pertaminaharus dengan pemilik SPBU yang lama ;Bahwa, walaupun sudah ada Surat jual beli antara pemilikSPBU yang lama dengan pemilik SPBU yang baru, pemilikyang baru tidak melakukan kontrak dengan Pertamina ;Bahwa, yang boleh

kepadakonsumen dan ada meterannya, kemudian kita hitung stokakhirnya ;Bahwa, penyaluran BBM oleh SPBU dianggap normalapabila ada selisih dalam tingkat wajar yaitu 1 %s/d 2%;Bahwa, kalau pompa SPBU rusak, biaSsanya SPBU segeramemperbaiki, tidak ada jangka waktu SPBU kapan ia harusmemperbaiki ;Bahwa, Totalisator di hitung ke SPBU setiap satu bulansekali ;24Bahwa, kelayakan pompa SPBU di cek dengan tera pompa /tes tekanan ;Bahwa, kalau ada pompa yang rusak dan oleh pemiliknyatidak diperbaiki, tidak ada sangsi

BAHWA, pada perjanjian Nomor :2408290824512 atas nama RAJITSANTOSO yang Tertuang pada lembar ke 2 (dua) PERNYATAANPERSETUJUAN TERHADAP SYARAT DAN ~ KETENTUANPERJANJIAN yang teletak pada Bab SANGSI angka 1, juga tertulis :Seluruh hutang harus dibayar dengan sekaligus dan dapat ditagihseketika, atau kendaraan jaminan akan ditarik oleh kreditur, tanpamemerlukan pemberitahuan, teguran dan tagihan dari Kreditur ataujaru sita Pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk Kreditur, dalam halterjadi salah satu

BAHWA, pada perjanjian Nomor :2408290824512 atas nama RAJITSANTOSO yang Tertuang pada lembar ke 2 (dua) PERNYATAANPERSETUJUAN TERHADAP SYARAT DAN ~ KETENTUANPERJANUJIAN yang terletak pada Bab SANGSI angka 2, juga tertulis :Debitur memberi kuasa hak subsitusi kepada Kreditur untukmelakukan tindakan lain yang diperlukan, termasuk mengambildimanapun dan ditempat siapapun kendaraan tersebut berada sertamenjual dimuka umum atau secara dibawah tangan atau denganperantara pihak lain siapapun untuk menjual

sebagai berikut :> Bahwa saksi ahli memebrikan keterangan ajli sesuai Surat Tugasdengan Nomor : ST/Ses/Ket.Ahli/BPH/2019 April 21089> Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 dan 2 UURI No.22 tahun2001 tentang migas yang dimaksud dengan kegiatan usaha hulu adalahkegiatan usaha yang berintikan atau bertumpuh pada kegiatan usahaeksplorasi dan eksploitasi sedangkan kegiatan usaha hilir adalah kegiatanusaha yang berintikan atau bertumpuh pada kegiatan usaha pengelolapengangkut penyimpanan atau niaga> Bahwa ada sangsi

Herlan termasuk tindak pidana pengangkutan BBM tanpa memilikiizizn dari pemerintah.> Bahwa sangsi hukumnya untuk pengangkutan tanpa izin usahapidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp. 40.000.000.000, (Empatpuluh milliar rupiah).> Bahwa izin usaha pengelolahan minyak tanah sulingan melaluiESDN.> Bahwa pengelolahan hasil olahan jenis bensin tidak termasukdalam ketagori pengelola lapangan karena memperoleh keuntungan danatau untuk tujuan komersial sehingga harus memiliki izin usahapengelolahan dari