Ditemukan 5561 data
85 — 53
Fransiskus Yeuyanan danpenjelasan tambahan hasil Visum Et RepertumNo.445/49/RS/2011 tanggal 29 Maret 2011 An.Fransiskus Yeuyanan, sesuai hasil pemeriksaan luartubuh pada jenasah korban didapati luka sebagai berikut :1) Mayat yang terbaring di kamar jenazah adalahmayat satusatunya di kamar jenazah Rumah SakitUmum Daerah Mimika.Hal 13 dari 47 hal Putusan Nomor : 53K/PM.III19/AD/III/20132) Mayat terbaring terlentang dengan kedua lenganterlipat di dada.3) Tubuh bagian atas mayat mengenakan baju warnakuning
566 — 329 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 278 K/Pdt/20132. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;3. Menyatakan Perjanjian Lisensi Eksklusif (exclusive license agreement)antara Harvey Nichols and Company Limited (Tergugat) dan PT.HamparanNusantara (Penggugat ) dan PT. Mitra Adi Perkasa, Tok. (Penggugat Il)tanggal 23 Januari 2007, adalah melanggar dan bertentangan denganhukum yang berlaku di Indonesia;4.
38 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.1V/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.1V/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.1V/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.VI/16/20135 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M.VI/16/20136 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.VI/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agungdalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lainadalah karena
165 — 34
B&U/2013 000 9.350.0 9.350.0 70.961.00000 Tgl 00 00 01 09/04/20132 ea non 15.000 = 0350/SP2D/pee Lspbj/2013 Hal 31 dari 177 hal Putusan No. 13/PID.SUSTPK/2017/PN. Bna Tgl15/04/2013Pengadaan Bibit Nangka 08/10801/LS 67.571.68.950. B&J/2013 000 11.900. 4.900.000 16.800. 50.771.00000 Tgl 000 000 0D 09/04/20137000 big x 10.000 = 0353/SP2D/Rp70.000.000 Lspbj/2013Tgl15/04/2013Pengadaan Bibit 04/10801/LS 72.520.Jengkol 74.000.
B&J/2013 Rp67.1 2.500.0 64.630.00btg) 000 Tgl 30.000 00 04 06/05/20131 Ls = Rp69.000.000 0499/SP2D/Lspbj/2013 2.500.000Tgl11/05/20132 Program PengendalianPencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup /LH (DAK)2 Peningkatan Peran sertaMasyarakat dalamPengendalian LH42/N0801/LS 148.568119.840 B&J/2013 .000 13.600. 15.100. 133.468.0.000 Tgl 000 000 008.000 btg x 15.000 = 22/05/20135 Rp120.000.000Pembersihan Lahan, 0563/SP2D/Pembuatan Lubang 31.760.
B&U/2013 000 9.350.0 9.350.0 70.961.00000 Tgl 00 01 09/04/20132 ea non 15.000 = 0350/SP2D/pee Lspbj/2013 Hal 64 dari 177 hal Putusan No. 13/PID.SUSTPK/2017/PN. Bna Tgl15/04/2013Pengadaan Bibit Nangka 08/10801/LS 67.571.68.950. B&J/2013 000 11.900. 4.900.000 16.800. 50.771.00000 Tgl 000 000 0D 09/04/20137000 big x 10.000 = 0353/SP2D/Rp70.000.000 Lspbj/2013Tgl15/04/2013Pengadaan Bibit 04/10801/LS 72.520.Jengkol 74.000.
76 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1655 K/Pid.Sus/20132. Tidak melakukan pembayaran sepenuhnya/sebagian terhadapPegawai yang berhak menerima dengan cara dipotong 10% sampaidengan 20% padahal Kegiatan telah dilaksanakan, antara lainseperti : Kegiatan Biaya Operasional Pengukuran Bidang Tanahsebanyak 75 bidang yang telah dilaksanakan oleh saksi MUHAMMADHELMY FAUZIE S.SIT bin FIRDAUS BARAK, dan Biaya SidangPanitia A yang dilaksanakan oleh saksi JUSUF JAYADI ;.
No. 1655 K/Pid.Sus/20132. Terdapat Blanko SPP dan Blanko Surat Pernyataan Tanggung JawabBelanja (SPTB) dalam keadaan terisi dengan KegiatanKegiatanPRONA namun tidak dilampirkan buktibukti pengeluaran/kuitansi ;e Setelah semua Blanko SPP beserta SPTB ditandatangani olehsaksi H. KASTALANI S.Sos, kemudian Terdakwa membuat/menyiapkan dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) danmengajukannya kepada saksi H.
No. 1655 K/Pid.Sus/20132. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentangPedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara padaPasal 12 yaitu :a. Ayat(1) :Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atasprinsipprinsip sebagai berikut :(a) Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengankebutuhan teknis yang disyaratkan ;(6) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana,program/kegiatan, serta fungsi setiap Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah ;b.
34 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1180 K/PID.SUS/20132) Nomor : 188.4/02/PPBJ/DSTKT/2009 tanggal 23 Maret 2009 tentangPenunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan susunanANTONI, ST bin ACHMAD, ST (Ketua), JOKO SUSILO, SIPem binSARUJIMIN (Sekretaris) dan MIRHAN, AMd bin AHMAD (Anggota),Bahwa berdasarkan KEPPRES 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telahdiubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 tahun 2007Bab huruf C angka 1 a 3, bahwa Pemilihan Langsung dapat
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RAHMA NOVIYANTI, SH
133 — 43
Pengadaan Nasional menyatakanbahwa One Indirasari Hardi, Ir Lulus Ujian Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar Jakarta 31 Desember 201013.1 (Satu) lembar surat permohonan pengukuran ulang lapangan (MC0)nomor : 36/CMAPDG/RTNH/VIII2013 tanggal 30 Agustus 2013 oleh PT.Cendrawasih Mulo AnoHalaman 33 dari 49 Putusan Nomor 15/TIPIKOR/2016/PT PDG14.1 (satu) lembar surat persetujuan melakukan pengukuran ulang15.16.17.18.19.20:Dake22.lapangan (MC0O) nomor : Um01 IIRc.9/93.A tanggal 2 September 20132
179 — 26
Rumah KPR Type 36 (kredit) di Griya Utama jalan TrikoraBanjarbaru mulai Juli 20132. Mobil Vios bekas Taxi senilai Rp. 60.000.000, (enam puluhjuta rupiah) beli di tahun 2013Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperlihatkan barang bukti1.Bukti penerimaan Negara, penerimaan Negara bukan pajak 210010 atas nama bendahara Kanwil Dep. Agama Prov.
64 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.37 PK/PDT.SUSPHI/20132)(58) Salbiah (Para Penggugat No. 229)Bahwa PT. SAHABAT RAYA merupakan Perusahaan yang telahberbadan hukum, dimana perusahaan yang didirikan berdasarkan AktaNo. 4 tanggal 03 November 2004, dibuat di hadapan H. MarwansyahNasution, SH, Notaris di Medan, yang telah mendapat pengesahan dariMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, No.
46 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal Pajak1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.VI/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.VI/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.VI/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.VI/16/20135 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M.VI/16/20136 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.VI/16/20137 956/B/PK/PJK/2014 01 Desember 2014 PUT.46884/PP/M.VI/16/20138 957/B/PK/PJK/2014 01 Desember 2014 PUT.46885/PP/M.VI
154 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
khususnya bertentangandengan kewajiban hukum TERMOHON KASASI untuk melaksanakan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam proses penerbitan Obyek Sengketa,termasuk semangat dari UU Penanaman Modal yaitu untuk melindungi investasiyang dilakukan oleh investor di bidang perkebunan.Bahwa amar Putusan PTUN Samarinda adalah sebagai berikut:MENGADILIDALAM EKESEPSIe Menolak Eksepsi TergugatDALAM POKOK PERKARA1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Halaman 41 dari 60 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/20132
DEWI KUSUMANINGTYAS, SH
Terdakwa:
Gedeon Didik Prabowo
58 — 28
Bahwa sebelum mengambil keputusan atas diri Terdakwamohon kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan untukmempertimbangkan halhal yang meringankan dari diriTerdakwa sebagai bahan pertimbangan dalam menentukanberat ringannya hukuman yang dijatuhkan, antara lain:1) Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi antaralain :a) Pengamanan konflik horizontal di Maluku Utaratahun 2001.b) penugasan pengamanan wilayah Maluku padatahun 20132) Terdakwa telah mendapatkan tanda kehormatan :a) Satya Lencana kesetiaan
42 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.VI/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.VI/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.VI/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.V1I/16/20135 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M.VI/16/20136 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.VI/16/20137 956/B/PK/PJK/2015 01 Desember 2015 PUT.46884/PP/M.VI/16/20138 957/B/PK/PJK/2015 01 Desember 2015 PUT.46885/PP/M.VI/16/20139
99 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 83 K/Pdt/20132. HASAN WIJAYA LAUW, beralamat di Jalan Taman Surya II Bok E4/3,Rt.001/Rw. 018, Pengadungan, Kecamatan Kalideres, KotamadyaJakarta;3.
1.Mimbar Tjahyono selaku Ketua Forum Komunikasi Pegawai
2.Bangid selaku Sekretaris
3.Subur Utoyo selaku Bendahara
4.Chris Arnold Pinaria selaku Anggota
5.Rasmini selaku Anggota
Tergugat:
1.PT. Pelabuhan Indonesia II, Persero
2.Dewan Komisaris PT. Pelabuhan Indonesia II, Persero
119 — 85
Nama : Khamidin SuwarjoJabatan : Pensiunan tahun 20132. Nama : SarmanJabatan : Pensiunan tahun 20133.
63 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 941 K/PID.SUS/20132. Bahwa benar DPP PPI mengeluarkan surat rekomendasi dukunganterhadap Calon Bupati Drs Manase Paa, M.Si dan Calon Wakil Bupati :Paskalis Barru, S.Pd.3. Bahwa DPP PPI yang beralamat seperti tercantum dalam poin satu diatas mengakui kepengurusan DPC PPI Kabupaten Tambrauw adalahKetua : Cosmas Barru dan Sekretaris : Simon Petrus Barru.Bahwa Terdakwa 1. Petrus Henri lrianto, SH. MH, Terdakwa 2.
70 — 8
Fotocopy Berita Acara Permintaan 5 lembar KELIKKeterangan Nomor BAPK24/ WPJ.23/ WIDIATMOKOBD.0700/ 2013 tanggal 20 Mei 20132. Fotocopy Surat Kuasa dari ENDANG 1 lembar KELIKDARTINI kepada SURATMAN (suami WIDIATMOKOENDANG DARTINI) tanggal 17 Mei 20133. Fotocopy Surat Panggilan Untuk 1 lembar KELIKMemberikan Keterangan Nomor PANG.BP WIDIATMOKO001/ WPJ.23/ BD.0700/ 20144, Print Out Ikhtisar Pembayaran PPN tahun 1 lembar KELIK 2008 WIDIATMOKO5.
36 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.VI/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.VI/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.VI/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.VI/16/20135 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M.VI/16/20136 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.VI/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agungdalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lainadalah karena
213 — 41
Bertentangan dengan pasal 26 undangundang haktanggungan no 4 tahun 1996 yang mengharuskaneksekusi hak tanggungan menggunakan pasal 224HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur ketuapengadilan negeri (bukan peraturan menteri keuangan RlNo. 938/PMK/2010 yo PMK nomor 106/PMK.06/20132. Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum UU haktanggungan UU No 4 tahun 1996 yang menyatakan agarada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaanketentuan tersebut.
95 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tali Asin Tahap Porprov XII tahun 20132.