Hasil perhitungan kerugian Negara/Dearah ;Bahwa swat BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera UtaraNomor 165/S/XVIIIL.MDN/05/2012 tanggal 08 Mei 2012perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)Pengeloloan Keuangan pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Deli Serdang Tahun 2008, 2009 don 2010 jelasjelas bukan merupakan hasil pemeriksaaninvestigatifsebagaimana diatur menurut berdasarkan Keputusan BPKNomor 17/K/IXIII.2/12/2008 tanggal 24 Desember 2008pada Bab VII tentang perhitungan kerugian Negara/Daerahhalaman

Bahwaselain dari pada itu surat BPK RI Perwakilan ProvinsiSumatera Utara Nomor 165/S/XVIIILMDN/05/2012 tanggal08 Mei 2012 juga tidak Menyebutkan/Menjelaskan MetodePerhitungan Negara/Daerah juga Hasil PerhitunganKerugian Negara/Dearah atau besarnya nilai kerugianNegara/Daerah ;Bahwa surat BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera UtaraNomor 165/S/XVIII.MDN/05/2012 tanggal 08 Mei 2012Hal. 117 dari 155 hal. Put.

; Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, tergugat telah dilaporkan olehpenggugat di Kepolisian Dearah Bali, Kepolisian Resor Kota Denpasar danKepolisian Resor Kabupaten Badung karena diduga melanggar hak cipta,akan tetapi semua laporan tersebut telah dihentikan dan telahdikeluarkan/diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), makadengan demikian Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawanhukum atau melanggar hak subyektif Penggugat; Bahwa dalam perkara ini, kiranya dapat diambil

Dedet; Bahwa pada tanggal 31 Maret 2021 setelah selesai diadakan rapat penangananCovid 19 oleh unsur Pemerintah Dearah Sinjai di Gedung Pertemuan SinjaiJalan Persatuan Raya Sinjai (depan Hotel Sinjai), dr. Andi Suryanto Asapa aliasdr. Dedet yang hadir dalam rapat tersebut, diberikan surpnse atau kejutan terkaitdengan pumabaktinya. Dalam acara yang diselipkan tersebut, dr. Dedet dibencinderamata dari beberapa pihak, salah satunya yang diingat oleh dr. AndiSuryanto Aspa alias dr.

NUNIK ARIYANI.M.Si diganti oleh DIDIEK SETYONO, dan k DULATIF diganti oleh saksi AHADIYUSUF, juga SOERADJI diganti oleh RINIK WIDOWATI ;.Bahwa pengelolaan uang di Kas Dearah baik waktu di bagian Keuangan atau setelahdikelola oleh BPKKD, pada pokoknya Kas Daerah disimpan di Rekening Giro BankJatim, namun untuk keperluan persediaan pembayaran tunai dari Kas Daerah keSKPD / Satkermaka didalam Brangkas Kas Daerah disediakan uang tunai sesuai dengan SK BupatiNomor : 188/243/404.1.3.2/2009 tentang Persediaan

Mohon maaf, pada waktu itu keliru, saya tidak bisa mengukapkan dengankatakata perasaan saya waktu itu, memang kelihatannya sehat tetapi ;167 Bahwa yang mengeluarkan uang Kas Daerah untuk pinjaman Dewan adalah BendaharaUmum Daerah ; Bahwa Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab kepada Bupati, secara StukturalBendahara Umum Dearah ini merangkap Kasub.

Provinsi Kalimantan Barat melaluiinsttumen Peraturan Daerah telah menetapkan areal seluas1.326 Ha (lima lokasi) sebagai kawasan hutan dengan fungsisebagai hutan lindung.Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor259/KptsII/2000 tanggal 23 Agustus 2000 merupakan tindaklanjut atas berlakunya UndangUndang Nomor 24 Tahun 1992tentang Penataan Ruang dan UndangUndang Nomor 41 Tahun1999 tentang Kehutanan, maka berdasarkan hasil paduserasiantara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)/Peraturan Dearah

Tahun 2010 tentang Tata TertibDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Pasal 2 Fungsi DPRD,antara lain :18I DPRD Mempunyai Fungsi :a Legislasi;b anggaran; danCc pengawasan2 Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,diwujudkan dalam membentuk Peraturan Dearah bersamaKepala Daerah;3 Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, diwujudkan dalam membahas dan menyetujuiRancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahBersama Kepala Daerah; Bahwa pada tanggal 22

Sesuai ketentuanperundang undangan yakni Peraturan KPU Nomor : 13Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis' Tata CaraPencalonan Pemilu) Kepala Dearah dan Wakil KepalaDaerah Pasal 32 huruf (c) yakni sebagai berikut:Huruf (c) : Dalam masa perbaikan dan/atau melengkapisurat pencalonan, syarat calon, dan/ataumengajukan calon baru, bakal pasangan calon tidakdibenarkan menambah dukungan Partai Politik,apabila ternyata Partai Politik tersebut tidakmenggunakan haknya untuk mengajukan dan/ataumendukung pasangan calon

dan saksi atasnama Sukri, pada tanggal 03 Oktober 2017, yaitu 1 (Satu) hari sebelumpenerbitan Sprindik yang menetapbkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka(Bukti P15), tanpa melalui proses Penyelidikan sebaimana tertera pada SuratPenetapan Tersangka masingmasing PARA PEMOHON yang hanyaberdasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan TinggiSulawesi selatan Nomor : PRINT500/R.4/Fd.1/08/2017 tanggal 25 agustus2017 tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi Pnyimpangan AnggaranPendapatan, dan Belanja dearah

Halaman 33 dariv81 Halaman.Formul02/Proksi01/Kimperseorangan atau independen, kalau ingin maju secara perseoranga harusmengumpukkan KTP sesuai dengan syarat yang minimum yang diserahkankepada KPU ini merupakan Syarat Administrasi selanjutnya dilakukan verifikasifaktual melalui sensus KPU Dearah sebagai eksekutor tidak boleh merubahjadwal yang telah ditetapkan oleh KPU RI karena pilkada serentak, dimana KPURI sebagai regulator, KPU Provinsi sebagai Suvervisi dan KPUD sebagaipelaksana, biasanya kesalahan

SYAMSURIJJAL, MMmengundang para rekanan Sekretariat Dearah Kab. Kerinci agar hadir diKantor Bupati Kerinci dan atas undangan itu rekanan dimaksud hadir keruang tunggu kamar kerja Bupati Kerinci atau di ruangan lain padaSekretariat Daerah Kab. Kerinci yaitu ARJUNA KASIM, SUHARDI, ANTONIWIJAYA, SE, SYABDINAL, HALIM KADRI dan TOLE HADIWARSO Bin SAREHkepada mereka dianjurkan agar membantu pihak Pemkab.

SRG2010, tanggal 03 Mei 2010 PerihalPermohonan Penunjauan Kembali Kontrak dan surat dari SekretarisDaerah Provinsi Papua Barat Nomor : 900/30/SETDAPB/2012, tanggal13 Januari 2012 dan surat Nomor : 580/286/SETDAPB/2012, tanggal 8Maret 2012 tersebut, dana sebesar Rp.78.907.877.152,00 (tujuh puluhdelapan milyar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuhribu seratus lima puluh dua rupiah) telah dipindah bukukan dari Rekeninghalaman15 dari 136Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2016/PN.MnkKas Dearah

kekurangan pembayaran TA 2008, dan SuratNomor : 23/PP/PPP/V/SRG2010, tanggal 03 Mei 2010 PerihalPermohonan Penunjauan Kembali Kontrak dan surat dari SekretarisDaerah Provinsi Papua Barat Nomor : 900/30/SETDAPB/2012, tanggal13 Januari 2012 dan surat Nomor : 580/286/SETDAPB/2012, tanggal 8Maret 2012 tersebut, dana sebesar Rp. 78.907.877.152,00 (tujuh puluhdelapan milyar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuhribu seratus lima puluh dua rupiah) telah dipindah bukukan dari RekeningKas Dearah

Pemerintah Dearah Kabupaten Sumba Tengah ;8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima riburupiah) ;Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiKupang Nomor : 39/Pid.Sus/2014/PTK tanggal 22 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :Hal. 63 dari 76 hal. Put.

Legislasi;b. anggaran; danCc. pengawasanFungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,diwujudkan dalam membentuk Peraturan Dearah bersama KepalaDaerah;Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,diwujudkan dalam membahas dan menyetujui RancanganAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bersama KepalaDaerah;Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 dilakukan Nota Kesepakatan(MoU) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis denganPimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor : 19/MoUHK

T.1112. 7.12atas nama Yohanes Zakaria Tanudireja ;Foto copy sesuai dengan aslinya Izin MendirikanBangunan (IMB) No.503.672/IMBBRVIII/BP2TPM/2014,atas nama Yohanes Zakaria Tanudireja ;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat PemberitahuanPerkembangan Hasil Penyelidikan No.B/25/2/VI/2016/DitRekrimum, tanggal 1 Juni 2016 ;Foto copy sesuai dengan aslinya Peraturan Dearah KotaBanjarmasin Nomor 7 Tahun 2009, tentang Kewenangandan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu PintuKota Banjarmasin ;Foto copy

-Surat Perintah Jalan Nomor : B-275/SETDA/AS.III-BU/094/3/2018 tanggal 1 Maret 2018 yang diterbitkan Bupati Barito Selatan Melalui Sekretaris Dearah Kepada Kristy Briantomy, SSTP.

-Laporan Perjalanan Dinas tanggal 5 Maret 2018 Perihal Laporan Peninjauan Lapangan Penataan Batas Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan a.n PT. Adaro Indonesia.

Pasaman Barat tidak dipilin dalamMusyawarah Dearah (MUSDA) Partai yang ditentukan dalammekanisme yang diatur dalam Pasal 13, Pasal 26, Pasal 27 danPasal 28 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)partai, akan tetapi keberadaan TERGUGAT B telah begitu sajadiputuskan oleh TERGUGAT A dengan surat keputusannya tanggal26 Maret 2010, dengan nomor: 147/A.1/DPPPPRN/SKDPD/III/2010,sehingga dengan demikian jelaslah baik proses pemecatanPenggugat selaku anggota Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN),

sheet 106 Tahun 1926 pernah disepakatioleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan Pemerintah KabupatenMusi Banyuasin untuk menetapkan pilar batas P1 s/d P6 dan P11 s/d P14,sedangkan untuk penegasan pilar P7 s/d P10 (Lokasi Suban 4),penggunaan Peta Topografi skala 1:100.000 sheet 106 Tahun 1926 tidakdisepakati Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Resume Pelacakandan Pemasangan Pilar Batas sementara Kabupaten Mura KabupatenMuba) dan Berita Acara Kesepakatan Hasil Rapat Koordinasi antara TimBatas Dearah

kewenangan untuk dapat disebut melanggarketentuanketentuan tercantum.Bahwa jelas bahwa ketentuanketentuan yang menurut Majelis Hakimtelah dilanggar adalah ketentuan yang bersifat spesialitas dan/atauterbatas (delicta propria/delik khusus atau kwaliteits delicten/delikberkualitas) yakni :Pasal 26 PP No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan PertanggungjawabanKeuangan Daerah ;Pasal 51 ayat (1) tentang Kepmendagri No.29 Tahun 2002 tentang PedomanPengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Dearah

;Pasal 54 ayat (1) tentang Kepmendagri No.29 Tahun 2002 tentang PedomanPengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Dearah ;Perda Kabupaten Kendal No.16 Tahun 2003 tentang PokokPokok PengelolaanKeuangan Daerah ;Mencermati ketentuanketentuan tersebut di atas jelas dan terang bahwadidalamnya mengatur pengelolaan dan pertanggungjawaban keuanganNegara/Daerah, dalam hal mana hanya pejabatpejabat yang memilikikewenangan sajalah yang dapat melakukan pengelolaan keuanganNegara/Daerah, disini ketentuanketentuan

, Jakarta 04 Desember 2014.Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan KaryaKabupaten Tolikara Surat Mandat Nomor:07/SM/DPDPG/Kab.Tolikora/XII/2014, Jakarta 04 Desember 2014.Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan KaryaProvinsi Papua Surat Mandat Nomor.05/SM/DPD/P.GOLKAR/Papua/XII/2014 Jakarta 04 Desember 2014.Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan KaryaProvinsi Papua Surat Mandat Nomor.02/SM/DPD/P.GOLAR/XII/2014 Jakarta 04 Desember 2014.Surat Mandat Dewan Pimpinan Dearah

pernah datang danmenawarkan kepada saksi agar tanah milik saksi tersebut dijualkepada terdakwaBahwa pada tahun 2011 ada jaul beli tanah antara wargamasyarakat karang raja dengan terdakwa (kades karang raja) danpada saat itu saksi diajak perangkat desa karang raja untukmenyaksikan jual beli tanah tersebutBahwa tanah yang dijual oleh warga masyarakat tersebut masukdalam wilayah kampong sosial Rt. 16 sekarang iniBahwa dalam wilayah desa karang raja tidak ada RT. 16 tersebutBahwa yang menjual tanah di dearah