Ditemukan 6290 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 07-03-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3166 K/Pdt/2016
Tanggal 7 Maret 2017 — MENTERI KEUANGAN R.I. Cq. DIREKTUR PIUTANG KEKAYAAN NEGARA DAN KEKAYAAN-KEKAYAAN LAIN-LAIN, dkk. vs. SUPRAPTO TJIOE, BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN BEKASI,
11888 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 3166 K/Pdt/20165.3.5.4.5.5.5.6.Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugasdan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkanberdasarkan keputusan RUPS;Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 98 ayat (2) UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 menyatakan Dalam hal anggota Direksi terdirilebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalahsetiap anggota Direksi, kKecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, sepanjang
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
3221210
  • dalam setiap rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) dantercatat dalam Laporan Keuangan;Sebagaimana keterangan saksi SUMARSONO, Saksi URAY AZHARI,Saksi ARIE WIBOWO, Saksi FAJAR HARI SAMPURNO yangberkesesuaian dengan RKAP dan Laporan Keuangan Periode 20062017(Vide Bukti L.T.Il 237 s.d L.T.ll 247 : RKAP 2008 2017) dan (VideBukti L.T.Il 258 s.d L.T.Il 264 Laporan Keuangan periode tahun 2006 2018 dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2008 2017),(Vide Bukti L.T.ll 248 s.d L.T.ll 257, Risalah RUPS
    Bila BUMN Perseroan mencatat kerugian (pendapatanlebih kecil dari biaya) maka nilai perusahaan berkurang dan investasipemerintah juga menurun.Bahwa berdasarkan RKAP yang telah disahkan, Direksi BUMNmengelola pendapatan dan biayanya yang dipertanggung awabkandalam bentuk laporan keuangan setiap tahunnya dan disahkan dalamrapat umum pemegang saham (RUPS).
    dan tertera pada dokumen anggaran (seperti DIPA),maka kementerian dan lembaga dapat mengajukan realisasibelanja/pengeluaran ke kantor perbendaharaan negara (kas negara).Namun, kementerian dan lembaga tidak dapat melakukanpenambahan kegiatan yang mempunyai dampak bertambahnyabelanja/pengeluaran, kecuali melalui pembahasan kembali denganpihak legislatif.Berbeda dengan kementerian dan lembaga, anggaran BUMNPerseroan tidak melalui mekanisme pembahasan dengan legislatifnamun melalui pembahasan dalam RUPS
    Setiap tahun BUMNPerseroan akan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan(RKAP) dan dibahas pada RUPS perseroan.Bahwa dikarenakan sifatnya yang profit oriented, maka RKAP BUMNPerseroan juga disusun untuk memperoleh pendapatan dankeuntungan yang optimal.
    DITAARDONNI JAFRI" Sebelum dilaksanakan RUPS laporan dilakukan audit olehakuntan, BPKHalaman 167 dari 271 halaman Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDG Arahan dari Deputi Kementerian BUMN bahwa PT. DI haruskompetitif, kalau perlu pakai mitra lanjutkan6. DINAH ADRIANI" Sepengetahuan saksi berdasarkan kelengkapan dokumen mitraitu ada dan tidak fiktif=" Semua prosedur sudah berdasarkan SKEP7.
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
264195
  • dalam setiap rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) dantercatat dalam Laporan Keuangan;Sebagaimana keterangan saksi SUMARSONO, Saksi URAY AZHARI,Saksi ARIE WIBOWO, Saksi FAJAR HARI SAMPURNO yangberkesesuaian dengan RKAP dan Laporan Keuangan Periode 20062017(Vide Bukti L.T.Il 237 s.d L.T.ll 247 : RKAP 2008 2017) dan (VideBukti L.T.Il 258 s.d L.T.Il 264 Laporan Keuangan periode tahun 2006 2018 dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2008 2017),(Vide Bukti L.T.ll 248 s.d L.T.ll 257, Risalah RUPS
    Bila BUMN Perseroan mencatat kerugian (pendapatanlebih kecil dari biaya) maka nilai perusahaan berkurang dan investasipemerintah juga menurun.Bahwa berdasarkan RKAP yang telah disahkan, Direksi BUMNmengelola pendapatan dan biayanya yang dipertanggung awabkandalam bentuk laporan keuangan setiap tahunnya dan disahkan dalamrapat umum pemegang saham (RUPS).
    dan tertera pada dokumen anggaran (seperti DIPA),maka kementerian dan lembaga dapat mengajukan realisasibelanja/pengeluaran ke kantor perbendaharaan negara (kas negara).Namun, kementerian dan lembaga tidak dapat melakukanpenambahan kegiatan yang mempunyai dampak bertambahnyabelanja/pengeluaran, kecuali melalui pembahasan kembali denganpihak legislatif.Berbeda dengan kementerian dan lembaga, anggaran BUMNPerseroan tidak melalui mekanisme pembahasan dengan legislatifnamun melalui pembahasan dalam RUPS
    Setiap tahun BUMNPerseroan akan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan(RKAP) dan dibahas pada RUPS perseroan.Bahwa dikarenakan sifatnya yang profit oriented, maka RKAP BUMNPerseroan juga disusun untuk memperoleh pendapatan dankeuntungan yang optimal.
    DITAARDONNI JAFRI" Sebelum dilaksanakan RUPS laporan dilakukan audit olehakuntan, BPKHalaman 167 dari 271 halaman Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDG Arahan dari Deputi Kementerian BUMN bahwa PT. DI haruskompetitif, kalau perlu pakai mitra lanjutkan6. DINAH ADRIANI" Sepengetahuan saksi berdasarkan kelengkapan dokumen mitraitu ada dan tidak fiktif=" Semua prosedur sudah berdasarkan SKEP7.
Register : 08-12-2020 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 21-01-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 24/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR
Tanggal 21 Januari 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : TONNY FRENGKY PANGARIBUAN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AMRIL MUKMININ Diwakili Oleh : TAIRAN, SH
878268
  • RUPS PT.
    RUPS PT.Citra Gading Asritamad. 2 (dua) lembar foto copy surat dari LKPP nomor : B7320/LKPP/DIV.1/12/2013, tanggal 24 Desember 2013,perihal Permohonan Bantuan Pendapat Terhadap HasilLelange. 1 (satu) lembar foto copy surat dari KementerianPekerjaan Umum , Bandan Pembinaan KonstruksiNomor : IK 0204KK/36, tanggal 9 Januari 2014, Perihal:Tanggapan Atas Surat Permohonan Bantuan pendapatterhadap Hasil Lelangf. 2 (dua) lembar foto copy surat dari KementerianPekerjaan Umum , Bandan Pembinaan KonstruksiNomor
Register : 25-06-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 194/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
JAYUS
Tergugat:
1.PT. HARVARD COCOPRO
2.BUPATI KABUPATEN ASAHAN
3.DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN ASAHAN
4611
  • Bukti P.l5:Fotocopy Pernyataan Keputusan RUPS PT.
Register : 10-06-2020 — Putus : 04-01-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 174/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 4 Januari 2021 — Penggugat:
JUNAIDI SAGALA
Tergugat:
1.PT. HARVARD COCOPRO
2.BUPATI KABUPATEN ASAHAN
3.DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN ASAHAN
8820
  • Fotocopy Pernyataan Keputusan RUPS PT.
Register : 08-04-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PN PELAIHARI Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Pli
Tanggal 1 September 2020 — Penggugat : HENRY DANIEL SETYA Tergugat : HAJI SAR’IE Turut Tergugat : PT. Mitra Jaya Abadi Bersama ( PT.MJAB ),
260338
  • yang membedakan subyekHukum yaitu kalau subyek hukum itu bertanggung jawab atas din sendir/pribadi, Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 10/Padt.G/2020/PN Pilisedangkan badan hukum itu berupa suatu instansi, lembaga, perusahaan yangmempunyai hak dan kewajiban yang terdin dari banyak orang; Bahwa yang berhak untuk mewakili atas nama suatu instansi atau perusahaanitu tergantung siapa yang ditunjuk dari Perusahaan tersebut; Bahwa yang dapat mewakili dalam pengurusan di suatu perusahaan itutergantung dari RUPS
Register : 22-01-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN PALU Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pal
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penggugat:
1.ABD GAFAR
2.DJATA DG. MALOTO
3.NORMA DAENG MALOTO
4.INDORIA
5.HASAN
6.MARIAMA
7.ANDI BASO
8.HAJRAH
9.ANDI RENDA
10.INDRA WIJAYA
11.ABD. ISHAK
Tergugat:
1.PT SIRTU KARYA UTAMA
2.ROCKY MARTHIANUS
3.FIRMAN PADE
4.AGUS Alias PULU
5.EMI
6.ELI
7.EPI
8.ENI
9.ERNI
10.ERNA
11.ESNI
12.WOLOR
13.IMRAN
14.GAZALI
15.DELI
16.ARWIS
17.ENCI
18.RATNA
19.RONIS
20.ROHANI
21.RUSLAN
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH KOTA PALU KELURAHAN BULURI Cq LURAH BULURI
2.PEMERINTAH KOTA PALU KECAMATAN ULUJADI Cq CAMAT ULUJADI
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH
11141
  • ,S.H/Pengesahan Dokumen tanggal 4 mei 207, yang selanjutnyapada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I dan T.ll 1 ;Asli dan foto copy Beita acara RUPS PT.Sirtu karya Utama Akta No.39Notaris Jao Juliana.,S.H, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebutdiberi tanda T.I dan T.II 2 ;Asli dan foto copy Pernyataan keputusan rapat perseroan PT.Sirtu karyaUtama Akta No.94 Notaris Jao Juliana.
Register : 08-11-2018 — Putus : 10-06-2019 — Upload : 17-06-2019
Putusan PN BANGKINANG Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Bkn
Tanggal 10 Juni 2019 — Penggugat:
LUKMANUL HAKIM
Tergugat:
1.KUSMAWATI isri dari SUKAYADI sebagai ahli waris
2.ANJANI LARAS SUKMA anak dari SUKIYADI alm sebagai ahli waris
3.AGUNG DARMAWAN anak dari SUKIYADI alm sebagai ahli waris
4.BRAIN MUHAMMAD anak dari SUKIYADI alm sebagai ahli waris
5.Pimpinan Dirut PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk, Kantor Wilayah Pekanbaru
10547
  • Anggaran Dasarnya dan telah beberapakali dirubah adalah merupakan Subyek Hukum sebagaiBADAN HUKUM sebagaimana dalam UndangUndangRepublik Indonesia nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas sedangkan Pimpinan/Dirut adalah bukan sebagaiSubyek Hukum, melainkan jabatan dalam pekerjaan saja;Dalam UndangUndang RI nomor 40 Tahun 2007 tentangperseroan terbatas, tidak mengenal organ perseroan dengannama Dirut melainkan direksi yang merupakan salah satuOrgan perseroan selain Rapat Umum pemegang Saham(RUPS
Putus : 27-07-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1466 K/Pdt/2017
Tanggal 27 Juli 2017 — NY. TUTY RIDWAN TJANDRA, dkk VS PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAAN AGUNG cq JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA TINDAK PIDANA KHUSUS, dkk
9355 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jangka waktu berdirinya Perseroan sesuaiAnggaran Dasar PT PPA Nomor 7 tanggal 27 Februari 2004 adalah lima tahundan dapat diperpanjang dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS);Bahwa terhadap objek sengketa dalam perkara a quo telah terjadi dua (2)kali penyitaan, yakni:1. Dilakukan oleh Tergugat II/Termohon Kasasi Ill Badan PenyehatanPerbankan Nasional pada tanggal 13 Maret 1999 (vide. posita gugatanPara Penggugat Nomor 7 dan 8 dan jawaban dari Tergugat II danTergugat IV); dan2.
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
345195
  • dalam setiap rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) dantercatat dalam Laporan Keuangan;Sebagaimana keterangan saksi SUMARSONO, Saksi URAY AZHARI,Saksi ARIE WIBOWO, Saksi FAJAR HARI SAMPURNO yangberkesesuaian dengan RKAP dan Laporan Keuangan Periode 20062017(Vide Bukti L.T.Il 237 s.d L.T.ll 247 : RKAP 2008 2017) dan (VideBukti L.T.Il 258 s.d L.T.Il 264 Laporan Keuangan periode tahun 2006 2018 dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2008 2017),(Vide Bukti L.T.ll 248 s.d L.T.ll 257, Risalah RUPS
    Bila BUMN Perseroan mencatat kerugian (pendapatanlebih kecil dari biaya) maka nilai perusahaan berkurang dan investasipemerintah juga menurun.Bahwa berdasarkan RKAP yang telah disahkan, Direksi BUMNmengelola pendapatan dan biayanya yang dipertanggung awabkandalam bentuk laporan keuangan setiap tahunnya dan disahkan dalamrapat umum pemegang saham (RUPS).
    dan tertera pada dokumen anggaran (seperti DIPA),maka kementerian dan lembaga dapat mengajukan realisasibelanja/pengeluaran ke kantor perbendaharaan negara (kas negara).Namun, kementerian dan lembaga tidak dapat melakukanpenambahan kegiatan yang mempunyai dampak bertambahnyabelanja/pengeluaran, kecuali melalui pembahasan kembali denganpihak legislatif.Berbeda dengan kementerian dan lembaga, anggaran BUMNPerseroan tidak melalui mekanisme pembahasan dengan legislatifnamun melalui pembahasan dalam RUPS
    Setiap tahun BUMNPerseroan akan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan(RKAP) dan dibahas pada RUPS perseroan.Bahwa dikarenakan sifatnya yang profit oriented, maka RKAP BUMNPerseroan juga disusun untuk memperoleh pendapatan dankeuntungan yang optimal.
    DITAARDONNI JAFRI" Sebelum dilaksanakan RUPS laporan dilakukan audit olehakuntan, BPKHalaman 167 dari 271 halaman Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDG Arahan dari Deputi Kementerian BUMN bahwa PT. DI haruskompetitif, kalau perlu pakai mitra lanjutkan6. DINAH ADRIANI" Sepengetahuan saksi berdasarkan kelengkapan dokumen mitraitu ada dan tidak fiktif=" Semua prosedur sudah berdasarkan SKEP7.
Putus : 05-08-2015 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 70 Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim.
Tanggal 5 Agustus 2015 —
417
  • Deltasindo Architama merubah RUPS danmendudukan Penggugat Rekonvensi sebagai Komisaris Utama, haltersebut sesuai dengan Risalah Rapat PT. Deltasindo Architama Nomor :05 tertanggal 27 Agustus 2014, yang dibuat dan ditandatanganidihadapan Sri Sutiyah, SH., selaku Notaris di Jakarta;Bahwa kemudian PT.
Register : 05-09-2016 — Putus : 18-10-2016 — Upload : 01-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 130 PK/TUN/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — PT. BANGKA GADING VICTORY VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG., II. BUPATI BANGKA., III. PT. BANGUN MAKMUR SEJATI;
6436 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Notaris di Jakarta dan memperolehpersetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor C01958 HT.01.01Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 130 PK/TUN/2016TH.2007 berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tanggal 16 November 2007 sebagaimana termaktub dalam AktaPernyataan Keputusan Rapat PT.
Register : 09-06-2015 — Putus : 01-10-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 72/G/2015/PTUN-BDG
Tanggal 1 Oktober 2015 — PT. SENTUL CITY TBK VS 1. BUPATI BOGOR, 2. HENDRI YULIANSYAH
12362
  • Sentul City, Tbkberkedudukan di Jakarta berdasarkan Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT.Bukit Sentul Tbk, No. 26, tanggal 19072006 ;. Pada tanggal 27042009, Roya Hak Tanggungan Peringkat Pertama pada BankMayapada International ; . Pada tanggal 02022005 dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama pada PT.Bank Mayapada International Tbk., berkedudukan di Jakarta ; Hal. 9 dari 63 hal. Put.
Register : 04-09-2014 — Putus : 24-03-2015 — Upload : 15-10-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 423/Pdt.G/2014/PNJKT.PST.
Tanggal 24 Maret 2015 — PT. SINAR KASIH >< TOENGGOEL PARALOAN SIAGIAN,Cs
22149
  • Bukti T.l2: Salinan Akta Nomor : 2 Tanggal 20 Januari 2003 Tentang BeritaAcara Rapat (RUPS. Luar Biasa) PT. Sinar Agape Press, di hadapan Winarti LukmanWidjaja, SH. Notaris di Jakarta3. Bukti T.I3: Surat No. : 06/DIR/MIU/05, tertanggal 17 Februari 2005 dari PT.Media Interaksi Utama Penerbit Harian Umum Suara Pembaharuan yang ditandatangani oleh Direktur dan Komisaris yang ditujukan kepada Direksi dan Komisaris PT.Sinar Agape Press U P. BP. Toenggoel P. Siagian.M .S; M. Ed. (Direktur)4.
Register : 14-08-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 14-05-2018
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Lbj
Tanggal 11 Januari 2018 — Penggugat:
PT. CAHAYA ADRIAN FLORES
Tergugat:
PT. BAWAH LAUT KOMODO
Turut Tergugat:
CAME PERE
9957
  • CAHAYA ADRIAN FLORES tertanggal 02032016Jo Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. CAHAYAADRIAN FLORES No.1 tertanggal 3 April 2017 yang dibuatdihadapan OLIVIA CHRISTIE SULENDRA, SH,M.Kn Notaris diKab. Badung, sebagaimana telah diterima dan dicatat didalamSistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum danHAM Republik Indonesia No.
Register : 19-06-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 12-11-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 102/PDT/2017/PT.PBR
Tanggal 25 September 2017 — Cecilia Monika Sebagai TERGUGAT Lawan P E T E R & A N W A R Sebagai PENGGUGAT
9158
  • Perbuatan Tergugat tersebut telah sesuai denganketentuan pasal 118 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas yang berbunyi:(1) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS DewanKomisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroandalam keadaan tertentu untuk j angka waktu tertentu.12.
Register : 01-07-2020 — Putus : 04-08-2020 — Upload : 04-08-2020
Putusan PT PEKANBARU Nomor 150/PDT/2020/PT PBR
Tanggal 4 Agustus 2020 — Pembanding/Tergugat I : WISNU NUNKY SAPUTRA
Terbanding/Penggugat : SUTIKNO
Turut Terbanding/Tergugat II : SOLIK HIRAWAN, Dkk
82129
  • SereTrinitatis Pratama yang dibuat oleh dan dihadapan NotarisBatam Andreas Timothy, SH, MKn RUPS LB tanggal 6 Juni2008 No.16Selanjutnya Terbanding 1 s/d 5, semula Pelawan s/d V tersebut,diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Orik Ardiansyah,SH. Dan PaulusLapian,SH.MH. masingmasing Avokat, berkewarganegaraanIndonesia, pada kantor hukum ORIK ARDIANSYAH &associates Attorney & Consultants beralamat di KompleksRaffles City,Blok E No.1 Batam, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 04 Oktober 2019 ;Dan:1.
Register : 14-08-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 14-05-2018
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Lbj
Tanggal 11 Januari 2018 — Penggugat:
PT. CAHAYA ADRIAN FLORES
Tergugat:
PT. BAWAH LAUT KOMODO
Turut Tergugat:
CAME PERE
6638
  • CAHAYA ADRIAN FLORES tertanggal 02032016Jo Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. CAHAYAADRIAN FLORES No.1 tertanggal 3 April 2017 yang dibuatdihadapan OLIVIA CHRISTIE SULENDRA, SH,M.Kn Notaris diKab. Badung, sebagaimana telah diterima dan dicatat didalamSistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum danHAM Republik Indonesia No.
Putus : 05-08-2014 — Upload : 05-10-2015
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 16/Pdt.G/2013/PN Lsk
Tanggal 5 Agustus 2014 — - Ir. ISKANDAR ALI JOHAN - Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta Cq. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Cq. Bupati Aceh Utara - Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Cq. Bupati Aceh Utara Cq. Direktur Perusahaan Daerah Air minum PEMKAB Aceh Utara - Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-NIAS Cq. Kepala Satuan Kerja (Kasatker) BRR NAD-NIAS Cq. Ketua Badan Likuidasi BRR NAD-NIAS Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Ka. Kanwil DJKN Aceh
10720
  • Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan salah satuprasarana dalam proyek pembangunan sebagaimana dimaksuddalam perjanjian yang disepakati antara para pihak dimana PDAMTirta Mon Pase merupakan salah satu pihak dalam perjanjiantersebut maka seharusnya apabila terjadi permasalahan dalamperjanjian harus dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) para pemilik saham bukan saling menggugat antarapemilik saham.10.Bahwa oleh karena Tergugat disamping tidak terlibat langsungatau termasuk dalam para pihak