Ditemukan 6290 data
118 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3166 K/Pdt/20165.3.5.4.5.5.5.6.Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugasdan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkanberdasarkan keputusan RUPS;Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 98 ayat (2) UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 menyatakan Dalam hal anggota Direksi terdirilebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalahsetiap anggota Direksi, kKecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, sepanjang
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
322 — 1210
dalam setiap rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) dantercatat dalam Laporan Keuangan;Sebagaimana keterangan saksi SUMARSONO, Saksi URAY AZHARI,Saksi ARIE WIBOWO, Saksi FAJAR HARI SAMPURNO yangberkesesuaian dengan RKAP dan Laporan Keuangan Periode 20062017(Vide Bukti L.T.Il 237 s.d L.T.ll 247 : RKAP 2008 2017) dan (VideBukti L.T.Il 258 s.d L.T.Il 264 Laporan Keuangan periode tahun 2006 2018 dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2008 2017),(Vide Bukti L.T.ll 248 s.d L.T.ll 257, Risalah RUPS
Bila BUMN Perseroan mencatat kerugian (pendapatanlebih kecil dari biaya) maka nilai perusahaan berkurang dan investasipemerintah juga menurun.Bahwa berdasarkan RKAP yang telah disahkan, Direksi BUMNmengelola pendapatan dan biayanya yang dipertanggung awabkandalam bentuk laporan keuangan setiap tahunnya dan disahkan dalamrapat umum pemegang saham (RUPS).
dan tertera pada dokumen anggaran (seperti DIPA),maka kementerian dan lembaga dapat mengajukan realisasibelanja/pengeluaran ke kantor perbendaharaan negara (kas negara).Namun, kementerian dan lembaga tidak dapat melakukanpenambahan kegiatan yang mempunyai dampak bertambahnyabelanja/pengeluaran, kecuali melalui pembahasan kembali denganpihak legislatif.Berbeda dengan kementerian dan lembaga, anggaran BUMNPerseroan tidak melalui mekanisme pembahasan dengan legislatifnamun melalui pembahasan dalam RUPS
Setiap tahun BUMNPerseroan akan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan(RKAP) dan dibahas pada RUPS perseroan.Bahwa dikarenakan sifatnya yang profit oriented, maka RKAP BUMNPerseroan juga disusun untuk memperoleh pendapatan dankeuntungan yang optimal.
DITAARDONNI JAFRI" Sebelum dilaksanakan RUPS laporan dilakukan audit olehakuntan, BPKHalaman 167 dari 271 halaman Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDG Arahan dari Deputi Kementerian BUMN bahwa PT. DI haruskompetitif, kalau perlu pakai mitra lanjutkan6. DINAH ADRIANI" Sepengetahuan saksi berdasarkan kelengkapan dokumen mitraitu ada dan tidak fiktif=" Semua prosedur sudah berdasarkan SKEP7.
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
264 — 195
dalam setiap rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) dantercatat dalam Laporan Keuangan;Sebagaimana keterangan saksi SUMARSONO, Saksi URAY AZHARI,Saksi ARIE WIBOWO, Saksi FAJAR HARI SAMPURNO yangberkesesuaian dengan RKAP dan Laporan Keuangan Periode 20062017(Vide Bukti L.T.Il 237 s.d L.T.ll 247 : RKAP 2008 2017) dan (VideBukti L.T.Il 258 s.d L.T.Il 264 Laporan Keuangan periode tahun 2006 2018 dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2008 2017),(Vide Bukti L.T.ll 248 s.d L.T.ll 257, Risalah RUPS
Bila BUMN Perseroan mencatat kerugian (pendapatanlebih kecil dari biaya) maka nilai perusahaan berkurang dan investasipemerintah juga menurun.Bahwa berdasarkan RKAP yang telah disahkan, Direksi BUMNmengelola pendapatan dan biayanya yang dipertanggung awabkandalam bentuk laporan keuangan setiap tahunnya dan disahkan dalamrapat umum pemegang saham (RUPS).
dan tertera pada dokumen anggaran (seperti DIPA),maka kementerian dan lembaga dapat mengajukan realisasibelanja/pengeluaran ke kantor perbendaharaan negara (kas negara).Namun, kementerian dan lembaga tidak dapat melakukanpenambahan kegiatan yang mempunyai dampak bertambahnyabelanja/pengeluaran, kecuali melalui pembahasan kembali denganpihak legislatif.Berbeda dengan kementerian dan lembaga, anggaran BUMNPerseroan tidak melalui mekanisme pembahasan dengan legislatifnamun melalui pembahasan dalam RUPS
Setiap tahun BUMNPerseroan akan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan(RKAP) dan dibahas pada RUPS perseroan.Bahwa dikarenakan sifatnya yang profit oriented, maka RKAP BUMNPerseroan juga disusun untuk memperoleh pendapatan dankeuntungan yang optimal.
DITAARDONNI JAFRI" Sebelum dilaksanakan RUPS laporan dilakukan audit olehakuntan, BPKHalaman 167 dari 271 halaman Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDG Arahan dari Deputi Kementerian BUMN bahwa PT. DI haruskompetitif, kalau perlu pakai mitra lanjutkan6. DINAH ADRIANI" Sepengetahuan saksi berdasarkan kelengkapan dokumen mitraitu ada dan tidak fiktif=" Semua prosedur sudah berdasarkan SKEP7.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AMRIL MUKMININ Diwakili Oleh : TAIRAN, SH
878 — 268
RUPS PT.
RUPS PT.Citra Gading Asritamad. 2 (dua) lembar foto copy surat dari LKPP nomor : B7320/LKPP/DIV.1/12/2013, tanggal 24 Desember 2013,perihal Permohonan Bantuan Pendapat Terhadap HasilLelange. 1 (satu) lembar foto copy surat dari KementerianPekerjaan Umum , Bandan Pembinaan KonstruksiNomor : IK 0204KK/36, tanggal 9 Januari 2014, Perihal:Tanggapan Atas Surat Permohonan Bantuan pendapatterhadap Hasil Lelangf. 2 (dua) lembar foto copy surat dari KementerianPekerjaan Umum , Bandan Pembinaan KonstruksiNomor
JAYUS
Tergugat:
1.PT. HARVARD COCOPRO
2.BUPATI KABUPATEN ASAHAN
3.DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN ASAHAN
46 — 11
Bukti P.l5:Fotocopy Pernyataan Keputusan RUPS PT.
JUNAIDI SAGALA
Tergugat:
1.PT. HARVARD COCOPRO
2.BUPATI KABUPATEN ASAHAN
3.DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN ASAHAN
88 — 20
Fotocopy Pernyataan Keputusan RUPS PT.
260 — 338
yang membedakan subyekHukum yaitu kalau subyek hukum itu bertanggung jawab atas din sendir/pribadi, Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 10/Padt.G/2020/PN Pilisedangkan badan hukum itu berupa suatu instansi, lembaga, perusahaan yangmempunyai hak dan kewajiban yang terdin dari banyak orang; Bahwa yang berhak untuk mewakili atas nama suatu instansi atau perusahaanitu tergantung siapa yang ditunjuk dari Perusahaan tersebut; Bahwa yang dapat mewakili dalam pengurusan di suatu perusahaan itutergantung dari RUPS
1.ABD GAFAR
2.DJATA DG. MALOTO
3.NORMA DAENG MALOTO
4.INDORIA
5.HASAN
6.MARIAMA
7.ANDI BASO
8.HAJRAH
9.ANDI RENDA
10.INDRA WIJAYA
11.ABD. ISHAK
Tergugat:
1.PT SIRTU KARYA UTAMA
2.ROCKY MARTHIANUS
3.FIRMAN PADE
4.AGUS Alias PULU
5.EMI
6.ELI
7.EPI
8.ENI
9.ERNI
10.ERNA
11.ESNI
12.WOLOR
13.IMRAN
14.GAZALI
15.DELI
16.ARWIS
17.ENCI
18.RATNA
19.RONIS
20.ROHANI
21.RUSLAN
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH KOTA PALU KELURAHAN BULURI Cq LURAH BULURI
2.PEMERINTAH KOTA PALU KECAMATAN ULUJADI Cq CAMAT ULUJADI
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH
111 — 41
,S.H/Pengesahan Dokumen tanggal 4 mei 207, yang selanjutnyapada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I dan T.ll 1 ;Asli dan foto copy Beita acara RUPS PT.Sirtu karya Utama Akta No.39Notaris Jao Juliana.,S.H, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebutdiberi tanda T.I dan T.II 2 ;Asli dan foto copy Pernyataan keputusan rapat perseroan PT.Sirtu karyaUtama Akta No.94 Notaris Jao Juliana.
LUKMANUL HAKIM
Tergugat:
1.KUSMAWATI isri dari SUKAYADI sebagai ahli waris
2.ANJANI LARAS SUKMA anak dari SUKIYADI alm sebagai ahli waris
3.AGUNG DARMAWAN anak dari SUKIYADI alm sebagai ahli waris
4.BRAIN MUHAMMAD anak dari SUKIYADI alm sebagai ahli waris
5.Pimpinan Dirut PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk, Kantor Wilayah Pekanbaru
105 — 47
Anggaran Dasarnya dan telah beberapakali dirubah adalah merupakan Subyek Hukum sebagaiBADAN HUKUM sebagaimana dalam UndangUndangRepublik Indonesia nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas sedangkan Pimpinan/Dirut adalah bukan sebagaiSubyek Hukum, melainkan jabatan dalam pekerjaan saja;Dalam UndangUndang RI nomor 40 Tahun 2007 tentangperseroan terbatas, tidak mengenal organ perseroan dengannama Dirut melainkan direksi yang merupakan salah satuOrgan perseroan selain Rapat Umum pemegang Saham(RUPS
93 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jangka waktu berdirinya Perseroan sesuaiAnggaran Dasar PT PPA Nomor 7 tanggal 27 Februari 2004 adalah lima tahundan dapat diperpanjang dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS);Bahwa terhadap objek sengketa dalam perkara a quo telah terjadi dua (2)kali penyitaan, yakni:1. Dilakukan oleh Tergugat II/Termohon Kasasi Ill Badan PenyehatanPerbankan Nasional pada tanggal 13 Maret 1999 (vide. posita gugatanPara Penggugat Nomor 7 dan 8 dan jawaban dari Tergugat II danTergugat IV); dan2.
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
345 — 195
dalam setiap rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) dantercatat dalam Laporan Keuangan;Sebagaimana keterangan saksi SUMARSONO, Saksi URAY AZHARI,Saksi ARIE WIBOWO, Saksi FAJAR HARI SAMPURNO yangberkesesuaian dengan RKAP dan Laporan Keuangan Periode 20062017(Vide Bukti L.T.Il 237 s.d L.T.ll 247 : RKAP 2008 2017) dan (VideBukti L.T.Il 258 s.d L.T.Il 264 Laporan Keuangan periode tahun 2006 2018 dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2008 2017),(Vide Bukti L.T.ll 248 s.d L.T.ll 257, Risalah RUPS
Bila BUMN Perseroan mencatat kerugian (pendapatanlebih kecil dari biaya) maka nilai perusahaan berkurang dan investasipemerintah juga menurun.Bahwa berdasarkan RKAP yang telah disahkan, Direksi BUMNmengelola pendapatan dan biayanya yang dipertanggung awabkandalam bentuk laporan keuangan setiap tahunnya dan disahkan dalamrapat umum pemegang saham (RUPS).
dan tertera pada dokumen anggaran (seperti DIPA),maka kementerian dan lembaga dapat mengajukan realisasibelanja/pengeluaran ke kantor perbendaharaan negara (kas negara).Namun, kementerian dan lembaga tidak dapat melakukanpenambahan kegiatan yang mempunyai dampak bertambahnyabelanja/pengeluaran, kecuali melalui pembahasan kembali denganpihak legislatif.Berbeda dengan kementerian dan lembaga, anggaran BUMNPerseroan tidak melalui mekanisme pembahasan dengan legislatifnamun melalui pembahasan dalam RUPS
Setiap tahun BUMNPerseroan akan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan(RKAP) dan dibahas pada RUPS perseroan.Bahwa dikarenakan sifatnya yang profit oriented, maka RKAP BUMNPerseroan juga disusun untuk memperoleh pendapatan dankeuntungan yang optimal.
DITAARDONNI JAFRI" Sebelum dilaksanakan RUPS laporan dilakukan audit olehakuntan, BPKHalaman 167 dari 271 halaman Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDG Arahan dari Deputi Kementerian BUMN bahwa PT. DI haruskompetitif, kalau perlu pakai mitra lanjutkan6. DINAH ADRIANI" Sepengetahuan saksi berdasarkan kelengkapan dokumen mitraitu ada dan tidak fiktif=" Semua prosedur sudah berdasarkan SKEP7.
41 — 7
Deltasindo Architama merubah RUPS danmendudukan Penggugat Rekonvensi sebagai Komisaris Utama, haltersebut sesuai dengan Risalah Rapat PT. Deltasindo Architama Nomor :05 tertanggal 27 Agustus 2014, yang dibuat dan ditandatanganidihadapan Sri Sutiyah, SH., selaku Notaris di Jakarta;Bahwa kemudian PT.
64 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Notaris di Jakarta dan memperolehpersetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor C01958 HT.01.01Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 130 PK/TUN/2016TH.2007 berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tanggal 16 November 2007 sebagaimana termaktub dalam AktaPernyataan Keputusan Rapat PT.
123 — 62
Sentul City, Tbkberkedudukan di Jakarta berdasarkan Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT.Bukit Sentul Tbk, No. 26, tanggal 19072006 ;. Pada tanggal 27042009, Roya Hak Tanggungan Peringkat Pertama pada BankMayapada International ; . Pada tanggal 02022005 dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama pada PT.Bank Mayapada International Tbk., berkedudukan di Jakarta ; Hal. 9 dari 63 hal. Put.
221 — 49
Bukti T.l2: Salinan Akta Nomor : 2 Tanggal 20 Januari 2003 Tentang BeritaAcara Rapat (RUPS. Luar Biasa) PT. Sinar Agape Press, di hadapan Winarti LukmanWidjaja, SH. Notaris di Jakarta3. Bukti T.I3: Surat No. : 06/DIR/MIU/05, tertanggal 17 Februari 2005 dari PT.Media Interaksi Utama Penerbit Harian Umum Suara Pembaharuan yang ditandatangani oleh Direktur dan Komisaris yang ditujukan kepada Direksi dan Komisaris PT.Sinar Agape Press U P. BP. Toenggoel P. Siagian.M .S; M. Ed. (Direktur)4.
PT. CAHAYA ADRIAN FLORES
Tergugat:
PT. BAWAH LAUT KOMODO
Turut Tergugat:
CAME PERE
99 — 57
CAHAYA ADRIAN FLORES tertanggal 02032016Jo Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. CAHAYAADRIAN FLORES No.1 tertanggal 3 April 2017 yang dibuatdihadapan OLIVIA CHRISTIE SULENDRA, SH,M.Kn Notaris diKab. Badung, sebagaimana telah diterima dan dicatat didalamSistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum danHAM Republik Indonesia No.
91 — 58
Perbuatan Tergugat tersebut telah sesuai denganketentuan pasal 118 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas yang berbunyi:(1) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS DewanKomisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroandalam keadaan tertentu untuk j angka waktu tertentu.12.
Terbanding/Penggugat : SUTIKNO
Turut Terbanding/Tergugat II : SOLIK HIRAWAN, Dkk
82 — 129
SereTrinitatis Pratama yang dibuat oleh dan dihadapan NotarisBatam Andreas Timothy, SH, MKn RUPS LB tanggal 6 Juni2008 No.16Selanjutnya Terbanding 1 s/d 5, semula Pelawan s/d V tersebut,diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Orik Ardiansyah,SH. Dan PaulusLapian,SH.MH. masingmasing Avokat, berkewarganegaraanIndonesia, pada kantor hukum ORIK ARDIANSYAH &associates Attorney & Consultants beralamat di KompleksRaffles City,Blok E No.1 Batam, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 04 Oktober 2019 ;Dan:1.
PT. CAHAYA ADRIAN FLORES
Tergugat:
PT. BAWAH LAUT KOMODO
Turut Tergugat:
CAME PERE
66 — 38
CAHAYA ADRIAN FLORES tertanggal 02032016Jo Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. CAHAYAADRIAN FLORES No.1 tertanggal 3 April 2017 yang dibuatdihadapan OLIVIA CHRISTIE SULENDRA, SH,M.Kn Notaris diKab. Badung, sebagaimana telah diterima dan dicatat didalamSistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum danHAM Republik Indonesia No.
107 — 20
Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan salah satuprasarana dalam proyek pembangunan sebagaimana dimaksuddalam perjanjian yang disepakati antara para pihak dimana PDAMTirta Mon Pase merupakan salah satu pihak dalam perjanjiantersebut maka seharusnya apabila terjadi permasalahan dalamperjanjian harus dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) para pemilik saham bukan saling menggugat antarapemilik saham.10.Bahwa oleh karena Tergugat disamping tidak terlibat langsungatau termasuk dalam para pihak