Ditemukan 6291 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ruas ruis rup rugi rudi rupi rupo rupa
Penelusuran terkait : Ijin rups Penetapan rups Pmh Permohonan rups
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 10-08-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bjm
Tanggal 10 Agustus 2015 — Drs. GERRIT NICOLAAS MAILENZUN
123 — 41
  • Bjmsetiap tahun anggaran maka Direksi mengusulkan RKAP padaMENEG BUMN' Selaku RUPS dan terhadap mekanismepenggunaan uang perusahaan diatur secara internal olehPerusahaan (KEP Nomor : KEP295/KU.10/1996 tanggal 27 Mei1996. Bahwa Bersumber dari Anggaran Internal Perusahaan yang telahditetapbkan dalam RUPS, Anggaran pembebasan lahanpengembangan Bandara Syamsudin Noor telah diprogramkandalam RKAP tahun 2011 No.
    B.A.21/KU.01/2011DU tanggal 11Januari 2011, yang telah disetujui olen Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) sebesar Rp. 250.000.000.000,(sudah termasukdalamnya seluruh biaya proses kegiatan pengadaan tanah) danterdapat penambahan pada tahun 2012 sebagaimana telahdisahkan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku RUPSdengan SK Nomor : SK346/MBU/2012 tanggal 19 September2012.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2014 — Putus : 27-11-2014 — Upload : 17-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 70/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 27 Nopember 2014 — R. BASUKI WISMANTORO
192 — 126
  • .=> Risalah RUPS PT. First International Gloves (PT.
    Malindo Jaya Diraja.= Asli sertifikat HGB dan sertifikat hak tanggungan peringkatpertama atas agunan SHGB (eks SHM)Khusus untuk pencairan tahap keempat (terakhir) dapat dilakukanapabila BRI telah menerima :Hal. 53 dari 285 Perkara No.70/PID/TPK/2014/PT.DKI= SKMHT/APHT atas agunan SHGB (eks SHM) dengan nilaipengikatan hak tanggungan peringkat kedua minimal sebesar Rp.291.936.000.000, (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu MilyarSembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).= Risalah RUPS PT.
    Hasta Mulya Tata Konsultan(Aprraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor :595/PWS.HTK/IV/2007 tanggal 24 April 2007.9 ASLI Akta Berita Acara RUPS LB PT FIG, Tanggal 23 April2007, No: 18.10 ASLI Akta Pernyataan, Tanggal 23 April 2007, No: 19.11 ASLI Laporan Pemeriksaan Atas Laporan KeuanganPeriode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2003 dari KantorAkuntan Drs.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 26-08-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 26/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 15 September 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Dr. ERIANTO N, SH., MH
Pembanding/Penuntut Umum : Rully Gunawan Sangputra
Pembanding/Terdakwa : Lily Siswanto Hakim
Terbanding/Terdakwa : Ir. Rennier Abdul Rahman Latief
524 — 342
  • Rennier Abdul Rahman Latief bersamasamaMarciano Hersondrie Herman, Sujadi, dan Teguh Ramadhanisebagaimana diuraikan tersebut di atas bertentangan dengan :Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasPasal 91, Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yangmengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang sahamdengan hak suara menyetujui secara tertulis denganmenandatangani usul yang bersangkutan.
    Rennier Abdul Rahman Latief bersamasama Marciano Hersondrie Herman, Sujadi, dan Teguh Ramadhanisebagaimana diuraikan tersebut di atas bertentangan dengan :Halaman. 81 dari 216 halaman Putusan No.26/PidSusTPK/2021/PT.DKI.Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasPasal 91, Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yangmengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang sahamdengan hak suara menyetujui secara tertulis denganmenandatangani usul yang bersangkutan.
    Sekawan Intipratama Tbk atas nama Ery Firmansyah, yang telahdilegalisir,Halaman. 179 dari 216 halaman Putusan No.26/PidSusTPK/2021/PT.DKI.463)464)465)466)467)468)469)470)471)3 (tiga) lembar copy Hasil RUPS PT. Sekawan Intipratama Tbk,September 2017, yang telah dilegalisir,21 (dua puluh satu) lembar copy Akta Pendirian Perusahaan PT.Eagle Capital No. 87 tanggal 13 Oktober 2009, yang telah dilegalisirdan 1 (satu) lembar copy pengesahan PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 07-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1289 K/PID.SUS/2017
Tanggal 7 Agustus 2017 — Drs. SUHERWANTO
195 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENHUMHAM RI Nomor AHU11414.AH.01.02 Tahun 2008tanggal 10 Maret 2008 tentang Persetujuan Akta PerubahanAnggaran Dasar Perseroan;Fotokopi Legalisir Salinan RUPS Nomor 4 tanggal 04 Januari2008;SK. MENHUMHAM Nomor AHU46639.40.22.2014 tanggal 12Desember 2014 tentang Penerimaan Pemberitahuan PerubahanData Perseroan PT.
    MENHUMHAM RI Nomor AHU11414.AH.01.02 Tahun 2008tanggal 10 Maret 2008 tentang Persetujuan Akta PerubahanAnggaran Dasar Perseroan;206) Fotokopi Legalisir Salinan RUPS Nomor 4 tanggal 04 Januari2008;207) SK. MENHUMHAM Nomor AHU46639.40.22.2014 tanggal 12Desember 2014 tentang Penerimaan Pemberitahuan PerubahanData Perseroan PT.
    Menhumham RI Nomor AHU11414.AH.01.02 tahun 2008tanggal 10 Maret 2008 tentang Persetujuan Akta PerubahanAnggaran Dasar Perseroan;Fotokopi Legalisir Salinan RUPS Nomor 4 tanggal 04 Januari 2008;SK. Menhumham Nomor AHU46639.40.22.2014 tanggal 12Desember 2014 tentang Penerimaan Pemberitahuan PerubahanData Perseroan PT.
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus
Register : 19-12-2023 — Putus : 18-01-2024 — Upload : 18-01-2024
Putusan PT PALU Nomor 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL
Tanggal 18 Januari 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Abdullah,S.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : NUR AMIN H. RUSMAN, SE.
157 — 114
  • terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
4. 1 (satu) Bundel Dokumen Petunjuk Penentuan AP/KAP PT.Bank Sulteng;
5. 1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Nomor /SK/BPD-ST/KB/DK/2019 tentang Pedoman Pemilihan / Penggantian Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;
6. 1 (satu) Bundel Dokumen Narasi RUPS
div>
11. 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Pettanggungjawaban Direksi PT.Bank Sulteng Tahun Buku 2020;
12. 1 (satu) Lembar Slip Setoran Rekening atas nama Rahmat Abdul Haris tanggal 02 Maret 2017 sejumlah Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);
13. 1 (satu) Lembar Slip Setoran Rekening atas nama Rahmat Abdul Haris tanggal 29 Maret 2017 sejumlah Rp334.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah);
14. 1 (satu) Bundel Dokumen RUPS
PT.Bank Sulteng Tahun Buku 2020 Tanggal 09 Maret 2021;
15. 1 (satu) Bundel Dokumen Salinan Peraturan OJK Nomor 56/ POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum;
16. 1 (satu) Bundel Dokumen Narasi RUPS Luar Biasa Hotel Santika Kamis 04 April 2019;
17. 1 (satu) Bundel Dokumen Tanda Terima Sertiffikat Asli HM 1544 atas nama Zaima Maragau;
18. 1 (satu) Slip Setoran dari Rahmat Abdul Haris kepada PT.
lampiran;
49. 1 (satu) Tas Biru berisi pembelian rumah 1 (satu) unit Blok A2 No.2 Bahodopi beserta lampiran;
50. 1 (satu) Tas Hijau berisi Reksa Dana BNP Paribas beserta lampiran;
51. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Syarifudin Mila Tanggal 15 Desember 2020;
52. 1 (satu) Lembar Reksa Dana BNP Paribas;
53. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pertjalan Dinas Rahmat Abdul Haris;
54. 1 (satu) bundel dokumen Narasi RUPS
Tahunan Tahun buku 2020;
55. 1 (satu) Bundel Dokumen Narasi RUPS Luar Biasa Tahun 2021;
56. 1 (satu) Bundel Dokumen Tata Tertib pelaksanaan acara RUPS-Tahun Buku 2020 dan RUPS-LB Tahun 2021;
57. 1 (satu) Bundel Dokumen Strategic Modul Level 5 BSMR;
58. 1 (satu) Buah Buku Catatan Warna Hitam;
59. 1 (satu) Buah Flashdisk Merah Hitam ukuran 16 GB;
60. 1 (satu) Buah Buku Kecil Warna Merah;
Bahwa barang
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus
Register : 19-12-2023 — Putus : 18-01-2024 — Upload : 18-01-2024
Putusan PT PALU Nomor 46/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL
Tanggal 18 Januari 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Abdullah,S.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : RAHMAT ABDUL HARIS, IR Diwakili Oleh : Nasrul Jamaludin S.H.
468 — 181
  • Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  • 1 (satu) Bundel Dokumen Petunjuk Penentuan AP/KAP PT.Bank Sulteng;
  • 1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Nomor /SK/BPD-ST/KB/DK/2019 tentang Pedoman Pemilihan / Penggantian Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;
  • 1 (satu) Bundel Dokumen Narasi RUPS
    Auditor Independen;
  • 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Pettanggungjawaban Direksi PT.Bank Sulteng Tahun Buku 2020;
  • 1 (satu) Lembar Slip Setoran Rekening atas nama Rahmat Abdul Haris tanggal 02 Maret 2017 sejumlah Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);
  • 1 (satu) Lembar Slip Setoran Rekening atas nama Rahmat Abdul Haris tanggal 29 Maret 2017 sejumlah Rp334.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah);
  • 1 (satu) Bundel Dokumen RUPS
    PT.Bank Sulteng Tahun Buku 2020 Tanggal 09 Maret 2021;
  • 1 (satu) Bundel Dokumen Salinan Peraturan OJK Nomor 56/ POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum;
  • 1 (satu) Bundel Dokumen Narasi RUPS Luar Biasa Hotel Santika Kamis 04 April 2019;
  • 1 (satu) Bundel Dokumen Tanda Terima Sertiffikat Asli HM 1544 atas nama Zaima Maragau;
  • 1 (satu) Slip Setoran dari Rahmat Abdul Haris kepada PT.
    lampiran;
  • 1 (satu) Tas Biru berisi pembelian rumah 1 (satu) unit Blok A2 No.2 Bahodopi beserta lampiran;
  • 1 (satu) Tas Hijau berisi Reksa Dana BNP Paribas beserta lampiran;
  • 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Syarifudin Mila Tanggal 15 Desember 2020;
  • 1 (satu) Lembar Reksa Dana BNP Paribas;
  • 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pertjalan Dinas Rahmat Abdul Haris;
  • 1 (satu) bundel dokumen Narasi RUPS
    Tahunan Tahun buku 2020;
  • 1 (satu) Bundel Dokumen Narasi RUPS Luar Biasa Tahun 2021;
  • 1 (satu) Bundel Dokumen Tata Tertib pelaksanaan acara RUPS-Tahun Buku 2020 dan RUPS-LB Tahun 2021;
  • 1 (satu) Bundel Dokumen Strategic Modul Level 5 BSMR;
  • 1 (satu) Buah Buku Catatan Warna Hitam;
  • 1 (satu) Buah Flashdisk Merah Hitam ukuran 16 GB;
  • 1 (satu) Buah Buku Kecil Warna Merah;

    • Bahwa barang bukti nomor urut 1-60 disita dari Sdr.Alfarisi

Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 24-05-2018 — Putus : 12-10-2018 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr
Tanggal 12 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
HADEMAN, SH
Terdakwa:
IKHWAN, SP.
177 — 319
  • LHP;
  • 4 (empat) rangkap foto copy dan legalisir Surat Kepala LKPP ke BPKP Perwakilan Jateng;
  • 4 (empat) rangkap foto copy dan legalisir Surat Karo Ekonomi tentang Proses Percepatan Penggabungan PD BPR NTB;
  • 4 (empat) rangkap foto copy dan legalisir Kwitansi pembayaran IT ke PT USSI tahap I;
  • 4 (empat) rangkap foto capy dan legalisir Surat ke OJK tentang Permohonan Izin Prinsip Konsolidasi PD BPR NTB se-NTB;
  • 4 (empat) rangkap foto copy dan legalisir RUPS-LB
    Zainul Majdi;
  • Fotocopy Undangan pembentukan Tim Konsolidasi bertempat di ruang rapat Biro ekonomi Setda NTB tanggal 08 Januari 2016 yang dilampirkan dengan Resume Pembentukan Tim Surat N0.031/PERB WIL/I/ 2016 tanggal 13 Januari 2016 ditanda tangani oleh Mutawali;
  • Fotocopy Berita Acara RUPS-LB dan Surat Kuasa Pemda KSB 02 Februari 2016;
  • Fotocopy Kegiatan TIM Kerja 04 Februari 2016;
  • Fotocopy Pengumuman Koran Penggabungan 04 Maret 2016;
  • Fotocopy
    Konsolidasi BPR NTB/ DENDE S., SE;
  • 1 (satu) lembar asli/ fotocopy legalisir surat undangan No : 005/439/EKON tanggal 25 Januari 2016 Perihal Undangan RUPS-LB;

    • Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan Barang Bukti dalam perkara atas nama Terdakwa MUTAWALLI, SH.;

    9. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata
Register : 06-08-2012 — Putus : 16-10-2013 — Upload : 06-03-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 91/Pdt.G/2012/PN.YK
Tanggal 16 Oktober 2013 — BUNADI WIJAYA GUNAWAN, MSC, dkk lawan 1. PT. BANK CENTURY, Tbk (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk) cabang Yogyakarta
214 — 74
  • Kekayaan LPSmerupakan asset Negara yang dipisahkan, yang mengandung pengertianbahwa asset Negara yang berada pada LPS itu adalah keuangan negara.Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 43 huruf a, UndangUndang Nomor24 tahun 2004 tentang LPS, menyatakan LPS mengambil alin danmenjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hakdan wewenang RUPS dalam rangka proses likuidasi.
    Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 43 huruf a, UndangUndang Nomor24 tahun 2004 tentang LPS, menyatakan LPS mengambil alin danmenjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hakdan wewenang RUPS dalam rangka proses likuidasi. Namun tanggungjawab pemegang saham dalam rangka pemenuhan kewajiban bank sesudah likuidasi tidak beralin kepada LPS.Karena nyatanyata pemilik saham pada Bank Century Tok sekarang BankMutiara adalah LPS, maka LPS haruslah digugat.
    Sehingga, dengan diambil alihsegala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/ataukepentingan lain pada bank dimaksud oleh LPS, maka atas perintah UndangUndang tersebut LPS menjadi Pemilik Saham PT. Bank Century Tbk, dengankepemilikan modalnya terbagi dalam saham 99,996 % (Sembilan puluhsembilan, sembilan ratus Sembilan puluh enam persen) Saham dimiliki olehLembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan 0,004 % (no! koma nol nol empatpersen) Pemegang Saham Lama.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-10-2016 — Putus : 20-01-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 114/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 20 Januari 2017 — Pidana Korupsi - ARIS HADIANTO
136 — 39
  • rekening PI Berdikari, karena PTBerdikari bergerak di trading, apabila sebelum memulai pekerjaandiperhitungkan tidak ada untung maka tidak akan dikerjakan;Bahwa seingat saksi ada laporan keuntungan terkait pekerjaanpembuatan pupuk urea tablet, namun saksi lupa jumlahnya;Bahwa keuntungan dari pekerjaan pembuatan pupuk urea tablet masukke PT Berdikari, kKemudian keuntungan tersebut oleh perusahaan adayang dibagibagi kepada jajaran direksi sebagai bonus tahunan, tantiemdiperhitungkan sesuai hasil RUPS
    Pemerintah bertindaksebagai pelaku hukum Publik namun demikian BUMN dapat dikatakansarana pemerintah untuk mewujudkan Pasal 33 UUD 1945;Bahwa tindakan yang dilakukan Pengurus BUMN merupakan perwujudandari tindakan pemerintah dalam arti luas;Bahwa dalam BUMN tidak lepas dari kedudukannya untuk melaksanakantujuantujuan pemerintah yang meliputi tujuan dibidang ekonomi, tujuandibidang pemberdayaan, oleh karena itu kewenangan untuk menyusunkepengurusan BUMN bisa diserahkan kepada Rapat Umum PemegangSaham (RUPS
    Berdikariberdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN selaku RUPS PerusahaanPerseroan (Persero) PT Berdikari Nomor: KEP248/MBU/2011 ;Menimbang, bahwa SITI MARWA mendapatkan gaji, tunjangan danfasilitas yang sumber keuangannya berasal dari PT BERDIKARI;Menimbang, bahwa PT.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-08-2016 — Putus : 04-01-2017 — Upload : 26-01-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 4 Januari 2017 — REZA ANDRIADI, ST.,MT. Bin SUGENG SUGIYANTO
175 — 149
  • Comped/PT Multi Pala Agronusa di PleihariBanjarmasin Kalimantan Selatan dilakukan sendiri oleh Direktur PDAgrotama Mandiri yaitu Reza Andriadi, MT.saksi mendapatkan gaji atau upah setiap bulan dan ada SKPengangkatannya.struktur di PD Agrotama Mandiri yaitu :1. .RUPS/ Bupati (Ujang Iskandar)2. Dewan Pengawas Ketua: Ir. Chairil Anwar (Alm),Anggota : Drs. Didie A Runuk, M.Si,3.
    Agrotama Mandiri pada saat saksi menjabatDirektur adalah sebagai berikut: RUPS/ Bupati : WJANG ISKANDARDewan Pengawas Ketua : AHMADI YADI Anggota : J. LUMBAN GAOL Anggota Il :M. ROSIHAN PRIBAD Direktur : Ir.
    Pengawas untukmendapatkan pengesahan; Melakukan perubahan terhadap program kerja setelan mendapatpersetujuan Badan Pengawas; Membina Pegawai ; Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah ; Menyelenggarakan administrasi unum dan keuangan; Mewakili Perusahaan Daerah baik didalam maupun diluar Pengadilan; Menyampaikan Laporan Berkala mengenai seluruh kegiatan termasukNeraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.Bahwa struktur organisasi PD Agrotama Mandiri adalah sebagai berikut: Sebagai RUPS
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 22-08-2017 — Putus : 19-04-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 176/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 19 April 2018 — 1. PT. Swakarya Adi Sejahtera 2. PT. Swakarya Permaijaya., Dkk Melawan 1. PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk 2. PT. Bank CIMB Niaga Tbk., Dkk
228 — 898
  • gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapatditerima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dengan periimbangan bahwa perkaratersebut Ne Bis In idem) sebagaimana termaktub dalam putusan No.240/PdtG@/2011/PN.JKT.SEL tanggal 28 Maret 2012, yang kemudian dikuatkanoleh Putusan PK Mahkamah Agung No. 343/PK/Pdi/2016 tanggal 28September 2016, telah mengabulkan permohonan PK dari para PemohonPK/para Tergugat, dan membatalkan putusan Kasasi No. 685 K/Pdt2014tanggal 17 Juli 2014.Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS
    ) Luar Biasa PT.KDtanggal 29 Agustus 2003, dihasilkan Keputusan RUPS yang menyetujui untukmengalinkan saham PT.KD sebanyak 5.600 saham (56%) milik Bank Lippo dansebanyak 4.400 saham (44%) milik Bank BIl kepada BPPN.
    Bahwadalam hal terjadi Penundaan Kewajlban Pembayaran Utang (PKPU), maka organperseoan baik Direksi, Komisaris maupun RUPS masih tetap aktif melaksanakan hakdan kewajibannya. Bahwa dengan masih aktifnya organ perseroan maka peralihanyang berkaitan dengan saham perseroan, maka pihak yang berwenang untukmengalinkan baik menjual atau membeli kembali saham yang dialinkan tersebutadalah para pemegang saham.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 25-07-2008 — Putus : 22-04-2009 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 255/PDT.G/2008/PN.JKT.PST
Tanggal 22 April 2009 — PT.INSIGHT INVESMENTS, Dkk >< PT. BANK GLOBAL INTERNASIONAL Tbk, (Dalam Likuidasi), Dkk
691 — 300
  • Berdasarkan ketentuan UndangUndang No. 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,serta diganti dengan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (Selanjutnya disebut "UU Perseroan Terbatas)dengan jelas diatur dan dipisahkan mengenai batas tanggung jawabantara TERGUGAT selaku Perseroan Terbatas dengan OrganPerseroan yaitu Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),Direksi (Dewan Direksi) dan Komisaris (Dewan Komisaris).Pasal 1 angka 1 UU Perseroan
    Kepentingan Perseroan tidak dapat dikalahkan olehkeputusan RUPS, Perouatan Direksi (Dewan Direksi) atau Komisaris(Dewan Komisarns) yang bertentangan dengan kepentinganPerseroan.
    1992tentang PerbankanBahwa keseluruhan ketentuan diatas membebankan adanyatanggung jawab penuh secara pnbadi terhadap Direksi (DewanDireksi) dan atau Komisaris (Dewan Komisaris) yang bertindak diluarketentuan hukum yang berlaku termasuk yang menjalankan kegiatanusaha bank yang tidak sesuai dengan tujuan dan maksudsebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.Bahwa pengurusan yang dilakukan Direksi (Dewan Direksi),pengawasan yang dilakukan Komisaris (Dewan Komisaris) dankeputusankeputusan yang diambil dalam RUPS
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 01-03-2024 — Putus : 19-07-2024 — Upload : 02-08-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks
Tanggal 19 Juli 2024 — Penuntut Umum:
YUSRIANA AKIB, S.H.
Terdakwa:
Drs. JAMALUDDIN LILY, MBA
138 — 99
  • Hasil Keputusan RUPS Nomor : BA-01/D-2-MBU2/2004 yang diselenggaran pada tanggal 23 Juni 2004 dalam keputusan RUPS tersebut tidak ada keputusan yang menerangakan mengenai adanya pembagian/pembayaran bonus kepada karyawan;
  • Pada tanggal 8 November 2004;Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Perumahan Karyawan PT. Industri Kapal Indonesia Antara Muh Saleh sebagai pemilik tanah kebun d/a Jl.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 11-12-2017 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — SUHENDA
164 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Husni, Mucharamdan Rasidi:1 (satu) kopi Materi Persentasi RUPS Laporan Keuangan Tahun 2010PT Surveyor Indonesia tanggal 09 Juni 2011:1 (satu) kopi Materi Persentasi RUPS Laporan Keuangan Tahun 2011PT Surveyor Indonesia tanggal 26 April 2012;1 (satu) kopi Materi Persentasi Laporan Kinerja Usaha Rapat Komisarisdan Direksi bulan Agustus 2011 PT Surveyor Indonesia tanggal 22September 2011:1 (satu) kopi Materi Persentasi Laporan Kinerja Usaha Rapat Komisarisdan Direksi bulan Oktober 2011 PT Surveyor Indonesia
    Husni, Mucharamdan Rasidi:1 (satu) kopi Materi Persentasi RUPS Laporan Keuangan Tahun 2010PT Surveyor Indonesia tanggal 09 Juni 2011:1 (satu) kopi Materi Persentasi RUPS Laporan Keuangan Tahun 2011PT Surveyor Indonesia tanggal 26 April 2012;1 (satu) kopi Materi Persentasi Laporan Kinerja Usaha Rapat Komisarisdan Direksi bulan Agustus 2011 PT Surveyor Indonesia tanggal 22September 2011:Hal. 284 dari 443 hal. Put.
Pengadilan PN MOJOKERTO Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-11-2010 — Putus : 07-04-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 593/Pid.B/2010/PN.Mkt
Tanggal 7 April 2011 — Drs. MAKMUN ROSYAD , SE. MM
148 — 17
  • Surabaya tanggal 26 Maret 20081 (satu) bendel Risalah rapat tanggal 4 pebruari 2009171(satu)bendel Berita Acara Rapat Dewan Komisaris PT.Rosan Kencana Perkasa tanggal 7 September 2008(satu) bendel Akta Pernyataan Bersama No. 03 tanggal 9oktober 2008(bendel) akta Pernyataan Pelepasan Hak Atas saham no. 04tanggal 9 Oktober 2008(bendel) akta Pernyataan Pelepasan Hak Atas saham no. 05tanggal 9 Oktober 20081 (bendel) akta Pernyataan Pelepasan Hak Atas saham no. 06tanggal 9 Oktober 20081 (satu) bendel BA RUPS
    Mojokerto No. 08 tanggal 13Oktober 20081 (satu) bendel BA RUPS PT. Rosan Kencana Perkasaberkedudukan di Kab. Mojokerto No. 08 tanggal 20Oktober 2008Berita Acara RAT (Rapat Anggota Tahunan) ke 4 KUBP RosanKencana Jatim Tahun Buku 2007Surat Perjanjian kerja/kontrak tanggal 2 Juni 2008Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara PT. Rosan KencanaPerkasa Mojokerto dengan PT.
    /KUB RK/PGSPK/V/2008Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) No. 03/KUBRK/SPK/V/2008Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) No. 07/KUBRK/PGSPK/VII/2008 dan surat pernyataan pelunasan pembayarankontrakSurat Perjanjian Kerjasama (SPK) No. 011/KUBRK/SPK/I/2008tanggal 3 Januari 2008Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) No. 07/KUBRK/SPK/VI/2008tanggal 30 Juni 2008Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) No. 03/KUBRK/SPK/V/2008tanggal 14 Mei 2008Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) No. 07.1/KUBRK/SPK/VII/2008 tanggal 14 Mei 2008.BA RUPS
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-07-2014 — Putus : 24-11-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 24 Nopember 2014 — Pidana Korupsi - ADI RACHMANTO
207 — 46
  • Praxis Solution Indonesia Terhadap Peringatan iBank DKI.KetutsatuI)monagah #eraturan Bank Indonesia Nomor. 09/15/PBI/2007 Tanggal 30 Nopember IFoto Cc2007.Ketutmdrayan HBernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. PSI Tanggal 23 Juni 2011. IFoto CcKetutidrayan WXkte Pendirian PT. PSI Nomor. 238 Tanggal 23 Juli 2008. IFoto CcKetutmdrayan Burat Nomor.109/DIR/GRK/VIII/11 Perihal Status Hubungan Kerja antara IFoto CcBank DKI dengan PT.
    IKInc 46.Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. PSI Tanggal 23 Juni 2011. IK Inc47.Akte Pendirian PT. PSI Nomor. 238 Tanggal 23 Juli 2008. IKInc48.Surat Nomor.109/DIR/GRK/VIII/11 Perihal Status Hubungan Kerja antara Bank DKI dengan PT. PSI.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-07-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.SRG
Tanggal 26 Juli 2016 — FL. TRI SATRIYA SANTOSA
156 — 54
  • BB Nomor 94 sd. 100 DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA101. 1 (satu) bundel dokumen BGD Program Kerja dan Evaluasi dengan DPRD, Tangerang, 12 Februari 2015. 102. 1 (satu) bundel dokumen print out RUPS dan RKAP 2015 PT Banten Global Development.103. 1 (Satu) buah Map Plastik Daiichi yang berisi: a. 5 (Lima) lembar print out dokumen Dasar Hukum Pemberian CSR pada BUMN/BUMD.b. 1 (Satu) lembar print out dokumen Ikhtisar Keuangan (dalam milyar rupiah) bulan Aug-15 sampai dengan bulan Dec-18.c. 1 (Satu
    buku Agenda Kerja 2015 berwarna biru dengan tulisanDhany Meva BGD.1 (Satu) buah Buku Catatan/Agenda Twin Plaza Hotel Jakarta.1 (satu) bundel memo Aston Cengkareng dengan tulisan tangan.1 (Satu) bundel Memo DPRD Prov Banten dengan tulisan tangan.2 (dua) lembar dokumen Catatan atas Laporan Kajian FinalPembentukan BPD Banten.Nomor 94 sd. 100 DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA1 (satu) bundel dokumen BGD Program Kerja dan Evaluasi denganDPRD, Tangerang, 12 Februari 2015.1 (satu) bundel dokumen print out RUPS
    BGDdilaporkan oleh RICKY TAMPINONGKOL pada saat RUPS, namunHalaman 132 dari 347 hal Perkara Nomor 09/Pid.SusTPK/2016/PN.Srg25.RUPS Tahun 2015 belum terlaksana karena RICKY TAMPINONGKOLbaru menjabat belum 1 tahun;Bahwa Banten sudah saatnya memiliki Bank Pembangunan Daerahsendiri, selama ini dana pemerintah disimpan di Bank BJB;Bahwa Saksi membenarkan Nomor Ponsel 081317208265 adalah nomorponsel Saksi, Saksi membenarkan percakapan anatara Saksi denganRICKY TAMPINONGKOL dan percakapan dengan FL.
    berwarna biru dengan tulisanDhany Meva BGD.1 (Satu) buah Buku Catatan/Agenda Twin Plaza Hotel Jakarta.1 (satu) bundel memo Aston Cengkareng dengan tulisan tangan.1 (satu) bundel Memo DPRD Prov Banten dengan tulisan tangan.2 (dua) lembar dokumen Catatan atas Laporan Kajian Final PembentukanBPD Banten.Halaman 224 dari 347 hal Perkara Nomor 09/Pid.SusTPK/2016/PN.Srg101.102.103.1 (satu) bundel dokumen BGD Program Kerja dan Evaluasi dengan DPRD,Tangerang, 12 Februari 2015.1 (satu) bundel dokumen print out RUPS
    Catatan/Agenda Twin Plaza Hotel Jakarta.1 (satu) bundel memo Aston Cengkareng dengan tulisan tangan.Halaman 331 dari 347 hal Perkara Nomor 09/Pid.SusTPK/2016/PN.Srg99,100.101.102.103.1 (satu) bundel Memo DPRD Prov Banten dengan tulisan tangan.2 (dua) lembar dokumen Catatan atas Laporan Kajian FinalPembentukan BPD Banten.BB Nomor 94 sd. 100 DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA1 (satu) bundel dokumen BGD Program Kerja dan Evaluasi denganDPRD, Tangerang, 12 Februari 2015.1 (satu) bundel dokumen print out RUPS
Pengadilan PN PALU
Putus : 17-12-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PN PALU Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Pal
Tanggal 17 Desember 2015 —
670 — 246
  • Halaman 141 dari 225Bahwa Organ perseroan terbatas terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), Dewan Direksi dan Dewan Kornisaris.Bahwa RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yangtidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yangditentukan dalam undangundang perseroan dan/atau anggaran dasar,Bahwa Dewan Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan danpengurusan perseroan baik secara internal maupun eksternal.Pertanggungjawaban tersebut sepanjang dewan direksi melakukanperbuatan
    Bahwa yang mengangkat Terdakwa yaitu dari RUPS luar biasa Tahun 2008 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Pal. Halaman 152 dari 225memutuskan dan mengangkat Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. PusakaJaya Palu Power yang kemudian dituangkan dalam akta notaris SukawatySumadi, SH yang berkedudukan di Jakarta yang mana Nomor Akta Notarisnyasudah lupa yang mana pada saat itu Terdakwa tidak memahami masalah teknisPLTU. sehingga pada saat pemegang saham menawarkan jabatan sebagaiDirektur Utama di PT.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-07-2023 — Putus : 03-10-2023 — Upload : 03-10-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby
Tanggal 3 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
ANANTO TRI SIDIBYO,SH., MH
Terdakwa:
SUGIYANTO Bin MARJUNI Alias SUGIANTO
195 — 0
  • 1 (satu) bendel Salinan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT. Perikanan Nusantara Nomor : SK-24/MBU/02/2017 dan Nomor : SK-141/MBU/06/2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi atas nama DENDI ANGGI GUMILANG.
  • 1 (Satu) bendel Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Perikanan Nusantara (Persero) Nomor : SKDIR/1/Dirut/003/VII/2021 tentang Pengangkatan Pejabat atas nama ADE ROMANSYAH.

    • Dipergunakan dalam perkara lain a/n.

Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-07-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Serang
Tanggal 26 Juli 2016 — H. SRI MULYAHARTONO
155 — 54
  • buah buku Agenda Kerja 2015 berwarna biru dengan tulisan Dhany Meva BGD. 97. 1 (Satu) buah Buku Catatan/Agenda Twin Plaza Hotel Jakarta. 98. 1 (satu) bundel memo Aston Cengkareng dengan tulisan tangan. 99. 1 (satu) bundel Memo DPRD Prov Banten dengan tulisan tangan. 100. 2 (dua) lembar dokumen Catatan atas Laporan Kajian Final Pembentukan BPD Banten. 101. 1 (satu) bundel dokumen BGD Program Kerja dan Evaluasi dengan DPRD, Tangerang, 12 Februari 2015. 102. 1 (satu) bundel dokumen print out RUPS
    buku Agenda Kerja 2015 berwarna biru dengan tulisanDhany Meva BGD.1 (Satu) buah Buku Catatan/Agenda Twin Plaza Hotel Jakarta.1 (satu) bundel memo Aston Cengkareng dengan tulisan tangan.1 (satu) bundel Memo DPRD Prov Banten dengan tulisan tangan.2 (dua) lembar dokumen Catatan atas Laporan Kajian FinalPembentukan BPD Banten.Nomor 94 sd. 100 DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA1 (satu) bundel dokumen BGD Program Kerja dan Evaluasi denganDPRD, Tangerang, 12 Februari 2015.1 (satu) bundel dokumen print out RUPS
    BGDdilaporkan oleh RICKY TAMPINONGKOL pada saat RUPS, namunHalaman 132 dari 347 hal Perkara Nomor 09/Pid.SusTPK/2016/PN.Srg25.RUPS Tahun 2015 belum terlaksana karena RICKY TAMPINONGKOLbaru menjabat belum 1 tahun;Bahwa Banten sudah saatnya memiliki Bank Pembangunan Daerahsendiri, selama ini dana pemerintah disimpan di Bank BJB;Bahwa Saksi membenarkan Nomor Ponsel 081317208265 adalah nomorponsel Saksi, Saksi membenarkan percakapan anatara Saksi denganRICKY TAMPINONGKOL dan percakapan dengan FL.
    berwarna biru dengan tulisanDhany Meva BGD.1 (Satu) buah Buku Catatan/Agenda Twin Plaza Hotel Jakarta.1 (satu) bundel memo Aston Cengkareng dengan tulisan tangan.1 (satu) bundel Memo DPRD Prov Banten dengan tulisan tangan.2 (dua) lembar dokumen Catatan atas Laporan Kajian Final PembentukanBPD Banten.Halaman 224 dari 347 hal Perkara Nomor 09/Pid.SusTPK/2016/PN.Srg101.102.103.1 (satu) bundel dokumen BGD Program Kerja dan Evaluasi dengan DPRD,Tangerang, 12 Februari 2015.1 (satu) bundel dokumen print out RUPS
    Catatan/Agenda Twin Plaza Hotel Jakarta.1 (satu) bundel memo Aston Cengkareng dengan tulisan tangan.Halaman 331 dari 347 hal Perkara Nomor 09/Pid.SusTPK/2016/PN.Srg99.100.101.102.103.1 (satu) bundel Memo DPRD Prov Banten dengan tulisan tangan.2 (dua) lembar dokumen Catatan atas Laporan Kajian FinalPembentukan BPD Banten.BB Nomor 94 sd. 100 DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA1 (satu) bundel dokumen BGD Program Kerja dan Evaluasi denganDPRD, Tangerang, 12 Februari 2015.1 (satu) bundel dokumen print out RUPS