Bahwa pada walnya pfernikahan antara Penggugatdan Tergugat berjalanbaik namun setelah kelahiran anak pertama bernama Kantyas Zubi Zareta, ,Bondowoso , 20112013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulaidiwarnai dengan perselisihan dan bahkan percekokan akibat sikap Tergugatyang maunya menang sendiri dan seringkai melakukan kekerasan dalamrumah tangga (KDRT) namun keutuhan keluarga tetap penggugatmempertahankan ;5.

bukti bukti surat tersebut, kuasa Penggugatmenyatakan tidak keberatan;1.Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi saksi dipersidangan yaitu :saksi Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikutSaksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi ipar Penggugat;Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggaldi di rumah kediaman di Desa Bandilan Kecamatan Prajekan KabupatenBondowoso, Jawa Timur diaruniai dua (2) orang anak Kantyas Zubi Zareta,Bondowoso, 20112013

Put Nomor 3053/Pdt.G/2018/PA.Jr2. saksi IlSaksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Tetangga Penggugat; Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggaldi di rumah kediaman di Desa Bandilan Kecamatan Prajekan KabupatenBondowoso, Jawa Timur diaruniai dua (2) orang anak Kantyas Zubi Zareta,Bondowoso, 20112013, anak II , Bondowoso, 19092017; Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Nomor 260 K/Pdt.SusPHI/2015termasuk Tergugat yang diwakili olen Serikat Pekerja Seluruh Indonesiatelah menyepakati dan menandatangani Perjanjian Kerja Bersama PTFreeport Indonesia Edisi XVII Tahun 2011 2013 (PKB 20112013) danPedoman Hubungan Industrial PT.

Bahwa setiap ketentuan yang termuat dalam PKB 20112013 dan PHI20112013 wajib untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh semuaKaryawan/Pekerja Penggugat termasuk Tergugat tanpa terkecualikarena bersifat mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) PKB20112013 Jo. Pasal 126 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 1338 Kitab UndangUndangHukum Perdata (KUHPerdata) dimana atas setiap pelanggaran kerjaakan dikenakan sanksi sebagaimana telah disepakati bersama;.

secara tertulis atas anjuran yangdisampaikan oleh Mediator tersebut dengan menyatakan menolakkarena Tergugat nyatanyata terbukti telah melakukan pelanggaran kerjaseriuSs yang sanksinya adalah PHK, sehingga berpotensi menimbulkanpreseden buruk bagi karyawan lain di lingkungan kerja dan terciptanyahubungan kerja yang tidak harmonis apabila atas pelanggaran kerjayang dilakukannya Tergugat tidak diberikan sanksi berupa PHKsedangkan penerapan sanksi telah diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat(45) PHI 20112013

Freeport IndonesiaEdisi Vil Tahun 20112013 Jo. Pasal 8 Ayat (3) Perjanjian Kerja BersamaPT. Freeport Indonesia Edisi XVII Tahun 2011 2013;6. Menyatakan bahwa atas pelanggaran kerja yang dilakukannya, Tergugatjuga melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (45) Pedoman HubunganIndustrial PT. Freeport Indonesia Edisi VIIl Tahun 2013 2015 Jo. Pasal8 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama PT. Freeport Indonesia Edisi XVIIITahun 2013 2015;7.

lexspecialis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasukTergugat;Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja yakni"melakukan hubungan dengan pihak ketiga yang dapat menciptakankonflik kepentingan dan atau menyalahgunakan jabatan dan atauwewenangnya untuk keuntungan diri sendiri, orang lain ataukelompoknya sehingga merugikan Perusahaan";Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja atasketentuan Pasal 15 ayat (45) Pedoman Hubungan Industrial PT.Freeport Indonesia Edisi VII Tahun 20112013

., berupa AKTA PENGIKATAN JUALBEL NOMOR 339 tanggal: 20112013 antara MADE TEKER dan MADE PARTASUNIA atas Sebidang tanah dengan Alas Hak MilikSPPT PBB No. 51.04.071.006.0190025.0 Klas 085, seluas43.300M2, terletak di Desa Puhu, Kecamatan Payangan, KabupatenGianyar, atas nama MADE TEKER dengan batas batas sebagaiberikut:* Sebelah Utara : Tanah!

MADE TEKER seluas 16.060 M2 kepadaPENGGUGAT dan/atau TERGUGAT V untuk dipergunakanHalaman 5 dari 38 Putusan Perdata Nomor 7/PDT/2021/PT DPSmenindaklanjuti proses jual beli dan proses peralihan hak menjadiatas nama PENGGUGAT berdasarkan Akta Pengikatan Jual BeliNomor: 39 Tanggal 20112013 dan Akte Kuasa Nomor 40 tanggal 20112013 jika diperlukan dengan upaya eksekusi;8.

Menyatakan hukum dan menegaskan kembali bahwa PerjanjianPengikatan Jual Beli Nomor : 39 tanggal 20112013 tidak bisadilanjutkan3. Menyatakan hukum bahwa Kuasa No. 40 tanggal 11112013 tidakbisa berlaku lagi dan tidak memiliki daya mengikat secara hukumkarena Pemberi kuasa Sudah meninggal Dunia dan menjadi bataldemi hukum4.

Menyatakan hukum dan menegaskan kembali bahwa PerjanjianPengikatan Jual Beli Nomor 39 tanggal 20112013 tidak bisadilanjutkan;3. Menyatakan hukum bahwa Kuasa No. 40 tanggal 20112013 tidakbisa berlaku lagi dan tidak memiliki daya mengikat secara hukumkarena Pemberi Kuasa sudah Meninggal Dunia dan menjadi bataldemi hukum;Halaman 13 dari 38 Putusan Perdata Nomor 7/PDT/2021/PT DPS4.

Menyatakan hukum bahwa Perjanjian Jual Beli (PPJB) Nomor : 39tanggal 20112013 cacat hukum dan batal demi hukum;6. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk selain danselebihnya;DALAM KONVENSI!

kepada LembagaHubungan Industrial dalam hal Pekerja terbukti melakukanpelanggaran:huruf a: Memberikan keterangan tidak benar dan berbohong yangdapat atau telah mengakibatkan kerugian bagi perusahaan atau rekansekerja atau pihak ketiga yang mempunyai hubungan usaha denganPerusahaan.Pasal 46 Tentang Pelanggaran Yang Dapat Dikenakan PHK:Ayat (2): Pekerja yang hubungan kerjanya diputus atas dasar pasal 46 ayat (1) diatas akan diproses sesuai ketentuan peratutan perundangundanganyang berlaku.Pasal 49 PKB 20112013

Bank Danamon Indonesia, Tbkakan mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugatmelalui Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri di Ternate.17.Bahwa PENGGUGAT berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)terhadap TERGUGAT dalam perkara aquo harus mendasarkan pada ketentuansebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama tahun 20112013 pada pasal46 tentang Pelanggaran Yang Dapat Dikenakan PHK khususnya ayat 1 huruf (a)juncto pasal 49 tentang Sebabsebab Berakhimya

Hubungan Kerja huruf (h).818.Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap TERGUGAT yang dilakukansesuai dengan tata cara yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan PerjanjianKerja Bersama (PKB) tahun 20112013 pada Pasal 46 tentang Pelanggaran YangDapat Dikenakan PHK khususnya ayat 1 huruf (a) juncto Pasal 47 tentang Sebabsebab Berakhirnya Hubungan Kerja huruf (h) adalah SAH MENURUT HUKUM.19.Bahwa oleh karena berdasarkan dalil dalil yang diuraikan oleh Penggugatsebagaimana terurai di atas,

Tahun 20112013 pada Pasal 46 tentang Pelanggaran Yang DapatDikenakan PHK khususnya ayat 1 huruf (a) juncto Pasal 49 tentang SebabsebabBerakhirnya Hubungan Kerja huruf (h)Memerintahkan dan menghukum TERGUGAT untuk menyelesaikan seluruhkewajibannya kepada PENGGUGAT antara lain berupa penyerahan; Kartu ID Card,Kartu Assuransi Sinar Mas, melunasi Credit Card Bank Danamon, dan PinjamanPribadi Karyawan, sesuai catatan perhitungan besarnya kewajiban yang ada padaPENGGUGAT, yang akan diperhitungkan dengan

Foto copy tanpa surat aslinya Berita AcaraPemeriksan (BAP) terhadap tergugattanggal 11 Mei 2013, yang telah diberi meterai secukupnya , kemudian diberi tandatanda P3;4.11Foto copy surat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 20112013 besertalampirannya yang dibuat dan ditanda tangani antara penggugat dengan SerikatPekerja PT Bank Danamon Indonesia yang telah diberi meterai secukupnya dantelah dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, ternyata sesuai aslinya,kemudian diberi tanda P4.Foto kopy tanpa

Ali Nixon sangat berbeda denganalasan pengunduran diri Para Penggugat.Alasan pengunduran diri Para Penggugat adalah sematamata karena ParaPenggugat tidak mau lagi melaksanakan pekerjaannya dikarenakan ParaPenggugat merasa tidak nyaman dalam bekerja karena tidak sejalandengan kebijakan Tergugat yang didalilkan oleh Para Penggugat tidakmelaksanakan prinsipprinsip GCG.PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) PERIODE 20112013 DAN UU No.13/2003 TIDAK MENGATUR MENGENAI PENGUNDURAN DIRI DARI JABATAN28.PKB Periode

20112013 dan UU No. 13/2003 tidak mengatur apa yangdidalilkan oleh Para Penggugat sebagai Pengunduran Diri Dari Jabatan.29.

Bukanmengadaada dengan berdalih Para Penggugat merasa tidak nyaman dalambekerja karena tidak sejalan dengan kebijakan Tergugat yang didalilkan olehPara Penggugat tidak melaksanakan prinsipprinsip GCG.33.Patut dipahami oleh Para Penggugat, Pasal 7 ayat (4) huruf d dan g PKBPeriode 20112013 mengatur:(4) Hak Pengusahad.Mengangkat, mempromosikan, memutasikan danmemberhentikan pekerja sesuai kebutuhan perusahaan.Mengelola sumber daya manusia (Pekerja) sesuai kebutuhanperusahaan dengan tetap memperhatikan

(Persero) Pelabuhan Indonesia Il, yang harusmenjadi acuan pelaksanaan kerja ;Surat No. 37/II/SPPPI.II/2014 perihal Perpanjangan masa berlakuPerjanjian Kerja Bersama periode 20112013 tanggal 25 Februari 2014berikut lampiran Adendum Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.P 21P 22P 23P 24P= 25P 26Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan Serikat Pekerja PelabuhanIndonesia II (SPPI.II) Periode 20112013 Nomor : HK.566/1/29/PI.II13Nomor : 11/1/SPPI.II/13 ;Surat Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia

;T 21 : Risalah Mediasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPemerintah KotaCirebon tertanggal 26 Mei 2014;T 22 =: Anjuran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah KotaCirebontertanggal 9 Juni 2014, No. 560.899/DSTKT/2014;T23 : Perjanjian Kerja Bersama periode 20112013;T 24 : Surat Pengunduran Diri Sdr. Agus Hendrianto tertanggal 31 Juli 2013;T 25 : Surat Inza & Ihza Lawfirm tertanggal 24 Desember 2013 Ref No: 372/YIM/I&l/X1I/2013 perihal somasi atas PHK Para Pegawai PT.

Semampir Kota Surabaya sebagaimana Kutipan Akta NikahNo.XXX namun kemudian bercerai pada tanggal 08022011 sebagaimaanAkta Cerai No.XXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya;Bahwa kemudian, pada tanggal 20112013, ibu kandung anak dimaksudyakni XXX telah meninggal dunia di Surabaya dikarenakan sakit;Bahwa sejak lahir hingga sepeninggal ibunya, yakni XXX, bahkan hinggasaat ini, XXX memang sudah hidup seharihari bersama Pemohon selakubapak kandungnya, Pemohon sebagai bapaknya telah merawat

SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempattinggal di Kota Surabaya, mengaku sebagai tetangga Pemohon memberikanketerangan dibawah sumpah sebagai berikut: Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga Pemohon; Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan adalah untukmengurus permohonan penetapan perwalian atas anak lakilaki kandungbernama XXX, umur 12 tahun 10 bulan karena ibu kandung bernamaXXX sudah meninggal dunia tanggal 20112013 dan telah berceraisebelumnya guna

Penetapan nomor 1402/Pdt.P/2016/PA.SbyXXX sudah meninggal dunia tanggal 20112013 dan telah berceraisebelumnya guna kepentingan anaknya yang belum dewasa tersebut; Bahwa Pemohon tinggal bersama anaknya tersebut; Bahwa saksi mengetahui Pemohon orangnya baik, rajin beribadah,berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya,keluarganya termasuk memperlakukan anaknya secara baik Bahwa saksi mengetahui anaknya saat ini ikut Pemohon dalam keadaanbaikbaik, karena Pemohon memperlakukannya

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Akta Kelahiran Nomor : 3320-LT-20112013-0013, tanggal 20 November 2013, atas nama JULYAN BAGUS MAHENDRA;
3. Menyatakan Akta kelahiran yang benar adalah Akta Kelahiran, Nomor : 7658/2010, tanggal 26 Oktober 2010, atas nama JULYAN ARUKA WIJAYA;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk membatalkan Akta Kelahiran Nomor : 3320-LT-20112013-0013, tanggal 20 November 2013, atas nama JULYAN BAGUS MAHENDRA, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tersebut, dan mencoret dalam register Akta Kelahiran yang disediahkan untuk itu, berdasarkan salinan resmi Penetapan ini;

Bahwa, pada tanggal 20112013 Pemohon dan Pemohon II telahmelangsungkan pernikahan bertempat di Sei Raya di rumah bapak angkat(orang tua pemohon 1), dengan wali nikah orang tua bernama Sampondengan penghulu nikah bernama Pak Ros, ada pun yang menjadi saksi saksi adalah Masdar dan Juminto dengan mas kawin berupa alat solatdibayar tunai.Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PA. Sry.2.

Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (Pemohon 1) denganPemohon II (Pemohon Ilyang dilangsungkan pada tanggal 20112013 dijalan Paris Keramat ( rumah orang tua Pemohon 1);3.

dan SP KEP("Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan, Minyak gas dan Umum") maupunsampai dengan pembahasan tata tertib perundingan pembaharuan Perjanjian KerjaBersama PT Thiess Contractors Indonesia Sangatta 2009 2011;8 Bahwa sehubungan pada tanggal 6 Oktober 2011 Perjanjian Kerja Bersama PT ThiessSangatta akan berakhir masa berlakunya maka Penggugat meminta kepada PUKSBSI dan PUK SP KEP agar pada tanggal 20 Juli 2011 dapat dilaksanakanpertemuan pembahasan tata tertib Perundingan pembaharuan PKB 20112013

(Bukti P 14) dan juga tim SP1415KEP dan SBSI meminta uang saku sebesar Rp.2 juta per orang yang bukan bagiandari tata tertib perundingan pembaharuan PKB 20112013;Bahwa setelah pertemuan nonformal tersebut sebagaimana di sebutkan dalam butir13 di atas tim SPKEP dan SBSI tidak bersedia lagi untuk membicarakan ataupunbertemu untuk membahas hal yang belum disepakati tersebut dan kemudianmenyerahkan surat pemberitahuan mogok dengan Nomor 16/SPSB/TISGT/2011yang di tandatangani antara lain oleh Tergugat

No. 138 K/Pdt.SusPHI/2013berdasar atau keliru, tidak memiliki landasan hukum dan ketentuanketenagakerjaan dan tidak ada relevansi dengan (satu) pasal pada tata tertibperundingan pembaharuan PKB 20112013 yang belum disepakati oleh tim SPKEP dan SBSI yakni bagian VII (sahnya perundingan) ayat (c.) dan jugapermintaan uang saku sebesar Rp.2 juta yang bukan bagian dari tata tertibperundingan pembaharuan PKB 20112013, maka oleh karenanya alasan dansebabsebab mogok kerja tidak memenuhi dan atau melanggar

No. 138 K/Pdt.SusPHI/20132218 Bahwa akibat mogok kerja untuk mendorong tercapainya kesepakatan PerjanjianKerja Bersama, maka pihak perusahaan telah melakukan tindakantindakan yangmerugikan karyawan.19 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah seharusnya Tergugat Rekonvensidiperintahkan untuk menyelesaikan pembahasan Pembaharuan Perjanjian KerjaBersama periode 20112013 dengan Para Tergugat dan/atau karyawan PT.

Thiess contractors Indonesia Sangataperiode 20112013 (yang merupakan bagian dari Pembahasan PKB) yang berujungpada mogok kerja."53 Bahwa, Judex Facti tidak mempertimbangkan keterangan para saksi yangmenerangkan tentang penyebab terjadinya aksi mogok kerja.54 Bahwa pada halaman 56, saksi Penggugat/Termohon Kasasi bernama Muksin dengantegas mengatakan:"Bahwa sepengetahuan saksi, persoalan yang terjadi antara PT Thiess ConcractorsIndonesia dengan Para Tergugat adalah mengenai pembahasan tata tertib

2, sebab dalil PENGGUGAT tersebut justru telah bertentangan dengan faktahukum yang tertuang dalam gugatan PENGGUGAT sendiri, yaitu pada tanggal 11Februari 2011 PENGGUGAT telah menerima Surat Peringatan I, dan tanggal 22Februari 2011 telah menerima Surat Peringatan II, serta tanggal 3 Maret 2011PENGGUGAT menerima Surat Peringatan III, artinya PENGGUGAT bekerjadiperusahaan TERGUGAT tidak dengan dedikasi dan tanggungjawab, dan Surat12Peringatan diberikan sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 20112013

UNISEM, Tahun 20112013, Pasal 72 angka 1telah menegaskan :* Mangkir selama 5 (lima) hari kerja berturutturut tanpa keterangan secara tertulisyang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua)kali secara patut dan tertulis, dinyatakan mengundurkan diri .c Undangundang No. 13 Tahun 2003 Pasal 126 ayat (1) menegaskan : Pengusaha,Serikat Pekerja / Serikat Buruh dan Pekerja/ Buruh wajib melaksanakan ketentuanyang ada dalam perjanjian kerja bersama .14d Keputusan Menteri Tenaga

Bahwa dalil PENGGUGAT angka 6 halaman 3 demi hukum patut untuk dikesampingkan,sebab alasan dan tata cara memberikan peringatan yang dilakukan oleh TERGUGAT kepadaPENGGUGAT adalah telah sesuai dengan faktafakta hukum yang sebenarnya terjadidikarenakan PENGGUGAT telah melakukan pelanggaran atas Perjanjian Kerja BersamaTahun 20112013 juncto Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 161 ayat (2) .Adapun Pemberian Surat Peringatan sesuai dengan Pelanggaran yang dilakukan olehPENGGUGAT adalah didasari atas

fakta hukum sebagai berikut :15a Surat Peringatan I, tanggal 11 Februari 2011, No. 011 ditandatangani oleh atasanPENGGUGAT dan PENGGUGAT, diberikan karena tanggal 11 Februari 2011PENGGUGAT tidak ada ditempat kerja saat jam kerja) PENGGUGAT melanggarketentuan Pasal 69 angka 3 Perjanjian Kerja Bersama Tahun 20112013 yangmenegaskan :* Selama jam kerja meninggalkan tempat kerja tanpa ijin atasannya meskipun telahdiperingatkan secara lisan tercatat.b Surat Peringatan II, tanggal 23 Februari 2011 No.

UNISEM, Tahun 20112013, Pasal 72 angka 1);3 Memerintahkan TERGUGAT membayarkan kepada PENGGUGAT berupa uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undangundang Nomor 13 Tahun2003 ;Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain,maka Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, TERGUGAT mohonPutusan yang seadiladilnya (Ex aequo et bono) ;.Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukanReplik pada persidangan

SUBUR ARUM MAKMUR Periode 20112013 Pasal 48 Ayat 2 Jo.Pasal 58 Ayat 5 (Bukti T2) yaitu Karyawan Mangkir selama 5 hari kerjaberturutturut dan telah dipanggil Perusahaan 2 kali secara tertulis, makaperusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karenadikualifikasikan mengundurkan diri, dengan berpedoman kepada peraturanperundangundangan yang berlaku;114.

Subur Arum Makmur Periode 20112013 Pasal 48Ayat 2 Jo Pasal 58 Ayat 5 dan UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Pasal5.

Subur Arum Makmur periode 20112013 Pasal48 Ayat 2 Jo Pasal 58 Ayat 5 serta UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Pasal168 yang menyatakan Karyawan Mangkir selama 5 hari kerja berturutturut dan telah dipanggil Perusahaan 2 kali secara tertulis, makaperusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karenadikualifikasikan mengundurkan diri maka sudah selayaknyalah tuntutanPenggugat yang menunitut hak 2 kali ketentuan Pasal 156 Ayat 1, Ayat 2 danAyat 4 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 ditolak atau setidak tidaknyatidak

SUBUR ARUM MAKMUR Periode 20112013 Pasal 48 Ayat 2 JoPasal SGAyall 5 n nnn nnn nnn ne153.

Khadrah Karim Wailisa NIK32732548 10800004 tertanggal 20112013 (Bukti P1);2. Photo copy Kartu Keluarga No.3273251911130002 Tanggal 20112013 atasnama Khadrah Karim Wailisa (Bukti P2);3. Photocopy KutipanAkta Cerai No.2324/AC/2014/PA.Bdg Tanggal 14 Juli 2003atas nama Khadrah Karim Wailisa H binti Drs. Abdul Karim Wailisa Halongdengan Ali Murtadlo bin Moh.Sholehudin ( Bukti P3) ;4.

merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang,bahwa dari suratsurat yang bersangkutan, ParaPenggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta dan memohon kepadaPengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.BrMengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Para Penggugat dengan Tergugat terikat dan tunduk kepadaAddendum Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT PelabuhanIndonesia II (SPPIIl) periode 20112013

Nomor 158 PK/Pdt.SusPHI/2017Menyatakan Para Penggugat berhak atas Penghargaan Masa Baktisebagaimana yang di atur dalam Addendum PKB 20112013 Pasal 37 ayat11 (PKB) Nomor HK/566/19/1/PI.II11 dan Nomor 22/VII/SK.SPPI.II/11tertanggal 28 Juli 2011 dan Addendum Perjanjian Kerja Bersama padaNomor: HK.566/1/29/PI.II13, Nomor 11/1/SKSPPI.II/13 tertanggal19 Januari 2013;Menghukum Tergugat untuk membayarkan kekurangan PembayaranMasa Bakti (dalam bulan) 20 x (merit + tunjangan perumahan) kepadaPara Penggugat

periode 20112013, Nomor HK.566/1/29/PI.II13, Nomor11/1/SKSPPI.II/13, tanggal 19 Januari 2013 tentang Perubahan PerjanjianKerja Bersama (PKB) Nomor HK.566/19/1/PI.IIl11. dan Nomor 22/VII/SK.SPPI.II tanggal 28 Juli 2011;Menyatakan Para Penggugat berhak memperoleh uang PenghargaanMasa Bakti sebagaimana diatur dalam PKB 20112013 Pasal 37 ayat 11(PKB) Nomor HK/566/19/1/PI.II11. dan Nomor 22/VII/SK.SPPI.II/11tertanggal 28 Juli 2011 dan Addendum Perjanjian Kerja Bersama (PKB)Nomor: HK.566/1/29/PI.II13,

Menyatakan Para Penggugat dengan Tergugat terikat dan tundukpada Addendum Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antaraPT Pelabuhan Indonesia dengan SPPI Periode 20112013 tentangPerubahan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Nomor HK.566/19/1/PI.Il11 dan Nomor 22/VII/SK.SPPI.Il, tanggal 28 Juli 2011;Menyatakan Para Penggugat beremperoleh Uang PenghargaanMasa Bhakti sebagaimana diatur dalam PKB 20112013 Pasal 37ayat (11) PKB Nomor HK/566/19///PI.II11, Nomor 22/VII/SK.SPP1.11/11 tertanggal 28 Juli 2011 dan Addendum

Ali Nixon sangat berbeda dengan alasanpengunduran diri Penggugat.Alasan pengunduran diri Penggugat adalah sematamata karena Penggugat tidakmau lagi melaksanakan pekerjaannya dikarenakan Penggugat merasa tidak nyamandalam bekerja karena tidak sejalan dengan kebijakan Tergugat I yang didalilkanoleh Penggugat tidak melaksanakan prinsipprinsip GCG.PERJANJIAN KERJA BERSAMA PERIODE 20112013 (PKB) DAN UU Nomor13/2003 TIDAK MENGATUR PENGUNDURAN DIRI DARI JABATAN25 PKB Periode 20112013 dan UU Nomor 13/2003

Mengelola sumber daya manusia (Pekerja) sesuai kebutuhanperusahaan dengan tetap memperhatikan peraturan perundangudangan yang berlaku.Jelas berdasarkan Pasal 7 ayat (4) huruf d dan g PKB Periode 20112013 adalahTergugat I selaku pengusaha yang memiliki hak untuk menentukan jabatan ataumemutuskan untuk melakukan mutasi atau perubahan jabatan. Selaku pekerjaPenggugat tidak berhak menentukan posisi jabatan berdasarkan keinginan ataupemikiran sendiri.

Agus Hendriantodalam suratnya);Bahwa apa yang didalilkan Tergugat I dan Tergugat II bahwa Perjanjian KerjaBersama (PKB) Periode 20112013 dan UU Nomor 13/2003 tidak mengaturpengunduran diri dari jabatan, telah dijawab Penggugat pada angka 1015 di atas,karena hanya pengulangan dalil saja sehingga tidak perlu ditanggapi olehPenggugat;Bahwa Tergugat I dan Tergugat II hanya mencantumkan Pasal 7 ayat (4) huruf ddan g PKB 20112013, yang mengatur hak pengusaha, tetapi tidak melihat Pasal7 ayat (6) yang mengatur

Ali Nixon sangat berbeda dengan alasanpengunduran diri Penggugat.Alasan pengunduran diri Penggugat adalah sematamata karena Penggugat tidakmau lagi melaksanakan pekerjaannya dikarenakan Penggugat merasa tidak nyamandalam bekerja karena tidak sejalan dengan kebijakan Tergugat I yang didalilkanoleh Penggugat tidak melaksanakan prinsipprinsip GCG.PERJANJIAN KERJA BERSAMA PERIODE 20112013 (PKB) DAN UU Nomor13/2003 TIDAK MENGATUR PENGUNDURAN DIRI DARI JABATAN.26 PKB Periode 20112013 dan UU Nomor 13/2003

KIRNOTO, berikutlampiran daftar nama para pekerja yang di PHK, diberi tanda P18.Foto copy Surat No. 37/I/SPPPI.I1/2014 perihal Perpanjangan masa berlakuPerjanjian Kerja Bersama periode 20112013 tanggal 25 Februari 2014berikut lampiran Adendum Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.

Namun sejak bulan Januari 2014 hingga Juni 2014 terdakwa JOKOWINDIYONO Bin JAIMAN sebagai Pengurus KUD Sinar Jaya yang lamaHalaman 4 dari 66 Putusan Nomor 727/Pid.B/2016/PN Kagtidak juga menyerahkan Dana Anggaran dan Laporan PertanggungjawabanPengurus KUD Sinar Jaya periode 20112013 kepada pengurus baru yaituSdr. HENDRO DWI SAPTONO, ST sebagai Ketua KUD, Sadr. H.SUPRAYITNO sebagai bendahara dan Sdri.

NURFADILLAH sebagaiSekretaris.Bahwa pada tanggal 5 juli 2014 dilakukan serah terima dari pengurus lama(periode 20112013) kepada pengurus baru (periode 20142016) sehinggadiketahui berdasarkan Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUDSinar Jaya tahun buku 2013, anggaran berbentuk uang yang harusdiserahkan oleh terdakwa JOKO WINDIYONO Bin JAIMAN sebagaipengurus lama adalah sejumlah Rp. 2.684.895.745 (dua milyar enam ratusdelapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratusempat

Lalu sekira bulan november 2014 terdakwamentransfer uang sejumlah Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh jutaHalaman 10 dari 66 Putusan Nomor 727/Pid.B/2016/PN Kagrupiah) ke nomor rekening BRI : 564201007237534 atas nama KUDSinar Jaya.Bahwa pada tanggal 5 juli 2014 akan dilakukan serah terima dari penguruslama (periode 20112013) kepada pengurus baru (periode 20142016),setelah mempelajari Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUDSinar Jaya tahun buku 2013 yang dipaparkan pengurus lama, menurutpengurus

HARUN ZAINURRASID selaku Sekretaris.Bahwa pada tanggal 5 juli 2014 akan dilakukan serah terima dari penguruslama (periode 20112013) kepada pengurus baru (periode 20142016)sehingga berdasarkan Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUDSinar Jaya tahun buku 2013 (Neraca pada halaman 15) diketahui anggaranberbentuk uang yang harus diserahkan oleh terdakwa sebagai penguruslama adalah sebagai berikut :e Kas tunai sebesar Rp. 549.398.657 (lima ratus empat puluh sembilan jutatiga ratus sembilan puluh

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perubahan Nama Ayah dan Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-20112013-0154 tanggal 20-11-2013 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan Kartu Keluarga Nomor 3578270101088860 tanggal 10-12-2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang semula nama Ayah Pemohon tertulis Tasrip dirubah menjadi

tertulis Musjarofah dirubah Musaropah untuk selanjutnya Pemohon menyebut Ayahnya menjadi Tasrip Moch Umar dan menyebut Ibunya menjadi Musarofah;