Ditemukan 536 data
Nuraini
12 — 2
Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indnesia.2. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Pairin denganMusri sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506LT010820190073 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil KabupatenKediritertanggal 01 Agustus 2019.3.
15 — 8
PENETAPANNomor XXX/Pdt.P/2017/PA Btm.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara CeraiGugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:Pemohon I, tempat tanggal lahir Medan, 10 April 1984, umur 32 tahun, jeniskelamin lakilaki, warganegara Indnesia, agama Islam,NIK XXX, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta,tempat tinggal di Kota Batam, Disebut sebagaiPemohon I
20 — 1
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata padatingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatanantara :FOENG AIHUNG , wanita, agama Kristen, Warganegara Indnesia,pekerjaan ibu rumah tangga ,beralamat di Jl.Kupang Segunting Gg.5 No.16 Surabaya, yang dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum(domisili) ditempat kuasa hukumunya BUDI SAMPURNO.SH.ROCKY FIRMANSYAH.SH.
36 — 6
LAB : 1460/NNF/2014 tanggal 21 Juli 2014 disimpulkan bahwa :Kristalkristal putih pada tabel pemeriksaan mengandungMetamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61Lampiran UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yangberwenang;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal114 Ayat (1) UndangUndang Republik Indnesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.ATAUKEDUA:Bahwa ia terdakwa Kosim
LAB : 1460/NNF/2014 tanggal 21 Juli 2014 disimpulkan bahwa :Kristalkristal putih pada tabel pemeriksaan mengandungMetamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61Lampiran UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yangberwenang;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal112 Ayat (1) UndangUndang Republik Indnesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.Menimbang, bahwa atas dakwaan
39 — 6
ayat (1 ) KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umumadalah dakwaan tunggal melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang undang RINo.12 /DRT/1951 KUHP yaitu Unsur Barang siapa ; Unsur Tanpa Hak tanpa hak memasukan ke Indonesia , membuatmenerima mencoba memperoleh ; menyerahkan atau mencobamenyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanyaatau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, memepergunakan ataumengeluarkan dari Indnesia
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganNVtersebut, maka unsur pertama barangsiapa telah terpenuhisecara sah menurut Hukum, yang kesalahannya akandipertimbangkan dalam unsur unsur berikutnya ;Unsur Tanpa Hak tanpa hak memasukan ke Indonesia , membuatmenerima mencoba memperoleh i menyerahkan atau mencobamenyerahkan, menguaSai, membawa, mempunyai persediaan padanyaatau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, memepergunakan ataumengeluarkan dari Indnesia
Fernand Ruben
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia, cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, cq Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau
2.Pemerintah Republik Indonesia, cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, cq Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, cq Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Pulang Pisau
Turut Tergugat:
2.Pemerintah Republik Indonesia, cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, cq Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, cq Bupati Pulang Pisau
3.Pemerintah Republik Indonesia, cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, cq Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, cq Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Pulang Pisau
85 — 14
KementerianAgraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan NasionalRepublik Indnesia Cq. Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Kalimantan Tengah Cq.
8 — 1
dahulu sebelum terbitnya Surat Nikah Pemohon;Menimbang bahwa oleh karena pada pokoknya permohonan Pemohonhanya memohon agar tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam Kutipan AktaNikah dibetulkan menjadi sebagaimana yang tertulis dalam llazah/Tanda TamatBelajar, SK Pegawai Negeri Sipil dan Kartu Pegawai Negeri Sipil Pemohonuntuk keperluan memenuhi persyaratan pengusulan pensiun, makapermohonan Pemohon telah beralasan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama Republik Indnesia
7 — 0
PA.Ba.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugatantara :Nama Penggugat umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempattinggal di Kabupaten Banjarnegara, sebagai "Penggugat",MELAWANNama Tergugat , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempattinggal di Kabupaten Banjarnegara, sekarang tidak diketahui tempattinggalnya diseluruh wilayah Republik Indnesia
FEBY ROSMINI SITORUS
14 — 9
Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang denganHakim Tunggal, telah menjatuhnkan Penetapan sebagaimana terurai dibawah inidalam perkara Permohonan dari:FEBY ROSMINI SITORUS, Tempat tanggal lahir Porsea 24 September 1966,Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Sakura Anpan Blok CNo 1C RT.001/006, Kelurahan Lubuk Baja Kota,Kecamatan Lubuk Baja, Agama Kristen, StatusPerkawinan belum kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta,Kewarganegaraan Indnesia
15 — 2
/PN Pdg .Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, pemohon telahmengajukan alat bukti surat berupa:1.2.Fotocopy surat KTP Pemohon diberi tanda P.1 ;Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon No 1371082004110003,diberi tandaP.2;Fotocopy ijazah pemohon dari STMIK Indnesia,diberi tanda P.3 ;Fotocopy Akta Kelahiran No. 126//D/CSKSi2003, diberi tanda P.4;Fotocopy Surat tanda bukti penerimaan laporan kehilangan barang dariPolsek Pauh, diberi tanda P.5Fotocopy kutipan akta nikah pemohon, diberi tanda P.6Menimbang
46 — 10
ayat (1 ) KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umumadalah dakwaan tunggal melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang undang RINo.12 /DRT/1951 KUHP yaitu Unsur Barang siapa ; Unsur Tanpa Hak tanpa hak memasukan ke Indonesia , membuatmenerima mencoba memperoleh ; menyerahkan atau mencobamenyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanyaatau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, memepergunakan ataumengeluarkan dari Indnesia
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganNVtersebut, maka unsur pertama barangsiapa telah terpenuhisecara sah menurut Hukum, yang kesalahannya akandipertimbangkan dalam unsur unsur berikutnya ;Unsur Tanpa Hak tanpa hak memasukan ke Indonesia , membuatmenerima mencoba memperoleh i menyerahkan atau mencobamenyerahkan, menguaSai, membawa, mempunyai persediaan padanyaatau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, memepergunakan ataumengeluarkan dari Indnesia
38 — 10
Menetapkan bahwa pemohon telah menjadi WargaNegera Indnesia mengikuti orang tua pemohonsehingga nama Cina TJIA TIU TJIE pemohon akan digantimenjadi nama Indonesia yakni VERONIKA TJIA ;3. Memerintahkan kepada Panitera atau Petugas yangditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan penetapanini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon untukmencatatnya dalam buku register yang diperuntukanuntuk itu ;4.
EKA PRASETYADI S.H
Terdakwa:
KHAIRUL KHASLAH BIN IDRIS
25 — 4
Si dengan kesimpulan bahwa barangbukti yang diperiksa milik Sukarni bin Razali, Zamzami Bin M Yahya Ismaildan Khairul Khaslah Bin Idris adalah benar mengandung metamfetamin danterdaftar dalam golongan satu nomor urut 61 lampiran UndangUndangRepublik Indnesia Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkotika;Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah No 191/JL.14.60035/ 2019 tanggal 19 Maret 2019 telah melakukan penimbanganbarang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yangterbungkus
Si dengan kesimpulan bahwa barangbukti yang diperiksa milik Sukarni bin Razali, Zamzami Bin M Yahya Ismaildan Khairul Khaslah Bin Idris adalah benar mengandung metamfetamin danterdaftar dalam golongan satu nomor urut 61 lampiran UndangUndangRepublik Indnesia Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkotika; Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah No 191/JL.14.60035/ 2019 tanggal 19 Maret 2019 telah melakukan penimbanganbarang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yangterbungkus
Si dengankesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Sukarni bin Razali,Zamzami Bin M Yahya Ismail dan Khairul Khaslah Bin Idris adalah benarmengandung metamfetamin dan terdaftar dalam golongan satu nomor urut61 lampiran UndangUndang Republik Indnesia Nomor 35 tahun 2019tentang Narkotika.Bahwa berdasarkan Berita Acara TaksiranPegadaian Syariah No 191/ JL.14.60035/ 2019 tanggal 19 Maret 2019telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) bungkusnarkotika jenis sabu yang terbungkus
59 — 14
Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indnesia Nomor : 247 K/Sip/1953 tanggal 6April 1955, yang kaidah hukumnya berbunyi : Bahwa Hakim bandingtidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam memoribanding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu' segalapertimbangan Hakim tingkat pertama ;Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangansebagaimmana
16 — 1
Nikah dan dokumendokumen Pemohon yanglain seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga(KK);Menimbang bahwa oleh karena pada pokoknya permohonan Pemohonhanya memohon agar nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikahdibetulkan menjadi sebagaimana yang tertulis dalam Surat Tanda TamatBelajar Sekolah Dasar dan dokumendokumen Pemohon yang lain, makapermohonan Pemohon tersebuttelah beralasan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama Republik Indnesia
32 — 13
Pasal23 UndangUndang Republik Indnesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyakdan Gas Bumi, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Setiap orang2. Melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa izin usahapengangkutanHalaman 9 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN PikMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.
Pasal 23 UndangUndang Republik Indnesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan GasBumi mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidanapenjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjarakepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda ;Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak dapat membayar dendasebagaimana yang telah ditetapbkan, maka kepada terdakwa akan dikenakanpidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar olehterdakwa tersebut, yang
7 — 1
Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkaratersebut pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telahmenjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:Penggugat umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu Rumah Tangga,pendidikan terakhir SMK, bertempat tinggaldi Pemalang Kabupaten Pemalang,selanjutnya disebut Penggugat;Melawan :Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan , pendidikan terakhirSMK, bertempat tinggal di KabupatenPemalang sekarang tidak diketahui tempattinggalnya yang pasti di Indnesia
25 — 4
Oku Selatan , Bahwa pemohon sebagai warga Negara Indnesia berhak untuk memohon agarkelahiran anak pemohon tersebut dicatat dan dimasukkan kedalam Daftarkelahiran. yang berlaku untuk itu Bahwa disamping itu pemohon sekarang sangat memerlukan akte kelahiran anakpemohon tersebut untuk keperluan persyaratan Administrasi kependudukanyang kini diharuskan memiliki Akte Kelahiran Bahwa untuk pendaftaran dan perolehan akte kelahiran tersebut , harus adapenetapan Pengadilan Negeri Baturaja Bahwa sebagai suratsurat
16 — 12
bahwa nama Pemohon adalahWhaky S Bin Dimo22 22 22eo2o cone one cee nonce nec e cence cece ene ceceMenimbang bahwa oleh karena pada pokoknya permohonan Pemohonhanya memohon agar nama Waki S yang tercatat dalam Kutipan Akta NikahNo. 137/02/IV2010 tanggal 1 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama KecamatanPuger Kabupaten Jember, agar diubah menjadiWhaky S sebagaimana yang tercantum pada KTP dan KK Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama Republik Indnesia
34 — 11
Surat Keerangan Kehilangan Nomor LP/B 2040/IX/2011/SPK,tanggal 08092011, yang dikeluarkan oleh KepolisianNegara Republik Indnesia Daerah Kalimantan Selatan ResorKotabaru (P.4);B. Saksi1.