Ditemukan 1752 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : wenangâ wenang winangan winangun wilangan winongan winangon wejangan wedangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-06-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 448 K / Pdt / 2011
Tanggal 15 Juni 2011 — NI MADE SUANTA DK vs I WAYAN SUYA TARTA
11 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 448 K/Pdt/2011hutang hutangnya kepada Penggugat, lagi pula keberatantersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu' kenyataan, hal mana tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karenapemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan denganketidak wenangan atau melampaui batas wewenang, atau salahmenerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalaimemenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh peraturanperundang undangan~ yang mengancam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 06-01-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1059 K / Pid / 2009
Tanggal 6 Januari 2010 — YUDIAS ERLAN Pgl. ALAN
14 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • saksi pelapor secara melawan hukum ;Menimbang, bahwa atas keberatankeberatan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa keberatankeberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaJudex Facti dalam putusannya tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatantersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentangsuatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaandengan ketidak wenangan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 19-09-2013 — Putus : 10-12-2013 — Upload : 17-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 538/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 10 Desember 2013 — Hj HUZULIA MELAWAN DEWAN PIMPINAN PARTAI INDONESIA SEJAHTERA (DPP-PIS)
32 — 21
  • Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksuddalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukanmelalui pengadilan negri11.Bahwa akibat kesewenang wenangan Tergugat mengeluarkannya SuratNo:0523/Umum/DPPPIS/072013 tertanggal 10 Juli 2013 perihalPengesahan Pemberhentian Anggota Partai Indonesia Sejahtera olehTergugat telah terkwalifikasi sebagai tindakan Perbuatan MelawanHukum yang jelas sangat merugikan Penggugat dimana waktu , pikirandan kenyamanan Penggugat sebagai anggota
    danKeluarganya.Bahwa terhadap surat No: No:0523/Umum/DPPPIS/072013 tertanggal 10Juli 2013 perihal Pengesahan Pemberhentian Anggota Partai IndonesiaSejahtera yang dikeluarkan TERGUGAT tersebut sudah berapa kalidipertanyakan PENGGUGAT akan tetapi tidak ada penyelesaian.Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 Ayat 1 UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 tentang Partai Politik maka Penggugat menggunakan haknyaselaku Warga negara yang dirugikan dalam membela kepentinganhukumnya melalui pengadilan negri;Bahwa akibat kesewenang wenangan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 13-03-2019 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Tte
Tanggal 27 Maret 2019 — Pemohon: Jasika Amelia Tamboto Termohon: Kepala Kepolisian Resort Ternate Cq Kepala Satuan Reserse Kriminal Ternate
217 — 128
  • Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Merupakan TindakanKesewenang Wenangan dan bertentangan dengan Asas KepastianHukum;IV.
    Penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan tindakanKesewenang Wenangan dan bertentangan dengan Asas KepastianHukum;Kepada Hakim yang MuliaBahwa setelah tim Penyidik / penyidik pembantu Polres Ternatemecermati permintaan pemeriksaan Praperadilan dari Pemohontentang Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka merupakan tindakanKesewenang wenangan dan bententang dengan Asas KepastianHukum. Apa yang di Tuduhkan kepada Termohon Tidak Benar ataumengadangada.
    buktyang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, Surat, Petunjuk danKeterangan Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam dalil Posita Pemohon menyatakan PemohonTidak Pernah dipanggil, Pemohon Tidak Pemah Di Periksa Sebagai CalonTersangka, Tidak Pernah Ada Penyelidikan atas diri Pemohon, Termohon TidakCukup Bukti Dalam Menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka, PerbuatanPemohon Mumi merupakan Bentuk Kriminalisasi Perusahan Terhadap TenagaKerja, Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Merupakan TindakanKesewenang Wenangan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 26-08-2010 — Putus : 25-05-2011 — Upload : 16-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 434/PDT/2010/PT DKI
Tanggal 25 Mei 2011 — Pembanding/Tergugat : EDDY HANDOYO Diwakili Oleh : MARCH HANDOYO
Terbanding/Penggugat : SITI AMINAH (Direktur PT. ESA MINA PERKASA)
Turut Terbanding/Tergugat : Ahli Waris LAURENS P. MOWIAGA (Almarhum)
79 — 73
  • Tentang ketidak wenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksaperkara ini, Karena salah menerapkan pasal 118 ayat (3) HIR dan melanggarpasal 118 ayat (2) HIR;2. Tentang gugatan Penggugat tidak jelas/kabur/obscure libel, siapa sebenarnyayang bertindak selaku Penggugat apakah SITI AMINAH, PT. ESA MINAPERKASA, SITI AMINAH dan PT.
Pengadilan PA TEMANGGUNG Perdata Agama
Register : 19-01-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 05-11-2019
Putusan PA TEMANGGUNG Nomor 0122/Pdt.G/2016/PA.Tmg
Tanggal 8 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 2
  • persidangan,dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakansatu kesatuan dengan putusan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah seperti diuraikan tersebut di atas ;Menimbang, bahwa perkara ini telah dimediasi oleh HakimMediator bernama XXXXXXX namun dalam pernyataan Mediator,mediasi telah gagal dilaksanakan karena kedua belah pihak tidak terjadikesepakatan untuk rukun kembali ;Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi mengenaiketidak wenangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 15-10-2010 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 869 K/PDT/2009
Tanggal 15 Oktober 2010 — WA MATANA, DKK VS. LA FAILU, DK.
18 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengandemikian gugatan Penggugat dalam perkara a quo Nebis inIdem ;Bahwa selain itu) keberatan tersebut mengenai penilaianhasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatukenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalampemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalamtingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidak wenangan ataumelampaui batas wewenang, atau salah menerapkan~ ataumelanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 K/Pdt/2010
P. SAMPARA, DM M E L A W A N AA PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA di KENDARI, Cq. CAMAT POMALAA di POMALAA
20 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ANTAMsejak tahun 1960 dan pada tahun 1988 diserahkan kepada Pemkab Kolaka, lagipula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkatkasasi hanya berkenaan dengan ketidak wenangan atau melampaui bataswewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, ataulalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 15-04-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 10-08-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 202/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 6 Agustus 2020 — Penggugat:
Siti Hotijah
Tergugat:
1.PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA, Tbk
2.PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA, Tbk Cabang Cilacap
3.Sdr. Heri Purwono Bin Sukinto
40 — 18
  • Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum tersebut danadanya ketidak wenangan tergugat Ill bertindak secara hukum untukmembuat aduan, karena Tergugat III dan Tergugat II bukanlah subjekhukum yang berhak membuat aduan menurut undang undang karenaitu pengaduan Polisi pada Polres Cilacap tanggal 20 Januari 2020 yangdilakukan Tergugat Ill harus dinyatakan batal demi hukum, dankarenanya pihak Polres Cilacap qq.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Kepegawaian
Register : 10-02-2011 — Putus : 21-04-2011 — Upload : 15-12-2011
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 08/G/2011/PTUN-PLG
Tanggal 21 April 2011 — H.MARWAN FANSURI,S.Sos,M.M ; MUHAMMAD ZAKI ASLAM,A.P.S.IP.M.Si VS BUPATI MUSI BANYUASIN
52 — 24
  • Bahwa pertimbangan Tergugat dalam objek sengketaterkait untuk kepentingan dinas adalah wmerupakanpertimbangan yang tidak memiliki dasar hukum hukumserta telah melanggar Asas Bertindak Cermat dari AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga jelasmenunjukkan kesewenang wenangan Tergugat, karenaberdasarkan Pasal 10 PP No/ 100 Tahun 2000 TentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam JabatanStruktural yang telah diubah dengan PP No. 13 Tahun2002, tidak ada satu pun ketentuan yang menyebutkanbahwa
    dalam AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, dimana Penggugatmemiliki kualifikasi untuk menempati jabatannya sepertiyang ditentukan peraturan perundang undangan, belumwaktunya untuk dipindahtugaskan, dan juga telahmelaksanakan segala tugas dan kewajiban yangdiamanatkan kepadanya, tenaga dan pikiran Penggugatjuga masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat di wilayahkecamatan Sekayu dan Kecamatan Lais Kabupaten MusiBanyuasin 3; Penggugat juga berpikir bahwa apabila Tergugat dapatmelakukan kesewenang wenangan
Pengadilan PA CILEGON Perdata Agama Perceraian
Register : 09-04-2010 — Putus : 03-05-2010 — Upload : 03-05-2010
Putusan PA CILEGON Nomor 148/Pdt.G/2010/PA.Clg.
Tanggal 3 Mei 2010 — perdata
18 — 12
  • ketentuanpasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek)dapatdikabulkan apabila memenuhi kretaria yakni pertama, Tergugattelah dipanggil secara sah dan patut, kedua Tergugat tidakmengajukan eksepsi ketidak wenenangan Pengadilan Agama, danketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;Menimbang, bahwa incasu, bahwa ternyata Tergugattelah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relaas Nomor148/Pdt.G/2010/PA Clg tersebut di astas, dan tidak ternyataTergugat telah mengajukan eksepsi ketidak wenangan
Pengadilan PT BANJARMASIN
Register : 05-04-2011 — Putus : 08-06-2011 — Upload : 06-07-2011
Putusan PT BANJARMASIN Nomor PERDATA : 33/PDT/2011/PT.BJM
Tanggal 8 Juni 2011 —
22 — 10
  • UndangHukum Perdata, hanya ada dua pilihan bagi Terbanding semulaPenggugat yaitu) menuntut Pembanding semula Tergugat untuk memenuhipersetujuan atau menuntut pembatalan persetujuan dengan Pembanding semulaTergugat j 3+ rr rr rrr rrr rrr rrr errr creeMenimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Hakim tingkat pertamamenyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa ketentuan pasal162 Rbg menyebutkan bahwa tangkisan tangkisan (eksepsi eksepsi) yangingin tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidak wenangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 03-08-2006 — Upload : 26-02-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2167K/PDT/2003
Tanggal 3 Agustus 2006 — Ny. Dasmi binti Rasmin; Fadilah, Bsc bin H. Marda
23 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pertimbangan sendiri olehJudex Facti sepanjang putusan tersebut telah tepat dan benar ;Mengenai keberatankeberatan ada.3, ad.4, ad.5, dan ad.6:Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidaksalah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidakdapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karenapemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidak wenangan
Pengadilan PA PEMALANG Perdata Agama Perceraian
Register : 28-07-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 14-01-2016
Putusan PA PEMALANG Nomor 1657/Pdt.G/2015/PA.Pml.
Tanggal 8 Desember 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
11 — 1
  • ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohonadalah seperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa setelah memeriksa kompentensi absolutsesuai dengan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009, dan kompetensi relatif atas dasarketerangan Pemohon mengenai tempat tinggal Termohon yang tidak adasanggahan dari pihak Termohon, maka perkara ini menjadi ke wenangan
Pengadilan PN JAMBI Perdata Khusus PHI
Register : 23-05-2011 — Putus : 28-07-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PN JAMBI Nomor 14/G/2011/PHI.Jbi
Tanggal 28 Juli 2011 — Mendra Barus Lawan PT.Brahmabinabakti
147 — 24
  • Sehinggapemutusan hubungan kerja (PHK) terhadapPenggugat adalah merupakan kesewenang wenangan Tergugat terhadap diri Penggugatsebagai pihak yang lemah, dan karyawanlainnya. Sebab, pemutusan hubungan kerja(PHK) tersebut' tidak berdasarkan hukum yangberlaku dan sudah semestinya dinyatakan bataldemi.
    Menimbang bahwa penggugat mendalilkan bahwa sesuai denganUU NO. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 151 ayat(1) berbunyiPengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja /Buruh,dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agarjangan terjadi Pemutusan hubungan kerja sehingga pemutusanhubungan kerja terhadap Penggugat adalah merupakankesewenang wenangan Tergugat terhadap' diri Penggugat sebagaipihak yang lemah, dan karyawan lainnya, sebab pemutusanhubungan kerja tersebut' tidak berdasarkan
    hubungan kerja yang dilakukan41penggugat memiliki dasar hukum yang syah oleh karena itu makadalil gugatan penggugat haruslahditolak. ++ eee ee eee eMenimbang bahwa penggugat mendalilkan bahwa sesuai denganUU NO. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 151 ayat(1) berbunyiPengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja /Buruh,dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agarjangan terjadi Pemutusan hubungan kerja sehingga pemutusanhubungan kerja terhadap penggugat adalah merupakankesewenang wenangan
Pengadilan PA CILEGON Perdata Agama
Register : 20-05-2010 — Putus : 14-06-2010 — Upload : 14-06-2010
Putusan PA CILEGON Nomor 212/Pdt.G/2010/PA.Cl1g
Tanggal 14 Juni 2010 —
9 — 6
  • Ketiga gugatan tidakmelawan hak dan beralasan;Menimbang incasu, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggisecara patut sebagaimana relaas Nomor 0212/Pdt.G/2010/PA Clgsebagaimana tersebut di atas, dan tidak ternyata Tergugattelah mengajukan eksepsi ketidak wenangan Pengadilan AgamaCilegon;Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatanPenggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau tidak,Majelis Hakim perlu = mempertimbangkan bukti yang diajukanPenggugat.
Pengadilan PA TERNATE Perdata Perceraian
Register : 22-11-2011 — Putus : 03-01-2012 — Upload : 09-02-2012
Putusan PA TERNATE Nomor 321/Pdt.G/2011/PA.Tte
Tanggal 3 Januari 2012 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
17 — 11
  • Penggugatdan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga)tahun dan tidak pernah Tergugat memberikan nafkah lahir batinkepada Penggugat ;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telahtidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada pasal 149 Rbg.gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkanapabila memenuhi ~~ kriteria yakni pertama, Tergugat telahdipanggil secara patut, kedua, Tergugat tidak mengajukaneksepsi ketidak wenangan
Pengadilan PT AMBON Perdata
Putus : 11-02-2015 — Upload : 12-03-2015
Putusan PT AMBON Nomor 55/PDT/2014/PT.AMB
Tanggal 11 Februari 2015 — MARYATI RATUANAK; DOAN KOMUL VS SITI JAHRA SUDIRMAN/RATUANAK; Ny. FONNI TUMALANG; Badan Pertanahan Kota Ambon
314 — 225
  • Kemudian dalam Pasal 162 RBG/Pasal 136 HIR ditegaskan tangkisan atau eksepsi yang ingin diajukan oleh Tergugat,kecuali yang mengenai ketidak wenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkansendirisendiri melainkan diperiksa dan diputus bersamasama dengan pokok perkara;Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut maka apabila Hakim berpendapatbahwa ia berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya denganalasan apa yang diperkarakan termasuk yurisdiksi absolut atau relatif Pengadilan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-03-2006 — Upload : 17-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 316K/TUN/2002
Tanggal 27 Maret 2006 — Basri ; Bupati Kendari ; Kepala Kecamatan Pondidaha.
60 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengusulan pemberhentian seharusnya dilakukan oleh BadanPerwakilan Desa (BPD) sesuai dengan pasal 103 ayat 2 Undang Undang No. 22 Tahun1999 dan pasal 40 Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2000, bukan atas usul dari Tergugat II ;Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai Kepala Desa belum pernah dipanggiloleh Tergugat I dan II untuk dimintai keterangan dan alasan alasan tindakan Tergugat Idan II memberhentikan Penggugat namun Penggugat langsung menerima SuratKeputusan pemberhentian, hal ini menunjukkan sewenang wenangan
Pengadilan PA TERNATE Perdata Perceraian
Register : 21-06-2011 — Putus : 26-07-2011 — Upload : 09-07-2013
Putusan PA TERNATE Nomor 174/Pdt.G/2011/PA.TTE
Tanggal 26 Juli 2011 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
18 — 11
  • ., dan tidak ternyata Termohon telah mengajukaneksepsi ketidak wenangan Pengadilan Agama Ternate;Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasanhukum dan tidak melawan hak, atau bukan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan buktiyang diajukan Pemohon.