Namun pelunasan pengembalian pinjaman sebesarRp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)tersebut belum disetor ke rekening Dewan Pembina FakultasKedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak karena telah disita olehTim Penyidik Tipikor Dit Reskrimsus Polda Kalbar untuk dijadikanbarang bukti sebagaimana dalam Laporan Hasil PemeriksaanPenghitungan Kerugian Negara Nomor: 08 / LHP / XIX.PNK / 01 / 2015tanggal 14 Januari 2015 dari BPKRI Perwakilan Propinsi KalimantanBarat tentang

Namun pelunasan pengembalian pinjaman sebesarRp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)tersebut belum disetor ke rekening Dewan Pembina FakultasKedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak karena telah disita olehTim Penyidik Tipikor Dit Reskrimsus Polda Kalbar untuk dijadikanbarang bukti sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil PemeriksaanPenghitungan Kerugian Negara Nomor: 08 / LHP / XIX.PNK / 01 / 2015tanggal 14 Januari 2015 dari BPKRI Perwakilan Propinsi KalimantanBarat

PUTUSANNONOR: 12/TIPIKOR BANDING/2011/PT.JPR.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraperkara Tindak PidanaKorupsi pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa :Nama Lengkap : SUDIRMAN, S.T.Tempat lahir : Merauke.Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 29 Desember 1974.Jenis Kelamin : LakiLaki.Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.Tempat Tinggal

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal06 Maret 2011 sampai dengan tanggal 04 Mei 2011.Hal. 1 dari 33 hal Putusan No. 12/Tipikor Banding/2011/PT.Jpr.9. Pengalihan penahanan menjadi tahanan rumah sejak tanggal 21 Maret 2011sampai dengan tanggal 04 Mei 2011.10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 05 Mei 2011 sampaidengan tanggal 03 Juni 2011.11.

PERLITA.Hal. 17 dari 33 hal Putusan No. 12/Tipikor Banding/2011/PT.Jpr 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembatalan Kontrak terhadap surat PerjanjianKontrak No. 050/170.a/DISTAMBEN/2007 tanggal 4 Desember 2007.1 (satu) lembar Surat Pernyataan kesediaan untuk menyetorkan Dana Kegiatanyang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tanggal 16 Juli 2009, PT.

Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa,maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.Hal. 27 dari 33 hal Putusan No. 12/Tipikor Banding/2011/PT.Jpr Menetapkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesarRp.1.225.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

PHILIP,S.H.Nip. 19572606 198103 1 005Hal. 33 dari 33 hal Putusan No. 12/Tipikor Banding/2011/PT.Jpr.

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;- Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 149/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg tanggal 26 Pebruari 2014, yang dimintakan banding tersebut ;- Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;- Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar

Untuk dinasPUTUSANNomor : 19 / Pid.SusTPK / 2014 / PT SMG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSemarang, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidanakorupsi pada peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 7 April 2014Nomor : 19 / Pen.Pid.SusTPK / 2014 / PT SMG telah menjatuhkanputusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama LengkapTempat

ditahan oleh :e Penyidik : 27 Agustus 2013 sampai dengan 15 September 2013;e Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 16September 2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013;e Penuntut Umum : sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengantanggal 11 November 2013;e Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Pekalongan : sejak tanggal12 November 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013;e Hakim : sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan 13Desember 2013;e Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada PengadilanNegeri Semarang sejak tanggal 14 Desember 2013 sampaidengan tanggal 11 Februari 2014;e Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang :sejak tanggal 12 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret2014;e Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sejaktanggal 26 Pebruari 2014 s/d.

Tanggal 27 Maret 2014 ;e Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang sejak tanggal 28 Maret 2014 s/d. tanggal 26 Mei2014 ;Dalam perkara ini Terdakwa didampingi olen Penasihat Hukum :THEODORUS YOSEP PARERA, SH., WENANG NOTO BUWONO,SH.MH., LUHUR PURBOWO, SH. dan EKO SUPARNO, SH.

Advokatpada Law Office YOSEP PARERA and PARTNERS yang beralamatdi Jalan Semarang Indah Blok D.16 Nomor : 5 Kota Semarang;Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2014 Nomor.D.129/SKKPID/KOR/YP&P/III/2014 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampirdidalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Pebruari 2014 nomor : 149/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg, dalam perkara

Suroto, Majelis Hakim Tipikor tingkat Bandingberpendapat bahwa alasan keberatan ini tidak dapat diterima karena Terdakwaberdasar keterangan saksisaksi telah terbukti mengetahui pembangunan kiosyang dilakukan saksi Suroto;Keberatan 6.Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon Banding berkaitandengan kewenangan Inspektorat yang tidak memiliki kewenangan untukmelakukan penghitungan kerugian Negara, Majelis Hakim Tipikor TingkatBanding berpendapat:Menimbang bahwa berdasarkan SEMA nomor 4 Tahun 2016

Tingkat Bandingmengabaikan Putusan MK nomor 25/PUUXV/2016, mengenai frasa katadapat dalam Pasal 2 dan 3 Undangundang Tipikor;Menimbang, mengenai keberatan ini Majelis Hakim Tipikor TingkatBanding berpendapat bahwa yang dimaksudkan review untuk kata dapat olehMahkamah Konstitusi dalam Pasal 2 dan 3 UndangUndang Tindak PidanaKorupsi adalah mengenai penerapan kata dapat yang berarti potensi, jadiperbuatan yang masih berpotensi merugikan keuangan Negara, tidak dapatdikatagorikan memenuhi dalam Pasal

Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Tipikor Tingkat BandingHalaman 58 dari 61, Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/PT YYKsependapat serta mengambilalih pertimbangan tersebut sehingga tidak perlumempertimbangkan lagi dalam putusan ini.

Tipikor Tingkat Bandingmempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No 2/PidSusTPK/2018/PN Yyk tanggal 3 Juli 2018 serta memori banding, Majelis HakimTipikor Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim TipikorTingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syahHalaman 59 dari 61, Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/PT YYKmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya danpertimbangan Hakim Tipikor

Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagaipertimbangan Hakim Tipikor Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkaraini dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa dengan mengambil alin pertimbangan MajelisHakim Tipikor Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tipikor Tingkat Bandingmemutus, menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama Nomor2/PidSusTPK/2018/PN Yyk tanggal 3 Juli 2018;Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhipidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya

Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJayapura terhitung sejak tanggal 21 Februari 2018 s/d tanggal 21 April 2018;Terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama didampingi olehPenasihat Hukum Johanis H. Maturbongs,S.H.,M.H. dan Dafid S.Maturbongs,S.H.

Advokat/Halaman1 Putusan Nomor17/Pid.SusTPK/2018/PT JAPPenasihat Hukum beralamat di BTN Puskopad atas Blok H3 Kamkey Abepura Kota Jayapuraberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2017;Untuk Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura, Terdakwa tidak didampingiPenasihat Hukum; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut; Telah membaca Surat Penetepan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding di JayapuraNomor 17/Pid.SusTPK/2018/PT JAP, tentang penunjukan Majelis Hakim

2018 yang diterima di Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 11Januari 2019 dengan uraian pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.Hal. 13 dari 19 Putusan No. 1/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS44/Pid.Sus.TPK/2018/PT.Mks, tertanggal 24 September 2018, kami JaksaPenuntut Umum menyatakan bahwa putusan tersebut sudah sesuaidengan peraturan perundangundangan, telah mempertimbangkanfaktafakta persidangan yang terungkap dalam pemeriksaan padasidang Pengadilan Negeri Tipikor

Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiHal. 18 dari 19 Putusan No. 1/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKSMakassar selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu pula oleh Hakim Ketua Majelisdengan dihadiri oleh hakimhakim anggota serta Hj. DARMAWATI, SH.,MH.Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa/Penasihat Hukumnya danJaksa Penuntut Umum ;HAKIM HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISttd ttdYANCE BOMBING, S.H.,M.H. MAKKASAU, S.H.,M.H.ttdH.

Pembantaran Penahanan tanggal 04 Maret 2013Mei 2013 ;Juni 2013 ;Penahanan Lanjutan sejak tanggal 29 April 2013 sampai dengan tanggal 04Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2013 sampai dengantanggal 12 Juni 2013Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 Juni 2013sampai dengan tanggal 20 Juli 2013 ;Page 1 of 164Putusan Pengadilan TIPIKORNo.72/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn9.

PN.Plk, tanggal 9 Juli 2015 dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Juli 2015;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bandingberdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 04/Akta/Pid.SusTPK/2015/PN.Plk, tanggal 10 Juli 2015 dan permintaan banding tersebuttelah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2015;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkanMemori Banding tertanggal 28 Agustus 2015 yang diterima oleh PaniteraPengadilan Tipikor

Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLKsependapat dengan Putusan Nomor: 24/Pid.SusTPK/2015/PN.PIk.tanggal 6 juli 2015 mengenai hukuman (straafmacht) yang menjatuhkanpidana penjara terhadap Terdakwa Edot Sion Bin Sion dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun ; Bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dalammenjatuhkan putusannya dengan pertimbangan hukum yang dibuat olehMajelis Hakim tidak mencerminkan isi dari pada UndangUndang Nomor:31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

,Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding danINTAN WIDIASTUTI, SH, M.Kn., Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada PengadilanTindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masingmasing sebagai Anggotaberdasarkan penetapan Ketua Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding tanggal31 Juli 2015 Nomor : 24/Pen.Pid.SusTPK/2015/PT.PLK untuk memeriksadan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebutdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15September 2015 oleh Hakim Ketua

Pen.Pid.Sus/ 2012/ PN.AB tanggal 29 Pebruari 2012 olehKetua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejaktanggal 03 Maret 2012 sampai tanggal 01 Mei 2012;6 Surat Penetapan Nomor: 27/ Pen.Pid/ 2012/ PT.Mal tanggal 30 April 2012 oleh KetuaPengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 02 Mei 2012 sampai tanggal 31 Mei 2012;7 Surat Penetapan Nomor: 27/ Pen.Pid/ 2012/ PT.Mal tanggal 31 Mei 2012 oleh KetuaPengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 01 Juni 2012 sampai tanggal 30 Juni 2012; Pengadilan Tipikor

PUTUS ANNOMOR: 06/TIPIKOR BANDING/2011/PT. JPR.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Put No.06/ Tipikor/ 2011/ PT.JPR.Jayapura, maka Kepala Bagian Keuangan yaitu saksi Drs.Ichsan Ansari Ibrahim, MM mengeluarkan Surat PerintahMembayar (SPM).

Put No.06/Tipikor/ 2011/ PT.JPR.mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluarankas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibatpenggunaan bukti tersebut.

Put No.06/ Tipikor/ 2011/ PT.JPR. 14 (pajak pajak) harus disetorkan seluruhnya ke kas Negarapada waktunya yang selanjutnya diatur dalam PeraturanPemerintah.

dari 39 hal.Petikan Put No.06/Tipikor/ 2011/ PT.JPR.

Tipikor Smg tertanggal 4 Maret 2013,sejak tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan tanggal 2 April 2013 ; e Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang No:. 29/I/Pen.Pid.Sus/K/2013/PN.

TipikorSmg tertanggal 26 Maret 2013, sejak tanggal 3 April 2013 sampaihal 1 dari 22 hal Put No.53/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgdengan tanggal 1 Juni 2013 je Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang No.135/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg tertanggal 24 Mei2013, sejak tanggal 02 Juni 2013 sampai dengan tanggal O01 Juli 2013 ;e Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada TinggiSemarang No137/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg tertanggal 28 Mei 2013,sejak tanggal 22 Mei 2013

Tipikor.

Tipikor. Smg. sebatas mengenailamanya pidana, yang akan disebutkan di dalam amar putusan dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sejak penyidikan, penuntutanproses persidangan dilakukan penahanan, sedangkan terdakwa oleh Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Pertama dinyatakan terbukti dandipidana, guna memenuhi ketentuan Pasal 197 (1) huruf k jo.

DJAMIAN,SH.MH.CN sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Semarang masingmasing sebagai Hakim Anggota, danhal 21 dari 21 hal Put.No.53/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgputusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariJum/at tanggal 26 Juli 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi olehPara Hakim Anggota serta dibantu oleh MUSTOFA, SH.

Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Nyangkringan, Sendangrejo RT. 6 /RW. 7Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, D.lI.Yogyakarta;Agama : Islam;Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (MantanKepala Desa Sendangrejo) ;Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan KotaSleman, oleh:Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 28Maret 2016, Nomor: Print847/0.4.14/Ft.1/3/2016, sejak tanggal 28 Maret2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Selanjutnya Terdakwajuga telah membayar kios balai desa 2 buah sebesar Rp. 400.000,(empat ratus ribu rupiah), sehingga tidak ada uang desa yangdigunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga telahterbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada kerugian Negara(keuangan desa).Mengenai unsur perbuatan berlanjut, berhubung unsur 1,2,3,4 tidakterbukti maka unsur ke 5 tidak perlu dibuktikan.Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kehadapanMajelis Hakim TIPIKOR Pengadilan Tinggi Yogyakarta untukmenerima