Ditemukan 1104 data
78 — 16
pula sebaliknyaapabila ada pihak lain yang ada kaitan hukum dengan gugatan namun tidakdijadikan pihak berperkara maka tidak terikat dan tidak dapat tunduk terhadapputusan pengadilan karena tidak masuk sebagai pihak yang berperkara dalamputusan tesebut, oleh karena itu apa yang didalilkan tergugat dalam keberatannyatentang Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak adalah beralasan menurut hukum,sehingga gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak (Plurium Litis Consotium)harus dikabulkan;Bahwa bila kita simak
102 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Setelah kami simak dari buktibukti surat yang disodorkan oleh kuasahukum Tergugat menanyakan izin prinsip maupun izin lokasi PT THEP(Tata Hamparan Eka Persada) tersebut dikarenakan dalam gugatan,kami sebagai Pemohon Kasasi Pemda Bangka ikut dalam para pihak didalam gugatan dikarenakan izin prinsip maupun izin lokasi yangmengeluarkannya adalah Pemda Kabupaten Bangka;Kami selaku kuasa hukum Pemohon Kasasi dalam hal izin prinsip danizin lokasi yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Bangka dalamPerkara
105 — 7
acara memberikan tanggapan atas pelaksanaan acara danmemberikan saran yaitu adanya keluhan dari peserta acara yang menemukanadanya nasi atau konsumsi yang sudah basi, maka saksi Langkaumemberikan saran dan nasehat yang intinya agar ke depan kalau ada acarakembali agar memperhatikan masalah konsumsi agar segar dan baik,kemudian terdakwa (isteri pak Esay) langsung marah atau emosi tidak terimadengan perkataan saksi Langkau, karena terdakwa marahmarah maka saksitenangkan, saksi bilang "tenang dulu, simak
145 — 87
Reg. 31604049) dan tercatat dalam SIMAK BMNNomor : 2.01.01.04.001.45.Kronologis perolehannya :1. Bahwa pada hari kamis tanggal 19 September 1996atas nama Hendrikus Menbait umur 46 Tahun pekerjaanTani alamat Oeenaimuli Cs 9 Orang telah membuatpernyataan pelepasan Hak dengan Nomor640/P.93/RPH/96 untuk melepaskan sebidang tanahseluas 2.000 Ha (Dua Ribu Hektar) Kepada Negaratanpa ganti rugi apapun dan tanah tersebut akandiperuntukkan Brigif Kupang Korem 161/WS;2.
Reg. 31604049 dan Simak BMN (BarangMilik Negara) dengan No. Reg. 2.01.01.04.001.45.Sehingga dengan demikian status tanah tersebut sudahmenjadi Barang Milik Negara.Halaman 65 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pat.G/2020/PN OlmAtas uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara aqguo berkenan untuk menolak dalilgugatan PenggugatDALAM REKONPENSI1.
159 — 40
TNG.dan apabila kita teliti lebin lanjut kKapan pengakutan itu terjadi (simak rumusanhuruf a sampai dengan h).Menimbang demikian juga Ahli DR.ALI PURWITO SH.MH yang adalahmantan hakim peradilan pajak yang juga banyak menulis buku tentangkepabeanan berpendapat bahwa pasal 102 UU RI No.17 tahun 2006 di tujukanuntuk PENGANGKUT dijelaskan dengan adanya kalimat di luar manifest danHP bukan sebagai barang terlarang jadi penyelesaian atas pelanggarannyadilakukan dengan cara di bayar pajaknya.Menimbang terlepas
Terbanding/Penggugat : LITAD
48 — 31
Bahwa gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena salah satu syarat dalamgugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah adanya kerugianyang dialami oleh pihak Penggugat yang disebabkan oleh perbuatanTergugat artinya kerugian tersebut harus dirinci dan bisa dibuktikanoleh Penggugat, namun apabila kita simak dalil Penggugat pada point 9(sembilan) maka Jelas dalil ini asbun (asal bunyi) saja, tidak mempunyaidasar bagaimana mungkin Penggugat yang
DIAN FITRINSYAH, SH
Terdakwa:
SUDARNO
37 — 16
Apabila kita simak secaraseksama, bagaimana Saksi1 bisa mengetahui namanama yang disebutkan oleh Terdakwa jika bukanTerdakwa sendiri yang menyampaikannya, apakahPenasehat Hukum hendak berdalin bahwa keteranganSaksi1 tersebut dikarang sendiri oleh Saksi1?
1.TJHAI U PIK
2.EDISON
3.JENNIFER LO
4.LO ANGGELINE
Tergugat:
YAYASAN PERGURUAN F.TANDEAN TEBING TINGGI
148 — 32
tidak jelas perhitungannya kerugianmateril Para Penggugat tersebut, demikian pula tuntutan kerugianimmaterial sebesar Rp. 10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah),sehingga gugatan Para Penggugat yang demikian nyatanyatamelanggar syarat fundamental yang ditentukan secara inmperatif olehhukum acara perdata yang berlaku;e Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pada pokoknyamenegaskan bahwa : gugatan Penggugat harus dinyatakan tidakdapat diterima karena tidak dirinci kerugian yang dituntutPenggugat (Simak
76 — 22
berpangkal tolak pada perumusan strafbaar feitsebagai diberikan oleh Simons yang didukung oleh Van Hamel;dan VOS, serta sifat melawan hukum baik dari aspek teorimaupun yang berkembang dalam praktek peradilan di Indonesiayang sudah menjadi yurisprudensi tetap, dimana unsurunsurcardinal/konstitutif suatu strabaar feit adalah :Pertama, wederrechtelijk danKedua, adalah unsur adanya NIAT/adanya suatu kemauan/adanya suatu). maksud/adanya suatu kesadaran untukmelakukan kejahatan (mens rea).Bahwa apabila kita simak
199 — 62
Murjandi selaku Wakil Ketua YayasanBahrul Ulum Sungailiat untuk Klarifikasi dan perundingan bipartit sesuaidengan undangan Disnaker, di saat itu juga hadir Penggugat dan PramujiPratomo;Bahwa pembicaraan yang di simak oleh Saksi yakni Wakil KetuaYayasan menanyakan kepada Penggugat Eko kamu maunya berapa,pada saat itu jawaban Penggugat malulah saya ngomong itu dan pihakDisnaker menyampaikan kepada para pihak silahkan kalian berundingkemball:Bahwa Saksi menerangkan pada pertemuan tersebut Disnaker hanyamemfasilitasi
29 — 19
Akan tetapi jika utanglahyang ditinggalkan oleh penggugat ini yang benar dan tergugat yangmembayar sampai lunas pada Bank Abang Pasar Sungguminasa;19.Bahwa hal ini dapat penggugat kembali membaca Putusan sewaktuproses Perceraian akan tetapi kami tergugat mengingatkan kepadapenggugat tolong baca dan simak kembali dalam putusan Perkara No.505/Pdt.G/2010/PA.Sgm mulai halaman 5 (lima) sampai halaman 9(sembilan) keterangan saksisaksi baik dari pihak pemohon/penggugatdan tergugat/tergugat yang telah berkekuatan
1.Dra. Harmiyati
2.RA. Hanijah
3.Fatmawati
4.Hj. Rahayu Sri Utami, SH, M.Hum, M.Kn
5.Ety Sufyati
6.Sentot Prakoso Utomo, SH
7.Widjanarko
8.Ningwit Handayani
9.Mulyo Santoso
10.Hari Agus Susanto
11.Supadi
Tergugat:
Walikota Surabaya
82 — 25
mertamasuk menempati rumah (asrama) dinas itu;Bahwa surat ijin hanya berlaku kepada oknum polisi beserta anakistrinya bilamana mempunyai keluarga, tetapi itu tidak bisadiwariskan secara turun termurun kepada anak cucunya, ibunya,atau adiknya setelah ia tidak berdinas sebagai polisi;Bahwa saksi pernah melihat dan membaca surat itu (bukti suratT2, T3 dan T4) bahwa dalam hal mana isinya yang pertama,terhadap obyek tanah itu maupun bangunan rumah yang ditempatioleh oknum itu tidak terdapat di dalam simak
76 — 45
Bahwa Almarhum Tedjo Juwono telah meninggal pada tahun 2001dan meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yaitu Kayatun sebagai istri(Tergugat dalam perkara aquo dan PAUL SUTEJO sebagai anakkandung dari Almarhum Tedjo Juwono yang juga sebagai ahli warisdari Almarhum Tedjo Juwono tidak disertakan sebagai subyek hukumdalam gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat jadi kurangpihak (simak putusan MARI No. 2438.K/Sip/1980 tanggal 22 MaretHalaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 217/Pdt.G/2017/PN.Sby1982
PIA ANA WONA
Tergugat:
ERWIN THEOPILUS
123 — 301
Dapat kita simak Putusan (Yurisprudensi)Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli1974 menyebutkan: mengenai honorarium Advokat tidak ada sesuatuperaturan dalam H.I.R yang mengharuskan seorang berperkara mintabantuan dari seorang Pengacara, maka upah tersebut tidak dapatdibebankan kepada Pihak lawan, oleh sebab mana gugatan tersebut harusditolak. Kalau memperhatikan rincian tuntutan ganti rugi tersebut jelas bukan Penggugat (PIA ANA WONA) yang merasa rugi.
137 — 33
Kalau kita simak secara cermat isi Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, maka terdapat tiga kategori pelaku, pertama yangmelakukan; kedua menyuruh lakukan, dan ketiga turut melakukanperbuatan.Bahwa secara teori dan praktik, apalagi mengingat kedudukanTerdakwa . Khamsun Terdakwa Il. Drs. H. M. Amin Manan danTerdakwa Ill.
77 — 21
Penggugat pada nomor (1) yangmengemukakan penggugat mempunyai hak atas tanah yang terletak di desa Tanjung Pinangkecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, bahwa di lokasi tersebut adalahmerupakan aset tanah negara milik Pemerintah RI Cq Kementrian Pertahanan RI Cq TNIAU dengan dasar kepemilikan :1) Skep KSAP No 23/Ksap/1950, tanggal 25 Mei 1950.2) Surat Edaran Mendagri No H.20/5/7/1950, tanggal 9 Mei 1950.3) Surat Edaran Mendagri No 40/25/13/1953, tanggal 13 Mei 1953.4) Inventaris Kekayaan Negara dan SIMAK
237 — 36
(mohon simak kembali ExceptiePlurium Litis Consortium butir 1.2.2. di atas.)Bahwa dengan adanya Sertifikat HGU Nomor : 95 tanggal 20 Juni 2003jo.
147 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila kita simak secara teliti terhadap semua tindakpidana yang dirumuskan undangundang, pada Buku II dan III KUHP,demikian juga yang bersumber di luar kodifikasi, dapat ditemukanadanya 11 (sebelas) unsur tindak pidana.
138 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
berwenang untukmengadili perkara ini;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kedua pada halaman 33alinea ke 2 dan pada halaman 37 angka 1 (satu) telah silap dan keliru, danmelanggar ketentuan telah melanggar UndangUndang Nomor 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen, tepatnya Pasal 45 ayat (1) dan ataumelanggar Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 pada Pasal 2;Bahwa secara hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota BatuBara berwenang untuk mengadili perkara ini, untuk itu mari kita simak
160 — 113
Pengertian Turunan Surat Pelimpahan Perkara dalam hal ini adalahsurat tembusandari Surat Pelimpahan Perkara ( P31 ) sebagaimana disebut dalampoint a angka1 yang mana P31 tersebut diserahkan kepada Penyidik dan tersangka/penasehat hukum ( yang penyerahannya untuk tersangka/terdakwadiserahkan lewat RUTAN) sehingga apabila hal tersebut ditafsirkanbahwa berkas perkara adalah bagian Turunan Surat PelimpahanPerkara maka kita perlu simak lagi penggalan bunyi pasal 143 ayat 4KUHAP yang berbunyi sebagai berikut