Ditemukan 636 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menyita menyala menata menyewa menista menyapa manyata mentaya melyana
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Umum Penggelapan
Register : 30-04-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 15-02-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 124/Pid.B/2015/PN Tpg
Tanggal 21 Desember 2015 — dr. Limaran Dwi Hartadi
207 — 62
  • dapat dihukum, ialah bila ada unsur melawan hukum( wederrechtelijk ) dan unsur subyektif, yaitu adanya perbuatan manusia yang dapat dipidana( schuld atau kesalahan ) dan kesalahannya tersebut tidak dikehendaki oleh undangundang sertadapat dipertanggungjawabkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin pula, diketahui, apabila unsur obyektiftersebut, tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari pidana ( vrijspraak ) dan apabilaunsur subyektifnya yang tidak terbukti, maka amar putusan berbunyi, menyata
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 27-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
HARTANTO, SH.
Terdakwa:
EKO STIYO SUPRIHANTORO BIN SINAREP RUSWANDI
75 — 22
  • Menyata terdakwa EKO STIYO SUPRIHANTORO Bin SINAREPRUSWANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanPerbuatan Tindak Pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam DakwaanPrimair penuntut umum2.
Pengadilan PA KISARAN Perdata Agama
Register : 10-06-2015 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 27-06-2019
Putusan PA KISARAN Nomor 0434/Pdt.G/2015/PA.Kis
Tanggal 26 April 2016 — Penggugat melawan Tergugat
51 — 13
  • V/2003 tanggal dua puluhtujuh bulan Mei tahun dua ribu tiga tersebut maka gugatan Penggugattertanggal 10 Juni 2015 yang didaftar pada Kepaniteraan PengadilanAgama Kisaran tanggal 10 Juni 2015 dengan registerasi perkaranomor 434/Pdt.G/2015/PA.Kis yang sedang diperiksa dan diadili dalamperkara aquo adalah merupakan gugatan yang beralasan hukumsehingga harus dinyatakan DITERIMA;2) Mengenai Anak Bernama SYFA NURINDRIANI binti ZULASRI;Bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 17 September2015 telah menyata
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-07-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PT BANTEN Nomor 42/PDT/2015/PT.BTN
Tanggal 2 Juli 2015 — PT. JAYA REAL PROPERTY,Tbk, ; PT. PERMADANI INTERLAND. ; Ir. DEWA GDE DWIADNYA dan NY.SITI WARDANI ; H.ACHMAD YUSUF ASHARI, ; SANI, ; ROCHYAN SENAN, ; NURYATI, ; RIKA SILVIANA,SH.M.Kn, ; SRI RAHAYU HADI PRESETYO,SH, ; MARCE KRISNA MOERTI,SH, ; ZAKIA DOUGLAS BAADILLA,SH, ; H.ADITIAWARMAN, SE, HIDAYATULLAH, NURWAHIDIN, ST, DJAMALUDIN,SIP, NASRULLAH,ST, AHMAD ZARKASIH,S,Si dan FITIR AMALIA . ; H.NUR HASAN, UUM UMEROH, AKROMANI dan ROHMAT, ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROPINSI BANTEN cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG , ; Ny. SHINTA MARLIA ANGGRAENI., ; ROKIB HARRIS,
69 — 58
  • apabila lalai/ terlambat dalammelaksanakan isi putusan ini;Bahwa Tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom) ini tidak berdasarkanhukum karena tuntutan sejumlah uang tidak dapat dituntut pembayaran uang paksa(dwangsom), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1983 yang pada pokoknya menentukan uang paksatidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.18 Bahwa TERGUGAT III dengan tegas menolak dalil posita gugatan PARAPENGGUGAT pada butir 17 halaman 8 yang menyata
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 19-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 27 Mei 2021 — Penggugat:
PT.TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA DIWAKILI OLEH IR. R.A. SUTRISNO KGA
Tergugat:
Direktur Utama RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang
364 — 302
  • Dan ada lagi surat yangmenyampaikan tekan harga yang menyata kan dan dalam ulasannya bilasaya tetap meminta Wika maka harganya akan menjadi sekian, harganyamenjadi dua kali lipat dari harga wika sendiri, mereka megangkut sendiritransport sendiri, mengeluarkan sendiri padahal wika sendiri sudahmanyatakan, barang redi sampai kelokasi dengan harga seperti itu;Saksi menjelaskan iya, antara kontrak yang dinyatakan Secunvel dan usulandidalam PCM.
Pengadilan PN SABANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 31-10-2011 — Putus : 20-03-2012 — Upload : 12-09-2012
Putusan PN SABANG Nomor 47/Pid.B/2011/PN-SAB
Tanggal 20 Maret 2012 — SRI REJEKI Alias ADEK BINTI ABDUL KARIM ARSYAD
188 — 181
  • permah mengatakan kepada Saksi kalau mau melakukanpenarikan uang harus melalui Terdakwa ; e Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penarikan uang sebesar Rp.200.000.000, (Dua ratus juta rupiah) pada tanggal 2 Juli 2010 ;e Bahwa Saksi baru mengetahui uang yang ada direkening Saksi telahhilang,pada saat Saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk diminta keterangan ;e Bahwa tanda tangan yang ada di slip penarikan yang menjadi barang bukti,bukan tanda tangan Saksi ; Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyata
Pengadilan PN SINGKEL Perdata
Register : 29-08-2024 — Putus : 30-08-2024 — Upload : 03-09-2024
Putusan PN SINGKEL Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Skl
Tanggal 30 Agustus 2024 — Penggugat:
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh
Tergugat:
PT. Bumi Daya Abadi c.q. PKS BDA LONGKIB
17 — 16
  • kesepakatan (agreement) dalam arti:

    - hubungan pemberian kuasa, bersifat partai yang terdiri dari pemberi dan penerima kuasa;

    - hubungan hukum itu dituangkan dalam perjanjian pemberian kuasa, berkekuatan mengikat sebagai persetujuan di antara mereka (kedua belah pihak);

    - oleh karena itu, pemberian kuasa harus dilakukan berdasarkan pemyataan kehendak yang tegas dari kedua belah pihak;

    ltu sebabnya Pasal 1792 maupun Pasal 1793 ayat (1) KUH Perdata menyata-kan

Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-10-2016 — Upload : 10-03-2017
Putusan PN SAMARINDA Nomor 19/pid.sus/2016/PN.Smr
Tanggal 21 Oktober 2016 — LEONARDO OCTORANE SUHENDRO,S.S.IT Bin ENDRO CIPTO
171 — 59
  • Menyata saya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hokum,melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan.2. Membebaskan saya dari Dakwaan Primair dan dakwaan subsidair tersebut(vrijpraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) LUHAP atau setidaktidaknyamelepaskan terdakwa dari semua tuntutan hokum (onstlag van allerechtsvervolging), sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-09-2013 — Upload : 30-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 12 September 2013 — SUJONO, S.P.
72 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tator Bogor Raya, sebagaimana tertuang dalamBerita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 027.1/2893/BA/Tan.Pgn/IX/2009tanggal 02 Nopember 2009, yang menyata rtichfcsl afl ltrchfcs0f1lang1057langfel1033kerning24langnp1057insrsid9925174charrsid6776078 rtlchfesl afl ltrchfcs0f1lang1057langfe1033kerning24langnp1057insrsid1519907charrsid6776078 kan telah menerima penyerahan pekerjaan untuk Pengadaan Barang Bahan Materialtelah selesai dikerjakan 100% dari CV.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-08-2011 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 22 Agustus 2011 — DRS.EEP HIDAYAT Bin P. OEKING
231 — 123
  • UUD 1945 kalau kemudian misalnya BPK tidak menyata kanadanya kerugian keuangan Negara lalu ada institusi lain yang tidak memilikikewenangan dan menyatakan adanya kerugian Negara maka Untuk melihatkeabsahan suatu ada 3 tolak ukurnya ; e KewenanganApakah lembaga tersebut diberikan kewenangan atributif dan delegatif atautidak oleh Peraturan Perundangundangan, bila tidak ada kewenangan makalembaga ini ketika melakukan perbuatan melawan hukumnya disebut cacatkewenangannya ini masuk penyalahgunaan kewenangan
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 14-09-2017 — Putus : 18-10-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 21/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 18 Oktober 2017 — IRWAN PULUNGAN, S.Sos
101 — 72
  • Sehubungan dengan alasanalasan tersebut, maka Penuntut Umum mohon kepada Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yangmengadili perkara ini agar menyata Terdakwa IRWAN PULUNGAN,S.Sos.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1058 — 747 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1)dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Komisi.Pasal 39 angka (1) UndangUndang No.5/1999 menyatakan:Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) dan ayat(2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan dalam waktuselambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan,Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaanlanjutan.Dalam surat Arief Poyuono, Ketua FSPBUMN Bersatu tertanggal 4 April2007 yang dimuat dalam http://oumnbersatunews.shoutpost.com menyata