;Tidak Mungkin terjadi pelanggaran Perpres Nomor 54/ 2010(dalam rangka penunjukan pemenang dan tandatangan kontrak/perjanjian) ..... tanpa adanya perbuatan Termohon Kasasi I(konsorsium PNRI) yang nyata juga menyepakatinya (turutmenandatanginya);Tidak Mungkin terjadi tindakan postbidding (penambahansertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 untuk produk Signature Pad)...TANPA ADANYA PERBUATAN PARA TERMOHONKASAST;Tidak Mungkin terjadi pertemuan di waktu yang tidak wajar (diluar jam kantor dan di luar jadual

Menyusun jadual dan menetapkan carapelaksanaan serta lokasi pengadaan.2. Menyusun menyiapkan harga perkiraan sendiri(HPS).Menyiapkan dokumen pengadaan.4. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melaluimedia cetak dan papan pengumuman resmiuntuk penerangan umum, dan ijikamemungkinkan melalui media elektronik.5. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakuaifikasi.6. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yangmasuk.7. Mengusulkan calon pemenang.8.

Menyusun jadual dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasipengadaan.b. Menyusun menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS). c. Menyiapkandokumen pengadaan.d.

Malang Tahun Anggaran 2008 adalah sebagai berikut :=" Menyusun jadual dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;=" menyusun dan meyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; =" Menyiapkan Dokumen pengadaan ;40= Mengumumkan pengadaan Barang/jasa melalui media cetak dan papanpengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkanmelaaui media elektronik ; =* menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi ;=" Melakukan Evaluasi terhadap penawaran yang masuK

Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri(HPS), jadual, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yangdisusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layananpengadaan;d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaanpanitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuaikewenangannya;e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hakpenyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak denganpihak penyedia barang/jasa;g.

Menetapkan dan mengesahkan Harga PerkiraanSendiri (HPS), jadual, tata cara pelaksanaan dan lokasipengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabatpengadaan/unit layanan pengadaan;d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaanpanitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaansesuai kewenangannya;e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hakpenyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrakdengan pihak penyedia barang/jasa;g.

Apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadual, maka PPKharus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentangkontrak kritis.2. Kontrak dinyatakan kritis apabila :a. Dalam perode 1 (rencana fisik pelaksanaan 0 % 70 % dari kontrak), realisasifisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10 % dari rencana.b.

Apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadual, maka PPKharus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentangkontrak kritis.2. Kontrak dinyatakan kritis apabila :Hal 28 dari 224 Putusan No: 16/Pid.SusTPK/2016/PN. Pdga. Dalam periode 1 (rencana fisik pelaksanaan 0 % 70 % dari kontrak), realisasifisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10 % dari rencana.b.

Hak dan kewajiban penyedia barang / jasa dalampelaksanaan kontrak :8.2.2.1. menerima pembayaran tahapan sesuai dengan progreesfisik pekerjaan yang tercantum dalam Berita Acarakesepakatan;8.2.2.2. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuaidengan jadual pelaksanaan' pekerjaan yang telahditetapkan dalam kontrak;8.2.2.5. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadualpenyerahan pekerjaan yang telah di tetapkan dalamkontrak;18. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 994.

JAIMAN.I (satu) eksemplar(Mengetahui) 39.14.SPJ (Pertanggungjawaban) BiayaHonorarium Tim Kabupaten 2 orang(untuk 11 Kecamatan) KegiatanSosialisasi UN/UAS/UASBN SD/MI,SMP/MTs, SMA/MA/SMK Kab.Katingan Tahun Pelajaran 2008/2009(Jadual terlampir), sebesarRp. 8.800.000,TersangkaDrs. JAIMAN.I (satu) eksemplar(Mengetahui) 39.15.

Katingan Tahun Pelajaran2008/2009 (Jadual terlampir),sebesar Rp. 8.800.000, 39.15. Daftar Tanda Terima Honorarium Tersangka 2 (dua) lembarTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Drs. JAIMAN. (Mengetahui)Kegiatan Sosialisasi UN/UAS TahunPelajaran 2008/2009 Kab. Katingan,Nara Sumber : 2 orang x 11Kecamatan, Kegiatan I : Hari Senin,Tanggal 16 Maret 2009 di Kasongan,tertanggal 16 Maret 2009. 39.16. SPJ (Pertanggungjawaban) Biaya Tersangka 1 (satu) eksemplarHonorarium Nara Sumber Drs. JAIMAN.

Proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dantujuan kegiatan, lokasi kegiatan, manfaat kegiatan, personil pelaksanakegiatan, rincian pembiayaan dan jadual kegiatan yang ditandatanganioleh pemohon dan khusus bagi pemohon kelompok masyarakatdibubuhi cap dan susunan pengurus/kelompok;b. Untuk kelompok masyarakat dan anggota masyarakat mendapatrekomendasi dari Lurah dan Camat domisili kKelompok masyarakat/anggota masyarakat;c.

pekerjaan sebagaimana yang telah ditentukan dalamkontrak, namun telah menerima pembayaran perlunasan (100%), hal ini bertentangandengan tugas dan kewajiban Terdakwa sebagai pihak penyedia barang/jasa sebagaimanadiatur pada Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 BAB IIhuruf c angka 2a ke 11 b, yang antara lain menyebutkan:e Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekejaan sesuai dengan harga yang telahditentukan dalam kontrak.e Melaksanakan dan menyelesaiakan pekerjaan sesuai dengan jadual

pelaksanaanpekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.e Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadual penyerahan pekerjaan yang telahditetapkan dalam kontrak.Menimbang, bahwa sebagai akibat dari tidak diselesaikannya pekerjaan yangmenjadi tugas dan tanggungjawab Terdakwa, disisi lain Terdakwa tidak mengembalikandana atas beban pekerjaan yang belum selesai tersebut sesuai batas waktu yang telahditentukan oleh undangundang, negara mengalami kerugian;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa

Anggaran dilarang melakukan pengeluaranpengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuanlain dari pada yang ditetapkan.Bahwa Panitia Lelang tidak pernah melakukan kegiatan sebagaimanatercantum dalam dokumen yang ditandatangani, karena semua dokumentelah disiapkan olehSuseno dan staf, dan panitia tinggal menandatangani,hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan:Keppres 80 Tahun 2003 :68a. pasal 9 3 (d), pengguna barang mempunyai tugas pokok menetapkan danmengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual

Syaratsyarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadual angsuran pokokdan jasa administrasi pinjaman).Halaman 33 dari 228 halaman Putusan Nomor. 55/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg Bahwa perbuatan terdakwa Drs. H. Ali Surahman bersama dengan Saksi Hamiddan saksi H. Aspin telah memperkaya diri terdakwa Drs. H. Ali Surahmansendiri kurang lebih sebesar Rp.1.528.184.000, (Satu milyar lima ratusdua puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah). Bahwa perbuatan terdakwa Drs. H.

Syaratsyarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadual angsuran pokokdan jasa administrasi pinjaman).Bahwa perbuatan terdakwa Drs. H. Ali Surahman bersama dengan Saksi Hamiddan saksi H. Aspin telah menguntungkan diri terdakwa Drs. H. Ali Surahmansendiri kurang lebih sebesar Rp.1.528.184.000, (Satu milyar lima ratusdua puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).Bahwa perbuatan terdakwa Drs. H. Ali Surahman bersama dengan Saksi Hamiddan saksi H.

Rizki Fadillan Hamzah melaksanakanseleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 dan Secata PK TNI AD Gel.IlTahun 2013, TerdakwaIl pernah menelepon Lettu Caj (K) YeniKhaerunnisa dalam rangka menanyakan jadual seleksi Mental Idiologibagi peserta seleksi.13. Bahwa pada waktu Sdr.

untuk memindah bukukan kerekeningnasabah di PBS.Dalam kontrak kerja KIP PLN dengan Nasabah harga per KWH sebesarRp. 329 hal ini untuk memastikan kelancaran dan sumber pelunasannasabah.Tagihan piutang berupa berdasarkan kontrak nasabah dengan KIP PLNdan PLN agar diikat secara Yuridis perfect berdasarkan kontrak kerjatersebut.Pencairan modal kerja untuk perbaikan mesin genset No. 1, 2 dan 5sesuai kebutuhan nasabah.Wajib adanya penyusunan cast budged proyek sebagai dasar untukrencana pencairan dan jadual

danpengguna Anggaran.Bahwva Pada Pasal 87 Ayat (1) bahwa Dalam hal terdapat perbedaanantara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atauspesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPKbersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan pada Kontrakyang meliputi:a) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalamKontrak;b) menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;c) mengubah spesifikasi teknis pekeriaan sesuai dengan kebutuhanlapangan; ataud) mengubah jadual

pelaksanaan pengadaan barang/jasa.Tugas PPK sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Perpres No. 8Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keppres No. 80Tahun 2003 adalah sebagai berikut :a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;b. menetapkan paketpaket pekerjaan disertai ketentuan mengenaipeningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberiankesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS),jadual

berminat diminta untuk membentuk satu kelompok masyarakatyang diketahui oleh Lurah setempat dan karena saksi berminat maka padatanggal 12 September 2008 didirikian kelompok sasaran dengan nama JayaBersama ;e Bahwa susunan pengurus dari Poksar Jaya Bersama adalah :e Ketua : Hendri Sunandar ; Bendahara : Zakia ;e Sekretaris :Nurhayati ;e Anggota : Mustakil, Iskandar dan Ahmadi ;e Bahwa tugas pokok saksi selaku ketua adalah mengetahui semua kegiatanyang dilakukan Poksar Jaya Bersama, mengkoordinir jadual

jaminan pemeliharaan dari garansi Bank menjadi jaminanasuransi.Bahwa di dalam kontrak Nomor 761/KTRK/PJTBL/DBT/072.8/IV/2011 tanggal15 April 2011 pada Pasal 9 ayat 1 dijelaskan Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) sebagai Direksi Kegiatan diangkat berdasarkan SK KepalaDinas Bina Marga dan Tata Ruang yang bertindak sebagai Wakil PihakKesatu, bertugas untuk memimpin pelaksanaan operasional kegiatan,sehingga target kualitatif dan kuantiatif dari pekerjaan yang dikontrakantercapai / selesai sesuai jadual

terpilih;b. pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumenpenunjukan langsung;Cc. pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaiankualifikasi, penjelasan, dan pembuatan berita acarapenjelasan;d. pemasukan penawaran;e. evaluasi penawaran;Ts negosiasi baik teknis maupun biaya;g. penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa;h. penandatanganan kontrakSedangkan Metode Evaluasi Penunjukan Langsung sebagaimanadalam Lampiran I Bab I Huruf D Nomor 1 bagian e KeppresNomor 80 Tahun 2003, yaitu1) Dalam penyusunan jadual

tidak pernahdilaksanakan oleh Panitia Pengadaan;Menimbang, bahwa tindakan dan perbuatan saksi RUKMINI,IPAyang melaksanakan perintah saksi MAHMUD SYAFRUDIN,ST untukmelakukan Penunjukan Langsung kepada Rekanan lalu menyiapkandokumen lelang dan dokumen Kontrak yang secara aktif danberlanjut padahal tidak ada lelang jelasjelas telahbertentangan sedangkan Metode Evaluasi Penunjukan Langsungsebagaimana dalam lLampiran I Bab I Huruf D Nomor 1 bagian 1l.eKeppres Nomor 80 Tahun 2003, yaituDalam penyusunan jadual

Gusti Nanang Hadi, SEPutusan No.36/PidsusTPK/2015/PN.Bjm hal 23 dari 241Bahwa salah satu dari keputusan tersebut menyatakan bahwa AnggotaPanvaslu Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan bersifat ad hocdengan masa jabatan 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertamapenyelenggaraan Pemilihan Umum dimulai dan berakhir paling lambat 2(dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umumselesai sesual jadual tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang telahditetaobkan oleh Komisi Pemilihan

Gusti Nanang Hadi, SE Bahwa salah satu dari keputusan tersebut menyatakan bahwa AnggotaPanuaslu Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan bersifat ad hocdengan masa jabatan 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertamapenyelenggaraan Pemilihan Umum dimulai dan berakhir paling lambat 2(dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umumselesai sesual jadual tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang telahditetaobkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

disetujui olehKonsultan Pengawas dan Pengawas Lapangan, Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) dan dapat diterima dengan baik olehPanitia Penerima Hasil Pekerjaan yang dinyatakan dalam BeritaAcara Pemeriksaan Pekerjaan.e Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi(Kontrak) Kegiatan Pembangunan Kolam Retensi Muktiharjo KidulKota Semarang Tahun Anggaran 2014 Nomor 050/11300, tanggal27 Agustus 2014 : angka 6 huruf (d) yang berbunyi melaksanakandan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadual