Sinar Mas Multifinance Cabang Tulungagung tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 353/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn tanggal 3 September 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: - Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang mengadili perkara ini; - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

173 K/Pdt.Sus-BPSK/2019

Membatalkan Putusan BPSK Nomor 34/Arbitrase/2018/BPSK.MDN;Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, Pemohonmemohon diberikan putusan yang seadiladilnya berdasarkan KetuhananYang Maha Esa (ex aequo et bono).Bahwa terhadap alasan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan NegeriMedan dengan Putusan Nomor 353/Pdt.SusBPSK/2018/PN Mdn tanggal 3September 2018, yang amarnya sebagai berikut:1.

Membatalkan putusan BPSK Kota Medan Nomor 034/Arbitrase/2018/BPSK.MDN tanggal 03 Mei 2018;3.

Nomor 173 K/Pdt.SusBPSK/2019pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan tidaksalah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti yang mengabulkanpermohonan Pemohon Keberatan dan membatalkan putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat dibenarkan karenaberdasarkan faktafakta dalam perkara a quo, Judex Facti telah memberikanpertimbangan yang cukup dimana hubungan hukum antara Pemohondengan Termohon didasarkan pada perjanjian

dan dalam perjanjian tersebutpara pihak telah memilih tempat kediaman yang tetap dan seumumnya diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga BPSK Medanharus dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo,Bahwa terlepas dari pertimbangan hukum di atas, putusan Judex Factiharus diperbaiki dengan amar putusan cukup menyatakan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenangmengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor353/Pdt.SusBPSK/2018/PN Mdn tanggal 3 September 2018 sehinggaamar selengkapnya sebagai berikut: Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaMedan tidak berwenang mengadili perkara ini; Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara padatingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Kamis tanggal 28 Maret 2019 oleh H.

1075 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Nomor 1075 K/Padt.SusBPSk/201612.Sehingga Majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BatuBara berpendapat Konsumen dan Pelaku Usaha adalah memenuhi kriteriauntuk disebut sebagai Konsumen dan Pelaku usaha dan dapat diselesaikanmelalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);Menimbang bahwa setelah Majelis Badan penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dengan cemat meneliti sengketa a quo, maka MajelisBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berpendapat bahwaKonsumen adalah pihak yang berkepentingan

Pemohon Keberatan telah menyurati BPSK Batu Bara terkait gugatanTermohon Keberatan ke BPSK Batu Bara, yang pada intinya PemohonKeberatan menolak menyelesaikan sengketa di BPSK Batu Bara olehkarena dalam perjanjian kredit telah mengatur Pengadilan NegeriKabupaten Pasaman Barat merupakan pengadilan yang berwenangmenyelesaikan sengketa antara Termohon Keberatan denganPemohon Keberatan;Selanjutnya, berdasar Pasal 3 Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK baik

rugi sebesarbesarnyaRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga BPSK Batu Barasecara hukum tidak berwenang membatalkan suatu lelang yang telah sahsecara hukum oleh karena BPSK Batu Bara tidak memiliki Kewenangantersebut, dengan demikian BPSK Batu Bara telah terbukti melampauikewenangannya dan melanggar ketentuanketentuan peraturan tersebutsehingga menyebabkan Putusan BPSK Batu Bara tersebut (objeksengketa) sangatlah terbukti telah cacat formil, tidak mempunyai kekuatanhukum sama sekali, dan

PengadilanNegeri tersebut dibatalkan, penyelesaian melalui BPSK punharusberdasarkan pilihan sukarela para pihak bersengketa;Selanjutnya dalam angka 3 poin f juga disebutkan bahwa BPSK tidakberwenang membatalkan produk hukum yang dikeluarkan olehinstansi/lembaga lain akan tetapi hanya sebatas merekomendasikankepada instansi/lembaga yang berwenang untuk membatalkan putusantersebut.Atas dasar hal tersebut maka Pertimbangan Majelis BPSK dalam PutusanNomor 679/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016 tanggal 22 Agustus

Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:a.

617 K/Pdt.Sus-BPSK/2023

739 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

diuraikan di atas;Bahwa dengan diajukannya pengaduan oleh Tergugat/TermohonKeberatan (semula Pengadu/Konsumen) kepada BPSK KabupatenBatu Bara, dan telah diputus oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara,maka hal ini merupakan pelanggaran atau penyimpangan hukum danbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan sertaketentuan Pasal 118 ayat (3) atau ayat (4) HIR, sehingga dengandemikian sudah sepatutnya Putusan BPSK Kabupaten Batu BaraPerkara Nomor 1235/Arbitrase/BPSKBB/VII/2016 tanggal 7

ahli warisnya dapat menggugatpelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili Konsumen atau pada BPSKyang terdekat;Bahwa domisili Giartono selaku Konsumen/Pengadu (sekarang Tergugat/Termohon Keberatan) berada di Kabupaten Indragiri Hulu, yang manahingga saat ini di Kabupaten Indragiri Hulu masih belum terbentuk BPSK,sehingga secara hukum, Konsumen/Pengadu (sekarang Tergugat/TermohonKeberatan) seharusnya menggugat Pelaku Usaha/Teradu (sekarangPenggugat/Pelaku Usaha) melalui BPSK terdekat dengan domisilinya

, yaitudalam hal ini BPSK Pekanbaru, bukan BPSK Batu Bara;Bahwa berdasarkan uraianuraian diatas, maka jelas Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor1235/Arbitrase/BPSKBB/VII/2016 tanggal 7 Desember 2016 adalah tidaksah dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan hukumyang berlaku;Keberatan Keenam:Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1235/Arbitrase/BPSKBB/VII/2016Tanggal 7 Desember 2016 Tidak Didasarkan Pada Pertimbangan YangBerlandaskan Hukum Dan

Nomor 739 K/Pdt.SusBPSk/2017Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili Konsumen ataupada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) terdekat;d. Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupetan Batu Bara;e.

Tentang KeberatanTentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan;Bahwa Judex Facti telah membatalkan keputusan arbitrase BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara dalam perkara a quo, Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) di sebutkan:Keberatan terhadap putusan arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut
2. Mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon untuk sebagian
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
4. Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau Nomor 002/P.A rbitrase/BPSK-Llg/VI/2020, tanggal 29 juni 2020

   8/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Lht

Dalam permusyawaratanMajelis Arbitrase BPSK tidak konsekuen sebagaimana pertimbanganhukum huruf (i) dalam putusan, karena tidak mendengarkan kesaksianpada persidangan tanggal 4 Januari 2011 oleh saksi Robertus Satriotomoselaku Ketua PPRSC ITC Roxy Mas, sebagaimana Surat panggilansidang No. 122/S/BPSKDKI/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010. dantidak benar dan tidak tepat berlandaskan ART PPRSC Roxy Mas Bab IIIPasal 7 ayat (2), sebab Majelis Arbitrase BPSK mengabaikan Bab VIIIKewajiban Pengurus Pasal

Bahwa, Penggugat keberatan pada Paragraf (7&8 & 10 &11) halaman 4, dimana Majelis BPSK Provinsi DKI Jakarta,berkedudukan selaku Pejabat Penyelenggara PelayananPublik yang baik, seharusnya bijaksana dan bertindak tegas,pada saat persidangan Mediasi BPSK Provinsi DK! Jakarta,sebab memahami menegakkan prinsip dasar objek sengketaberlandaskan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No. 16 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 4Tahun 1988, tentang Rumah Susun jo.

Mas,mulai melaporkan pengaduan konsumen ke Yayasan Lembaga KonsumenIndonesia (YLKI), selanjutnya oleh YLKI direkomendasikan kepada BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan atas putusan BPSK,dilakukan ke tingkat gugatan keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,adalah Pemohon Kasasi yang tampil seorang diri pribadi.

Keberatan atas kenaikan service charge tidak termasuk dalam ruanglingkup kewenangan BPSK karena hubungan hukum antarapengelola berdasarkan mandat dari PRS (Perhimpunan PenghuniRumah Susun) dengan Penghuni bukan hubungan otonom ;b. Keberatan terhadap pungutan pajak tidak termasuk wewenangArbitrase BPSK melainkan merupakan sengketa pajak yang masukdalam ranah wewenang Pengadilan Pajak ;6.

PAMLyonnaise, sebagaimana alat bukti vide P3, dan padaSidang Tingkat Pertama Arbitrase BPSK Provinsi DKIJakarta, bahwa jelas sekali kesaksian PT. PLN (Persero)dan kesaksian Perusahaan Air Minum PT.

386 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Terhitung sejak keputusan ini berlakuhukum tetap (inkracht);Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan didepan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar memberikanputusan sebagai berikut:Membatalkan putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 1379/Arbitrase/BPSKBB/X/2016 tanggal 16 November 2016;Mengadli sendiri:Primair:1.Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan

atas Putusan BPSKKabupaten Batu Bara Nomor 1379/Arbitrase/BPSKBB/X/2016 tanggal16 November 2016 dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;Menolak permohonan/gugatan Termohon Keberatan (Konsumen) yangdiajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidakdapat diterima;Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini;Menyatakan Pemohon Keberatan merupakan kreditur

Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biayaperkara yang timbul;Subsidair:Apabila berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (exaequo et bono);Bahwa, terhadap alasan tersebut di atas, Termohon mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: Tentang kedudukan (legal standing) Pemohon Keberatan; Tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);Bahwa, terhadap alasan tersebut, dibatalkan oleh Pengadilan NegeriLubuk Pakam dengan putusan Nomor 185/Pdt.SusBPSK

,tanggal 14 Februari 2017;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakamtersebut diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 9 Maret2017, kemudian terhadapnya oleh Termohon Keberatan diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2017, sebagaimana ternyata dariAkta Permohonan Kasasi Nomor 185/Pdt.G.Sus/BPSK/2016/PN Lbp., AktaNomor 03/Pdt/Kasasi/2017/PN Lbp., yang dibuat oleh Wakil PaniteraPengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut diikuti denganmemori kasasi yang diterima

Nomor 386 K/Pat.SusBPSK/2018(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1379/Arbitrase/BPSKBB/X/2016tanggal 16 November 2016;4.

126 K/Pdt.Sus-BPSK/2023

Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No. 273/Arbitrase/BPSK-BB/II/2017 tanggal 23 Maret 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum;4. Menyatakan Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan wanprestasi;5. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon keberatan untuk selain dan selebihnya;6. Menghukum Termohon keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

DASAR HUKUM TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONANKEBERATAN ATAS PUTUSAN ARBITRASE BPSK KABUPATEN BATUBARA;Halaman 1 Putusan Nomor 60/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap1.Bahwa menurut ketentuan Pasal 56 ayat (2) UndangUndang No. 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo.

Batu Bara, baik itu Panggilan Pra Sidang maupunPanggilan Sidang Arbitrase dari BPSK Kabupaten Batu Bara dan .

Keputusan Presiden Nomor : 18 tahun 2010 pada Pasal (2) nyamenyatakan Setiap Konsumen dirugikan atau ahli warisnya dapatmenggugat Pelaku Usaha melalui BPSK di tempat domisiliKonsumen atau BPSK yang terdekat.d. Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrasedi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) tertanggal 16September 2015;e.

Bank TabunganPensiun Nasional, Tbk;Halaman 58 Putusan Nomor 60/PdtSus/BPSK/2017/PN RapIl.

64 Putusan Nomor 60/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap

53 PK/Pdt.Sus-BPSK/2013

BPSK) tidakmenghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalamundangundang;Dengan demikian terlepas dari ada tidaknya tindak pidana dalamsengketa a quo, Konsumen (ic. Pemohon Keberatan) tetap dilindungihakhak perdatanya (vide Pasal 1 ayat (3) BW) khususnya untukmenuntut (vide Pasal 19 ayat (4) UndangUndang PerlindunganKonsumen) dan BPSK tetap mengemban tugas dan wewenang untukmenyelesaikan sengketa a quo sesuai Pasal 52 UndangUndangPerlindungan Konsumen (UUPK);DR. S A.

Pasal 45 konsumendapat menggugat para pelaku usaha melalui BPSK, khususnyaagar BPSK menjatuhkan sanksi administratif sesuai Pasal 60UndangUndang Perlindungan Konsumen yang tercantum dalamSurat Pengaduan Konsumen pada petitum huruf e;Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Keberatan mohon denganhormat agar sudilah kiranya Pengadilan Negeri Medan berkenan memberikanputusan sebagai berikut:Halaman 4 dari 23 hal Put.

Padahal pada saat pemeriksaaan di tingkat BPSK dalamperkara Nomor 30/Pen/BPSKMDN/2009 yang diputus tanggal 01Desember 2009 tersebut, pihak Termohon Keberatan II tidak adadilibatkan sebagai para pihak;Halaman 6 dari 23 hal Put. Nomor 53 PK/Pdt.SusBPSK/2013e Bahwa oleh karenanya Pemohon Keberatan telah salah dan keliru dalammelibatkan para pihak dalam perkara a quo berkaitan dengan keberatanatas Putusan BPSK dimaksud. Hal ini karena tidak jelasnya tentangkapasitas PT.

Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukandokumen yang bersifat + menentukan yangdisembunyikan oleh pihak lawan; atauc.

Konsumen) atas putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kota Medan No.30/Pen/BPSKMdn/2009 tanggal 1Desember 2009 yang putusannya pada dasarnya telah menyatakanPermohonan Termohon Peninjauan Kembali / Termohon Kasasi(ic.Permohonan Konsumen) tidak dapat diterima. Sengketa konsumen melaluilembaga BPSK tersebut terjadi antara Termohon Peninjauan Kembali selakuKonsumen terhadap Pelaku Usaha (ic.

Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No. 460/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 04 Januari 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum ;5. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;6. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 561.000,- (Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

DASAR HUKUM TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONANKEBERATAN ATAS PUTUSAN ARBITRASE BPSK KABUPATEN BATUBARA;Halaman 1 Putusan Nomor 16/PdtSus/BPSK/2017/PN RapBahwa menurut ketentuan Pasal 56 ayat (2) UndangUndang No. 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo.

Dengan demikian, BPSK secara absolut tidakmemiliki wewenang (Kompetensi Absolut) untuk menyelesaikansengketa atas perjanjian tersebut.

membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten BatuBara No. 460/Arbitrase/BPSKBB/V/2016 Tanggal 4 Januari 2017;A.

Tanggal 4 Januari 2017TENTANG DUDUK PERKARA DALAM PUTUSAN BPSK KABUPATENBATU BARA NOMOR 460/Arbitase/BPSKBB/v/2016 TANGGAL 4Januari 2017 TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM1.Bahwa, Tentang Duduk Perkara Dalam Putusan BPSK KabupatenBatu Bara Nomor 460/Arbitrase/BPSKBB/V?

PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS BPSK KABUPATEN BATU BARADALAM PUTUSAN ARBITRASE BPSK KABUPATEN BATU BARANOMOR 460/Arbitrse/BPSKBB/V/2016 TANGGAL 4 Januari 2017TIDAK CERMAT, KELIRU, BERTENTANGAN DENGAN PRINSIPKEADILAN, KEPATUTAN, KEMANFAATAN DAN ATAU KEPASTIANHUKUM1.Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekalipertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalamPutusan Arbitrase BPSK No. 460/Arbitrase/BPSKBB/V/2016Tanggal 4 Januari 2017 mengenai:a) Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara berpendapat

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini ;3. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 1790/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016, tanggal 6 Desember 2016, tidak mempunyai kekuatan hukum ;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 998.700,- (Sembilan ratus sembilan sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);5.

Tentang PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK); Bahwa Putusan BPSK Batubara Nomor: 1790/Arbitrase/BPSKBB/X/2016Antara RAHALIM NASUTION sebagai Konsumen Melawan PT. Bank Sumutsebagai Pelaku Usaha, yang amarnya Mengabulkan Permohonan Konsumenseluruhnya.;Il.

Ayat(3): Konsumen dan pelaku usaha yang menolak Putusan BPSK dapatmengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambatlambatnya dalamwaktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Keputusan BPSKdiberitahukan;Bahwa Pemohon Keberatan menerima Putusan BPSK Batubara Nomor:1790/Arbitrase/BPSKBB/X/2016 pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017(sebagaimana Agenda Masuk pada Pemohon Keberatan) dan selanjutnyaPemohon Keberatan mengajukan dan mendaftarkan gugatan PermohonanKeberatan terhadap Putusan BPSK

Pemohon Keberatan yang berindikasi sengketa(ayat 1) dan/atau pelanggaran (ayat 2) disampaikan kepada Otoritas JasaKeuangan (ayat 1, 2 dan 3) dan bukan BPSK i.c. BPSK Batu Bara;Bahwa ternyata BPSK Batu Bara dalam Putusan BPSK Batubara Nomor:1790/Arbitrase/BPSKBB/X/2016 telah mengabaikan amanat PeraturanOtoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang PerlindunganKonsumen Sektor Jasa Keuangan karena memeriksa sengketa yang bukanmerupakan wewenang BPSK;4.3.

Bahwa BPSK i.c.

Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu bara Nomor : 1790/Arbitrase/BPSKBB/X/2016, tanggal17 Januari 2017.3.

91 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yangsecara patut dipanggil Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batubara secara menurut hukum dan perundangundangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia;4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikansalinan/fotokopi dokumen perjanjian yang mengikat diri antara KonsumenHalaman 1 dari 17 hal. Put.

Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu BaraNomor 277/Arbitrase/BPSKBB/III/2017 Tanggal 27 Maret 2017 bataldan tidak mempunyai kekuatan hukum;3. Menghukum Termohon Keberatan (semula Konsumen/Pelapor) untukmembayar seluruh biaya perkara pada semua tingkat peradilan;4. Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon KeberatanHalaman 13 dari 17 hal. Put.

Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu BaraNomor 277/ Arbitrase/BPSKBB/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 bataldan tidak mempunyai kekuatan hukum;3.

Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 277/Arbitrase/BPSKBB/III/2017tanggal 27 Maret 2017;4.

Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 277/Arbitrase/BPSKBB/III/2017tanggal 27 Maret 2017 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;3.

182 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

., tanggal 1Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:1.Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan dahuluTergugat/Pelaku Usaha untuk seluruhnya;Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batubara tidak berwenang memeriksa dan mengadilisengketa antara Termohon Keberatan dahulu Penggugat/Konsumendengan Pemohon Keberatan dahulu Tergugat/Pelaku Usaha dalamperkara ini;3. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Halaman 3 dari 6 hal. Put.

Menguatkan Keputusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor456/Arbitrase/BPSKBB/X1/2015, tanggal 27 November 2015;4. Menghukum Termohon Kasasi membayar ongkos perkara ini;Halaman 4 dari 6 hal. Put.

Nomor 182 k/Pdt.SusBPSKk/2018Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena setelah meneliti memori kasasi tanggal 24 Maret 2016 dan kontramemori kasasi tanggal 18 Mei 2016, dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak salah menerapkan hukum,dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa BPSK tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quokarena sengketa dalam perkara

17/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Skb

934 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen Kabupaten Batubara tersebut, Pemohon telah mengajukanpermohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaranagar memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:Primair:1.Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan atas PutusanBPSK Kabupaten Batubara Nomor 79/PTSArb/BPSKBB/VI/2016.tanggal 13 Juli 2016 dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;Menolak permohonan/gugatan Termohon Keberatan (Konsumen) yangdiajukan kepada BPSK

Kabupaten Batubara untuk seluruhnya atausetidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini;Menyatakan Pemohon Keberatan merupakan kreditur yang beriktikadbaik;Menyatakan Termohon Keberatan telah melakukan perbuatanwanprestasi;Menyatakan Pemohon Keberatan berhak untuk mengambil pelunasanatas sisa hutang Termohon Keberatan melalui lelang eksekusi terhadapsisa jaminan kredit yang dijaminkan oleh

Facti Pengadilan Negeri Kisaran tidak salahmenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa permasalahan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasiadalah mengenai wanprestasi atau ingkar janji atas Perjanjian KreditNomor 0001291SPK71921011, tanggal 14 Oktober 2011 dan bukansengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang UndangNomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengandemikian merupakan kewenangan mutlak dari Pengadilan Negeri danBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK

607 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

., tanggal 19 Januari2017; Mengadili Sendiri: Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)tidak berwenang mengadili perkara a quo; Menghukum Termohon Keberatan/Konsumen untuk membayarbiaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlahRp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakamtersebut tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon keberatandan Termohon keberatan sendiri, kKemudian terhadap putusan tersebutTermohon

Keberatan dengan perantaraan kuasanya berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 17 April 2017 mengajukan permohonan kasasi padatanggal 18 April 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan KasasiNomor 15/Pdt.GSus/BPSK/2017/PN.Lbp., juncto Akta Nomor06/Pdt/Kasasi/2017/PN.Lbp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriLubuk Pakam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 2Mei 2017;Halaman 3 dari 7 hal.

kemudian karena terjadiwanprestasi dalam pembayaran hutang Debitur kepada Kreditur,sehingga menimbulkan hak eksekusi atas jaminan kredit tersebut; Bahwa oleh karena permasalahan antara Pemohon Kasasi danTermohon Kasasi adalah mengenai wanprestasi atau ingkar janjisehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor danbukan sengketa konsuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8sampai dengan 17 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen, maka Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK

717 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

BPSK a quo tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diaturdalam pasal 55 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen;Bahwa dalam putusan BPSK a quo pada halaman 6 (bukti P4)menyebutkan bahwa Majelis Hakim BPSK melaksanakan Pra Sidangberdasarkan Pasal 54 Ayat (4) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 43 Keputusan MenteriPerindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentangPelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian SengketaKonsumen

BPSK Nomor 425/Pts/Arbitrase/BPSKBB/X/2015tanggal 21 Januari 2016;Mengadili Sendiri1.

Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yangbersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau:3.

Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumenyang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihaklawan; atauHalaman 10 dari 17 hal Put. Nomor 717 K/Padt.SusBPSK/2016c.

Bahwa sesuai dan berdasarkan Surat Direktorat JenderalStandarisasi dan Perlindungan Konsumen tanggal 31 Desember2015 yang ditujukan khusus buat Ketua BPSK Kabupaten Batu Barabahwa BPSK Kabupaten Batu Bara telah diingatkan bahwa apabiladalam klausula perjanjian antara pihak ada memilih penyelesaiansengketa akibat adanya perjanjian di Pengadilan Negeri makasecara absolut BPSK tidak mempunyai kewenangan untukmenyelesaikan perselisinan tersebut.B.

1475 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Mandiri (Persero)Tbk, beralamat di Kantor Cabang Pembantu Balam, Jalan LintasRiauSumatera Utara KM 20 Balam, Kabupaten Rokan Hilir,Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari2017;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan, ternyataBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara telahmemberikan Putusan Nomor 1187/Arbitrase/BPSK

Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Bahwa, terhadap alasan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan NegeriRokan Hilir dengan putusan Nomor 14/Pdt.SusBPSK/2017/PN Rhl., tanggal 2Maret 2017, dengan amar sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi dari Termohon Keberatan;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon Keberatan untukseluruhnya;Mengadili Sendiri:1.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo;2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batubara Nomor 1187/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016tanggal 29 Desember 2016;3.

Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Perkara Nomor14/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN Rhl., tanggal 2 Maret 2017;3. Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Batu Bara Nomor 1187/Arbitrase/BPSKBB/IX/2016 tanggal 29Desember 2016;4.

Pengadilan Negeri Rokan Hilir Mahkamah Agungberpendapat bahwa putusan Judex Facti tidak salah menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juncto Pasal 1 butir 8 SuratKeputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor:350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugasdan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bahwa kewenanganBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK