2015 dalam kesimpulannyamenerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga)bungkus plastik klip maasingmasing berisi kristal warna putih dengan beratnetto seluruhnya 1,1967 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikankristal warna putih dengan berat netto 0,0495 gram setelah dilakukanpemeriksaan secara Lab menyimpulkan bahwe kristal warna putih tersebutadalah benar mengandung Metamfetamie sebagaimana terdaftar dalamgolongan No urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indnesia

2015 dalam kesimpulannyamenerangkan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga)bungkus plastik klip maasingmasing berisi kristal warna putin dengan beratnetto seluruhnya 1,1967 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristalwarna putih dengan berat netto 0,0495 gram setelah dilakukan pemeriksaansecara Lab menyimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benarmengandung Metamfetamie sebagaimana terdaftar dalam golongan No urut61 Lampiran Undang Undang Republik Indnesia

Pemohonhanya memohon agar nama M.Jupri yang tercatat dalam Kutipan Akta NikahNo. 226/44/VI/1981 tanggal 14 Juni 1981yang dikeluarkan oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro agar diubahHalaman 5 dari 8 : Penetapan nomor: 36/Pdt.P/2016/PA.Bjnmenjadi M.Djufri sebagaimana yang tercantum pada KTP, KK, ijazah dan dokumenkepegawatan) PemGh@n)~~W2=n one nnn nr nnmnnnnmnmsmmmannnrenesmemanMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama Republik Indnesia

perceraian danmenghadiri sidang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi buktitersebut menjelaskan bahwa Pemohon selaku anggota POLRI telahmendapatkan ijin dari atasannya untuk melakukan perceraian, sehingga buktitersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu buktitersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, maka Pemohonterbukti telah memenuhi dan melaksanakan Peraturan Kepala KepolisianRepublik Indnesia

permohonan talak Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuanPasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangantersebut di atas, serta dengan adanya Izin dari atasan Pemohon untukmelakukan perceraian sesuai ketentuan pasal 19 ayat (1) Peraturan KepalaHalaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 0346/Pdt.G/2018/PA.KrsKepolisian Republik Indnesia

Si dengan kesimpulan bahwa barangbukti yang diperiksa milik Sukarni bin Razali, Zamzami Bin M Yahya Ismaildan Khairul Khaslah Bin Idris adalah benar mengandung metamfetamin danHalaman 4 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Sgiterdaftar dalam golongan satu nomor urut 61 lampiran UndangUndangRepublik Indnesia Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkotika.

Si denganHalaman 6 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Sgikesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Sukarni bin Razali,Zamzami Bin M Yahya Ismail dan Khairul Khaslah Bin Idris adalah benarmengandung metamfetamin dan terdaftar dalam golongan satu nomor urut61 lampiran UndangUndang Republik Indnesia Nomor 35 tahun 2019tentang Narkotika.

Si dengan kesimpulan bahwabarang bukti yang diperiksa milik Sukarni bin Razali, Zamzami Bin M YahyaIsmail dan Khairul Khaslah Bin Idris adalah benar mengandung metamfetamindan terdaftar dalam golongan satu nomor urut 61 lampiran UndangUndangRepublik Indnesia Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PegadaianSyariah No 191/ JL.14.60035/ 2019 tanggal 19 Maret 2019 telah melakukanpenimbangan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yangterbungkus

Ghomam;Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya permohonan Pemohon dan Pemohon Il hanya memohon agar nama (biodata) yang tertulis dalamKutipan Akta Nikah diubah menjadi sebagaimana yang tertulis dalam KartuPenduduk dan Kartu Keluarga untuk keperluan mengurus ijazah anak danmelengkapi persyaratan pendaftaran ibadah umroh;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama Republik Indnesia Nomor 11 Tahun 2007 permohonan Pemohon danPemohon Il telah terbukti dan beralasan menurt

Ditinjau secara hirarchis kompetensi putusanHakim Pertama yang menilai bahkan menyatakan bahwa suatu putusan peradilan tertinggi di Indnesia sebagai tidak punya kekuatan eksekutorial adalah samasekali tidak berdasar hulkcunMaka oleh sobab itu putusan semacam itu adalah batal demi hukume Lain dari pada itu, Majelis Hakim Pertama di dalam perkara ini telah salah mengambil pengartian tentang putusanProvisi dan sekaligus salah dalam menerapkannyaeSuatu putusan provisi ialah putusan yang dijatuhkan oleh

pada pokoknya permohonan Pemohon hanyamemohon agar nama Totok Hindarto yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor158/25/TX/1988 tanggal 26 September 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, dengan nama Indarto yangtercantum pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keputusan PegawaiNegeri Sipil Pemohon adalaah nama satu orang, maka permohonan Pemohonberalasan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri AgamaRepublik Indnesia

tanda P3;2 Fotocopy Kartu Tanda Pengenal (KTP) Pemohon Nomor : 1872010210540001,atas nama INDRA LIONG dan Nomor: 187201460969540002 atas nama LIEPHIN diberi tanda P4;Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara LONG TUI WHO DAN LIE PHINuntuk Suami dari Catatan Sipil Kabupaten Lampung SelatanNomor:474.2.80.60.1997; diberi tanda P5;Fotocopy Surat Keterangan No.Pol:Sket/164/II/96/Ipp, diberi tanda P6;Fotocopy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor:127/PWITahun 1996, tentang Kewarganegaraan Indnesia

Peraturan Menteri Perhubungan RepublikIndnesia, Nomor : PM 45 Tahun 2015, Tanggal 18 Februari 2015 tentangPersyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi,khususnya Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b, nyatanyata jugabertentangan denganUndangundang, yaitu Pasal 18 ayat (4) Undangundang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yangkemudian diganti dengan Pasal 14 ayat (6) Undangundang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;Bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indnesia

Izin di bidang perkeretaapian;Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian telah terbukti sah,Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indnesia, Nomor : PM 45 Tahun2015, Tanggal 18 Februari 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan ModalBadan Usaha di Bidang Transportasi, secara keseluruhan nyatanyatabertentangan dengan Undang Undang dan Peraturan Perundangundangantingkat lebih tinggi;Bahwa setidaktidaknya, Peraturan Menteri Perhubungan RepublikIndonesia, Nomor : PM 45 Tahun 2015, Tanggal 18 Februari

Membebankan biaya perkara menurut hukum.Subsider :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lainmewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mas media(Radio Republik Indnesia Makassar) tanggal 25 Oktober 2012 dan tanggal 26Nopember 2012.Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon,

memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara Gugatan Perceraian antara;Nama Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu RumahTangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman diKabupaten Banjarnegara, sebagai Penggugat;MelawanNama Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh,Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempatkediaman di Kabupaten Banjarnegara, yang kni tidakdiketahui alamatnya diwilayah Republik Indnesia

Bahwa dalam Kontrak Kontrak tertanggal 31Maret 2016 sebagaimanadiubah dengan kontrak No. 001/SC/MAJUWSF/IV/2016 tertanggal 8April 2016 pada lembaran 1 tertulis dalam Bahasa Inggris Shipmentperiod : Dunng the Penode of June to December 2016, yang jikadiartikan secara bebas ke dalam Bahasa Indnesia adalah PenodePenginman : selama penode Juni sampai dengan Desember 2016;3.

Bahwa dalam Kontrak Kontrak tertanggal 31Maret 2016 sebagaimanadiubah dengan kontrak No. 001/SC/MAJUWSF/INV/2016 tertanggal 8April 2016 pada lembaran 1 tertulis dalam Bahasa Inggris Shipmentpenod : During the Periode of June to December 2016 yang jikadiartikan secara bebas ke dalam Bahasa Indnesia adalah PeriodePenginman : selama penode Juni sampai dengan Desember 2016;.

Bahwa dalam Kontrak Kontrak tertanggal 31Maret 2016 sebagaimanadiubah dengan kontrak No. 001/SC/MAJUWSF/IV/2016 tertanggal 8April 2016 pada lembaran 1 tertulis dalam Bahasa Inggris Shipmentperiod : During the Periode of June to December 2016, yang jikadiartikan secara bebas ke dalam Bahasa Indnesia adalah PeriodePenginman : selama periode Juni sampai dengan Desember 2016;.

css ansMenimbang, bahwa tentang jalannya siding pemeriksaan perkara ini,semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yangmerupakan satu kesatuan dengan putusan in1;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan termohon yang ternyatasebelum pergi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, makasebagaimana pasal 66 ayat (2) Undangundang Republik Indnesia

Ditinjau secara hirarchis kompetensi putusanHakim Pertama yang menilai bahkan menyatakan bahwa suatu putusan peradilan tertinggi di Indnesia sebagai tidak punya kekuatan eksekutorial adalah samasekali tidak berdasar hulkcunMaka oleh sobab itu putusan semacam itu adalah batal demi hukume Lain dari pada itu, Majelis Hakim Pertama di dalam perkara ini telah salah mengambil pengartian tentang putusanProvisi dan sekaligus salah dalam menerapkannyaeSuatu putusan provisi ialah putusan yang dijatuhkan oleh

PENETAPANNomor : 99/Pdt.P/2019/PN Pdg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Padang memeriksa dan mengadili perkara perdatapermohonan telah menjatuhkan putusan berupa penetapan dalampermohonannya:ERFENDI, jenis kelamin laki laki, tempat/ tgl lahir Sarang Gagak, 18September 1969, Pekerjaan Swasta, status kawin,Kebangsaan Indnesia, agama Islam, Pendidikan terhakirSMA, beralamat di Sarang Gagak RT.03/ RW.III, Kel.Anduriang, Kec.

Fotocopy Paspor Republik Indnesia WVA6680068, tanggal pengeluaran 16 Juli2007, atas nama AREP, yang telah dicocokan sesuai dengan aslinya, dan diberitanda P.5;Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 2/Padt.P/2017./PN Pya.Menimbang, bahwa seluruh buktibukti surat Pemohon telah diberi meteraisecukupnya;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah mengajukan 2(dua) orang saksi masingmasing bernama : 1. SUHARLAN dan 2.

Bahwa pad tanggal Juli 2008 Tergugat dengan dalih berangkat krja pergimeninggakan Penggugat namun hinga sekarang Tegugat tidk pernah pulangketempat kediaman bersama dan todak diketahui tempat tinggalnya diwilayahNegara Kesatuan Republik Indnesia;4. Bahwa keluarga Penggugat dan keluaraga Tergugat telah berusaha mencarikeberadaan Tergugat namun tidak berhasil ;5.

Fotokopi Surat keputusan Pemberian Tunjangan VeteranRepublik Indnesia Nomor Skep/03/31/AXV/XII/1989tanggal 6 Desember 1989 yang dikeluarkan oleh DirekturJenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran, bertandaP4;Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas,Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yangmasingmasing mengucapkan sumpah menurut agama Islam,yaituIDAK bin IJAL, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaantani, alamat Desa Sungai Sahurai, RT.1, Kecamatan RantauBadauh, Kabupaten Barito

Perbuatan tersebut dilakukanTerdakwa dengan cara sebagai berikut :Bermula pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar jam 10.00 WIB,anggota Kepolisian sektor Ketungau Tengah antara lain saksi DENY RACHMANTO,saksi SAHIDI, dan saksi ANDRI KURINIAWAN yang sedang melakukan patroli rutin diwilayah hukum Polsek Ketungau Tengah mendapatkan informasi dari masyarakattentang adanya aktivitas perdagangan jualbeli barangbarang yang berasal dari luarwilayah Negara Indnesia.

Perbuatan tersebutdilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bermula pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar jam 10.00 WIB,anggota Kepolisian sektor Ketungau Tengah antara lain saksi DENY RACHMANTO,saksi SAHIDI, dan saksi ANDRI KURINIAWAN yang sedang melakukan patroli rutin diwilayah hukum Polsek Ketungau Tengah mendapatkan informasi dari masyarakattentang adanya aktivitas perdagangan jualbeli barangbarang yang berasal dari luarwilayah Negara Indnesia.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut :Bermula pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar jam 10.00 WIB,anggota Kepolisian sektor Ketungau Tengah antara lain saksi DENY RACHMANTO,saksi SAHIDI, dan saksi ANDRI KURINIAWAN yang sedang melakukan patroli rutin diwilayah hukum Polsek Ketungau Tengah mendapatkan informasi dari masyarakattentang adanya aktivitas perdagangan jualbeli barangbarang yang berasal dari luarwilayah Negara Indnesia.

Bahwa suami Pemohon bernama (SUAMI PEMOHON) sebagai VeteranPejuang kemerdekaan Republik Indnesia berdasarkan Surat KeputusanNomor : SKep03/03/36/AIX/I/1997 yang dikeluarkan oleh Direktur JenderalPersonil, Tenaga Manusia Dan Veteran Tanggal 08 Januari 1997 ;8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016, suami Pemohon (SUAMIPEMOHON) telah meninggal dunia karena sakit sesuai dengan SuratHal. 2 dari 10 hal. Pen.