(Kitab Abdul Wahhab Khollaf, /i/mu Ushul alFigh,1977, halaman 208).3. euoy ol po 10, V ig > Llawl 9 Whi,al ,oJl.Maksudnya: (Menjatuhkan) talak itu adalah hak suami, tidak perlu adanyakerelaan dari istri. (Kitab AlMuhadzzab, juz 2, halaman 71).. ; . i ~ fF Mo, Ho LSArtinya: Apabila Termohon membangkang atau bersembunyi atau tidakHal. 10 dari 13 hal.

Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupafasakh;Menimbang, bahwa menurut Abdul Wahhab Khallaf yang memberikanpenjelasan bahwa apabila perkataan fasakh didasarkan kepada nikah, maka iaakan membawa maksud membatalkan dan membubarkan pernikahan olehsebab sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut (vide,Abdul Wahhab Khallaf, Ahkam AlAhwal alAsyakhsiyyah Fil alSyariati al Islamiyah, Darul Qalam, Kuwait, 1990 hal 60).

di muka yang di antaranya, bahwa Pemohon danPemohon II telah membina rumah tangga dan selama itu tidak ada masyarakatyang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon II tidak sah,faktafakta tersebut jika dihubungkan pula dengan alat bukti berkode P.membuktikan bahwa adanya suatu hubungan yang yang sah serta diakuipemerintah di wilayah Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal sekarang;Menimbang, terhadap pertimbangan di atas majelis hakim sependapatdengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

mendapatkan buku nikah guna mengurus hakhak Para Pemohonsebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan mengurus dokumenkependudukan dan sebagainya, maka majelis hakim berpendapat oleh karenaperuntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyaikemaslahatan, maka permohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnyapula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

Saksi LUTFI WAHHAB BIN LASJO; Bahwa saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDUL GANIdalam dugaan tindak pidana pencurian; Bahwa terdakwa saya tangkap pada hari minggu tanggal 10 Juli 2016sekira pukul 00.30WIB disebuah warung pecel lele yang berada dipinggirjalan Raya wilayah Kec. Ketanggungan Kab. Brebes; Bahwa pada saat melakukan penangkapan saya bersama sdr.

Deni namun ternyata DENI sedangbekerja menjadi kondektur BUS diwilayah Jakarta lalu saya berusahamenghubungi DENI lewat teloon dan menanyakan prihal motor tersebutdan dijawab Deni ia yang memarkir motor tersebut dan motor tersebut iabeli dari Abdul Gani yang merupakan teman Fuad selanjutnya saya danLUTFI WAHHAB~ melakukan penyelidikan terhadap ABDUL GANI lalupada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekitar pukul OO.30WIB sayamendapat informasi terdakwa bekerja di warung pecel lele dipinggir jalanraya

LUTFI WAHHAB Mendekati terdakwa laludiamankan;7 Bahwa saat diintrogasi terdakwa mengakui bahwa dirinya telah mengambilsepeda motor Yamaha Vega ZR G4842DJ pada hari Rabu tanggal 6 Mei2016 sekitar pukul 01.30WIB dihalaman rumah sdr. TAHRUDIN masukdesa Pejagan Kec. Tanjung Kab. Brebes dan menurut Abdul Gani sepedamotor tersebut telah dijual kepada lakilaki yang tidak dikenal kakak dariteman FUAD lalu saya bersama sdr.

LUTFl WAHHAB membawa terdakwauntuk proses penyidikan;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwamembenarkan dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankanterdakwa;Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwadipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saya menghadap dipersidangan karena telah mengambil barangmilik orang lain tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2016 sekira pulul01.30WIB dihalaman rumah sdr.

Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupafasakh;Menimbang, bahwa menurut Abdul Wahhab Khallaf yang memberikanpenjelasan bahwa apabila perkataan fasakh didasarkan kepada nikah, maka iaakan membawa maksud membatalkan dan membubarkan pernikahan olehsebab sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut (vide,Abdul Wahhab Khallaf, Ahkam AlAhwal alAsyakhsiyyah Fil alSyariati al Islamiyah, Darul Qalam, Kuwait, 1990 hal 60).

tahun 2006 tanpa ijin dan tanpa alasanyang sah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluarwilayah Republik Indonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab

selama 4 tahun tanpa jin dan tanpa alasan yang sah sertatidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah RepublikIndonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab

Penetapan Nomor 0079Pdt.P/2017/PA.Tgt Para Pemohon telah mengetahuireka dan selama ini tidak ada pihaki yang mengatakan lain terhadapmMajelis hakim sependapat denganJ Wahhab Khalaf dalam karyanya UshdlArtinya: Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itusebagai isteri seorang lakilaki, maka hal demikian dapat dihukumkanadanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain(putusnya perkawinan);Menimbang, bahwa atas pertimbanganpertimbangan fakta tersebutmaka perkawinan yang dilakukan

Para Pemohon sebagai suami istri dan salah satu syaratkelengkapan administrasi dokumen kependudukan seperti pembuatan aktakelahiran anak dan sebagainya, maka majelis hakim berpendapat oleh karenaperuntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyaikemaslahatan, maka permohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnyapula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

selama 4 tahun tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah sertatidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti i didalam dan diluar wilayah RepublikIndonesia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugattidak mungkin dipertahankan lagi, oleh itu penyelesaian yang dipandang adil adalahperceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fathul Wahhab

Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupafasakh;Menimbang, bahwa menurut Abdul Wahhab Khallaf yang memberikanpenjelasan bahwa apabila perkataan fasakh didasarkan kepada nikah, maka iaakan membawa maksud membatalkan dan membubarkan pernikahan olehsebab sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut (vide,Abdul Wahhab Khallaf, Ahkam AlAhwal alAsyakhsiyyah Fil alSyariati al Islamiyah, Darul Qalam, Kuwait, 1990 hal 60).

selama 4 tahun tanpa jin dan tanpa alasan yang sah sertatidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah RepublikIndonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab

PENETAPANNomor 310/Pdt.P/2021/PA.LLGaN et z nag lagloaglg LJ (po Jobb wg 51 JugTuo ViArtinya : Dan adapun persenggamaan zina, maka sesungguhnya tidakada iddah padanya, dan dibolehkan menikah dengan wanita hamil karena zina,kemudian bersenggama dengannya walaupun dia masih dalam keadaan hamil,menurut pendapat yang paling benar.Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyyahdalam Kitab Ilmu Ushul alFigh karya Abdul Wahhab Khallaf, sebagai berikut :aslioll ls ule pate sacl!

TgtMenimbang, terhadap pertimbangan di atas majelis hakim sependapatdengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalamkaryanya Ushdl Fiqh halaman 390 di bawah ini:Leg cle Loo al aby al plaka dan g ily apd (DU day 5 ADE Ge YsArtinya: Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itusebagai isteri seorang lakilaki, maka hal demikian dapat dihukumkanadanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain(putusnya perkawnan);Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan

Penetapan Nomor 0298/Pdt.P/2014/PA Tgtkelahiran dan sebagainya, maka majelis hakim berpendapat oleh karenaperuntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyaikemaslahatan, maka permohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnyapula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab A/Asyb&h we alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab alSubki halaman 200 dan terhadapkaidah berikut majelis mempunyai tanggung jawab moril

(Abdul Wahhab Khallaf, Kitab Ilmu Ushul alFiqh, 1977, halaman 208), dan sejalan pula dengan kaidah figih dalamKitab AlAsybah Wa alNadzair halaman 128 yang diambilalin sebagaipertimbangan hukum sebagai berikut :aalocdL bogie arc JI le 19 ,s0ill12Artinya: Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilanharus dikaitkan dengan kemashlahatan*;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa syaratsyarat untuk melakukan pernikahantelah terpenuhi

4 hal.Penetapan No 0470 /Padt.G/2019/PA WspMenimbang, bahwa secara sosiokultural Pemohon dan suami Pemohontelah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampaimelahirkan keturunan, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwaPemohon dan suami Pemohon adalah suami istri, karena perkawinandilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, sertatidak ada orang lain yang merasa keberatan, hal ini telah sejalan denganpendapat pakar Hukum Islam Syekh Abdul Wahhab

Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupafasakh;Menimbang, bahwa menurut Abdul Wahhab Khallaf yang memberikanpenjelasan bahwa apabila perkataan fasakh didasarkan kepada nikah, maka iaakan membawa maksud membatalkan dan membubarkan pernikahan olehsebab sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut (vide,Abdul Wahhab Khallaf, Ahkam AlAhwal alAsyakhsiyyah Fil alSyariati al Islamiyah, Darul Qalam, Kuwait, 1990 hal 60).

: goal dyArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorangterhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnyaperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

nikah guna mengurus hakhak Para Pemohonsebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan administrasimendapatkan dokumen kependudukan dan sebagainya, maka majelis hakimberpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan denganhukum dan mempunyai kemaslahatan, maka permohonan Para Pemohontentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

syaratperkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinanPemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidakdilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yangberwenang sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi HukumIslam, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dariPengadilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangandalam kitab Ushul Figh, Abdul Wahhab

Khallaf halaman 93 yang diambilsebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi "Barang siapa mengetahuibahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang lakilaki, maka dihukumkanmasih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada buktibukti yangmenentukan lain (putusnya perkawinan)";Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangandalam kitab Ushul Figh, Abdul Wahhab Khallaf halaman 93 yang diambilPenetapan No.0300/Padt.P/2016/PA.Amt him 9 dari 12sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi

TISi: sgt dyArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorangterhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnyaperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

Para Pemohonsebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan administrasimendapatkan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran anak dansebagainya, maka majelis hakim berpendapat oleh karena peruntukan tersebuttidak bertentangan dengan hukum dan mempunyai kemaslahatan, makapermohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

2016/PA.TgtArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorangterhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnyaperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

Pemohonsebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan administrasi pembuatanakta kelahiran anak, administrasi keberangkatan ibadah haji dan sebagainya,maka majelis hakim berpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidakbertentangan dengan hukum dan mempunyai kemaslahatan, makapermohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab