sudah 13 (tiga belas) butir dengan hargaperbutir Rp. 30.000,(tiga puluh ribu rupiah) kepada teman Terdakwa yangbernama ARIP dan MOKO, dan terakhir pada hari minggu tanggal 28Desember 2014 kepada GEOL seharga Rp. 30.000,(tiga puluh ribu rupiah)satu butir, namun baru menerima uangnya Rp 30.000,(tiga puluh riburupiah) dari GEOL dan hendak menyerahkan obat Klonazepam, GEOLsudah lari karena datang anggota Polisi.Bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker, dokter, ataupun seseorangyang berkaitan dengan farmasi

rupiah) dan untuk biaya dokter Rp. 50.000,(lima puluh riburupiah).Bahwa Terdakwa apabila tidak mengkonsumsi obat Klonazepam terasalemas, tidak semangat dan tidak segar, setelah minum menjadi badansegar dan bersemangat.Bahwa selama mendapatkan obat Klonazepam dari resep dokter, obattersebut Terdakwa tidak konsumsi seluruhnya namun disimpan sehinggapada waktu ditangkap Terdakwa masih memiliki obat Klonazepam.Bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker, dokter, ataupun seseorangyang berkaitan dengan farmasi

bersifat alternatif, artinyaapabila salah satu unsur sebagaiman tersebut dalam unsur ke dua terbukti, maka unsurHalaman 15 dari 21 Putusan Nomor : 13/Pid.Sus/2015/PN.Kinkedua telah terpenuhi secara keseluruhan dalam diri perbuatan pidana yang dilakukanoleh tedakwa ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 12 ayat 1 UU Nomor 5 tahun 1997 tentangpsikotropika disebutkan bahwa : Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaransebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat,pedagang besar farmasi

, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah.Ayat 2 Penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapatdilakukan oleh :a Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanansediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.b Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek,sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, danlembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.c Sarana penyimpanan

sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakitPemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.Ayat 3 Psikotropika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagangbesar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan gunakepentingan ilmu pengetahuan.Menimbang, bahwa Fakta yang terungkap dari hasil persidangan, baikketerangan saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperolehfakta:e Bahwa Terdakwa sejak bulan Januari 2014 hingga bulan Juni 2014

TURUT SERTA DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR;

besertaseluruh lampirannya;Telah mendengar atau memperhatikan keterangan SaksiSaksi, pendapat Ahli,Surat dan keterangan Terdakwa;Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknyamenuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YAHDI bin SAHID (Alm) terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

berikut :DAKWAAN :PERTAMABahwa Terdakwa MUHAMMAD YAHDI bin SAHID (Alm) pada hari Jum/at tanggal05 Agustus 2016 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalambulan Agustus tahun 2016, bertempat di Desa Gumbil Rt.04/II Kecamatan TelagaLangsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenangmemeriksa dan mengadili, Turut serta dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi

DEDEYUDHA RESDIKA berawal dari adanya informasi dari masyarakat yangmengatakan bahwa telah terjadi peredaran sediaan farmasi berupa obat jeniscarnophen yang dilakukan Terdakwa di di Desa Gumbil Rt.04/IT KecamatanTelaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai SelatanBahwa saat itu Terdakwa datang dari arah Haruyan dengan tingkah laku yangmencurigakan seperti sedang menunggu seseorang lalu Saksi dan Saksi I.

Apt binti BACHRUN (alm) (dibacakan) yangpada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :e Bahwa Saksi sebagai ahli dibidang kefarmasian;e Bahwa saat ini Ahli menjabat sebagai Kasi Farmasi di Dinas Kesehatan Kab.Hulu Sungai Selatan yang mana tugas dan wewenang Saksi dalam jabatantersebut adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap peredaransemua obat dan perbekalan kesehatan termasuk Psikotropika dan Narkotika padasarana pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta diwilayah Kab.

POL.16.08.E.820berupa 2 (dua) butir tablet Carnophen warna putih dengan penandaan ZENITH pada satusisi dan pada sisi lainnya adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif obat yaituParasetamol, Kafein, Karisoprodol;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untukunsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat(1) ini telah pula terpenuhi.A.d.3.

Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak Memiliki Izin Edar;

Menyatakan terdakwa RIRI ARDIANSYAH Bin UNIS terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 197 UndangUndang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalamDakwaan Pertama Penuntut Umum;2.

Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah alternatif.

Artinya, jikasalah satunya terbukti maka terbukti pula lah ketentuan unsur tersebut;Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan UndangUndang bahwasediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatizin edar;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud denganalat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, media dan atau implan yang tidakmengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,menyembuhkan

ZenithPharmaceutical; tertanggal 27 Oktober 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas ditambah dengan keyakinan Majelis, maka terdakwa telah melakukanperbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Carnophenyang tidak memiliki ijin edar.

Dengan demikian, maka unsur Dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yangtidak memiliki ijin edar telah terbukti dan terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena didalam pembuktian semua unsur daridakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan terpenuhi denganHal 17 dari 20 hal.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FIRDAUS SOLEHUDIN Bin ASNAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Ijin Dari Yang Berwenang sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Menyatakan terdakwa AHMAD FIRDAUS SOLEHUDIN Bin ASNANbersalahn melakukan tindak pidana dengan sengaja Mengedarkansediaaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan dalam surat dakwaan Alternatif Pertama2.

Seruni No. 11 B KelurahanSukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo atau setidaktidaknya padasuatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Probolinggo yangberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar.

Seruni No. 11 B KelurahanSukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo atau setidaktidaknya padasuatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Probolinggo yangberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan kKeamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu.

dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menentukanbahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkanharuSs memenuhi persyaratan mutu, kKeamanan, dan kemanfaatan, dimanapersyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan untuk sediaan farmasi yangberupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakopeatau buku standar

Menyatakan Terdakwa AHMAD FIRDAUS SOLEHUDIN Bin ASNANtersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa IjinDari Yang Berwenang sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;2.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Imam Wahyudi alias Yudi bin Ponidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, kasiat dan kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang

Menyatakan Terdakwa Imam Wahyudi alias Yudi bin Ponidi,bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratankeamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan dalam dakwaan tunggal kami;2.

Euh.2/11/2017 tanggal 13 Desember 2017, sebagai berikut :Bahwa ia Terdakwa Imam Wahyudi alias Yudi bin Ponidi, pada hariMinggu, tanggal 08 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Oktober tahun 2017bertempat di Dusun Sentral, Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi,Kabupaten Luwu atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengansengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi

Bahwa benar Terdakwa bukan dokter atau apoteker serta tidakmemiliki kKeahlian di bidang farmasi, Terdakwa juga tidak memilikiizin danwewenang untuk menyimpan serta mengedarkan obatobatan tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah faktafakta hukum tersebut memenuhi unsurunsur dari pasal yangdidakwakan;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal,melanggar Pasal 196 jo.

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).Menimbang, bahwa tentang unsur pertama setiap orang,Menimbang, bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak memberikan definisi secara khususmengenai pengertian setiap orang, namun secara umum yang dimaksudsetiap orang adalah siapa saja setiap orang

Ayat (3), menyebutkan, Ketentuan mengenaipengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasidan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan (3)Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatantersebut, maka standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu tidak hanya ditujukan pada sediaan farmasi saja,namun juga

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abd Walid A Tambuak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan

Menyatakan Terdakwa ABD WALID A TAMBUAK alias WALID telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah telah Dengan Sengaja Memproduksi AtauMengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki IzinEdar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1) UndangUndang Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan;2.

Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah ; Bahwa Saksi menjelaskan kronologis kejadiannya tanggal 01 Mei 2020 sekirapukul 20.00, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Banggai Kepulauanmendapat informasi dari masyarakat banwa adanya pengedaran farmasi tanpaizin edar berupa obat / pil jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) di Mansamat B,Kecamatan Tinangkung Selatan, Kab.

Moh Taufik alias Upik, di bawah sumpah pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut: Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa menjadi Saksi sehubungan denganperkara peredaraan farmasi tanpa izin edar berupa obat / pil jenisTRIHEXYPHENIDYL (THD) yang dilakukan oleh Terdakwa ABD WALID ATAMBUAK alias WALID bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Mansamat B,Kecamatan Tinangkung Selatan, Kab.

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Menyatakan Terdakwa Abd Walid A Tambuak telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dakwaan alternatif kKedua;Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid. Sus/2020/PN Lwk2.

Menyatakan terdakwa ZAINUDIN Bin (Alm) HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINUDIN Bin (Alm) HASAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan ;3.

2015 ;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa ZAINUDIN Bin (Alm)HASAN beserta seluruh lampirannya ;Telah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa ;Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknyamenuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :1Menyatakan Terdakwa ZAINUDIN Bin (Alm) HASANbersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi

dakwaan Penuntut Umum tanggal 09Pebruari 2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :Bahwa Terdakwa ZAINUDIN Bin (Alm) HASAN pada hari Jum'at tanggal 12Desember 2014 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalambulan November tahun 2014 bertempat di rumah Terdakwa Desa Pulau Alalak RT.OS5,Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala atau setidak tidaknya pada suatu tempatdimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili, dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi

Indonesia adalahmenyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain atau menyampaikan ataumengeluarkan membawa barang sesuatu kepada orang lain ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal UndangUndang RI Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahanobat, obat tradisional, dan kosmetika.

Sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatanadalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yangdigunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit,merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk strukturdan memperbaiki fungsi tubuh ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UndangUndang RI Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar

Dan Pemerintah berwenang mencabut izin edar danmemerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telahmemperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/ataukeamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan ;Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu subunsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna ;Menimbang

surat dakwaan sebagai berikut:Kesatu:waan bahwa la terdakwa Arman Syaifudin als Tomen bin Imam Fatoni,padahari Minggu,tanggal 30 Juni 2019,sekira pukul 09.00 wib atau setidaktidaknyapada waktu lain dalam bulan Juni 2019,bertempat terdakwa di Jalan BlimbingSemanding Dusun Tertek Rt,3.Rw.1,Desa Semanding, KecamatanPare,Kabupaten Kediri atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, terdakwa dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sedian farmasi

SurabayaNomor : 06724/NOF/2019,tanggal 15 Juli 2019,memberi kesimpulan bahwabarang bukti dengan Nomor :11779/2019/NOF,atas nama Arman Syaifudin alsTomen bin Imam Fatoni;Perbuatan la terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal197 Undangundang Nomor:36 tahun 2009 tentang Kesehatan;Atau:Keduann bahwa la terdakwa Arman Syaifudin als Tomen bin Imam Fatoni,padawaktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas,terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sedian farmasi

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud Pasal 106ayat (1) ;Ad. 1 Tentang unsur Setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah semuasubyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawabmenurut hukum, dimana dalam perkara ini adalah terdakwa identitas manaHalaman 6 dari 10 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2019/PN Gprsecara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan

kesehatanyang mempunyai keahlian di bidang farmasi:;Menimbang, bahwa obat tersebut adalah obat yang tidak memiliki jinedar yang haruSs memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan sertatidak menyesatkan, dengan demikian unsur Dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1) telah terbuktiMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU nO 36tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa

Menyatakan Terdakwa Arman Syaiufudin als Tomen Bin Imam Fatoniterbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana:Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar ;2.

GustiSitut Mahmud Pontianak atau setidak tidaknya masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, telahdengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupakosmetika, dan alat kesehatan tanpa ijin edar dari DepkesRl ataupun Badan POM RI, perbuatan mana dilakukan olehTerdakwa dengan cara sebagai berikutHal. 1 dari 10 hal. Put.

Menyatakan Terdakwa Lim Muk Sen telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edarsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 41ayat (1) jo Pasal 81 ayat (2) huruf c UU RI No. 23 Tahun1992 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan kami2.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada poin14 menyata kan: Bahwa Terdakwa yang membeli berupa 20(dua puluh)macam sediaan Farmasi tanpa izin edar (Kosmetika) dariSales Kelilingyang bernama Bobby dan pada poin 16 di mana Terdakwasudah kenaldengan Bobby kurang lebih 1 (satu) tahun dan memesanbarang berupa20 (dua puluh) macam sediaan Farmasi tanpa izin edar(Kosmetika) sudah4 (empat) atau 5 (lima) bulan, hal ini diperkuat denganketerangan saksiSumi dengan saksi saksi yang lainnya ;.

Dalam berkas perkara No.BP/18/BBPOM/X/2006/PPNS tanggal02 Oktober 2006 terlampir Berita Acara Penyitaan yangdibuat oleh Penyidik PPNS BBPOM Pontianak pada hariSelasa tanggal 16 Mei 2006 telah melakukan penyitaanbarang berupa 20 (dua puluh) macam sediaan Farmasi tanpaizin edar (Kosmetika) yang ditandatangani oleh PemilikToko yakni Terdakwa Lim Muk Sen ;.

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Hakim No.4011IPen.Pid/2006/PN.PTKtertanggal 7 Juli 2006 di mana telah dilakukan penyitaanterhadap 20(dua puluh) macam sediaan Farmasi tanpa izin edarHal. 8 dari 10 hal. Put. No. 116K/Pid.Sus/2009(Kosmetika) dariTerdakwa Lim Muk Sen ;e.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa VICKY RUDIANTO ALS TEMBIM BIN ANTON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut

Menyatakan terdakwa VICKY RUDIANTO als TEMBIM Bin ANTON telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI NO. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;2.

Malang, atau setidaktidaknyaHalaman 2 dari 10 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Kpnmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kepanjen, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU no. 36 tahun2009, yang dilakukan dengan cara sebagai beriku :Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa VICKY RUDIANTOals TEMBIM Bin ANTON mengedarkan sediaan farmasi berupa pil LL yang

Malang, atau setidaktidaknyamasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kepanjen, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kKesehatan yang tidakHalaman 3 dari 10 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Kpnmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatandan/atau mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU no.36 tahun 2009, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas

, terdakwa VICKY RUDIANTOals TEMBIM Bin ANTON mengedarkan sediaan farmasi berupa pil LL yang tidakmemiliki izin edar, dengan cara, pada awalnya hari Selasa tanggal 04 Desember 2018sekira jam 15.00 Wib saksi MUHAMMAD ARID SAIFUR R (berkas terpisah) memintatolong kepada terdakwa VICKY RUDIANTO als TEMBIM Bin ANTON untuk dicarikanbarang berupa Pil Double L warna putin sebanyak 18 (delapan belas) butir sehargaRp.50.000, (lima puluh ribu rupiah), dimana 18 (delapan belas) butir Pil Double Lwarna putih

Menyatakan Terdakwa VICKY RUDIANTO ALS TEMBIM BIN ANTONtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar sebagaimana dalamdakwaan kedua;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 9 (Sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratusribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar olehTerdakwa, maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;3.