, Penggugatmempunyai kewajiban memberikan uang sebesar Rp35.000.000, (tigaPutusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN BtmHalaman 2 dari 32 Halaman10.11.puluh lima juta rupiah) diluar biaya akomodasi dan perjalanan dinas yangdiperlukan oleh Tergugat untuk melakukan kewajibannya untukmenyelesaikan Pelaksanaan Pekerjaan Pengurusan Perizinan..Bahwa Tergugat berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaanpengurusan perizinan terkait Pembuatan Akta Pendirian Perusahaanberikut Akta Perubahan Pemegang Saham Perusahaan (RUPS

kerugian baik secara materil terhadap Penggugat.Bahwa adapun kerugian yang dialami Penggugat akibat dari tidakdilaksanakannya kewajiban Tergugat sebagaimana yang telah disepakatibersama dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan pengurusan perizinanyaitu sebesar Rp.190.000.000, (Seratus sembilan puluh juta rupiah) yangmana biaya tersebut secara nyata telah dibayarkan kepada Tergugat gunauntuk pengurusan perizinan berupa Pembuatan Akta PendirianPerusahaan beserta Akta Perubahan Pemegang Saham Perusahaan(RUPS

Karena itu Tergugat informasikan kepada Penggugat bahwa harusada perubahan dalam pemegang saham maka Tergugat menganjurkanuntuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kembali dan kami daripihak Tergugat waktu itu menunjuk Notaris Fajriel Al Basra, SH.

, NIB, SIUP,BPOM, bukan saksi yang mengerjakannya karena saksi belum masuk dikantor Tergugat tapi untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) danizin usaha saksi yang mengerjakan;Bahwa Saksi sekarang bekerja wirausaha dan saksi bekerja sendiri;Bahwa saksi bekerja dikantor Tergugat, yang merupakan sebuahPerseroan Terbatas yang bergerak dibidang Legalitas Dokumen;Bahwa Saksi tidak tahu isi Akta SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan);Bahwa selain pekerjaan dari Penggugat juga ada pekerjaan dari oranglain yang

,yang ada hanya pembuatan PT baru; Bahwa pembuatan Akta RUPS tidak ada perjanjian, hanya pekerjaantambahan karena syarat tidak dipenuhi sebab suami istri harusnya tidakbisa sama Sama membuat PT lalu dibuatkan Akta RUPS oleh Tergugat; Bahwa yang mengerjakan RUPS adalah Ibu Rina tetapi bekerjasamadengan notaris tetapi bukan menjadi tanggung jawab Ibu Rina; Bahwa saksi yang telah menerima dokumen LOA, GMP dan aktapenunjukan dan surat dokumen tersebut tidak perlu yang Asli, yangpenting ada legalisasi

Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)bertanggal 10 Januari 2017 yang dituangkan dalam Akta PernyataanKeputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPerseroan Terbatas PT Asmoro Jati Subur Nomor 22 tanggal 24 Januari2017 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain danselebihnya;Dalam Rekonvensi:1.

Menyatakan sah dan tidak melawan hukum Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB) yang diselenggarakan pada tanggal 10Januari 2017 yang dituangkan didalam akta pernyataan keputusan risalahRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari PT Asmoro Jati Subur;3.

Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)bertanggal 10 Januari 2017 yang dituangkan dalam Akta PernyataanKeputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPerseroan Terbatas PT Asmoro Jati Subur Nomor 22 tanggal 24 Januari2017 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi dan penggugat II Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Il Konvensi/Para Pembanding/ParaHalaman 8 dari 17 hal. Put.

Bahwa berdasarkanketentuan Pasal 79 ayat (6) huruf b Undang Undang Nomor 40 tahun2007 tentang perseroan. terbatas, dewan komisaris dapatmenyelenggarakan RUPS dengan memanggilnya sendiri pemegangsaham jika direksi tanpa alasan sah tidak menyelengarakan RUPS;2. Bahwa dalam perkara iniPemohon Kasasi sebagai direksi Termohon Kasasi tidakmenyelenggarakan RUPS sebagai mana di tentukan oleh Undangundangperseroan terbatas meskipun telah diminta oleh Para Termohon Kasasi;3.

Bahwa karena itu RUPS LByang telah dilaksanakan oleh Para Termohon Kasasi pada tanggal 10Halaman 9 dari 17 hal. Put.

Tomy kepadaTergugat sangat diragukan keabsahannya oleh karena Penggugatdan seluruh pemegang saham perusahaan tersebut tidak pernahmengadakan RUPS;Halaman 10 dari 51 halaman.

Putusan Nomor 81/G/2017/PTUNJKT.10.Bahwa selain itu penerbitan objek gugatan di atas tidak memenuhiketentuan Pasal77 yang menyatakan :(1)(2)(3)(4)Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalamPasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui mediatelekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektroniklainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS salingmelihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasidalam rapat.Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusanadalah persyaratan

sebagaimana diatur dalam UndangUndangini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasarPerseroan.Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitungberdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (1).Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui danditandatangani oleh semua peserta RUPS.Pasal 88 yang menyatakan :(1)RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jikadalam rapat paling sedikit 2/3 (dua

Undangan thian bila melabel RUPS.2. Tatacara penyeleaggeraae rapat1. Kucnam peserta rapat ustul setiep agenda rapata. Ustuh Perebshas Date Perseroani Keorum lebih dari 1/2& Untuk RUPS be 2 Keorum palieg sedikit 19 hecuali enggaran dasar menestuban Kuorum yang lebih besar b. Untul Perebshas Anggarae DasarL Keorum poling sedikk 2/3& Untut RUPS te 2 Koorun palieg seGhit V5 kecusli anggaran dasar meneotubsa Kuorum yang ledih besatc.

.& Untuk RUPS be 2 Koorun paling sedikit 2) hecusli anggaran aser menentuban Kuorum yang lebih besa:4. Keorum berdasarban pecetapan pengadian4 Jumisd hasil suara pengamdilan teputusan RUPS8. Untuk Perebshas Data Pecseroas1 Keorue lebih dari 1/2& Ustut RUPS be 2 Koorun paling sediit 1) kecestl anggaran osar menestuan Kuorum yang lebih besarb. Untuk Peredades Anggaran Detar. Keorum paling sediit 23& Untut RUPS be 2 Kuorum paling sedit VS becuali anggaran dasar mencotutan Kuorum yang lebih besarc.

tidakdapat membuktikan bahwa permohonan telah memenuhi syarat danmempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan RUPS.

Bahwa substansi terpenting dalam Keputusan Tata Usaha Negaraobjek sengketa adalah RUPS yang dilakukan oleh para pihak;b. Bahwa belum terbuka kewenangan Peradilan Tata Usaha Negarauntuk menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara objeksengketa, sebelum substansi RUPS diuji oleh pengadilan yangberwenang;c.

Zaini Zein Notaris di Jakarta;Faktanya RUPS tanggal 10 Mei 2021 diadakan berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 431/Pdt.P/2020/PN.JKT.PSTtertanggal 19 April 2021.

pemanggilan RUPS tersebut.

anggarandasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakilldalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (duapertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasarmenentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilankeputusan RUPS yang lebih besar;Pasal 25 Anggaran Dasar PT.

(vide halaman 3 alenia 4 baris ke 3 dan 4 salinan Akta Nomor 38) ;e Bahwa, Berita Acara RUPS (yang di Notariatkan dalam Akta Nomor 38)PT.

,MKn) untuk memperbaiki Akta dan Berita Acara RUPS tersebut.

Bakhrial (Tergugat II) dan Sugianto Gunawan (Tergugat Il) yangdirumuskan dalam RUPS PT. Indokarya Gemasakti tanggal 29 Maret2006 yang Aktanya adalah Nomor 38.

dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarahuntuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suarayang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalamUndangUndang.kinisecara sah berubah menjadi : RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarahuntuk mufakat apabila dihadiri oleh paling sedikit 75 % (tujuh puluhlima persen) dari pemegang saham dan berdasarkan suara setujupaling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah suara yangdikeluarkan dalam RUPS;Bahwa untuk memperbesar

Tahunan juga telahdiadakan RUPS Luar Biasa berdasarkan Surat keterangan Nomor :018/NOTBDG/VI/2017 yang dibuat oleh Notaris Made YuniDarmayanti,SH.

RUPS kedua3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhakmengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 (tigaperlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadiratau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujuipaling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yangHalaman 16 dari 130 Putusan Nomor 85/Pdt/2019/PT DPSdikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadirandan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yanglebih

luar biasatertanggal 2 Oktober 2017 berdasarkan atas ketentuan pasal 10 ayat (4)Anggaran Dasar PT.Hitakara tersebut diatas yaitu berdasakan atas suarasetuju paling sedikit 75% dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS;dimana faktanya berdasarkan voting suara tidak setuju sebesar 33,3% (tigapuluh tiga koma tiga persen) dan suara setuju sebesar 67,7% (enam puluhtujuh koma tujuh persen) sehingga seharusnya RUPS tidak dapatmengambil keputusan yang sah;Oleh sebab itu keputusan RUPS luar biasa tanggal

LB ke2 ini hanya66,7% (enam puluh enam koma tujuh persen) yang setuju, sehinggahasil RUPS LB adalah tidak sah karena tidak tercapai kuorum;c.

dahulu sebagai pemilik tanah dengan buktikepemilikan SHGB No.527/Ciampea seluas 14.110 M2, SHGBNo.529/Ciampea seluas 14.560 M2, SHGB No.526/Ciampea seluas3.280 M2, dan SHGB No. 528/Ciampea seluas 17.750 M2, yang saatHalaman 2 dari 12Akta Perdamaian Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2020/PN Cbi.Vi.ini kKesemuanya terdaftar atas nama PT taman Pantai Kronjo dan telahmenjadi jaminan kredit pada Bank BTN Kantor Cabang Bekasi.Sekaligus dalam kapasitas sebagai pemegang saham mayoritassebesar 70 % berdasarkan akta RUPS

Taman Pantai Kronjo dansekaliguSs pemegang saham sebesar 20% berdasarkan akta RUPS PT.Taman Pantai Kronjo No. 67 tanggal 29 Juli 2019.Pihak Ketiga adalah Direktur PT taman Pantai Kronjo dan sekaliguspemegang saham sebesar 10% berdasarkan akta RUPS PT. TamanPantai Kronjo No. 67 tanggal 29 Juli 2019.Pihak Keempat adalah Direktur PT taman Pantai Kronjo berdasarkanakta RUPS PT.

Taman Pantai Kronjo akanmelaksanakan RUPS Perseroan dengan mata acara tunggal yaitumelepaskan saham yang ia miliki sebesar 30% dari 70 % total sahalmpada PT.

LP/B/O605/X/2020/Bareskrim tanggal 23 Oktober2020 atas nama pelapor Herdy Sugiar tersebut.Pasal 8Segala perselisihan yang timbul dikemudian hari terkait hutang piutangantara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, ketiga dan keempat akandiselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan asaskekeluargaan.Pasal 9Sebelum RUPS perseroan sebagaimana ketentuan pasal 5perjanjian perdamaian ini dilaksanakan, Para Pengurus perseroan sepakatmemberikan kuasa penuh dan mutlak kepada Pihak Kedua selaku direkturutama

Menyatakan TERGUGAT 1 dan 2 wajib melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dengan membuat laporan perusahan, baik laporan keuangan dan laporan kegiatan perusahaan PT. Putera Singgalang Prima;

6. Menyatakan dan memerintah Tergugat 1 dan 2 untuk melaksanakan Pasal 63, 64, 66, 67, 69 dan 71 UU PT;

7. Menyatakan TIDAK ADA HAK PARA TERGUGAT atas sisa tanah aset perusahaan PT.

Selanjutnya pada Pasal64 (1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disampaikankepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggarandasar.

Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan olehDireksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuanDewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturanperundangundangan. (2) Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerjayang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan laindalam peraturan perundangundangan (3) Dalam hal anggaran dasarmenentukan rencana kerja harus

mendapat persetujuan RUPS, rencana kerjatersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris;15.

Selanjutnya Pasal 71 UU PT, menyatakan: (1)Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS. (2)Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagaidividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. (3) Dividen sebagaimana dimaksudpada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo labayang positif.17.

Bahwa karena saat ini PT PUTERA SINGGALANG PRIMA, dibawahpengusaan Tergugat 2, maka secara hukum Tergugat 2 harus melaksanakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dengan membuatlaporan perusahan, baik laporan keuangan dan laporan kegiatan perusahaan;19.

,berkantor di Ruko Jalan Kerbonrojo, Nomor 22 CC,Surabaya;Para Turut Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan NegeriSurabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan hasil keputusan RUPS tentang Laporan Tahunan danLaporan Keuangan periode tahun buku 2015, yang diselenggarakanpada tanggal 19 September 2016, berdasarkan Salinan Berita

2016, dibuat SitaresmiPuspadewi Subianto, S.H., Notaris di Surabaya, dinyatakan tidaksah secara hukum,;Menyatakan hasil kKeputusan RUPSLB tentang Peningkatan ModalDasar dan Modal Disetor, yang diselenggarakan pada tanggal 19September 2016, berdasarkan Salinan Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT Giunco Kota Mas, Akta Nomor 56,tanggal 19 September 2016, dibuat Sitaresmi Puspadewi Subianto,S.H., Notaris di Surabaya, dinyatakan tidak sah secara hukum;Menyatakan segala hasil keputusan RUPS

dan/atau RUPSLB yangdilaksanakan sebelum dan/atau setelah gugatan ini didaftarkan dansementara perkara Nomor 737/Pdt.G/2014/PN Sby juncto Nomor580/PDT/PT Sby, belum ada putusan berkekuatan hukum tetap,adalah tidak sah;Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemegang/pemilik yang sahatas 23,11% saham (1.866 lembar saham) di PT Giunco Kota Mas;Memerintahkan Para Tergugat agar tidak melakukan RUPS danRUPSLB dengan agenda apapun, sebelum ada putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde

) atas perkaraNomor 737/Pdt.G/2014/PN Sby juncto Nomor 580/PDT/PT Sby,yang saat ini masih dalam proses hukum kasasi;Menyatakan RUPS tentang Laporan Tahunan dan LaporanKeuangan periode tahun buku 2015 dan RUPSLB dengan agendaPeningkatan Modal Dasar dan Modal Disetor yang diselenggarakanpada tanggal 19 September 2016, berdasarkan Salinan Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Giunco Kota Mas,Akta Nomor 55 dan Akta Nomor 56, tanggal 19 September 2016,dibuat Sitaresmi Puspadewi Subianto,

,M.M., padaRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Jakarta tanggal 1517 Juli2002, sebagaimana tertera dalam lampiran penjelasan RUPS dan telahdijadikan barang bukti (P.25) pada perkara perdata nomor 42 diHal. 5 dari 77 hal. Put.

,M.M., padaRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Jakarta tanggal 1517 Juli2002, sebagaimana tertera dalam lampiran penjelasan RUPS dan telahdijadikan barang bukti (P.25) pada perkara perdata nomor 42 diPengadilan Negeri Sorong, mengaku telah mengambil fee DirekturUtama pada tanggal 30 September 2001 sebesar Rp132.487.000,00Hal. 13 dari 77 hal. Put.

., perihal Risalah RUPS PT.Bhima Segara Sarana tentang Pengangkatan Dewa NyomanWiryawan Tamanbali, S.E.,M.M., selaku Direktur Utama;1 (satu) buah Akte No. 8 tanggal 05 November 2001, yang dibuatoleh Notaris Betsail Untajayana, SH perihal Risalan RUPS PT.Bhima Tirta tentang Pengangkatan Dewa Nyoman WiryawanTamanbali, S.E.

Bhima Tirta dan PT.Bhima Segara Sarana sejak tanggal 06 November 2001 melaluiKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bhima Tirtadan PT.

., perihal Risalah RUPS PT.Bhima Segara Sarana tentang Pengangkatan Dewa NyomanWiryawan Tamanbali, S.E.

Dalam RUPS Tahunan:a. Direksi menyampaikan: laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untukmendapat persetujuan, dan laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS.Pasal 66 UU No. 40 Tahun 2007:(1). Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaaholeh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulansetelah tahun buku Perseroan berakhir.(2).

GKM, oleh karena itulaporan keuangan tersebut adalah cacat hukum karena belum mendapatpersetujuan/pengesahan RUPS sebagai forum tertinggi untuk pengambilankeputusan dalam PT.

GKM.Hasil RUPS dan RUPSLB tersebut kemudian dituangkan dalam Akta BeritaAcara RUPS Tahunan PT. GKM, yaitu: Akta No. 119 tanggal 27 Nopember2013 dan Akta Berita Acara RUPSLB PT. GKM, yaitu: Akta No. 120 tanggal 27Nopember 2013 dibuat oleh dan di hadapan Devi Chrisnawati, S.H., Notaris diSurabaya;Bahwa, Laporan tahunan keuangan yang disampaikan pada RUPS Tahunandan RUPSLB PT. GKM pada tanggal 27 Nopember 2013 tersebut berisi suatuketerangan atau yang isinya menerangkan bahwa PT.

;Bahwa, di sisi lain dalam RUPS Tahunan dan RUPSLB direksi PT.

Hasil RUPS dan RUPSLB tersebut kemudian dituangkandalam Akta Berita Acara RUPS Tahunan PT. GKM, yaitu: Akta No. 119tanggal 27 Nopember 2013 dan Akta Berita Acara RUPSLB PT. GKM,yaitu: Akta No. 120 tanggal 27 Nopember 2013 dibuat oleh dan di hadapanDevi Chrisnawati, S.H., Notaris di Surabaya;Bahwa Laporan tahunan keuangan yang disampaikan pada RUPS Tahunandan RUPSLB PT. GKM pada tanggal 27 Nopember 2013 tersebut berisisuatu keterangan atau yang isinya menerangkan bahwa PT.

Bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 79 UU PT tersebut diatas,maka kewajiban untuk menyelenggaran RUPS secara rutin adalahkewajiban yang mutlak bagi TERMOHON;.

dalam minutes of meeting RUPS tertanggal 19 Desember 2009antara lain memuat halhal sebagai berikut :PEMOHON meminta TERMOHON untuk membuat Laporan Keuanganin house sejak PEMOHON bergabung menjadi Pemegang SahamTERMOHON;PEMOHON meminta penjelasan mengenai lambatnya penyelesaianLaporan Audit tahun 2008 dan 2009 oleh Kantor Akuntan Publik RSMAryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto (AAJ) (Bukti P5);Bahwa dalam RUPS tersebut juga disepakati target penyelesaianLaporan Audit tahun 2008 dan pertengahan 2009

Dalam Permohonan a quo, ternyata PEMOHON mendalilkan bahwaTERMOHON telah melakukan beberapa wujud/bentuk perbuatanyang dinilai oleh PEMOHON sebagai perbuatan melawan hukum,yaitu. diantaranya: (i) TERMOHON tidak melaksanakan RUPStahunan secara rutin, (ii) TERMOHON tidak membuat danmenyampaikan laporan tahunan kepada RUPS, (iii) TERMOHONtidak melaksanakan perintah RUPS untuk melakukan audit ulang,dan (iv) TERMOHON juga tidak melaksanakan perintah RUPS untukmelakukan tindakan hukum kepada Akuntan Publik

Namun ketentuan Pasal 78 ayat (2) tersebut yangmemiliki kaitan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) yang ternyatamenyebutkan "Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan", danbukan "Perseroan menyelenggarakan RUPS tahunan". Artinya,yang harus diduga oleh TERMOHON KASASI telah melakukanperbuatan melawan hukum atas dasar Pasal 78 ayat (2) jo.

tahunan sebagaimana dimaksud dalamPasal78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara, keeuali anggaran dasar menentukan suatu jumlahyang lebih kecil; atau;b.

menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.(2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud padaayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.(3) Dalam pemanggilan RUPS Kedua harus disebutkan bahvea RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.Hal 42 dari 129 Hal.

Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumtanggal rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggalrapat".Panggilan pertama RUPS telah dilakukan pada tanggal 7 Mei 2010, yakni22 (dua puluh dua) hari sebelum tanggal RUPS rencananyadiselenggarakan (tanggal 30 Mei 2010).

, kedua hanyalah bolehdikeluarkan apabila RUPS pertama telah dilaksanakan atau dibuka secaraHal 105 dari 129 Hal.

11 ayat 1 huruf a tersebut, ini jelas bahwa RUPS tidakdapat dilangsungkan apabila jumlah pemegang saham yang akanmenghadiri RUPS kurang dari 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham.Bahwa dengan mengacu ke Pasal 11 ayat 1 huruf a tersebut, Tergugat Iltidak melangsungkan RUPS tanggal 31 Mei 2010 karena Penggugattertanggal 27 Mei 2010 mengirim surat dengan nomor 04/PILGLJV/10kepada Tergugat Il yang menyatakan tidak akan hadir pada RUPSdimaksud.

Menyatakan RUPSLB yang diselenggarakan tanggal 31 Mei 2010dinyatakan tidak pernah dilaksanakan dan oleh karena itu RUPS keduaHal 122 dari 129 Hal. Put No.114/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.tanggal 11 Juni 2010 tidak sah, dengan demikian setiap keputusan yangdiambil dalam RUPS tanggal 11 Juni 2010 adalah keputusan yang tidak sahdan mengikat ;2.

Nomor 388Akta RUPS Nomor 390Akta Personal Guarentee Nomor 395Akta Personal Guarantee Nomor 394Akta Perjanjian Subordinasi Nomor 397Akta Subordinasi Nomor 398Salinan Rekening Koran PT.

SH.M.KnAsli Akta Personal Guarantee Nomor 572 tanggal 1 (satu)bundel Hal. 8 dari 34 hal Putusan Nomor 3013 K/Pid.Sus/2019 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn Asli Akta Perjanjian Subordinasi Nomor 573tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab,SH.M.Kn Asli Akta Perjanjian Subordinasi Nomor 574tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab,SH.M.Kn Asli Akta Cessie Nomor 575 tanggal 27 Juni2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn Asli Akta SKM Nomor 576 tanggal 27 Juni 2013Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn Asli Akta RUPS

tahunan PT BTN Persero tok Nomor40, tanggal 12 April 2016 Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12April 2016 Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT.

tahunan PT BTN Persero tbk Nomor 40,tanggal 12 April 2016 Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12 April2016 Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT.

Dalam kesempatan itulah Penggugat dipaksa Tergugat, untukmenerima Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa a quo yang telahdisiapkan sebelumnya, dengan kata lain tanpa melalui RUPS terlebihdahulu.

Anggota direksi dapat sewaktuwaktu diberhentikanberdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkanalasannya;(2). Keputusan untuk memberhentikan anggota direksisebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diambilsetelah yang bersangkutan diberi kesempatan untukmembela diri dalam RUPS;b.

KEP66/MBU/2007, tanggal 24 April2007 yaitu dengan cara tidak memberi kesempatan Penggugatuntuk membela diri melalui RUPS dan tidak denganmenyebutkan alasannya. Dengan demikian Keputusan TataUsaha Negara objek sengketa a quo bertentangan denganperaturan perundangundangan yang bersifat prosedural/formal;f.

KEP22/MBU/2010tanggal 01 Februari 2010 tentang Penegasan Fungsi Menteri BUMNSelaku Penyelenggara PemerintahanDan Selaku Pemegang Saham/Pemilik Modal BUMN, padaLampiran II angka 1 ditegaskan bahwa pengangkatan danpemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris merupakanfungsi Menteri BUMN sebagai Wakil Pemerintah selaku PemegangSaham/RUPS pada Persero;d. Hubungan antara Menteri BUMN dengan Direksi BUMN adalahhubungan antar organ Perusahaan, Menteri BUMN selaku RUPS danSdr.

Dimana, hal ini juga telah diadopsi pada Pasal105 ayat (4) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas yang berbunyi Pemberian kesempatan untuk membela diridalam RUPS tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidakberkeberatan atas pemberhentian tersebut;III.

LB) untuk memutuskan pembubaran badan hukum danpembentukan Tim Likuidasi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur BankIndonesia Nomor7/2/KEP.GBI/2005 tanggal 13 Januari 2005;Bahwa berdasarkan surat Tim Pengelola Sementara Bank Nomor 023/BI/BGIDIR/II/2005 tanggal 21 Februari 2005, dilaporkan bahwa pada tanggal18 Februari 2005 telah diagendakan untuk diselenggarakan RUPS LB untukmemutuskan pembubaran badan hukum dan pembentukan Tim LikuidasiBank Global (Dalam Likuidasi) bertempat di Restauran Sari Kuring

Sudirman Kav. 5253 SCBD Lot. 21 Jakarta, namun demikian RUPSLB tersebut tidak dapat diselenggarakan karena tidak dihadiri olehpemegang saham/pemilik atau wakil pemegang saham/pemilik;Bahwa menindaklanjuti tidak terselenggaranya RUPS LB Kedua yangdirencanakan pada tanggal 28 Februari 2005, Tim Pengelola SementaraBank dengan surat Nomor 065/BGIDIR/III/2005 tanggal 4 Maret 2005meminta penegasan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal(BAPEPAM) mengenai langkah yang perlu dilakukan untuk dapattercapainya

pembubaran badan hukum perseroan dan pembentukan TimLikuidasi yang diperlukan, terkait dengan ketentuan Anggaran DasarPerseroan khususnya mengenai Pembubaran dan Likuidasi Pasal 29 ayat (3)yang menyebutkan bahwa dalam hal RUPS kedua tidak kuorum, maka ataspermohonan perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan,Hal. 15 dari 27 hal.Put.Nomor 245 K/Pdt.SusPHI/2015101112panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh ketuaBAPEPAM;Bahwa Bank Indonesia telah mengirimkan surat Nomor

7/72.DPwB1/PwB11 tanggal 18 Maret 2005 kepada BAPEPAM berkenaan dengan tidakterselenggaranya 2 (dua) kali RUPS LB tersebut, mengingat bahwa badanhukum tersebut merupakan Perusahaan Terbuka, serta sesuai dengan Pasal29 ayat 3 Anggaran Dasar Bank Global (Dalam Likuidas), disebutkan bahwadalam hal RUPS tidak kuorum maka atas permohonan perseroan, kuorum,jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktupenyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM, sehingga BankIndonesia meminta penegasan

Pasal 14 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, meminta kepada Pengadilan untukmengeluarkan penetapan yang berisi Pembubaran Badan Hukum Bank,Penunjukkan Tim Likuidasi, Perintah Pelaksana Likuidasi dan Perintah agarTim Likuidasi mempertanggungjawabkan likuidasi kepada Bank Indonesiadan selanjutnya permintaan Penetapan Pengadilan tersebut wajib diajukanselambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya batas waktupenyelenggaraan RUPS;Bahwa berkenaan dengan

Mutiaranusa Antarsamudra Lines dan PT.Pelayaran Prima Jaya Samudra, tanoa melalui RUPS pada Januari 2014Terdakwa kembali membeli satu unit kapal motor Nee Diak milik PT. FoongSoon dengan cara hutang, pembayaran kapal akan dilakukan setelah kapalmotor Nee Diak dibalik namakan menjadi milik perusahaan, setelah kapal motorNee Diak menjadi milik perusahaan kemudian Terdakwa mengangunkan keduakapal motor Uranis dan Nee Diak ke Bank BNI cabang Batam sebesarRp8.400.000.000.

(tiga miliar empatratus juta rupiah), sisa uang tersebut sesuai dengan janji Terdakwa kepadaSaksi Yohanes Ivan Santoso dan Saksi Edy Susanto seharusnya Terdakwabayarkan untuk membayar pinjamannya kepada Saksi Yohanes Ivan Santosodan Saksi Edy Susanto, akan tetapi Terdakwa dengan sengaja tidakmembayarkannya dengan alasan akan membeli kapal lagi;Bahwa Terdakwa tanpa melalui RUPS, kembali meminta uang kepadaSaksi Yohanes lvan Santoso dan Saksi Edy Susanto dengan alasan untukmembeli kapal sebanyak 4

(tiga miliar empat ratus juta rupiah) sisauang tersebut seharusnya Terdakwa bayarkan untuk membayar pinjamannyakepada Saksi Yohanes Ivan Santoso dan Saksi Edy Susanto, akan tetapiTerdakwa tidak membayarkannya dengan alasan akan membeli kapal lagi;Bahwa Terdakwa tanpa melalui RUPS, kembali meminta uang kepadaSaksi Yohanes Ivan Santoso dan Saksi Edy Susanto dengan alasan untukmembeli kapal sebanyak 4 (empat) unit, Terdakwa menjanjikan akan segeramengembalikan pinjaman uang milik Saksi Yohanes Ivan

Pelayaran Prima Jaya Samudra dan PT.Mutiaranusa Antarsamudra Lines padahal masalah susunan pengurus danbesarnya saham belum ada dibicarakan sama sekali dalam RUPS, akantetapi berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, berdalihpenyetoran dana tersebut merupakan kewajiban Saksi Yohannes IvanSantoso tidaklah dapat diterima;Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yohannes Ivan Santoso, Budimandan Edy Susanto, dana yang disetorkan kepada Terdakwa bukanlahpenyertaan modal atau saham Saksi Yohannes Ivan

;Bahwa berdasarkan keterangan ahli Tan Kamelo, tindakan Terdakwayang tidak melakukan RUPS untuk mensahkan uang dan atau barangmodal yang dimasukkan oleh salah satu pemegang saham menjadibagian dari aset perusahaan adalah menjadi tanggungjawab pribadiTerdakwa;e Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Yohanes lvanSantoso mengalami kerugian sebanyak Rp2.400.000.000.

republic Indonesia ( sekarang Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia) Nomor C19836 HT.01.01.Th99 tanggal O09 Desember 1999Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 39/PID/2018/PT BTNberdasarkan akta tersebut kemudian saksi Adipurna Sukarti sah menjadi salahsatu pemegang saham di PT Selembaran Jatimulia sehingga sesuai aktaperubahan anggaran PT Selembaran Jatimulia No: 23 tertanggal 25 Juni 1999yang dibuat dihadapan Notaris Elza Gazali SH pada butir 16 tentang korumrapat dan persyaratan sahnya keputusan huruf c RUPS

rekening Bank Panin Cabang Muara Karang No Rekening:1155003957 atas nama Yusuf Ngadiman.Bahwa selanjutnya sekira bulan Mei 2009 terdakwa Yusuf Ngadiman danterdakwa Suryadi Wongsosecara bersama sama menghadap saksiRustianah, SH, MKn selaku Notaris untuk menyelenggarakan Rapat Umumpemegang Saham Luar biasa tanpa dihadiri oleh saksi Adipurna Sukartiselaku pemegang saham selanjutnya terdakwa Yusuf Ngadiman danterdakwa Suryadi Wongso menyuruh saksi Rustianah, SH, MKn selakuNotaris membuat Akta Berita Acara RUPS

luar biasa PT SelembaranJatimulia nomor 80 tanggal 22 mei 2009 tanpa kehadiran saksi AdipurnaSukarti serta tanpa dibuatkan notulen rapat dibawah tangan dan daftarhadirnya.Bahwa selanjutnya walaupun RUPS Luar Biasa tidak kourum sesuai AktaPerubahan Anggaran PT Selembaran Jatimulia Nomor 23 tertanggal 25 Juni1999 yang dibuat dihadapan Notaris Elza Gazali SH dikarenakan SaksiADIPURNA SUKARTI tidak hadir, atas kehendak ataupun kesepakatanterdakwa Yusuf Ngadiman, SH dan terdakwa Suryadi Wongso tetapHalaman

Bahwa dengan terbitnya Akta Berita Acara RUPS nomor 80 tanggal 22mei 2009 terdapat ketentuan mengenai korum rapat dan persyaratansahnya keputusan yang dihilangkan, selanjutnya berdasarkan Akta BeritaAcara RUPS nomor 80 tanggal 22 mei 2009 tersebut terdakwa YusufHalaman 4 dari 11 Putusan Nomor 39/PID/2018/PT BTNNgadiman dan Terdakwa Suryadi Wongso telah menggunakan AktaBerita acara RUPS 80 tanggal 22 Mei 2009 tersebutmenjadi dasar dalammelakukan penjualan beberapa bidang tanah milik perusahaan tanpasepengetahuan

luar biasa PT.SelembaranJatimulia dalam rangka pembuatan Akta Berita Acara RUPS Luar BiasaPT.Selembaran Jatimulia nomor 80 tanggal 22 Mei 2009, dihadapansaksi Rustianah, S.H.

Kolingkas Nomor 06 yang dibuat di hadapanNotaris Syahirul Alim, SE, disebutkan bahwa : "Anggota Direksi/Komisarisdapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkan RUPS~ denganmenyebutkan alasannya, dan Pemberhentian anggota direksi/komisarisberdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukansetelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalamRUPS Luar Biasa tersebut";Dalam hal ini, Hasil RUPS Luar Biasa yang memberhentikan anggotaDireksi/Komisaris sama sekali tidak mencantumkan

alasanalasanpemberhentian dan anggota Direksi/Komisaris tersebut sama sekali tidakdiberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS Luar Biasa tersebut;Bahwa oleh karena Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebutadalah Rapat Umum Pemegang Saham yang illegal (tidak sah) maka hasilkeputusannya yang isinya sebagai berikut:" Memberhentikan Sdr.

Hal ini sebagaimana Ketentuan Pasal79 ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas yang menyebutkan : Penyelenggaraan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan;a. 1 (Satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili1/10 (satu persepuluh) atau lebih dan jumlah seluruh saham dengan haksuara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil;ataub.

Putusan Nomor 1847 K/Pdt/2013(1)(2)Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan RUPS LuarBiasa;Direksi atau Kornisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPSLuar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (Satu) pernegang saham ataulebih yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian darijurmlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

., PadaPasal 8 (1) , (2), (3), (4) dan (5) serta Pasal 9 yang menyebutkan:Pasal 9 ayat:(1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan Terbatas " PT.Kolingkas;(2) RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebihdahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat danatau dengan iklan dalam surat kabar;(3) Panggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS diadakan;(4) RUPS dipimpin oleh

selakuDirektur Operasional PT Bahari Lines Indonesia, dan RUPS tersebut jugahadir pihak Notaris ; Bahwa Sebelum RUPS tanggal 27 Oktober 2017, pada tanggal 3Oktober 2017 saksi kekantor memberikan surat pemecatan ZulkarnainTawakkal; Bahwa surat pemecatan lebih dahulu yaitu tanggal 3 Oktober 2017saksi serahkan kepada Zulkarnain sedangkan RUPS pemecatanZulkarnain dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2017;Halaman 16 PutusanNomor:1405/Pid.B/2018/PN JktUtr.

Pengadilan Negeri untukmelakukan RUPS; Bahwa RUPS tetap berlangsung tanpa hadirnya Zulkarnainsebagai pemegang saham 10%; Bahwa ada surat akte Notaris setelah RUPS yaitu Akta Notaristanggal 27 Oktober 2017; Bahwa hasil RUPS tanggal 27 Oktober 2017 tersebutmemberhentikan Zulkarnain Tawakkal sebagai Direktur Operasional PT.Bahari Line Indonesia; Bahwa saksi tidak tahu apakah RUPS tanggal 27 Oktober 2017tersebut sudah dilaporkan ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusiaatau belum; Bahwa setelah dilaporkan

mengenai Pemecatan Terdakaw,Terdakwa hanya mendapatkan surat undangan RUPS tersebut karenaTerdakwa masih sebagai pemegang saham 10% (sepuluh persen); Bahwa Terdakwa mendapatkan undangan RUPS tersebut sekitar 2 atau3 hari sebelum RUPS tersebut dilaksanakan, undangan RUPS dalambentuk surat tertulis; Bahwa RUPS tersebut dilaksanakan tanggal 27 Oktober 2017; Bahwa RUPS tanggal 27 oktober 2017 tersebut dilaksanakan di HotelMall Of Indonesia (MOI); Bahwa Terdakwa sebagai pemegang saham 10% tidak hadir

dalamRUPS tanggal 27 Oktober 2017; Bahwa setelah Terdakwa tidak Hadir dalam RUPS tanggal 27 Oktober2017, tidak ada undangan lagi untuk RUPS berikutnya;Halaman 37 PutusanNomor:1405/Pid.B/2018/PN JktUtr.

RUPS Tahunan ( Annual General Meeting ), yang merupakan kegiatan rapattahunan PT, 2. RUPS Luar Biasa ( Extra Ordinary General Meeting ), dilakukanapabila ada masalah yang timbul dan perlu penanganan segera, antara lainpengantian Direksi, perobahan nama perseroan, tempat kedudukan dan lainlain, dan ke 3.