Menyatakan Terdakwa bernama SUGENG ARIADI Als PENCENG Bin YADIRAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN PERSYARATAN KEMANAN DAN MUTU;2.

Menyatakan Terdakwa SUGENG ARIADI AL PENCENG BIN YADIRAN terbuktisecara sah dan meyakinkan bcrsalah melakukan tindak pidana "Dengan sengajamengedarkan persediaan farmasi tidak sesuai standar mutu pelayanan farmasi"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2), (3) UURI Nomor 36 Tahun 2009 tcntang Kesehatan dalam Dakwaan;2.

terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetikaBahwa menurut saksi dalam kefarmasian ada 5 golongan obat yaitu. obat bebas, obatbebas terbatas, obat keras, obat psikotropika dan obat Narkotika ;Bahwa menurut saksi bahwa sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan ataupersyaratan keamanan adalah sediaan farmasi tersebut didapat dari jalur yang tidakresmi;Bahwa menurut saksi pil dobel L yang ditunjukkan kepada saksi adalah obat yangmengandung bahan aktip triheksifenidil Hcl dan tidak

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan. khasiatatau kemanfaatan, dan mutu ;;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur unsur dakwaan tersebut sebagai berikut;Tentang Unsur 1.

BONDET (dpo)adalah obat atau sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratankeamanan karena sediaan farmasi tersebut didapat dari jalur yang tidak resmi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah nyata bahwa terdakwatidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan pil dobel L karena terdakwa tidakmempunyai keahlian dalam bidang farmasi, terdakwa tidak pula memiliki pcrusahaan / tokoobat ataupun apotik yang mempunyai ijin keija dari intansi yang berwenang, sehinggaberdasarkan

Menyatakan Terdakwa bernama SUGENG ARIADI Als PENCENG Bin YADIRANtersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana"DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAKMEMENUHI STANDAR DAN PERSYARATAN KEMANAN DAN MUTU;2.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Herman als Bapak Agung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dan 15 ( lima belas) hari dan denda Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

Senintanggal 04 September 2017, sekitar jam 09.30 Wita, atau setidaktidaknya padasuatu waktu lain dalam bulan September 2017, atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kios Agung Kompleks Pasar Laino jalanLumbaLumba Kelurahan Laiworu Kecamatan Batailaworu Kabupaten Muna, atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah HukumPengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

:Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluargabaik sedarah maupun semenda dengan terdakwa, ahli tidak bekerja padanyaataupun sebaliknya;Bahwa riwayat pendidikan ahli adalah S.1 Farmasi Apoteker di UniversitasHasanuddin Tahun 2002, Magister Farmasi ITB Bandung tahun 2009;Bahwa menurut ahli berdasarkan UU RI No.36 tahun 2009 tentangkesehatan, yang dimaksud dengan sediaan Farmasi adalah obat, bahanobat, obat tradisional dan kosmetik;Bahwa menurut ahli kosmetika sesuai Permenkes

Kiss Eye brow pensil sebanyak 64 lusin.Bahwa menurut ahli barang bukti berupa Mascara Oshin sebanyak 50 pcsmasih berlaku ijin edarnya;Bahwa benar barang bukti tersebut diperiksa satu persatu dan merupakankesediaan farmasi tanpa ijin edar karena tidak memiliki nomor notifaksi yangtercantum baik dikemasan primer maupun sekunder;Bahwa menurut ahli kosmetik yang beredar resmi dipasaran adalah kosmetikyang telah mendapat ijin edar dari BPOM RI berupa Notifikasi yang harusdicantumkan pada kemasan primer

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar;Ad. 1.

Menyatakan terdakwa Herman als Bapak Agung terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK DENGANSENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI sebagaimana dalamdakwaan Tunggal;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4(Empat) bulan dan 15 ( lima belas) hari dan denda Rp.2.000000, (Dua jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti denganpidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;3.

melanggar aturan hukum atauperaturan perundangundangan yang telah secara Jjelas diatur dan melanggarnormanorma tidak tertulis namun berlaku dalam masyarakat atau dengan kataHalaman 11 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Krslain melanggar nilainilai kepatutan yang ada dalam masyarakat, knususnyamasyarakat Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diketahui bahwaNarkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi

, pedagang besarfarmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesual denganketentuan dalam UndangUndang tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan MenteriKesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan,Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasimenyatakan bahwa penyaluran Narkotika Golongan hanya dapat dilakukanoleh perusahaan Perusahaan Besar Farmasi milik Negara yang memiliki IzinKhusus Impor Narkotika kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan

Kemudian dalam Pasal 18 Peraturan Menteri tersebut mengaturbahwa penyerahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi hanyadapat dilakukan dalam bentuk obat jadi. Pihak yang dapat menyerahkanNarkotika dalam bentuk obat jadi tersebut adalah Apotek, Puskesmas, InstalasiRumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik dan dokter.

Apotek hanya hanya dapatmenyerahkan Narkotika dalam bentuk obat jadi kepada Apotek lainnya,Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, dokter,dan pasien.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan MenteriKesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tersebut, Pada ayat (1) dinyatakan bahwapenyerahan Narkotika dan/atau Psikotropika hanya dapat dilakukan olehApotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instansi Farmasi Klinikdan Dokter.

Pada ayat (2) Pasal tersebut dinyatakan bahwa, Apotek hanyadapat menyerahkan Narkotika dan/atau Psikotropika kepada Apotek lainnya,Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instansi Farmasi Klinik dan Dokter.Pihak yang dapat diserahkan atau menerima Narkotika telah diatur secaralimitatif dan telah ditentukan secara jelas dalam Peraturan Menteri Kesehatantersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap saksisaksi,bukti Surat, maupun pemeriksaan Terdakwa, tidak ditemukan fakta bahwaTerdakwa

- Menyatakan terdakwa SALIS BUDIONO alias SIL alias KAWUK bin REBUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan;- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

mempelajari alat bukti surat yang diajukan dipersidangan;Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan;Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM 55/Ponor/06/2013 yang dibacakan pada tanggal 22 Agustus 2013 pada pokoknya memintasupaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadiliperkara ini memutuskan :1 Menyatakan terdakwa SALIS BUDIONO alias SIL alias KAWUK binREBUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidanamengedarkan sediaan farmasi

sebagai berikut:Bahwa ia terdakwa SALIS BUDIONO alias SIL alias KAWUK bin REBUNpada hari Jumat tanggal 26 April 2013 sekira pukul 19.45 WIB atau setidaktidaknyapada suatu waktu di bulan April 2013, bertempat disebelah timur persewaan PlayStation yang terletak di pinggir jalan desa Kwajon Kecamatan bungkal KabupatenPonorogo setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhalaman 3 dari 18 halamanhukum pengadilan negeri Ponorogo dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi

terhadapterdakwa lalu mengamankan terdakwa di Polres Ponorogo beserta barang bukti30 (tiga puluh) butir pil Dextromethorphan dan uang Rp. 20.000, (dua puluhribu rupiah );e Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PusatLaboratorium Forensik Cabang surabaya Nomor Lab: 3136/NOF/2013 tanggal14 Mei 2013 terhadap sampel barang bukti yang disita dari saksi JOKOPRASETYO disimpulkan bahwa barang bukti tersebut merupakanDextromethorphan;e Bahwa obat Dextromethorphan termasuk dalam sediaan farmasi

dan terdakwadalam mengedarkan obat Dextromethorphan tersebut tidak memenuhi standarmutu pelayanan farmasi serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmengedarkan obat;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal196 UndangUndang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa saksisaksi yang diajukan olehJaksa Penuntut Umum dibawah sumpah menerangkan halhal yang pada pokoknyasebagai berikut :1 Kariyadi:e Bahwa saksi bersama BRIPKADANANG

Sedangkan pengertian mengedarkan adalah serangkaianperbuatan yang dilakukan untuk menyebarkan, memindahtangankan ataumemperkenalkan sesuatu barang atau hal kepada pihak lain;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut UU RINo. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dankosmetika; sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus,mesin dan / atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah,mendiagnosis,

ARIS SUSANTO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IJIN;

ARIS SUSANTO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajaHalaman 1 dari 15 Putusan Nomor 803/Pid.Sus/2019/PN SDAmemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat(1) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatandalam Surat Dakwaan Pertama.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH.

ARIS SUSANTO pada hari Senin tanggal 08Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalambulan Juli 2019, bertempat di lokasi area depan Perumahan Gading FajarKecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo atau setidaktidaknya di tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam

(Seribu) butir dengan harga Rp 1.600.000,(satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) Lotof, kemudian terdakwamenjual atau mengedarkan Pil Warna Putih berlogo LL / Pil Koplo Dobel Ltersebut dengan harga Rp 1.000.000, (Satu juta rupiah) untuk 1 (Satu)Lotofnya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualantersebut sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) per Lotofnya ;Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin edar dari pihak yang berwenanguntuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

ARIS SUSANTO pada hari Senin tanggal 08Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalambulan Juli 2019, bertempat di lokasi area depan Perumahan Gading FajarKecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo atau setidaktidaknya di tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan

ARIS SUSANTO tersebut diatas terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGANSENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IJIN;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 1 (Satu) tahun 10 (Sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebuttidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;3.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KARNOTO BUDI SANTOSO Als BUDI Bin DASUKI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki ijin edar";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARNOTO BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin Dasuki (alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

Menyatakan Terdakwa KARNOTO BUDI SANTOSO Alias BUDI BinDASUKI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;2.

(Alm) pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 17.45 WIB atausetidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019, atausetidaktidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa diDukuh Wonorejo RT 01 / RW O03 Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Bandar,Kabupaten Batang, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

Bahwa petugaskepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kanena Terdakwatelah dengan sengaja dan tanpa memiliki keahlihan dan kewenangan telahmengedarkan sediaan farmasi berupa obatobatan jenisTRIHEXYPHENIDYL kepada masyarakat umum yang tidak memenuhistandar persyaratan keamanan, khasiat atau kKemanfaatan; Bahwa atas temuan obatobatan di rumah Terdakwa, selanjutnyadilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut di PuslabforBareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dengan

Bahwa petugas satresnarkoba Resor Batangmelakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telahHalaman 5 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Btgdengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obatobatan jenisTRIHEXIPHENIDYL kepada masyarakat umum tanpa memiliki izin edar; Bahwa atas temuan obatobatan di rumah Terdakwa, selanjutnyadilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut di PuslabforBareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dengan hasilpemeriksaan sebagaimana

Menyatakan Terdakwa KARNOTO BUDI SANTOSO Als BUDI BinDASUKI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidakmemiliki ijin edar";Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Btg2.

Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besarFarmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuaidengan ketentuan Undangundang ini; Halaman 8 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 433/Pid.Sus/2018/PN. Bil(2).

Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki jinkhusus penyaluran Narkotika dari Meniteri. wn= Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta dari keteranganterdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukan seorangpetugas untuk mendeteksi suatu zat/oahan/benda yang digunakan oleh seseorangapakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula terdakwa bukan petugasyang mendeteksi suatu zat/bahan/

benda yang disita atau ditentukan oleh pihakpenyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukanmerupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukanpula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki jin serta terdakwa bukanpetugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembanganyang memiliki iin, dan terdakwa mendapatkan Shabushabu bukan dari lembagayang memperoleh jin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakimberpendapat

Bilpengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik,serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atasrekomendasi Kepala badan pengawas Obat dan = ~=Mmakanan =; Menimbang, bahwa pasal 39 Undangundang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besarFarmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai denganketentuan Undang undang ini ; 2) Industri

Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanFarmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khususpenyaluran Narkotika dari Menteri ; Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa,dihubungkan dengan bukti surat serta hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistiknomor lab 5931/NNF/2018 tanggal 2 Juli 2018 yang ditandatangani olehKALABFOR CABANG SURABAYA An.

Menyatakan Terdakwa DIDIK KURNIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;2.

.: REG.PERK: PDM 173/JEMBER/08/2015, yaitu sebagai berikut:KESATU:Bahwa terdakwa DIDIK KURNIAWAN pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015sekitar jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun2015 bertempat di rumah terdakwa sendiri tepatnya di Desa Tegalrejo KecamatanMayang Kabupaten Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Jember, Dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin

edarsebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:e Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwabaru saja selesai melayani saksi ROSI yangmembeli obat keras jenis Trihexipenidil (Trex)warna putin berlogo Y sebanyak 20 (dua puluh)butir seharga Rp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah),yang sebelumnya telah dikemas oleh terdakwadalam bentuk plastik

dan alat kesehatan harus memenuhi standarmutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 196 jo pasal 98 ayat (2)dan (8) UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatas, makaunsurunsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:1.

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;Terhadap unsurunsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagaiberikut:1.

Menyatakan Terdakwa DIDIK KURNIAWAN telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;2.

Pid.Sus/2017/PN.Jmrpada bulan Nopember 2016 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalamtahun 2016 bertempat di rumah terdakwa TAUFIQ QURROHMAN Jalan MastripNo.9 Kelurahan Tegal Gede Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember atausetidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum PengadilanNegeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, merekayang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan, yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kKemanfaatan, dan mutu3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatanituMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:1.

Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan pasal 196 UndangUndangNo. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maksud dari sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebagaimana dirumuskan dalampasal 98 ayat (2) dan (3) UndangUndang RI

No.386 Tahun 2009 tentangKesehatan;Menimbang, bahwa pasal 98 ayat (2) dan (8) UndangUndang RI No.36Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obatdan bahan yang berkhasiat obat.3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetaopbkan dengan

Menyatakan Terdakwa Taufiq Qurrohman tersebut diatas, terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.tanoa hak turut sertamengedarkan sediaan farmasi;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 1 (satu) bulan;3.

Gendon bin Setoe Hardjo Pradjitno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Slamet Santoso als.

GENDON bin SETOEHARDJO PRADUJITNO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6(enam) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanansementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesarRp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) subsidair

Sukorejo Kota Blitar atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan kesediaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan,khasiat atau keamanan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat(2) dan (3).

Sukorejo Kota Blitar, karena membuat ataumeracik obat berupa obat yang termasuk sediaan farmasi.bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi, terdakwa hanyatamatan SMA.bahwa terdakwa melakukan perbuatan meracik obat sendirian, tidak adayang membantu.Halaman 7 dari 15 hal.

Sukorejo Kota Blitar, karena membuatatau meracik obat berupa obat yang termasuk sediaan farmasi. Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi, terdakwahanya tamatan SMA. Bahwa benar, terdakwa melakukan perbuatan meracik obat sendirian, tidakada yang membantu.

Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan4. Unsur yang tidak mmemiliki ijin edarAd.1 Unsur "setiap orang:Menimbang, bahwa setiap orang menunjuk pada persoon (in casu:seseorang) yang oleh Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan karenadidakwa telah melakukan suatu tindak pidana untuk menghindari terjadinyasalah orang (error in persoona);Halaman 9 dari 15 hal.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa INDRI SETIAWAN ALS KETEK BIN KATIMAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sedian farmasi tanpa ijin yang sah ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRI SETIAWAN ALS KETEK BIN KATIMAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan

Menyatakan terdakwa INDRI SETIAWAN ALIAS KETEK BIN KATIMAN terbuktibersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atauHalaman 1 dari 13 Perkara Nomor:208/Pid.Sus/2017/PN.Kdrpersyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalampasal 98 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana dakwaan kesatu kami pasal 196 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;2.

perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan sebagai berikut:KESATUBahwa ia terdakwa INDRI SETIAWAN ALS KETEK BIN KATIMAN pada hari Jumattanggal 16 Juni 2017 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain masihdalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di Kaliombo Rt 004 Rw.003 KelurahanKaliombo kecamatan Kota Kediri, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi

lain dengan harga Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah) per 7 (tujuh) butirnya sehinga mendapatkan keuntungankurang lebih sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah);Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan pil double L dari Budi Santoso kemudianmengemas dalam plastik tersendiri lalu diecerkan kepada temannya yang bernamaMinarso dan Hanif dengan cara membeli dengan harga Rp.10.000, (Sepuluh riburupiah) per 7 (tujuh) butirnya;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan keahliandibidang farmasi

Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat(3);Ad.1.

Menyatakan terdakwa INDRI SETIAWAN ALS KETEK BIN KATIMAN tersebut telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sedian farmasi tanpa ijin yang sah ;2.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Haris SusantoaliasHarisbin Suyonoterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar.

Blt.Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dibacakan olehPenuntut umum yang pada pokoknya supaya Hakim memutus terdakwadengan amar tuntutan sebagai berikut :iMenyatakan Terdakwa Haris Susanto alias Haris bin Suyono terbuktibersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpaada izin edar sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar pasal197 UURI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haris Susanto alias Haris binSuyono dengan pidana penjara

Sananwetan Kota Blitar atau pada suatu tempat yang masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memilikiizin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UURI Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Halaman 2 dari 15 Putusan nomor 384/Pid.Sus./2020/PN.

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan ataualat kesehatan yang tidak memiliki jin edar.Menimbang, bahwa unsurunsur dakwaan kesatu tersebut akan Hakimpertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.

(Osman Simanjuntak, SH, TeknikPerumusan Perbuatan Pidana Dan AzasAzas Umum, Jakarta, 1999 halaman174).Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 106 ayat (1) menyatakansediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatizin edar dan dalam pasal 1 angka 4 menyatakan sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keteranganterdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti makadidapatkan faktafakta

Menyatakan Terdakwa Haris Susanto alias Haris bin Suyono terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi tanpa memiliki izin edar.2. Menjatuhnkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun dan denda sejumiah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digant dengan pidana kurunganselama 1 (Satu) bulan.3.