Kolingkas Nomor 06 yang dibuat di hadapanNotaris Syahirul Alim, SE, disebutkan bahwa : "Anggota Direksi/Komisarisdapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkan RUPS~ denganmenyebutkan alasannya, dan Pemberhentian anggota direksi/komisarisberdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukansetelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalamRUPS Luar Biasa tersebut";Dalam hal ini, Hasil RUPS Luar Biasa yang memberhentikan anggotaDireksi/Komisaris sama sekali tidak mencantumkan

alasanalasanpemberhentian dan anggota Direksi/Komisaris tersebut sama sekali tidakdiberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS Luar Biasa tersebut;Bahwa oleh karena Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebutadalah Rapat Umum Pemegang Saham yang illegal (tidak sah) maka hasilkeputusannya yang isinya sebagai berikut:" Memberhentikan Sdr.

Hal ini sebagaimana Ketentuan Pasal79 ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas yang menyebutkan : Penyelenggaraan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan;a. 1 (Satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili1/10 (satu persepuluh) atau lebih dan jumlah seluruh saham dengan haksuara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil;ataub.

Putusan Nomor 1847 K/Pdt/2013(1)(2)Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan RUPS LuarBiasa;Direksi atau Kornisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPSLuar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (Satu) pernegang saham ataulebih yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian darijurmlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

., PadaPasal 8 (1) , (2), (3), (4) dan (5) serta Pasal 9 yang menyebutkan:Pasal 9 ayat:(1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan Terbatas " PT.Kolingkas;(2) RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebihdahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat danatau dengan iklan dalam surat kabar;(3) Panggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS diadakan;(4) RUPS dipimpin oleh

orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankansuatu perusahaan milik sendir1;b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdirisendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada diIndonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan b yangberkedudukan di luar wilayah Indonesia.Apabila diperhatikan jabatan terakhir Penggugat adalah selaku Direkturyang diangkat berdasarkan hasil rapat RUPS

, sementara pasal 105 UU PT mengatur mengenaimekanisme pemberhentian Direksi oleh mekanisme RUPS pula.Apalagi saat ini Penggugat juga salah seorang pemegang saham dengantotal kepemilikan sebesar 1.45% pada Tergugat, sehingga dengan demikianPenggugat juga pemilik (owner) dari perusahaan, oleh karenanyaPenggugat tidak dapat bertindak sebagai pekerja sebagaimana dimaksudUU No.13 Tahun 2003.Pengadilan PHI tidak berwenang mengadili perkara ini (Kompetensiabsolut).Sesuai peran dan kedudukan penggugat selaku

, sementara pasal 105 UU PT mengatur mengenaimekanisme pemberhentian Direksi oleh mekanisme RUPS pula;Bahwa hal sebagaimana dijelaskan pada poin diatas sesuai denganpendapat Kemalsjah Siregar sebagai Praktisi Hukum Ketenagakerjaan yangmenyatakan bahwa jika seseorang beroleh jabatan sebagai Direksi lewatmandat RUPS, maka Penggugat wajib tunduk pada ketentuan UU PT, makasengketa seputar pengangkatan maupun pemberhentian Direksi UPAYAHUKUMNYA MELALUI PENGADILAN NEGERI.Gugatan Penggugat Kabur ( OBSCUUR

tidak jelas dan kabur, karena penggugat sendiridalam gugatannya tidak dapat menjelaskan maksud dari dalil gugatannyapada angka 1.Oleh sebab itu kiranya gugatan tersebut pada angka 1 tidak dapatdipertanggung jawabkan atau tidak jelas maksudnya, dan Tergugat denganjelas dan tegas menolak gugatan penggugat pada angka 1.DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa apa yang disampaikan dalam pokok perkara ini merupakan satukesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari eksepsi diatas.Bahwa memang benar Penggugat dalam RUPS

pertamakalinya diangkatsebagai pelaksana Jabatan Direktur sejak tahun 2006, kemudianberdasarkan rapat RUPS juga Penggugat selanjutnya diangkat sebagaiDirektur dalam masa jabatan 4(empat) tahun dan berakhir tahun 2010.Bahwa kemudian untuk mengikuti proses seleksi calon Direksi Penggugatharus mengikuti tes kemampuan dan kepatutan (Fit and profer test) yangdiselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Putusan Nomor :75/G/2015/PTUNJKT12dimiliki seratus persen oleh negara Tergugat bertindak sebagai RapatUmum Pemegang Saham ( RUPS ) dan dalam hal tidak seluruhnyasaham persero tidak dimiliki oleh negara, Tergugat bertindak sebagaipemegang saham super mayoritas.

Hal ini secara jelas di atur Pasal 14ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang berbunyi : Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Perserodimilki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham padaPersero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnyadimilki oleh negara ;10.Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Direksi BUMN11diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER 03/MBU/02/2015tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan PemberhentianAnggota Direksi

Hal ini diaturpasal 28 ayat (2 ) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang berbunyi Komposisi Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehinggamemungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secaraefektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen ;76.Bahwa pada tanggal 24 Maret 2015 PT Bank Tabungan Negara( Persero ) Tbk yang merupakan BUMN mengadakan Rapat UmumPemegang Saham ( RUPS ) ;17.Bahwa dalam RUPS tersebut adalah memutuskan pengangkatan Direksidan Komisaris PT.

Jasa Marga ( Persero ) Tbkyang merupakan BUMN mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham( RUPS ) ;27. Bahwa dalam RUPS PT. Jasa Marga ( Persero ) Tbk tersebutdiputuskan mengangkat Komisaris Baru yaitu :Komisaris Utama : Refly Harun ;Komisaris : Akhmad Syakhroza ;Komisaris : Boediarso Teguh Widodo ;Komisaris : Taufik Widyawan ;Komisaris : Hambra ;Komisaris Independen : Sigit Widyawan ;28.

Bahwa pada tanggal 23 Desember 2014 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero ) yang merupakan BUMN mengadapan RUPS ;35.Bahwa dalam RUPS tersebut diputuskan untuk mengangkat ChandraHamzah sebagai Komisaris Utama ;36.Bahwa Chandra Hamzah sama sekali tidak punya pengalaman bekerjadi perusahaan yang bidang usahanya seperti PT Perusahaan ListrikNegara ( Persero ) yakni soal tenaga listrik ;37.Bahwa latar belakang pendidikan Chandra Hamzah adalah FakultasHukum Universitas Indonesia dan tidak sesuai dengan

Nomor 3570 kK/Pdt/2015dengan perincian sebagai berikut:1.Pada tahun buku 2006 RUPS Tahunan menentukan net income (lababersih) sebesar Rp14.663.797.558,00 (empat belas miliar enam ratusenam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh lima ratus limapuluh delapan rupiah);Pada tahun buku 2007 RUPS Tahunan menentukan net income (lababersih) sebesar Rp11.815.571.039,00 (sebelas miliar delapan ratus limabelas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga puluh sembilan rupiah);Pada tahun buku 2008 RUPS

Tahunan menentukan net income (lababersih) sebesar Rp14.253.933.857,00 (empat belas miliar dua ratus limapuluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah delapan ratus limapuluh tujuh rupiah);Pada tahun buku 2009 RUPS Tahunan menentukan net income (lababersih) sebesar Rp7.280.021.917,00 (tujuh miliar dua ratus delapanpuluh juta dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah);Pada tahun buku 2010 RUPS Tahunan menentukan net income (lababersih) sebesar Rp20.405.166.722,00 (dua puluh miliar

Th.90 antara lain menentukan Tergugat akanmembagikan Dividen dari hasil laba bersih yang penggunaannyaditentukan oleh RUPS Tahunan kepada Penggugat, Tergugat Il,Tergugat III selaku Para Pemegang Saham;b.

Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan undangundang ini;Halaman 7 dari 39 hal. Put.

Nomor 3570 K/Pdt/20152) ... dan seterusnya;Pasal 61 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas yang berbunyi:1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapPerseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakanPerseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagaiakibat keputusan RUPS.

JMU sejak 1 112011; 23Bahwa Saksi serah terima dengan Bambang Koesbandono ada berita acaraserahterima, dilampiri dengan memorandum, isinya laporan keuangan, laporankinerja 2010, naskah RUPS 2010 dan perkembangan PT. Jatim Marga Utama ;Bahwa PT. JMU berubah menjadi PT JPU tahun 2014 dalam RUPS tanggal1662014, Akta Notaris No. 21 tahun 2014 ;Bahwa Bambang Koesbandono sebagai Dirut PT. JMU tahun 2002 sampai201 1/serahterima ; PT.

JMU bergerak dibidang pengelolaan pembangunan jalan tol SurabayaMojokerto, selain itu untuk jalan tol Gempol Pasuruan RUPS tanggal162011 Akta Notaris No. 2 tahun 2011 ; Hasil RUPS tanggal 162011koreksi pengurus , tambahan modal Pemprop Jatim Rp. 7,5 milyar, PT. TJP,perubahan maksud dan tujuan perseroan, tidak memuat Surabaya Mojokerto,tol yang lain Gempol Pasuruan jasa konstruksi ;Bahwa Nota Kesepahaman antara PT. JMU dengan PT.

JMU belum pernah dilaksanakan ;Bahwa RUPS Luar Biasa tahun 2006, 2008, 2011 ;Bahwa hasil RUPS tahun 2008 tentang anggaran dasar, pergantian pengurus ;Bahwa tahun 2011 tentang pergantian pengurus ;Bahwa hasil RUPS dituangkan dalam akta notaris ;Bahwa tahun 2002 Komisaris Utama Basuki, komisaris Sudirman dan AlexAmiirullah ;2 52222222 55 52222 nn nena29Bahwa tahun 2002 Dirut PT.

JMU tidak dirugikanhanya pendapat pribadi saksi ;Bahwa RUPS tahun 2011 PT. JMU tambahan setoran modal ;Bahwa RUPS tahun 2008 dan 2011 penggantian direksi dari BambangKoesbandono kepada Hartoyo Soeroer, yang menghadiri RUPS dari PempropJatim Ardi, PT. Jasa Marga Herly Winarto, PT. JMU Hartoyo Soeroer dan SriWidiadi, Hartoyo Soeroer RUPS akta No. 2 tahun 2011, Dirut PT. JmuBambang Koesbandono tahun 2003, yang hadir Soekarwo dari Pemprop, Jasamarga dan PT.

JMU tidak hadir ;Bahwa Pernyataan RUPS diluar RUPS hasilnya memutuskan Dewan Komisaris selain itu tidak ada ;Bahwa Dirut yang baru ada melakukan MOU tahun 2011 dana investasiGempolPasuruan ;32Bahwa MOU tahun 2008 jalan tol GempolPasuruan, sebagai pemegang sahamPT. Jasa Marga dan PT. JMU PT. Trans Marga Pasuruan Anak PerusahaanPT. Jasa Marga dan PT.

Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (Satu)orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan denganCara menunjuk 1 (Satu) orang sebagai wakil bersama;(b) Anggaran Dasar Perseroan:F Pasal 8 ayat (1) Rapat Umum Pemegang Saham, baikRUPS Tahunan maupun RUPS lainnya atau RUPS Luar biasa;il. Pasal 9 ayat 2 mendapat panggilan atau undangan RUPS;ill. Pasal 10 untuk hadir dan punya Hak Suara serta turutdalam pengambilan pada RUPS perseroan;iv.

Pasal 71 sampai Pasal 73 UU Nomor 40 Tahun 2007;Pasal 711) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihanuntuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)diputuskan oleh RUPS;2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepadapemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS;Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PN. Jkt.

Pst.antara lain Tergugat II sebagai Pengurus tergugat yaitu Direktur utamaPerseroan tidak melaksanakan kewajiban hukum nya sesuai yangditentukan dalam Undangundang Perseroan Terbatas maupun anggarandasar perseroan yakni tidak mengadakan RUPS tahunan yang khususmenyampaikan laporan keuangan yang menetapkan penyisihan lababersih, Penggunaan laba bersih dan tidak melaporkan seluruh laba bersihsetelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagai dimaksud padaPasal 70 ayat 1 dibagikan kepada pemegang saham

Gugatan Salah PihakBahwa Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat I, Il danIll, adalah salah pihak, salah alamat dan salah dalam menentukan pihakpihak yang harus digugat/ dituntut tanggung jawab hukumnya, karenaPenggugat selaku Pemegang Saham hanya dapat menuntut tanggungjawab hukum Pengurus Perseroan (Direktur Utama dan Komisaris UtamaPerseroan melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);Penggugat selaku Komisaris Utama PT.

Bahwa dalil Penggugat pada butir 6, 7 dan 8 Gugatan adalah tidakbenar sama sekali, karena Tergugat II selaku Direktur Utama danpemegang saham Lainnya telah menyelenggarakan RUPS Tahunanuntuk menetapkan Laba Rugi dan Penggugat tidak hadir dikarenakanHal. 12 dari 27 Hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Pst.menyadari kedudukannya sebagai pemegang saham kosong (tidakmenyetor modal).

LB tanggal 8 Desember 2010, RUPS LB tanggal 21Februari 2011, RUPS LB tanggal 12 Juli 2012 dan RUPS LB tanggal 12Desember 2011, diakui oleh PENGGUGAT seluruhnya telah diterima dandisetujui Para Pemegang Saham dan telah pula dihadiri Tn.ShankarSunderdas Manghwani dalam jabatannya sebagai Direktur yang sahmewakili dan bertindak untuk dan atas nama Koshii (HK) Ltd.

Dengan telahdisetujuinya RUPS LB tertanggal 08 Desember 2010, RUPS LB tanggal 21Februari 2011, RUPS LB tanggal 12 Juli 2012 dan RUPS LB tanggal 12Desember 2011, oleh semua Pemegang Saham termasuk Koshii (HK) Ltd.

Ltd sebagaimana dituangkan dalam Akta No.64yang dibuat oleh/dihadapan TERGUGAT IIT.pada tanggal 12 Desember 2011 Tergugat II mengundurkan diri dariJabatannya selaku Direktur Perseroan sebagaimana dituangkan dalam AktaNo.73 yang dibuat oleh/dihadapan TERGUGAT IIT.21Bahwa materi dalam RUPS LB tanggal 21 Februari 2011, RUPS LB tanggal12 Juli 2012 dan RUPS LB tanggal 12 Desember 2011, seluruhnya telahditerima dan disetujui Para Pemegang Saham dan telah pula dihadiriTn.Shankar Sunderdas Manghwani dalam

jabatannya sebagai Direkturyang sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Koshii (HK) Ltd.Dengan telah disetujuinya RUPS LB tanggal 21 Februari 2011, RUPS LBtanggal 12 Juli 2012 dan RUPS LB tanggal 12 Desember 2011, oleh semuaPemegang Saham termasuk Koshii (HK) Ltd., yang sekarang ternyata Koshii(HK) Ltd. menggugat untuk pembatalan Akta No.167 dan Akta No.168tanggal 21 Februari 2011, Akta No.64 tanggal 12 Juli 2011 dan Akta No.73tanggal 12 Desember 2011 tersebut di atas berarti Koshii (HK)

KadotaTextile Industries, yang benar adalah telah diadakan RUPS pada tanggal 21 Agustus2013, yang mana dalam RUPS tersebut dihadiri Para Pemegang Saham PT. KadotaTextile Industries yaitu :e Kadota Co. Ltd (36 % saham), yang diwakili Tn. Kazuto Hayashi;e Aoyama Sangyo Co. Ltd (28 % saham), yang diwakili Tn. Motohiro Aoyama;e Koshii (HK) Ltd (36 % saham), yang diwakili Tn.

Anugerah Sahabat Pratamabeserta Risalah RUPS PT. Anugerah Sahabat Pratama kepada saksi SriJuwariyati;Bahwa kemudian saksi Sri Juwariyati memberikan minuta akta pernyataankeputusan rapat PT. Anugerah Sahabat Pratama beserta Risalah RUPSPT. Anugerah Sahabat Pratama kepada saksi untuk diarsipkan;Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015 saksi Sri Juwariyati mengecek adakesalahan berupa nama penghadap di Risalan RUPS PT.

Anugerah Sahabat Pratamasejak tahun 2006 di Tangerang namun dikarenakan ada akte yang saksitidak pernah tandatangani RUPS nya saksi berubah menjadi Komisaris.

Khengdarmawan membuat laporan ke Polda Metro Jaya.Bahwa saksi tidak pernah menandatangani RUPS di Kantor Notaris SriJuwariyati, S.H., M.Kn., alamat JI. Perintis Kemerdekaan No. 38 Kayu PutihPulogadung Jakarta Timur, dan tidak pernah menandatangani RUPS secarasirkular;Bahwa kerugian saksi akibat terbitnya akta pernyataan keputusan rapatPT. Anugerah Sahabat Pratama No 36 tanggal 14 Agustus 2015 yang dibuatdi Kantor Notaris Sri Juwariyati, S.H., M.Kn., alamat Jl.

Tim.Bahwa yang hadir adalah terdakwa sendiri tanpa saksi Ridwan Sutanto karenadiundang tidak pernah hadir (terdakwa sudah membuat surat undangan danterdakwa), terdakwa lupa kapan dibuatnya RUPS tersebut.Bahwa terdakwa lupa siapa yang membuat notulen RUPS Luar BiasaPT.

Anugerah SahabatPratama tanggal 13 Agustus 2015 untuk terdakwa tandatangani di atas tulisanTuan Chan Freddy adalah saksi Franciscus Oktovianus selaku biro jasa yangbiasa tersangka gunakan untuk membuat akta.Bahwa setelah terdakwa tandatangan di notulen RUPS Luar BiasaPT. Anugerah Sahabat Pratama tanggal 13 Agustus 2015 di atas tulisan TuanChan Freddy, kemudian terdakwa serahkan kepada saksi FranciscusOktovianus.Bahwa setelah terdakwa menyerahkan notulen RUPS Luar BiasaPT.

Rasico Industry) danbukan merupakan kewajiban dari Para Tergugat selaku pribadi;41A.4.Lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undangundang Perseroan Terbatas 1995 di atas, hak atas deviden tersebuttimbul setelah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS). Sementara Undangundang Perseroan Terbatas 1995 itusendiri mengatur bahwa RUPS adalah organ tersendiri dari suatuperusahaan.

Melakukan sendiri pemanggilan UPS tahunan, ataspermohonan pemegang saham apabila Direksi atau Komisaristidak menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telahditentukan;b.

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, sebagaimana telahB.2.B.3.kami ungkapkan di atas, bahwa dalam Pasal 62 UndangundangPerseroan Terbatas 1995, diatur bahwa munculnya hak atas devidendari suatu perusahaan, adalah setelah diadakannya RUPS;dalam Gugatan a quo, jelas bahwa gugatan yang diajukan olehPenggugat adalah prematur, karena faktanya belum pernah ada ataudilakukan RUPS yang membahas mengenai kinerja perusahaantermasuk membicarakan mengenai penggunaan laba;Mengenai belum adanya RUPS sebagaimana

Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalamneraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan,dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut.dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, lababersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undangundang dan anggaran dasar perseroan sebagai deviden...

Judex Facti telah salah menerapkan hukum:Bahwa merujuk pada Undangundang 1/1995 Tentang PerseroanTerbatas, yaitu Pasal 61 hingga Pasal 68, maka prosedur pembagianatau pembayaran deviden kepada pemegang saham adalahberdasarkan keputusan RUPS Tahunan, atau keputusan RUPS LB,yang mana RUPS LB dilaksanakan berdasarkan permintaan daripemegang saham melalui surat tercatat, dengan disertai alasan danagenda, kepada Direktur atau Komisaris, dan apabila Direktur atauKomisaris tidak menyelenggarakan RUPS maka

Bahwa almarhum XXXX disamping meninggalkan ahli waris, jugameninggalkan harta peninggalan berupa surat saham sebanyak 116( seratus enam belas) lembar, pada Perseroan Terbatas ( PT ) XXXX,berkedudukan di Surabaya, sebagaimana tertuang dalam Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) Perseroan Terbatas PT. XXXX,tanggal 31 Oktober 2012, akta No. 62, dibuat / dinadapan Tosin, S.H.,Notaris di Surabaya, Komplek Pertokoan Bunguran Megah, JalanBunguran 63 Surabaya ;.

Menetapkan Pemohon selaku kuasa mewakili ke 3 ( tiga ) anak yang belumcukup umur untuk menjual atas saham sebanyak 116 (seratus enam belas )lembar, pada Perseroan Terbatas ( PT ) XXXX, berkedudukan di Surabaya,sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS ) Perseroan Terbatas PT. XXXX, tanggal 31 Oktober 2012, akta No.62, dibuat / dihadapan Tosin, S.H., Notaris di Surabaya, Komplek PertokoanBunguran Megah, XXXX Surabaya ;4.

NurSyahbani, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup yangditandai dengan (P.7) ;Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578KM080420140008 atasnama XXXX, yang dibuat oleh Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal08 April 2014, dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup yang ditandaidengan ( P.8) ;Foto copy Surat Keterangan Waris, tertanggal 16 April 2014, dicocokkandengan aslinya bermaterai cukup yang ditandai dengan ( P.9 ) ;Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS

Atas dasar tersebut pula,Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dancakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap dirianak tersebut maupun terhadap hartaharta yang menjadi hak anak anaktersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham ( RUPS ) Perseroan Terbatas PT.

Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili ke 3 (tiga) orang anakkandungnya yang bernama XXXX bin XXXX, XXXX bin XXXX dan XXXXbinti XXXX, guna menjual atas :Saham sebanyak 116 (seratus enam belas ribu) lembar, pada PerseroanTerbatas ( PT ) XXXX, berkedudukan di Surabaya, sebagaimana9tertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS )Perseroan Terbatas PT.

Berdasarkan keputusan RUPS;b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapbkan dalam anggarandasar telah berakhir;c. Berdasarkan penetapan pengadilan;d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilanniaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailitPerseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;e.

Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroandemikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusanyang sah, misalnya 2(dua) kubu pemegang saham memiliki masingmasing 50% (lima puluh persen) saham; atau9. Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Abdi10.Makbul, Akta Nomor 54 Tanggal 21 Maret 2013 pada angka Romawi IVditegaskan susunan Pemegang Saham perseroan terbatas PT AbdiMakbul (Termohon) adalah sebagai berikut:1.

) PT Abdi Makbul tidak pernah terlaksanakarena ketika Para Pemohon menginginkan diadakannya RUPS namunditentang habishabisan oleh kubu Pemegang Saham Tuan MuhammadSaleh Bamadhay., dan kawankawan sehingga RUPS dimaksud tidakpernah dapat terlaksana, dan kedua kubu pemegang saham salingmempertahankan perseteruan dan perselisihan bahkan sudahsedemikian meruncing akhirakhir ini;Bahwa karena merasa memiliki sebanyak 50% (lima puluh prosen)atau pemilik atas 25 (dua puluh lima) saham pada perseroan PT AbdiMakbul

(Termohon) dan pula pemegang jabatan Direktur Utama danKomisaris, kubu pemegang saham Tuan Muhammad Saleh Bamadhaydan kawan kawan selalu berupaya untuk menghambat ataumenghalanghalangi pelaksanaan RUPS dengan maksud agar supayaHalaman. 5 dari 17 hal.

PT Abdi Makbulkhususnya Rapat Umum Pemagang Saham tidak pernah dapatdiselenggarakan (baik RUPS Tahunan maupun RUPSLB) yangdisebabkan oieh faktorfaktor "benturan kepentingan dan terdapatnya duakubu Pemegang saham yang saling berimbang/sama kuat yakni samasama memegang 50% kepemilikan saham pada PI Abdi Makbulsebagaimana telah diuraikan sebebelumnya".

Rasuna Said JakartaSelatan, RUPSLB ini didasarkan pada Penetapan Pengadilan NegeriJakarta Timur Nomor 03/Pdt.P/RUPS/2007/PN.Jkt.Tim. tanggal 3Maret 2008 atas permohonan dari Pemda DKI Jakarta ;Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 03/Pdt.P/RUPS/2007/PN.Jkt.Tim. tersebut telah terdapat kekhilafan dalampenerapan hukumnya, yaitu mengenai Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yaitutidak memanggil Komisaris dan Direksi untuk didengarketerangannya

Rumah Sakit HajiJakarta adalah sebagai Direksi dan bukan sebagai pemegang sahamdimana pengangkatan dan atau pemberhentian Direksi adalahkewenangan sepenuhnya RUPS ;Bahwa dari RUPS yang dilaksanakan oleh Tergugat Il Intervensi tanggal22 Maret 2008 telah ditetapbkan Penggugat tidak menjabat lagi sebagaiDireksi dan diganti dengan Direksi yang baru, dan hal tersebut adalah halyang sangat wajar sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta tidakmelanggar peraturan perundangundangan manapun ;Bahwa seharusnya

apabila terdapat pihak yang dirugikan yang dapatmengajukan gugatan dengan adanya RUPS tanggal 22 Maret 2008 danhasilhasilnya adalah Para Pemegang Saham dan bukan anggota Direksikarena para Direksi termasuk Penggugat tidak memiliki relevansi yuridisapapun, sedangkan sampai saat ini Para Pemegang Saham tidak adayang mengajukan gugatan terhadap penyelenggaraan RUPS tersebut ;Bahwa keliru dan tidak tepat Penggugat menyatakan Surat NomorAHU.AH.01.109236 tanggal 21 April 2008 perihal penerimaanpemberitahuan

Rumah Sakit Haji Jakarta dan obyek yangdigugat adalah RUPS tanggal 22 Maret 2008 ;PENGGUGAT BUKAN SEBAGAI DIREKSI PT.

Rumah Sakit Haji Jakartadengan mempermasalahkan pemberhentiannya yang telah dilakukandengan mekanisme RUPS ;15. Bahwa Tergugat Il Intervensi perlu menegaskan dalam perkara a quoPenggugat bukanlah pemegang saham PT.

Bumi Aspalindo Aceh, yang berkedudukan diLhokseumawe diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan Aktapernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. Bumi Aspalindo Aceh No. 08tanggal 10 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Notaris H. ZAMRI, SH Notaris Jakarta ;Bahwa sebagai tindak lanjutnya pengangkatan Penggugat, maka telah di terbitkan SuratKeputusan No. 19/SK/LS.15.DIRUT/IV/2006 tanggal 18 April 2006 Tentang PenetapanBesarnya Gaji Direksi dan Honorium Komisaris PT.

Bumi Aspalindo Aceh ;Bahwa Penggugat diberhentikan oleh Tergugat tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dan sejak Penggugat diberhentikan Tergugat sudah 6 (enam) bulan Tergugat tidak pernahmelaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehingga pemberhentian Penggugatsangat bertentangan dan telah melanggar Pasal 94 Jo Pasal 106 ayat (8) UndangUndangRepublik Indonesia No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT.Bumi Aspalindo Aceh ;Bahwa sikap dan tindakan Tergugat yang telah

berdasarkan Surat Tergugat No. 004/BAA.04.KOMUT/XII/2009 tertanggal 10Desember 2009 tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah sangat merugikanPenggugat selaku Direktur PT.

BAA ;Bahawa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. BAA yangdiselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2010, telah memberhentikan Penggugatdari Jabatannya sebagai Direktur dan juga telah memberhentikan Tergugatsebagai Komisaris kemudian telah mengangkat Azwan Hamir sebagai Direkturdan Ny. Ratna Dewi menjabat sebagai Komisaris ;bahwa dengan diangkatnya Azwan Hamir sebagai Direktur pada PT.

Bumi Aspalindo Aceh tanpapersetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terlebih dahulu yang melanggar Pasal94 Jo Pasal 106 ayat (8) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas danjuga melanggar Anggaran Dasar PT. Bumi Aspalindo Aceh, dan hubungan hukum antaraPenggugat Selaku Direktur PT.

Masth Aktif bekerja sampai dengan RUPS Tahunan 2015 (20Juni 2016), atauc. Yang ditugaskan di Sub Business Unit (SBU)tersebut sangat mengadaada, dibuatbuat, atau tidak patut atautidak fair.

Hal ini dikarenakan masa kerja Penggugat diperusahaan /Tergugat adalah pada tahun 2015 sementara di tahunberikutnya in casu pada tanggal 20 Juni 2016 dimana Tergugat barumelakukan RUPS untuk tahun 2015 Penggugat sudah tidak bekerjalagi di Tergugat karena kontraknya tidak diperpanjang Tergugat.Dengan kalimat lain, status Penggugat yang sudah tidak bekerja lagidi Tergugat pada saat Tergugat melakukan RUPS 2015 pada bulanJuni 2016 tentunya di luar kekuasaan atau kehendak apalagikesalahan Penggugat.Memberlakukan

Bagaimana mungkin Tergugat dapatdikatakan fair atau bijak ketika ia mengeluarkan ketentuan terkaitkriteria penerima bonus secara berlaku surut in casu karyawanyang berhak menerima bonus JASPROD untuk masa kerjaproduksi tahun 2015 adalah karyawan yang masih bekerja padasaat perusahaan melakukan RUPS pada tahun 2016 bulan Juni.Dengan kalimat lain, menurut Tergugat, pokoknya Penggugat tidakberhak mendapat bonus JASPROD 2015 karena Penggugatsudah tidak bekerja di Tergugat pada saat RUPS pada bulan Juni2016

Masih Aktif bekerja sampai dengan RUPS Tahunan 2015 (20Juni 2016), atauc.

Akuntabilitas:Perusahaan menggunakan laba untuk pembagian bonus Karyawanberdasarkan Laporan Tahunan 2015 yang harus terlebin dahulumendapatkan pengesahan RUPS Tahun 2015 (20 Juni 2016).c. PertanggungjawabanKebijakan Memo No.

Bagaimana mungkin seorang narapidana bisakeluar dari penjara / rumah tahanan untuk melakukan RUPS dan merubahsusunan organ perseroan.Hal. 3 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Jkt.

Pst7.10.11.Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 11 Tahun 2011 diaturbahwa:Pasal 9 angka 2 yang berbunyi sebagai berikut:RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebihdahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatatdan/atau dengan iklan dalam surat kabar.Pasal 9 angka 3 yang berbunyi sebagai berikut:Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.Pasal 9 angka

diselenggarkan dengan melakukan pemanggilan terlebihdahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatatdan/atau dengan iklan dalam surat kabar .Pasal 9 ayat 3 yang berbunyi yang berbunyi sebagai berikut :Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS diadakan ;Pasal 9 ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut :RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur .Menurut Tergugat Il dan Para Tergugat lainnya

) hari sebelumtanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.Pasal 9 angka 4 yang berbunyi sebagai berikut:RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur.Bahwa oleh karena RUPS yang dilakukan oleh PARA TERGUGATtidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 angka 2, Pasal 9 angka 3 danPasal 9 angka 4 Akta Pendirian Perseroan jo.

Pasal 82 ayat (1) dan(2) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 mengenai PerseroanTerbatas serta telah dilakukan secara melawan hukum maka sudahsepatutnya apabila RUPS tersebut dinyatakan batal demi hukum.Bahwa oleh karena RUPS yang dilakukan oleh PARA TERGUGATadalah illegal dan melawan hukum maka sudah sepantasnya apabilaHal. 37 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Jkt.

No. 359 K/Pdt//2010menurut anggaran dasar forum yang disediakan tersebut melalui RUPS atauRUPS lain, dan dalam forum itulah pemegang saham akan memintapertanggung jawaban dari Direksi selaku yang menjalankan Perseroan;Bahwa sehubungan dengan hal tersebut menurut ketentuan AnggaranDasar Termohon (PT. WASKAD JAYA METAL) Pasal 19 menentukan :1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa;2.

Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelahlewat waktu 30 hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima, makapemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atasbiaya perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kKedudukan perseroan;Bahwa Pasal 89 ayat 1 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan terbatas menyatakan :RUPS untuk

menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilan, ataupemisahan, pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit,perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran perseroan dapatdilangsungkan jika dalam rapat paling sedikti % (tiga perempat) bagian danjumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dankeputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit % (tiga perempat) bagian danJumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorumkehadiran dan/atau

No. 359 K/Pdt//2010suara yang sah dan disetujui paling sedikit % (tiga perempat) dari jumlah suarayang sah yang dikeluarkan dalam rapat;Dengan demikian apabila Pemohon ingin membubarkan atau membekukanTermohon, maka terlebih dahulu meminta kepada Direksi atau Komisarissebagai Pemegang Saham lebih dari 1/10 bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara yang sah untuk diadakan RUPS atau RUPS lain untukdibicarakan mengenai pembubaran/pembekuan tersebut, namun demikianPemohon sama sekali tidak melakukan

hukum, tetapi adanya Termohon sebagai subyekhukum terdiri dari organorgan yaitu para pemegang saham sehinggadengan demikian dengan tidak ditariknya para pemegang saham yang laindalam Pemohon a quo serta Notaris AGUS MADJID, SH. sebagai TurutTermohon, maka permohonan Pemohon tersebut adalah kurang pihak,maka permohonan Pemohon tersebut sudah seharusnya dinyatakan tidakdapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telahmengambil putusan, yaitu putusan No. 01/Pdt.P/RUPS

Permasalahan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 09tertanggal 16 Juli 2020;f. Permasalahan Pemanggilan/Undangan RUPS dan Perubahan AnggaranDasar;(vide huruf A angka 6 huruf e dan f halaman 6 s/d 7 posita gugatan, DalamPokok Perkara).g. Permasalahan Perubahan susunan Pengurus dan susunan PemegangSaham PT Persatuan Perkasa;h. Permasalahan RUPS Luar Biasa PT Persatuan Perkasa tertanggal 14 Juli2020;(vide huruf A angka 6 huruf halaman 8 posita gugatan, Dalam PokokPerkara).i.

, untuk diadakannya RUPS itu harus sesuai UUNomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan disitu adapemanggilan dan itu harus ada dan wajib;Bahwa syaratsyaratnya yaitu pemanggilan dan pengumuman;Bahwa pemanggilan dilakukan dengan surat tercatat dan pengumumandengan koran;Bahwa yang dipanggil adalah para pemegang saham dan yang melaluipengumuman tentang agenda RUPS, kapan waktunya dan lokasi;Bahwa efek hukumnya jika pemanggilan kepada pemegang saham itu sudahmeninggal dan RUPS tersebut tetap

dilaksanakan berarti ada masalah perdataberarti ahli warisnya yang mewakili dan undangan jika sudah diketahuimeninggal ditujukan kepada ahli waris;Bahwa terkait dengan agenda RUPS, apabila suatu panggilan RUPS sudahdiagendakan dengan rapat tertentu harus dilaksanakan sesuai denganundangan dan agenda yang ditetapkan sebelumnya itu bersifat pasti dan jikaada agenda lain lagi maka harus RUPS lagi dan agenda rapat RUPS itubersifat limitatif;Bahwa dasar hukumnya ada didalam UU PT yang menyebutkan bahwa

Jadi jika ada PT A sedangkan pemegangsahamnya adalah PT B dan PT C maka kalau PT C mengadakan RUPS danyang hadir pasti direksinya yang bertindak atas nama PT B dan PT C, danseperti itu adalah hal biasa; Bahwa menurut Ahli apabila pihak yang suara pemilih dalam RUPS tersebuttidak setuju itu merupakan ranah pengadilan negeri karena itu sengketa parapemegang saham.

Akta tentang RUPS, akta keputusan pemegang saham di luar RUPS ataudokumen lainnya tentang ganti nama pemegang saham ; dan2. Keputusan instansi terkait menganai perubahan nama pemegang sahambadan hukum atau orang perseorangan.c. Perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewankomisaris berupa akta tentang RUPS atau akta keputusan pemegang sahamdi luar RUPS tentang perubahan susuanan direksi dan/atau dewan komisaris;d.

Ikon Garmindo atas seluruh gajikaryawan tersebut adalah sejumlah Rp. 6.739.161.723 (enam miliar tujuhratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratusdua puluh tiga rupiah); Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai siapa saja pemilik saham PT.Ikon Garmindo dan saksi tidak mengetahui tentang RUPS atas PT lkkonGarmindo;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidakkeberatan;3.

IKON GARMINDO belum mendapatkan tunggakan gaji tersebut. danjumSah karyawan PT. kon Garmindo itu adalah 422 orang.Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai siapa saja pemilik saham PT.Ikon Garmindo dan saksi tidak mengetahui tentang RUPS atas PT lkonGarmindoTerhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dantidak keberatan;4.

IkonGarmindo dan saksi tidak mengetahui tentang RUPS atas PT IkonGarmindoHalaman 15 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Cjr.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dantidak keberatan. Suryo Wibowo Bin (Alm) Suyoto dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar tahun 2014 pada saat Saksidengan dirinya bekera di PT.

Menimbang, bahwa merujuk kepada Pasal 102 ayat (1) huruf aUndangundang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskanbahwa dalam mengalihkan kekayaan perseroan lebih dari 50 % jumlahkekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yangberkaitan satu sama lain maupun tidak, wajib mendapatkan persetujuan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) perseroan.

Ikon Garmindo yaituLee Chong An yang menerbitkan surat kuasa untuk menjualkan seluruh asetperusahaan kepada Terdakwa tidak melalui mekanisme Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), sehingga dalam hal ini aset yang telah dijualkanoleh Terdakwa, kemudian hasil penjualan aset PT. Ikon Garmindo tersebutTerdakwa telah berikan kepada sebagian karyawan PT. Ikon Garmindo,demikian juga sebagian hasil penjualan aset PT.

:Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanHalaman 5 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PDT/2020/PT.BDG.15.16.Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Pasal 81 ayat (2) UUPT, yang berbunyiDalam

hal tertentu, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang sahamberdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri.Dan pasal 82 ayat (1) UUPT, yang berbunyi:Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.Berdasarkan rekaman closedcircuit television (CCTV) Penggugat (BuktiP6) bahwa RUPS yang seharusnya dilaksanakan di

dan tidak pernah hadir dalam RUPS, sehingga syaratpemanggilan kepada pemegang saham untuk RUPS perubahan pengurus,perubahan susunan pemegang saham dan perubahan Anggaran Dasarsebagimana ditentukan di dalam Pasal 80 ayat (1), 81 ayat (2), dan 82 ayat(1) UUPT tidak terpenuhi.

RUPSpadahal Tergugat Ill tidak pernah menghadiri RUPS yang dibuktikandengan rekaman CCTV Penggugat (BuktiP6), sehingga kebenarandari keputusan RUPS yang tercantum dalam Akta tersebut tidak dapatdipastikankebenarannyadanAktatersebutjugadibuattanpamemperhatikan proses penyelenggaran RUPS, sehingga tidakterpenuhinya syarat pemanggilan kepada pemegang saham untukpenyelenggaraan RUPS mengenai perubahan pengurus, peralihan saham,dan perubahan Anggaran Dasar pada pasal 80 ayat (1), pasal 81 ayat (1)dan

Ltd sudah paillitdan dilikwidasi dan telah dibubarkan melalui keputusan tanggal 3November 2010 RUPS tanggal 30 September 2010 di Jepang, dengandemikian Sdr.

NV sebesar 1/10 sebesar 20 sero ;2) Bahwa Para Terlawan telah mengadakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 06 Juni 2015 dan27 Juni 2015 tidak dapat diselenggarakan karena tidak mencapaiKuorum ;3) Bahwa oleh karena telah 2 (dua) kali RUPS Luar Biasa yangdiadakan tidak memenuhi Kuorum, maka berdasarkan ketentuanPasal 86 ayat 5 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 ParaHalaman 2, Putusan No. 488/Pdt/2016/PT SMGTerlawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang agarditetapkan

Bahwa sebab ketentuan Pasal 79 ayat (2) a, Pasal 80 ayat (1), 86 ayat(5) dan (6) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas hanya mengatur Mengenai Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) saja dan sama sekali tidak mengatur adanya Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa ;10. Bahwa oleh karena itu Penetapan Pengadilan Negeri Semarangtanggal 15 Oktober 2015 No. 394/Pdt.P/2015/PN.

NV. dimana Para Pelawan adalah para ahli warisPara Pemilik Sero, maka Para Pelawan adalah sebagai Pihakyang dirugikan:Bahwa Para Terlawan menyangkal Para Pelawan adalah AHLIWARIS yang SAH dari PEMILIK SERO, oleh karena itu ParaTerlawanmengsomir agar Para Pelawanmembuktikannyadengan buktibuktiyang sah.Bahwa Para Terlawan mengsomir Para Pelawan untukmembuktikan dalil gugatan angka 5 yang mengatakan : Bahwa RUPS Luar Biasa tanggal 06 Juni 2015 dan tanggal 27Juni 2015 tidak memenuhi ketentuan Pasal 16

Smg. melampauibatas wewenang yang diberikan kepada Persero yang sifatnyahanya memanggil untuk mengadakan RUPS tanpa ada acaraacara lain ;5. Bahwa dalam gugatan angka 6 Para Pelawan mengatakan RUPSLuar Biasa tanggal 06 Juni 2015 dan tanggal 27 Juni 2015 tidakmemenuhi ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar PT. Liang HokHandel Maatschappij. N.V. karenatenggang waktu Rapat Pertamadengan Rapat Kedua adalah kurang dari 1 (satu) bulan;Dalil tersebut TIDAK BENAR sebab Anggaran Dasar PT.

Bahwa Pasal 86 ayat 9 UU Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi:RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (Sepuluh) hari dan paling lama 21 (dua puluh satu) harisetelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan;RUPS Luar Biasa pertama tanggal 06 Juni 2015 dan RUPS LuarBiasa kedua tanggal 27 Juni 2015 sudahsesuaidenganketentuan Pasal 86 ayat 9 UU Nomor 40 Tahun 2007 olehkarena itu SAH;7.