Ditemukan 17962 data
1.Tuan SUHARNO
2.Nyonya SRI HARTINI
Tergugat:
1.Wagimin Cipto Wiyono
2.Suwarni
3.Sarno
4.Sriyanto
5.Nanang Meigi
6.Andi Febriyanto
7.Mulyadi
Turut Tergugat:
1.Murni
2.Sugeng Minolyo
3.Siti Farjanah
4.Tri Ariani
5.Kepala Desa Ngemplak
6.Bupati Sukoharjo Cq. Camat Kartasura, Kabupaten Sukoharjo
7.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Publik Indonesia, Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo
125 — 34
Sesuai dengan Undangundangtentang Peradilan Agama yaitu UU No. 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 bahwasanyaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam pada bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf,Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, GugatanWaris dapat diajukan di Pengadilan Agama.4.
Sesuai dengan Undangundang tentangHalaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Skh.Peradilan Agama yaitu UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 bahwasanya Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam pada bidang Perkawinan,Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah.Oleh karena itu, Gugatan Waris dapat diajukan di Pengadilan Agama.Menimbang
, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut dari ParaTergugat dan Turut Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaiberikut :Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndangNo. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 tahun1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang :a. perkawinan ;waris ;wasiat ;hibah ;wakaf ;+ oa 9 5zakat ;
32 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2378 K/Pdt/2010tapi sampai sekarang "status tanah itu masih berstatus milik pribadi bukanberupa tanah wakaf", karena itu untuk sementara waktu tanah obyek sengketatidak digarap oleh pihak Siti Maryam binti Sada'i, walaupun sejak jaman Revolusisudah menguasai dan menggarapnya;Bahwa semenjak tahun 2003 tanah obyek sengketa mulai dikuasai secarafisik oleh Tergugat , tanopa seizin Penggugat, padahal antara Tergugat denganPenggugat tidak pernah ada hubungan hukum;Bahwa diketahui kemudian, kirakira
perkara a quo Siti Maryam binti Sada'i penerima hibah dari Sada'ipada tahun 1964 melepaskan hak tanahnya untuk dijadikan tanah pekuburanadalah tidak benar, pendapat tersebut tidak berdasarkan hukum dan bertolakbelakang dengan Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 1977 tentangPerwakafan Tanah Milik serta ketentuan Menteri Agama RI yang berkaitandengan perwakafan, bahwa pihak yang mewakafkan tanahnya harusmengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf
20 — 4
Menurut madzhab Syafiiyah,kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalamperkara nasab (keturunan), kelahiran, kematian, pemerdekaan budak,wala, pemberian kekuasaan (wewenang) kepada seseorang, wakaf,pencabutan kekuasaan (wewenang) dari seseorang, perkawinan dansegala akibatnya, penilaian integritas atau desintegritas seseorang,wasiat dan hak kepemilikan.
Imam Ahmad bin Hambal dan sebagianulama Syafiivah berpendapat bahwa kesaksian istifadhah (testimoniumde auditu) dapat dipergunakan dalam perkara perkawinan, nasab(keturunan), kematian, pemerdekaan budak, wala, wakaf dan hakkepemilikan murni.4. DR. Abdul Karim Zaidan dalam kitab Nidzam alQadla fi alSyariat alIslamiyat halaman 174175 :wd aolaiwYL soleil aro ule plell dal eorl 255ale dolewl jo25 Loud Igalis!
29 — 4
Nomor 3 Tahun 2006 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:Pasal 49, disebutkan:Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf;f. zakat;g. infaq;h. shadaqah; dani. ekonomi syari'ah.Pasal 50 Ayat (2), disebutkan:Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyekhukumnya antara
Wakaf ;f. Zakat ;g. Infaq;h. Shodaqoh dani. Ekonomi Syariah ;Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (2) Undangundang R.I.
69 — 44
.: Tanah Wakaf Jerang.7.17. Sebidang tanah seluas 586 M2 dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 01145 atas nama H. Masnuni, batasbatasnya sebagaiberikut:Sebelah UtaraSebelah SelatanSebelah TimurSebelah Barat> H. Samsudin.: Masitoh.: H. Affi.: H. Masdani.7.18. Sebidang tanah seluas 1.119 M2 dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 01139 atas nama H. Masnuni, batasbatasnya sebagaiberikut:Sebelah UtaraSebelah SelatanSebelah TimurSebelah Barat> H. A.
Hadari.Sebelah Selatan : Carwita.Sebelah Timur : Sairi.Sebelah Barat : Tanah Wakaf Jerang.2.17. Sebidang tanah seluas 586 M2 dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 01145 atas nama H. Masnuni, batasbatasnya sebagaiberikut:Sebelah Utara > H. Samsudin.Sebelah Selatan : Masitoh.Sebelah Timur : H. Afifi.Sebelah Barat : H. Masdani.2.18. Sebidang tanah seluas 1.119 M2 dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 01139 atas nama H. Masnuni, batasbatasnya sebagaiberikut:Hlm 15 dari 24 him. Pen.
ST. SURAERA
63 — 37
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islammengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 49 UndangUndangNo. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No. 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa Pengadilan agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf
342 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga apabila PMA ini merujuk pada UUPencatatanNikah, Talak dan Rujuk, UU Wakaf, UU Perkawinan,maka yang diaturdalam Permen ini adalah pada pasalpasal larangan dalam UU tersebutyang menjadi dasar pembentukannya. Atau jika merujuk pada UUPerkawinan, maka Permen ini seharusnya hanya mengatur mengenaipengaturan terkait perkawinan;Halaman 4 dari 42 halaman.
mengingat dari Permen, Termohonmendasarkan penerbitan Permen kepada empat undangundang yang mengatur mengenai , yakni: 1) UndangUndang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah,Talak dan Rujuk (Bukti P9); dan 2) UndangUndang Nomor32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya UndangUndang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah,Talak dan Rujuk di Selurunh Daerah Luar Jawa Dan Madura(Bukti P10); UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan (Bukti P11); UndangUndang Nomor 41 Tahun2004 tentang Wakaf
Kemudian terjadi pengucilan yang secaralangsung kepada para Pemohon dengan dasar pembedaanyang tidak jelas.Bahwa penentuan Penghulu sebagai Kepala KUAKecamatan sama sekali tidak memiliki dasar hukum yangjelas dimana yang menjadi dasar pembentukan PMA 34Tahun 2016 ini hanyalah peraturan mengenai Perkawinan,Pencacatan Nikah, dan Wakaf yang sama sekali tidakmemiliki korelasi pentingnya Penghulu sebagai kepala KUAKecamatan.Il.b.
Putusan Nomor 52 P/HUM/202010.11.12)13.14.19.16.17.18.Fotokopi UndangUndang Nomor 22 Tahun 1946 tentang PencatatanNikah, Talak da Rujuk (Bukti P9):Fotokopi UndangUndang Nomor 32 Tahun 1954 tentang PenetapanBerlakunya UndangUndang Nomor 22 Tahun 1946 tentang PencatatanNikah, Talak da Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa Dan Madura (BuktiP10);Fotokopi UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan(Bukti P11);Fotokopi UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (BuktiP12);Fotokopi Peraturan Pemerintah
Terbanding/Tergugat I : T IBRAHIM BIN T HASAN
Terbanding/Tergugat II : T NURDIN BIN T HASAN
Terbanding/Tergugat III : CUT FAUZIAH
Terbanding/Tergugat IV : MOCHTAR
Terbanding/Tergugat V : DEVINSYAH NASUTION SH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH PPAT
71 — 31
Tanah Kebun yang terletak di Gampong Tebeng Jawa, Kecamatan Pidie,Kabupaten Pidie, provinsi Aceh seluas 5.219 M2 ( Lima Ribu Dua RatusSembilan Belas Meter Persegi ) dengan batas batasnya sebagaiberikut: Utara dengan tanah Rubi............... 78,30 M; Selatan dengan tanah Khadijah .............. 17,30 M; Timur dengan tanah Khalidin/ Wakaf Gampong Bayu/ Khalidin/usma...... 84,70 M/ 27,80 M; Barat dengan jalan ...... 34.00 M/ 1,8 M/ 7,9 M/ 25,90 M/ 10,10 M/17,50 M/ 27,60 M;Bahwa dua petak Tanah Kebun
HASAN dan TERGUGAT Ill CUT FAUZIAH bukan pemilik sah dan sama sekali tidak berhakterhadap objek tanah seluas 5.219 M2 ( Lima Ribu Dua Ratus SembilanBelas Meter Persegi ), yang terletak di gampong Tebeng Jawa, KecamatanPidie, Kabupaten Pidie, provinsi Aceh dengan batas batasnya sebagaiberikut : Utara dengan tanah Rubi beveeseeeseeeees 18,30 M;Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 107/PDT/2019/PT BNA Selatan dengan tanah Khadijah ............. 17,30 M; Timur dengan tanah Khalidin/ Wakaf Gampong Bayu/ Khalidin
117 M2; Barat dengan Alue air...................0.. 44M2;Menyatakan PENGGUGAT CUT FATIMAH BINTI TEUKU PUTEHsebagai pihak yang berhak dan pemilik sah terhadap objek tanah Kebunseluas 5.219 M2 ( Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Meter Perseg ),yang terletak di gampong Tebeng Jawa, Kecamatan Pidie, KabupatenPidie, provinsi Aceh dengan batas batasnya sebagai berikut : Utara dengan tanah Rubi beveeseeeseeeees 18,30 M; Selatan dengan tanah Khadijah ............. 17,30 M; Timur dengan tanah Khalidin/ Wakaf
Objek Gugatan Penggugat Kabur:Bahwa dalil gugatan Penggugat tentang objek perkara tidak jelas ataukabur karena Penggugat tidak menjelaskan luas kedua objek perkara,kemudian Penggugat dalam hal memperoleh objek perkara dengan carabagaimana apakah membeli atau pembagian warisan;Bahwa batasbatas objek perkara adalah kabur, batas objek perka 1 b,sebelah Timur berbatas dengan kebun Rubi, sawah A.Gani, sawahwakaf Mesjid, sawah wakaf gampong Abo, Sawah Khalidin, sawahUsman dan sawah Imum Asyek, kemudian
82 — 64
Keterangan saksi Bapak MULYONO yang merupakan salah satupengurus Masjid At Taqwa Harjowinangun, telah memberikanketerangan Masjid At Taqwa Harjowinangun berdiri pada tahun 1990diatas tanah wakaf kakeknya yaitu mbah PARDJAN yang berkedudukandi Desa Harjowinangun RT. 003, RW. 002, Kecamatan Godong,Kabupaten Grobogan. Dan kepengurusan Masjid At TaqwaHarjowinangun baru terbentuk pada tahun 1990, sampai dengansekarang.
Keterangan saksi MULYONO tersebut diperkuat dengan keterangansaksi Para Penggugat yaitu Bayan SUSILO WARNO, Kadus SUKIRMANdan Carik Desa Harjowinangun Bapak SUPARDI, dan saksi Tergugat s/d V lainnya yaitu SUKAMTO, yang memberikan keterangan Masjid AtTaqwa Harjowinangun didirikan di atas tanah wakaf mbah PARDJANberkedudukan di Desa Harjowinangun RT. 003, RW. 002, KecamatanGodong, Kabupaten Grobogan, Dan Panitia Pembangunan Masjid AtTaqwa Harjowinangun tersebut adalah Bapak AROBI yang sekaligusKetua
Saksi MULYONO memberikan keterangan SUNARYO bb.KARTOMULUD, SUHARDI, SIT AMINAH dan DARMINTO tidak pernahmenjadi Panitia Pembangunan Masjid At Taqwa Harjowinangun maupunsebagai Pengurus Masjid At Taqwa Harjowinangun yang berdiri di atastanah wakaf Mbah PARDJAN' yang berkedudukan di DesaHarjowinangun RT. 003, RW. 002, Kecamatan Godong, KabupatenGrobogan ;Saksi .MULYONO memberikan keterangan Masjid At TaqwaHarjowinangun yang berdiri di atas tanah wakaf Mbah PARDJAN (kakeksaksi), tidak pernah mendapatkan
Keterangan saksi MULYONO tersebut diperkuat dan berkaitan denganketerangan saksi Para Penggugat yaitu Kepala Dusun SUKIRMAN yangmemberikan keterangan Masjid At Taqwa Harjowinangun yang didirikandi atas tanah wakaf Mbah PARDJAN dan berkedudukan di DesaHarjowinangun RT. 003, RW. 002, Kecamatan Godong, KabupatenGrobogan, dibangun dari swadaya masyarakat Desa Harjowiangundengan cara menyisihnkan satu kali musim panen, yang kemudianuangnya untuk mendanai pembangunan Masjid At TaqwaHarjowinangun tersebut
No. 154/Pdt/2017/PT .SMGPenggugat Carik Desa Harjowinangun SUPARDI ;Bukti Para Penggugat berupa angsuran pembayaran, semuanyaberstempel Panitia Pembangunan Masjid BAITUL MUTAQIN (BukanMasjid At Taqwa) ;Berdasarkan faktafakta tersebut di atas, sepanjang Para Penggugatmenyebutkan dalam gugatannya Panitia Pembangunan Masjid At TaqwaHarjowinangun yang berdiri di atas tanah wakaf Mbah PARDJAN danberkedudukan di Desa Harjowinangun RT. 003, RW. 002, KecamatanGodong, Kabupaten Grobogan sebagai Tergugat VIl
21 — 3
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
114 — 58
.,; kesemuanya am BW NY Fe Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukumpada Kantor M.M dan Partners, dan Lembaga Kajian Advokasi dan BantuanHukum Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (LKaBH YWUMI) berkantordan berkedudukan di Jalan Boulevard Ruko Ruby No.37 Panakkukang Mas dan JalanKakatua No. 27 Kampus I UMI, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 18 Agustus 2011 dan 08 September 2011, yang selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II INTERVENSI; Pengadilan
19 — 2
Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang No. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
21 — 3
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
61 — 16
Marlboro merah;
- 1 (satu) buah kotak wakaf.
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Okirianto Als Diki Bin Bujang;
7. Membebankan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
76 — 55
Akta pemindahan hak atas tanah yang di buat oleh PPAT, yangtanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan,Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejakmulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977dengan disertai alas hak yang diwakafkan atau ;Risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang berwenang, yangtanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkank.
115 — 55
AlmarhumKarim adalah sepasang suami istri, dan hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak tidakada seorangpun dari tetangga dan masyarakat sekitar mengajukan keberatandengan adanya pasangan suami istri tersebut, kesaksian yang semacam iniadalah disebut Syahadah alIstifadhah yang dibenarkan terhadap peristiwa itsbatNikah sebagimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10Tahun 2020 pada huruf C Rumusan Kamar Agama, bahwa : Syahadah alIstifadhah dibenarkan terhadap peristiwa Itsbat Nikah, atau ikrar wakaf
27 — 66
di atas;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan olehPara Pemohon merupakan wewenang absolut dari Pengadilan Agama, halini telah sesuai dengan bunyi pasal 49 ayat (1) penjelasan UndangUndang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 3 Tahun 2006 yang menyebutkan: Peradilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama islam di bidang: a.perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
24 — 2
Selatan atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang bersidang diKota Pinang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan carasebagai berikut:Bermula pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 14.00 Wib,terdakwa bersama Sahrul berangkat dari rumahnya untuk mencari kayubakar didekat tanah wakaf
saudaraSoleh (DPO) datang dan menyuruh terdakwa untuk memasukkansepeda motor tersebut kedalam rumah jokan setelah itu terdakwalangsung pulang dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnyadi bawa oleh saudara Soleh (DPO) dan menemui pemilik sepeda motortersebut dan meminta agar pemilik sepeda motor tersebutmengantarkannya pulang dan setelah bertemu dengan pemilik sepedamotor yang di bawa oleh terdakwa tersebut lalu memintanya agarmengantarkannya ketempat terdakwa mengambil kayu yaitu didekattanah wakaf
37 — 5
Sus/2013/PN.Jkt Timmenemukan dan saksi langsung mengecek lagi ke Rumah Sakit Mediros Jakarta Timur danternyata sudah meninggal dunia ; Bahwa pada hari itu juga korban dimakamkan sekitar jam 14.00 WIB ditanah Wakaf daerahPulo Jahe Cakung Jakarta Timur dan selama kejadian tersebut sudah ada perdamaiansecara kekeluargaan antara pihak keluarga Terdakwa dengan pihak korban ;Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan
Sus/2013/PN.Jkt Timbenturan keras mengakibatkan penyeberang jalan jatuh dan terbentur keaspal yangmenyebabkan perempuan bernama RISAH Bin RITAN meninggal dunia dalam pertolongan di RSMEDIROS ; Bahwa benar pada hari itu juga korban dimakamkan sekitar jam 14.00 WIB ditanah Wakaf daerahPulo Jahe Cakung Jakarta Timur dan selama kejadian tersebut sudah ada perdamaian secarakekeluargaan antara pihak keluarga Terdakwa dengan pihak korban ;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa
101 — 101
1 SlogArtinya : Ulama Syafiiyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadioh dalammasalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri Seseorang darijabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacatpribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang danmilik seseorang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan padalima hal, yaitu : 1. Nikah 2. Persetubuhan 3. Nasab 4.
Wakaf dan 7.Miliknya Seseorang;Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua saksi Pemohon danPemohon II selain pelaksanaan akad nikah tersebut menurut Majelis Hakimsecara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalildalilpermohonan Pemohon dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan untukditerimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilaikesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sahuntuk menguatkan dalildalil pbermohonan Pemohon dengan