Ditemukan 9774 data
15 — 11
ibukandungnya, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapbkan sebagaipemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat danTergugat bernaraeS a eeWM sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidakmungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untukmengasuh anakanak a quo, maka demi kemaslahatan anak dan untukmengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of thechild shall
14 — 11
dantidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami isteriitu telah teradi perselisihan secara terus menerus, dengan tanpa mempersoalkansiapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran, makapermohonan Pemohon tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian,dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat pakar hukumislam dalam kitab Madaa hurriyatu alzaujaini fi althalaq Juz halaman 83 yangberbunyi sebagai berikut :Cele) 5 cma Aud ads aly dans J) Shall
13 — 1
pilihannya adalah hubungansuami istri harus diakhiri dengan harapan sesudah berpisah Allah swt menganugerahipasangan baru yang mewujudkan ketenangan dan ketenteraman'".Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengemukakan pendapat Ahli HukumIslam yang tersebut dalam Kitab Mada Hurriyatuz Zaujaini Fith Tholaq Juz halaman 83, danselanjutnya dijadikan pendapat Majelis dalam perkara ini, yang artinya:AY yea Ve cigtleall Gea ll ase rene G>USII 8 Gye jl Aya sasCus s che Ys cual led edly ey aly deg ll shall
36 — 17
Kitab Madaa Hurriyati azZaujaini fi athThalaagi fi asySyariatiallslamiyyati Juz halaman 83 yang berbunyi:ae aly Oss Sl Shall Gobet Qe Dib! pli yl ts! a,we Ue Boge eo Sl Ab Ged Guay che Vy Sd ailargall Gauls Guay jl asl Gle Say ul cles Ice OY cpAda!
44 — 5
tersebut;Menimbang, bahwa pada oprinsipnya, untuk melindungi danmewujudkan hakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagi anak(the best interests of the child);Menimbang, bahwa dalam Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 poin (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or pnvatesocial welfare institutions, courts of law, administrative authorities orlegislative bodies, the best interests of the child shall
11 — 5
A all ye yo lS Lele gall, GLE ae aid daa jl) shall GlAang jl AG Dall eld oF ol) Go Ald Leal g!
17 — 1
membuktikan bahwausia mempelai masih di bawah ketentuan undangundang dan suratketerangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tuabahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat 1 Convention on the Rights of theChild disebutkan bahwa "In all actions concerning children, whether undertakenby public or private social welfare institutions, courts of law, administrativeauthorities or legislative bodies, the best interests of the child shall
20 — 15
Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab al/Bajuri, Juz Il, halaman106, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim,sebagai berikut:aaa Vo cel Gaady Ghisdll gh shall cyt MS pS). Lady ayo.Artinya: Wali nikah mesti orang yang merdeka... wali dan saksi nikah haruslakilaki, perempuan dan banci tidak boleh menjadi wali dan saksinikah.h.
754 — 506 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bandingkan pula dengan Pasal 6 bis ayat (3) Konvensi Parisyang menyatakan bahwa No time limit shall be fixed for seeking thecancellation of the marks registered in bad faith;.
33 — 3
Mustofa As Siba ) dalam Bukunya A/MaratuBainal Fighi Wal Qanun halaman 100 yang kemudian diambil alihMajelis Hakim sebagai pertimbangannya sendiri yang berbunyi:Cae) 58 Ge any SN) Od Shall eitArtinya: Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yangkeduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecilHal 22 dari 26 Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Rtumaupun besar, sebaiknya ikatan perkawnan kedua suamiisteri tersebut diceraikan saja.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut
- adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian
Every failure in performance of an obligation shall require the obligor (debtor)to repair the damage which the obligee (creditor) suffers therefrom, unless thefailure is not attributable to the obligor (art. 6:74 par. 2 DCC). When the failurein performance is caused by force majeure, this failure cannot be attributed tothe debtor. As a result, the debtor is not liable for damages.
Art. 6:74 par. 2 DCC indicates this allocation ofthe burden of proof by means of a socalled unlessformula (unless the failureis not attributable ..).Obstruction of PerformanceThe Dutch Civil Code does not explicitly require that performance shall beobstructed (impossibility to perform). Nevertheless, when performance is stillpossible, a force majeure plea willalmost automatically fail. Aslongas performanceis possible, the debtor can and must perform.
In the second place, the debtor shall be prompted to acareful choice and organisation.The other person will often be a servant or employee. However he can aswell be someone who is not subordinate to the debtor, like a family member,a friend or a subcontractor. The sole requirements are that the debtor madeuse of the services of this other person, and that he did so in performing thisspecific obligation.
Therefore art. 6:64 DCC reads: An eventoccurring during the default of the creditor making proper performancewholly or partially impossible shall not be attributed to the debtor, unless byhis fault or by that of his subordinate he has failed to exercise the care whichcould have been expected from him in the given circumstances.A third atypical field of law governed by a specialmitigatedliability regime isthat of restitution.
See art. 6:204 DCC regarding undue payment and art. 6:273DCC regarding the setting aside of a contract.For the Debtors Account Pursuant to a ContractThe second group of accountabilities is formed by contractual arrangements.As a result of the freedom of contract, the parties are free to decide which risksshall be borne by the debtor and which shall be borne by the creditor.
9 — 4
Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan, namun tidakberhasil;Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentukkeluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuaidengan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dandiperintahkan kepada Pemohon dan Termohon (Suami isteri) untuk bergauldengan baik (muasyarah bil maruf) sebagaimana firman Allah dalam surat anNisa : 19;Sl iad GA5AI6 SS 318 a5 shall, O85 palesIsis 1555 a3s al Jadas Gam 198 585Artinya
21 — 2
Shall Cpls Gus GUUbl! ali py! Us! 8,Sloe OY c59 8 Us Bye oy 5N All eye Guns chee Vy clueAMaell gy oll aay a gall Gaulle Guay jl asl le aSay yl clineArtinya: Islam memilih lembaga thalag/cerai ketika rumah tangga sudahdianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat laginasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salahHim.19 dari 25 hlm.
27 — 5
Menimbang, bahwa pada oprinsipnya, untuk melindungi danmewujudkan hakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagianak (the best interests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 point (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare institutions, courts of law, administrative authorities orlegislative bodies, the best interests of the child shall
28 — 5
masalah apakahsebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnyayang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumahtanggaantara suami 'stri ini".Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untukmengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang tersebut dalam KitabMada Hurriyatuz Zaujaini Fith Tholaq Juz halaman 83, dan selanjutnyadijadikan pendapat Majelis dalam perkara ini, yang artinya:AY Ce) cigtleell Gpem pl) are rome 1 SUN 8 pie og SII Aaja ceWig cael Lead ads aay ally Aaa y jl Shall
94 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
alinea ke10 dan halaman 31 alinea ke6 tersebut di atas,maka Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) menyatakansangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim dengan alasan sebagaiberikut:a.Kami berpendapat bahwa article 11 (2) P3B antara Pemerintah RI danPemerintah Jepang berbunyi, However, such interest may also betaxed in the Contracting State in which it arises, and according to thelaws of that Contracting State, but if the recipient is the beneficial omerthe interest the tax so charged shall
91 — 22
Orangtuaberkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidikdan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengankemampuan, bakat dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan padausia anak;Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat 1 Convention on the Rights of theChild disebutkan bahwa "In all actions concerning children, whether undertakenby public or private social welfare institutions, courts of law, administrativeauthorities or legislative bodies, the best interests of the child shall
74 — 10
:che Ys wai Ligd at als Gaps il shall Ghee (ys DUM! ales au! lisGaull Gass5 asl le pSay gl cles SY OY cyy Oe 2 ee Taj Ab cueicuss4Maall 5) oli hay ay gallArtinya : Islam memilih lembaga talak/ceral, ketika rumah tangga sudahdianggap goncang serta dianggap sudah tidak bemanfaat laginasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salahsatu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan.
35 — 2
Menimbang, bahwa pada oprinsipnya, untuk melindungi danmewujudkan hakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagianak (the best interests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 point (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare institutions, courts of law, administrative authorities orlegislative bodies, the best interests of the child shall
127 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam pada itu,menurut Article 29 (2) The Universal Declaration of Human Rights (1948),dinyatakan sebagai berikut: (2) In the exercise of his rights and freedoms,everyone shall be subject only to such limitations as are determined by lawsolely for the purpose of securing due recognition and respect for the rightsand freedoms of others and of meeting the just requirement of morality,public order and the general welfare in a democratic society;Menurut hukum, semua hasil kejahatan dan pelanggaran, termasuk