Ditemukan 9774 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 28-01-2020 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 01-04-2020
Putusan PA SIMALUNGUN Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Sim
Tanggal 1 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
1511
  • ibukandungnya, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapbkan sebagaipemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat danTergugat bernaraeS a eeWM sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidakmungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untukmengasuh anakanak a quo, maka demi kemaslahatan anak dan untukmengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of thechild shall
Register : 18-04-2016 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 25-10-2016
Putusan PA PATI Nomor 0768/Pdt.G/2016/PA.Pt
Tanggal 8 September 2016 — PEMOHON TERMOHON
1411
  • dantidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami isteriitu telah teradi perselisihan secara terus menerus, dengan tanpa mempersoalkansiapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran, makapermohonan Pemohon tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian,dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat pakar hukumislam dalam kitab Madaa hurriyatu alzaujaini fi althalaq Juz halaman 83 yangberbunyi sebagai berikut :Cele) 5 cma Aud ads aly dans J) Shall
Register : 15-10-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 14-07-2016
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 5342/Pdt.G/2015/PA.Bwi
Tanggal 23 Juni 2016 — PEMOHON
131
  • pilihannya adalah hubungansuami istri harus diakhiri dengan harapan sesudah berpisah Allah swt menganugerahipasangan baru yang mewujudkan ketenangan dan ketenteraman'".Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengemukakan pendapat Ahli HukumIslam yang tersebut dalam Kitab Mada Hurriyatuz Zaujaini Fith Tholaq Juz halaman 83, danselanjutnya dijadikan pendapat Majelis dalam perkara ini, yang artinya:AY yea Ve cigtleall Gea ll ase rene G>USII 8 Gye jl Aya sasCus s che Ys cual led edly ey aly deg ll shall
Register : 02-09-2021 — Putus : 27-09-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PA BADUNG Nomor 130/Pdt.G/2021/PA.Bdg
Tanggal 27 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
3617
  • Kitab Madaa Hurriyati azZaujaini fi athThalaagi fi asySyariatiallslamiyyati Juz halaman 83 yang berbunyi:ae aly Oss Sl Shall Gobet Qe Dib! pli yl ts! a,we Ue Boge eo Sl Ab Ged Guay che Vy Sd ailargall Gauls Guay jl asl Gle Say ul cles Ice OY cpAda!
Register : 11-07-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 19-09-2019
Putusan PA DUMAI Nomor 253/Pdt.G/2017/PA.Dum
Tanggal 9 Nopember 2017 — Penggugat vs Tergugat
445
  • tersebut;Menimbang, bahwa pada oprinsipnya, untuk melindungi danmewujudkan hakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagi anak(the best interests of the child);Menimbang, bahwa dalam Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 poin (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or pnvatesocial welfare institutions, courts of law, administrative authorities orlegislative bodies, the best interests of the child shall
Register : 25-11-2014 — Putus : 04-02-2015 — Upload : 07-11-2015
Putusan PA MALANG Nomor 2230/Pdt.G/2014/PA.Mlg
Tanggal 4 Februari 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
115
  • A all ye yo lS Lele gall, GLE ae aid daa jl) shall GlAang jl AG Dall eld oF ol) Go Ald Leal g!
Register : 12-07-2021 — Putus : 30-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PA SANGGAU Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.Sgu
Tanggal 30 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
171
  • membuktikan bahwausia mempelai masih di bawah ketentuan undangundang dan suratketerangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tuabahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat 1 Convention on the Rights of theChild disebutkan bahwa "In all actions concerning children, whether undertakenby public or private social welfare institutions, courts of law, administrativeauthorities or legislative bodies, the best interests of the child shall
Register : 13-11-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PA GUNUNG SUGIH Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Gsg
Tanggal 1 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
2015
  • Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab al/Bajuri, Juz Il, halaman106, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim,sebagai berikut:aaa Vo cel Gaady Ghisdll gh shall cyt MS pS). Lady ayo.Artinya: Wali nikah mesti orang yang merdeka... wali dan saksi nikah haruslakilaki, perempuan dan banci tidak boleh menjadi wali dan saksinikah.h.
Putus : 29-01-2015 — Upload : 29-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Tanggal 29 Januari 2015 — TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (juga berdagang atas nama TOYOTA MOTOR CORPORATION), suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan Undang-Undang Negara Jepang, berkedudukan di 1, Toyota-cho, Toyota-chi, Aichi-ken, Japan VS WELLY KARLAN
754506 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bandingkan pula dengan Pasal 6 bis ayat (3) Konvensi Parisyang menyatakan bahwa No time limit shall be fixed for seeking thecancellation of the marks registered in bad faith;.
Register : 25-06-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PA RANTAU Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Rtu
Tanggal 3 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
333
  • Mustofa As Siba ) dalam Bukunya A/MaratuBainal Fighi Wal Qanun halaman 100 yang kemudian diambil alihMajelis Hakim sebagai pertimbangannya sendiri yang berbunyi:Cae) 58 Ge any SN) Od Shall eitArtinya: Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yangkeduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecilHal 22 dari 26 Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Rtumaupun besar, sebaiknya ikatan perkawnan kedua suamiisteri tersebut diceraikan saja.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut
Author : Rahmat S.S. Soemadipradja;
Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)
908127334
  • adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian
  • Every failure in performance of an obligation shall require the obligor (debtor)to repair the damage which the obligee (creditor) suffers therefrom, unless thefailure is not attributable to the obligor (art. 6:74 par. 2 DCC). When the failurein performance is caused by force majeure, this failure cannot be attributed tothe debtor. As a result, the debtor is not liable for damages.
    Art. 6:74 par. 2 DCC indicates this allocation ofthe burden of proof by means of a socalled unlessformula (unless the failureis not attributable ..).Obstruction of PerformanceThe Dutch Civil Code does not explicitly require that performance shall beobstructed (impossibility to perform). Nevertheless, when performance is stillpossible, a force majeure plea willalmost automatically fail. Aslongas performanceis possible, the debtor can and must perform.
    In the second place, the debtor shall be prompted to acareful choice and organisation.The other person will often be a servant or employee. However he can aswell be someone who is not subordinate to the debtor, like a family member,a friend or a subcontractor. The sole requirements are that the debtor madeuse of the services of this other person, and that he did so in performing thisspecific obligation.
    Therefore art. 6:64 DCC reads: An eventoccurring during the default of the creditor making proper performancewholly or partially impossible shall not be attributed to the debtor, unless byhis fault or by that of his subordinate he has failed to exercise the care whichcould have been expected from him in the given circumstances.A third atypical field of law governed by a specialmitigatedliability regime isthat of restitution.
    See art. 6:204 DCC regarding undue payment and art. 6:273DCC regarding the setting aside of a contract.For the Debtors Account Pursuant to a ContractThe second group of accountabilities is formed by contractual arrangements.As a result of the freedom of contract, the parties are free to decide which risksshall be borne by the debtor and which shall be borne by the creditor.
Register : 03-10-2018 — Putus : 03-12-2018 — Upload : 05-12-2018
Putusan PA MAKASSAR Nomor 2194/Pdt.G/2018/PA.Mks
Tanggal 3 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
94
  • Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan, namun tidakberhasil;Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentukkeluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuaidengan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dandiperintahkan kepada Pemohon dan Termohon (Suami isteri) untuk bergauldengan baik (muasyarah bil maruf) sebagaimana firman Allah dalam surat anNisa : 19;Sl iad GA5AI6 SS 318 a5 shall, O85 palesIsis 1555 a3s al Jadas Gam 198 585Artinya
Register : 04-08-2016 — Putus : 16-01-2017 — Upload : 11-02-2017
Putusan PA MAGETAN Nomor 0829/Pdt.G/2016/PA.Mgt
Tanggal 16 Januari 2017 — Pemohon dan termohon
212
  • Shall Cpls Gus GUUbl! ali py! Us! 8,Sloe OY c59 8 Us Bye oy 5N All eye Guns chee Vy clueAMaell gy oll aay a gall Gaulle Guay jl asl le aSay yl clineArtinya: Islam memilih lembaga thalag/cerai ketika rumah tangga sudahdianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat laginasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salahHim.19 dari 25 hlm.
Register : 23-11-2018 — Putus : 15-01-2019 — Upload : 02-03-2019
Putusan PA DUMAI Nomor 509/Pdt.G/2018/PA.Dum
Tanggal 15 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
275
  • Menimbang, bahwa pada oprinsipnya, untuk melindungi danmewujudkan hakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagianak (the best interests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 point (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare institutions, courts of law, administrative authorities orlegislative bodies, the best interests of the child shall
Register : 19-05-2014 — Putus : 18-09-2014 — Upload : 09-10-2014
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 2794/Pdt.G/2014/PA.Bwi
Tanggal 18 September 2014 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
285
  • masalah apakahsebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnyayang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumahtanggaantara suami 'stri ini".Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untukmengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang tersebut dalam KitabMada Hurriyatuz Zaujaini Fith Tholaq Juz halaman 83, dan selanjutnyadijadikan pendapat Majelis dalam perkara ini, yang artinya:AY Ce) cigtleell Gpem pl) are rome 1 SUN 8 pie og SII Aaja ceWig cael Lead ads aay ally Aaa y jl Shall
Putus : 13-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 780/B/PK/PJK/2012
Tanggal 13 Mei 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PETRO OXO NUSANTARA
9479 Berkekuatan Hukum Tetap
  • alinea ke10 dan halaman 31 alinea ke6 tersebut di atas,maka Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) menyatakansangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim dengan alasan sebagaiberikut:a.Kami berpendapat bahwa article 11 (2) P3B antara Pemerintah RI danPemerintah Jepang berbunyi, However, such interest may also betaxed in the Contracting State in which it arises, and according to thelaws of that Contracting State, but if the recipient is the beneficial omerthe interest the tax so charged shall
Register : 12-10-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan PA SANGGAU Nomor 277/Pdt.G/2020/PA.Sgu
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
9122
  • Orangtuaberkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidikdan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengankemampuan, bakat dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan padausia anak;Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat 1 Convention on the Rights of theChild disebutkan bahwa "In all actions concerning children, whether undertakenby public or private social welfare institutions, courts of law, administrativeauthorities or legislative bodies, the best interests of the child shall
Register : 16-12-2015 — Putus : 18-05-2016 — Upload : 27-12-2019
Putusan PA SIDOARJO Nomor 4004/Pdt.G/2015/PA.Sda
Tanggal 18 Mei 2016 — Penggugat melawan Tergugat
7410
  • :che Ys wai Ligd at als Gaps il shall Ghee (ys DUM! ales au! lisGaull Gass5 asl le pSay gl cles SY OY cyy Oe 2 ee Taj Ab cueicuss4Maall 5) oli hay ay gallArtinya : Islam memilih lembaga talak/ceral, ketika rumah tangga sudahdianggap goncang serta dianggap sudah tidak bemanfaat laginasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salahsatu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan.
Register : 19-04-2018 — Putus : 14-05-2018 — Upload : 17-08-2019
Putusan PA DUMAI Nomor 204/Pdt.G/2018/PA.Dum
Tanggal 14 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
352
  • Menimbang, bahwa pada oprinsipnya, untuk melindungi danmewujudkan hakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagianak (the best interests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 point (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare institutions, courts of law, administrative authorities orlegislative bodies, the best interests of the child shall
Putus : 20-10-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1308 K/Pdt/2015
Tanggal 20 Oktober 2015 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ KEJAKSAAN TINGGI PEKANBARU CQ KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN CQ JAKSA PENUNTUT UMUM vs PT OTO MULTIARTHA
12795 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam pada itu,menurut Article 29 (2) The Universal Declaration of Human Rights (1948),dinyatakan sebagai berikut: (2) In the exercise of his rights and freedoms,everyone shall be subject only to such limitations as are determined by lawsolely for the purpose of securing due recognition and respect for the rightsand freedoms of others and of meeting the just requirement of morality,public order and the general welfare in a democratic society;Menurut hukum, semua hasil kejahatan dan pelanggaran, termasuk