Ditemukan 11431 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 19-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Dps
Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
I Gusti Ngurah Wirayoga, SH.
Terdakwa:
Rahman
37 — 29
  • JERO JANGOL yang sebagai anggotaDPRD Propinsi Bali dari partai Gerindra dan juga ketua umum OrmasBaladika Bali, yang juga tinggal di komplek areal lokasi penangkapanterdakwa RAHMAN dan SUMIATI, yang mana pada saat penangkapanterdakwa RAHMAN dan SUMIATI, ketika Terdakwa dan teammenggeledah rumah dan kamar JRO GEDE KOMANG SWASTIKA, SH Als.JERO JANGOL jendela kamarnya terbuka dan diperkirakan JRO GEDEKOMANG SWASTIKA, SH Als.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 12-02-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 10 September 2020 — Penuntut Umum:
MICHAEL D. S. PONGSITANAN, SH.
Terdakwa:
SUTIKNO Alias BAPAK FAJA Bin SUMIHARJO.
199 — 147
  • kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;. menjadi pengurus partai
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-10-2015 — Putus : 14-09-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Bna
Tanggal 14 September 2015 — H. Ariefizar Rz Bin Alm Razali Arif
93 — 31
  • 24.000 8 192.000122 ~Legislasi Islam VS Sekuler 18.000 8 144.000123 Luruskan Akidah Anda 15.000 8 120.000124 Musyawarah Nabi Dalam Perang 28.000 8 224.000125 Pembebasan Islam 28.000 8 224.000126 Pemuda Muslim 27.000 8 216.000127 Pengemban Dakwah Kewajiban 27.000 8 216.000 128 Perempuan Feminisme & Islam 27.000 8 216.000129 Perjanjian Internasinal 27.000 8 216.000130 Piagam Umat Islam 10.000 8 80.000131 Pengantar Ekonomi Islam 70.000 8 560.000132 PesanPesan Menggugah 28.000 8 224.000133 Politik Partai
    Pengantar Ekonomi Islam 70.000 8 560.000132 PesanPesan Menggugah 28.000 8 224.000133 Politik Partai 40.000 8 320.000134 Reideologi Islam 46.000 8 368.000135 Risalah Khitbah 45.000 8 360.000136 Siroh Nabawiyah 70.000 8 560.000137 Sistem Ekonomi Islam 65.000 8 520.000138 Politik Ekonomi Islam 60.000 8 480.000139 Hukum Seputar Asuransi 5.000 8 40.000140 Spiritual Thinking 39.800 5 199.000141 Poligami Yang Tak Melukai 17.500 5 87.500142 Rahasia HalalHaram 39.000 5 195.000143 Ringkasan Shahih Muslim 229.000
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Kepegawaian
Register : 06-03-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 12-06-2017
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 5/G/2017/PTUN.BJM
Tanggal 7 Juni 2017 — Dr. H. SYAHRIANI,M.Si WALIKOTA BANJARBARU
203 — 335
  • denganjabatan) merupakan 2 (dua) hal yang berbeda, secara implisit juga diaturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang WewenangPengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,dimana dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwapemberhentian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pemberhentiandengan hormat atau tidak dengan hormat, antara lain karena atas permintaansendiri, karena hukuman disiplin,kkarena perampingan organisasipemerintah, karena menjadi anggota partai
    dan dUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negaraberbunyi:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 08-03-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 16/G/2021/PTUN.PBR
Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat:
Sanimar, S.Pd
Tergugat:
1.Bupati Rokan Hilir
2.Panitia Pemilihan Penghulu Sintong
Intervensi:
YUSRIADI
413 — 236
  • YUSRIADI melanggar: Pasal 32 huruf (S) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan HilirNomor 6 Tahun 2019 yang pada pokoknya: Calon Penghulutidak boleh menjadi anggota dan pengurus partai politikpeserta pemilihan umum; Pasal 29 huruf (g) Undangundang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa disebutkan bahwa kepala desa dilarangHalaman 15 dari 81 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.PBRmenjadi pengurus partai politik dan huruf (j) dilaranguntuk ikut kampanye pemilihan Umum dan/atau pemilihankepala Daerah dan didalam
Pengadilan PN SIGLI Pidana Umum
Register : 14-01-2021 — Putus : 21-05-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN SIGLI Nomor 15/Pid.B/2021/PN Sgi
Tanggal 21 Mei 2021 — Penuntut Umum:
DAHNIR,SH
Terdakwa:
NASRUDDIN ALIAS DIN BIN A. WAHAB
267 — 84
  • Pidie, yang bermaksud untukmempengaruhi masyarakat Aceh jangan memilin Partai Aceh dikarenakanPartai Aceh saat ini tidak sesuai dengan janji;Halaman 45 dari 112 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN SgiBahwa 1 (Satu) lembar kertas yang bertuliskan ATJEH KOEN BAGIANNKRI atau Aceh bukan bagian NKRI yang mana terdakwa diberikan olehsdra Muhammad Hanafiah saat beliau datang dari negara Denmark sekiratahun 2018 dan bertemu dengan terdakwa di Buernuen Kab.
    karena apa bentukperdamaian yang menghilangkan korban jiwa baik yang jatuh di halamaninstitusi, ataupun aparat militer, atau jatuh korban dikalangan masyarakatsipil itu Sendiri, nah itu sebabnya, maka bagaimana kita upayakan untukitu terjadi, rujukan yang paling mendasar termasuk ke dalam MoU itu,tempatnya MoU itu. merupakan konstitusi Secara khusus, yangmembedakan wiayahwilayah negara yang lain, kenapa, karena adapengecualianpengecualian dari MoU yang diambil dari dalam sistemhukum Indonesia, tokoh partai
    Pidie, yang bermaksud untukmempengaruhi masyarakat Aceh jangan memilih Partai Aceh dikarenakanPartai Aceh saat ini tidak sesuai dengan janji;Bahwa 1 (Satu) lembar kertas yang bertuliskan ATJEH KOEN BAGIANNKRI atau Aceh bukan bagian NKRI yang mana terdakwa diberikan olehsdra Muhammad Hanafiah saat beliau datang dari negara Denmark sekiratahun 2018 dan bertemu dengan terdakwa di Buernuen Kab.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-03-2011 — Putus : 22-02-2012 — Upload : 23-05-2013
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 29 / Pdt.G. / 2011 / PN.YK
Tanggal 22 Februari 2012 — BONTJE ANDRIAN JOHAN Tuan DIKKI AKHMAR, S.Si.; M.M NY. NUGRAHANI TJAHYANINGTYAS HJ. CARLINA LIESTYANI, S.H
134 — 80
  • baik dengan Penggugatmaupun dengan Para Tergugat ;Bahwa saksi kerja sebagai Dosen di Universitas Gajah MadaYogyakarta mengajar di Fakultas Kenotariatan, saksi di FakultasKenotariatan Universitas Gajah Mada Yogyakarta sejak tahun1990, setelah itu sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2007di bagian PengaturanKenotariatan; Bahwa tata cara pembuatan akta dapat dibagi menjadi 2macam : pertama Akta Pejabat yaitu akta yang sifatnya berupakesaksian, seperti contohnya Notaris menghadiri RUPS, keduayaitu Partai
    CARLINA LIESTYANI,S.H.), dan hal tersebutjuga telah dibenarkan dan tidak pernah disangkal serta tidak pernahdibuktikan sebaliknya di persidangan oleh Penggugat, maka MajelisHakim berpendapat, bahwa Akte No.06 tanggal 19 Agustus 2010adalah Akte yang dibuat di hadapan Pejabat Notaris, sebagai AktaPara Pihak/Akta Partai dan isinya disebut persetujuan para pihak,dimana inisiatif untuk melakukan persetujuan adalah datang dari parapihak, yang atas kemauan sendiri, datang ke Pejabat Notaris,memberikan atau
    akta yang dimintapara pihak apabila keterangan yang disampaikan para pihakbertentangan dengan peraturan perundangundangan, ketertibanumum dan kesusilaan, dengan demikian Majelis Hakimberkesimpulan, bahwaNotaris selaku Pejabat yang menuangkanpersetujuan antara Tergugat Il dengan Tergugat ke dalam bentukakta tidak dapat membatalkan perjanjian kerjasama tersebut, kecualibertentangan dengan peraturan perundangundangan, ketertibanumum dan kesusilaan dan karena Akte No.06 adalah akta para pihak/akta partai
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 18-03-2021 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 50/PDT/2021/PT BTN
Tanggal 13 April 2021 — Pembanding/Penggugat : Supriyadi SKom MM Diwakili Oleh : ISBANRI, SH.
Terbanding/Tergugat I : Arif Rifai Madawi Direktur Utama PT Pelabuhan Cilegon Mandiri PTPCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat II : H.Budi Mulyadi selaku Direktur Keuangan dan Umum PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri PT PCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat III : Akmal Irfanuddin selaku Direktur Operasional PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri PT.PCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat IV : Hj. Ati Marliati selaku mantan Komisaris PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri PT.PCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat V : Mr. Kim Yong Ho selaku Presiden Direktur PT.Lotte Chemical Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat I : Irjen Firli Bahuri selaku ketua KPK RI
Terbanding/Turut Tergugat II : Kiagus Ahmad Badaruddin selaku ketua PPATK RI
Terbanding/Turut Tergugat III : Agung Firman Sampurna selaku Ketua BPK RI
Terbanding/Turut Tergugat IV : DR. Ardan Adiperdana, Ak., M.B.A selaku Ketua BPKP RI
Terbanding/Turut Tergugat V : Prof. H. M Ti
557 — 388
  • Selain itu Tergugat II juga diduga merupakan kaderPartai Golkar dimana Tergugat IV diduga hampir dapat dipastikan akandiusung oleh Partai Golkar sebagai calon Walikota Cilegon padaPemilukada Kota Cilegon tahun 2020 (hubungan satu partai).Halaman 7 dari 115 PutusanNomor 50/PDT/2021/PT BTN.b. Tergugat III Direktur Operasional yang merupakan eks NarapidanaKorupsi dana Sertifikasi tanah Pemkot Kota Cilegon.C.
    Dalam hal ini, Tergugat danTergugat II sudah mengundurkan diri sebagai pengurus Partai Golkar sejakmenjabat Direksi PCM. Tidak ada benturan kepentingan pada Tergugat dan II sewaktu menjalankan tugas dan tanggung jawab selaku direksi PCM.Bahwa adalah Walikota Cilegon yang mengangkat dan menetapkanTergugat I, Il dan Ill selaku Direksi PCM melalui Rapat Umum PemegangSaham PCM.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Penadahan
Register : 24-01-2019 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 100/Pid.B/2019/PN Bdg
Tanggal 28 Februari 2019 — 1.EDWIN WIBISONO Bin TOHA 2.SUSANTO Als KEVIN Bin BUDIANTO
49 — 10
  • Kota Bogor BaratKota Bogor untuk menjual emas dan Terdakwa bilang bahwa emastersebut adalah hasil tambang kalau dijual di Bandung susah partai besarHal. 41 dari 57 Put. No. 100/Pid.B/2019/PN.Bdg(sambil melihatkan emas yang dibawanya ) lalu Terdakwa bilang besok pagiaja kerumah lagi, lalu besok paginya Terdakwa kerumah lagi denganmembawa emas kepingan sebanyak 5 (lima) keping dan emasnya Terdakwabawa ke tempat Sdr. WILIANTO ROLEX yang beralamat di JI.
    Kota Bogor BaratKota Bogor untuk menjual emas dan Terdakwa bilang bahwa emastersebut adalah hasil tambang kalau dijual di Bandung susah partai besar (sambil melihatkan emas yang dibawanya ) lalu Terdakwa bilang besok pagiaja kerumah lagi, lalu besok paginya Terdakwa kerumah lagi denganmembawa emas kepingan sebanyak 5 (lima) keping dan emasnya Terdakwabawa ke tempat Sdr. WILIANTO ROLEX yang beralamat di JI.
Pengadilan PN SIDIKALANG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 05-05-2014 — Upload : 26-06-2014
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 172/Pid.B/2013/PN-Sdk
Tanggal 5 Mei 2014 — HOTMA PANGIHUTAN BAKKARA Als. PAK TUMPAL
45 — 14
  • adalah minggu tenang;Bahwa massa yang masuk ke dalam kantor KPUD Dairi dan mengambil kotakalumunium kemudian membagibagikan suarat suara tersebut tidak memiliki izindari pihak KPUD Dairi;Bahwa massa berada di kantor KPUD Dairi karena menurut mereka terdapat suatumasalah pendistribusian surat suara, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara jelasyang menjadi latar belakang aksi massa di kantor KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak melihat massa yang berada di sekitar kantor KPUD Dairimenggunakan suatu atribut partai
    ditangkap oleh BRIMOBsaat kerusuhan itu terjadi;Bahwa kegiatan yang dilakukan massa di sekitar kantor KPUD Dairi tidak memilikiizin dari pihak yang berwenang;Bahwa massa yang masuk ke dalam kantor KPUD Dairi dan mengambil kotakalumunium tersebut tidak memiliki izin dari pihak KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas yang menjadi latar belakang aksi massatersebut di kantor KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak melihat massa yang berada di halaman depan kantor KPUD Dairimenggunakan suatu atribut partai
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 16-01-2017 — Putus : 02-03-2017 — Upload : 21-06-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 1/PID.TPK/2017/PT BNA
Tanggal 2 Maret 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : ADE PUTRA, SH
Terbanding/Terdakwa : Drs. MOHD. RISWAN. R Bin Alm MOHD. ROESLI
75 — 35
  • Mohd.Riswan, R;32. 2 (dua) lembar catatan Partai + Ops;33. 6 (enam) lembar Print Out Rekening Koran No rek : 352301001258538, An. Drs. MUHAMMAD RISWAN, Periode Bulan Marettahun 2012;34. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No rek : 352301001258538, An. Drs. Muhammad Riswan;Dikembalikan kepada Sdr. Drs. Mohd. Riswan, R.35.1 (satu) eksemplar Akte Jual Beli nomor 64/II. Tanggal 21 Februari2005 atas nama Drs. Mohd. Riswan, R dengan luas + 600 M?
    Riswan, R ;32.2 (dua) lembar catatan Partai + Ops;33.6 (enam) lembar Print Out Rekening Koran No rek : 352301001258538, An. Drs. Muhammad Riswan, Periode Bulan Maret tahun 2012;34.1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No rek : 352301001258538, An. Drs. Muhammad Riswan;Dikembalikan kepada Sdr. Drs. Mohd. Riswan, R ;35. 1 (Satu) eksemplar Akte Jual Beli nomor 64/II. Tanggal 21 Februari 2005atas nama Drs. Mohd. Riswan, R dengan luas + 600 M?
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Umum
Register : 20-01-2016 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 34/Pid.B/2016/PN Plk
Tanggal 13 April 2016 — Adinata Tupel, S.H. Bin Tupel Anton
142 — 60
  • kuasa untukmelakukan jual beli;Bahwa saksi, Adinata Tupel dan ahli waris Hernalis Encu Dehenmenerima uang dari hasil penjualan PT Anugerah Alam Katingantersebut yang nilainya saksi sudah lupa;Bahwa saham PT Anugerah Alam Katingan yang dijual pada bulan Maret2011 adalah saham PT Anugerah Alam Katingan berdasarkan aktanomor 29 tahun 2005;Bahwa yang menyuruh saksi menjadi Direktur PT Anugerah AlamKatingan hanya sebagai pelengkap saja adalah Kusnadi, karena saat ituKusnadi sedang sibuk dalam urusan partai
    MASDUNDUNG Bin LASARUS MUTAR dibawah janji pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi kenal dengan Adinata Tupel sejak tahun 2008 saat pilkadadi Kabupaten Gunung Mas dan kenal dengan Notaris Agustri Paruna,S.H. sejak akhir tahun 2009 dalam rangka RUPS PT Anugerah AlamKatingan;Bahwa Saksi kenal dengan Kusnadi, terkait dengan: pertama pada awaltahun 2008 saksi sebagai Wakil Ketua DPD Partai DemokrasiHalaman 25 dari 66 Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN PikKebangsaan yang mengusung Kusnadi menjadi
Pengadilan PN PUTUSSIBAU Pidana Umum
Putus : 02-09-2010 — Upload : 01-09-2017
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 45/PID.B/2010/PN.PTSB
Tanggal 2 September 2010 — MADDUANI Alias MAD Bin MASRAH
26 — 13
  • Kapuas Hulu tersebut adalah hanya sebagai mantan calonlegislatif partai Golkar tahun 2009 namun tidak terpilih, sehingga persepsi atau anggapanorang bahwa terdakwa adalah team sukses pasangan calon tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang buktiberupa : Uang sebanyak Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000(Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukumsehingga
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-07-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 142 K/Pdt/2011
Tanggal 27 Juli 2011 — PT. PANN (PERSERO), vs ONGKO DERMAWAN
118 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menjalankan putusan/penetapan yang dimaksud;Dengan demikian, pengajuan perlawanan a quo oleh Pelawan di PN Surabayaselaku Pengadilan yang menjalankan delegasi Penetapan Sita No.299/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 26 April 2007 dari PN Jakarta Selatan, telahsesuai dengan kompetensi relatif Ps. 195 (6) HIR;1.Sita Dalam Perkara No. 299/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel Telah Secara Salah DanKeliru Diletakkan Terhadap Objek Milik Pelawan;Dalam proses penyelesaian suatu perkara, pada dasarnya berlaku prinsipasas partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-01-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 261 K/TUN/2010
Tanggal 18 Januari 2011 —
56 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kembali ke negeri Belanda, karena yangbersangkutan mengalami kalah perang ;Tanah tersebut terletak di Desa Plosoklaten, Kecamatan Plosoklaten,Kabupaten Kediri ;Bahwa sejak tahun 1954 Para Penggugat menggarap tanah tersebut denganditanami jagung, ketela pohon dan nanas sampai sekarang ini, karenakegiatan bercocok tanam tersebut merupakan mata pencaharian pokok bagiPara Penggugat ;Bahwa pada sekitar tahun 1960 sebagian warga yang bertempat tinggal diatas tanah tersebut ada yang diisukan sebagai anggota Partai
Pengadilan PN TRENGGALEK Pidana Khusus
Register : 17-05-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Trk
Tanggal 5 Juli 2018 — Penuntut Umum:
1.Slamet Haryadi,SH
2.Siti Kartinawati, SH
Terdakwa:
Feri Kurniawan alias Holgen Holgen Febly bin Saini
337 — 289
  • 10 dari 31 HalamanBahwa terdakwa mendaftar/membuat akun facebook dan whatsap atas namaHolgen Holgen Febly tersebut karena ingin meluapkan rasa benci kepada saksiHolgen karena saksi Holgen sering mengganggu pacar terdakwa sewaktu masihsekolah di SMPN 1 Pogalan dan agar para netizen mengira kalau akun facebookHolgen Holgen Febly memang benarbenar di operasikan oleh saksi HolgenFebly Exmarior;Bahwa terdakwa juga membuat instragram dengan menggunakan nama saksiHolgen lalu menghina Bupati Trenggalek, partai
Pengadilan PA SENGKANG Perdata Agama
Register : 13-10-2017 — Putus : 07-02-2018 — Upload : 09-01-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 850/Pdt.G/2017/PA.Skg
Tanggal 7 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 4
  • No. 850/Pdt.G/2017/PA.Skgbahwa bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) tersebut bersifat partai,dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuattanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yangmembuat, sehingga telah memenuhi syarat formil.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 18-03-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 58/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 16 Juli 2020 — Penggugat:
Mohammad Ervan Ibrahim, S.kom
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
344 — 249
  • JKT.PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum Penggelapan
Register : 07-05-2013 — Putus : 12-11-2013 — Upload : 11-02-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 127/Pid.B/2013/PN.JBI
Tanggal 12 Nopember 2013 — WAJDI,SH Als Edi bin SAIDI
111 — 20
  • tersebut, namun sekarang saksi telah mengerti bahwaSULAIMAN akan memberikan keterangan apabila diperiksa polisidengan keterangan yang berpihak kepada siapa yang memberi uanglebih besar kepadanya;e Bahwa saksi tidak pernah mendengarrekaman pembicaraan SULAIMANdengan MUSLIM dan saksi juga tidaktahu bahwa SULAIMAN ada merekampembicaraan tersebut;Atas keterangan saksi terdakwa tidak merasa keberatan.4 Saksi MUHAMAD MUSLIM, SPdBahwa saksi kenal dengan terdakwa,karena saksi dan terdakwa bernaungdalam satu partai
Pengadilan MS LHOK SEUMAWE Perdata Agama
Register : 07-02-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan MS LHOK SEUMAWE Nomor 51/Pdt.G/2019/MS.Lsm
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
94 — 17
  • KotaLhokseumawe, surat tersebut menerangkan pihak orang tua gampong inginmenyelesaikan permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat.Oleh karenanya berdasarkan isinya tersebut maka alat bukti P.2 tersebutmerupakan akta di bawah tangan;Menimbang, bahwa sahnya suatu akta di bawah tangan sehinggadapat diterima sebagai alat bukti secara hukum di muka persidanganharuslah terpenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti tertulis;Menimbang, bahwa syarat formal akta di bawah tangan yaitu: 1).Bersifat partai