Ditemukan 11431 data
PT. HERO SUPERMARKET Tbk.
Tergugat:
Santoso Dwi Putranto
65 — 25
Trader adalahpembelian barang dalam partai besar untuk dijual lagi dimana barang keluardari gudang dan sudah ada pembayaran yang dilakukan di kasir.
137 — 26
Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupukanorganik dan pupuk organik.e Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk olehProdusen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukanpembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan Pupuk Bersubsididalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.e Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum
42 — 7
Bagus menyewa kendaraan untukmengangkut barangbarang konveksi karena saksi pernah melihat Sdr.Wail membawa barangbarang konveksi berupa kaos partai namun partaiapa saksi tidak tahu;Bahwa sepengetahuan saksi barang konveksi tersebut milik Sdr. Wail danSdr. Bagus;Bahwa Kronologis sewa ketujuh kendaraan tersebut yaitu awalnya Sadr.Wail menyewa mobil Toyota Avanza warna abu selama satu minggu hargasewa Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari danyang mengambil kendaraan Sdr.
Pembanding/Penggugat II : MARYANI SULAIMAN
Pembanding/Penggugat III : MUHAMMAD ILYAS
Terbanding/Tergugat III : RUSLAINI SYUIB
Terbanding/Tergugat IV : CAMAT KECAMATAN PEUDADA
110 — 78
Bukti Surat Keterangan Pembahagian Nomor : 5/1962, tanggal 15Juni 1962 (bukti surat P2 dan T 1.1) hanya bersifat Partai atausepihak karena tidak terbukti secara jelas dan terang adanyaproses ijab kabul atau tidak ada serah terima hak kebendaansecara tegas dan nyata antara alm. Sulaiaman Daud (ayahkandung Para Pengugat) kepada alm. Syuib Hasan (ayah kandungTergugat I/Terbanding);Pada bukti surat (P2 dan T 1.1) tidak tercantum tanda tangan ataupembubuhan cap jempol dari alm.
MARDANSYAH, S.Pd.
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
173 — 118
Manajemen ASN, mengatursebagai berikut:Pasal 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014:(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
berencana;Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017:PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
76 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
. : PARTAI GOLKAR5. Khilmi Firdaus,SE. : FPAN6. H. Cokro Wahyudi. : PDIP7. H. Tarono, SE. : PDIP8. SUKARNO JS : PDIP9. Hadi Waluyo, SE. : PDIP10. Heri Triono Sabdo, SH. : PDIP11. Fatahan. : PDIP12. H.M. Safrudin Huna, SIP. : PKB13. Royadi Darmono,SmHk : Partai GOLKAR.14. Suprapto Braie : PKB15. Husaini Abdi. : PKB16. Rasmadi. : PDIP17. Dwikoranoe. : PDIP18. Sochim Noor. >: PKB.19. Drs.Munandhir. ; PPP.Hal. 3 dari 281 hal. Put.
Royadi Darmono,SmHk. dari keanggotaan DPRD Kabupaten Pekalongan dari Fraksi PartaGolkar, meresmikan Suratman sebagai Anggota Anggota DPRD KabupatenPekalongan dari Fraksi Partai Golkar ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 170/21/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberhentian dan PengesahanWakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, terhitung mulai terhitung 15November 2000 (saat meninggal dunia) memberhentikan Royadi Darmono,SmHk dari kedudukannya sebagai Wakil Ketua DPRD, mengesahkan
H.Sumantho Partai GOLKAR37. Hj.Djumiati. PDIP38... Zaenudin Thoyib ,BA. PPP39. Slamet Sukamto. Partai GOLKAR40. Letkol Laut (K) Yoyo Mugiono,Bsc. TNI/POLRI41. Letkol Inf.Soebari,BSc TNI/POLRI42. Dra.lslatifah MN PAN43. Hj.Aminah Partai GOLKAR44. Nur khasanah PKB45.
RoyadiDarmono, SmHk. dari keanggotaan DPRD Kabupaten Pekalongan dariFraksi Parta Golkar, meresmikan Suratman sebagai Anggota AnggotaDPRD Kabupaten Pekalongan dari Fraksi Partai Golkar ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor :170/21/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberhentian danPengesahan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, terhitung mulaiterhitung 15 November 2000 (saat meninggal dunia) memberhentikanRoyadi Darmono, SmHk dari kedudukannya sebagai Wakil Ketua DPRD,mengesahkan
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : MARLIN LANGELO
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : TEMMY B SONDAKH
Pembanding/Terbanding/Tergugat IV : SHERLY RONDONUWU
Pembanding/Terbanding/Tergugat V : BERNARD ALBERT NAYOAN
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : UNGGU TELLY TUWO
Pembanding/Terbanding/Tergugat VII : RICKY RINDY NAYOAN
Pembanding/Terbanding/Tergugat VIII : RISKE INNGRITA KASENDA
Pembanding/Terbanding/Tergugat IX : NORTJE NAYOAN
Pembanding/Terbanding/Tergugat X : SENLY MAWITJERE
Pembanding/Terbanding/Tergugat XI : FANI SUMOLANG
Pembanding/Terbanding/Tergugat XII : CHRISTINA MOUREN MAWITJERE
Pembanding/Terbanding/Tergugat XIII : REXY MIOJO
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : Max Richard Rumengan
Terbanding/Penggugat I : WEMPIE A PALANDENG
Terbanding/Penggugat II : JHON YOHANES PALANDENG
Terbanding/Penggugat III : MARGARETHA PALANDENG
Terbanding/Penggugat IV : HEIN PALANDENG
Terbanding/Penggugat V
90 — 80
tanahmiliknya.Hal 25 dari 70 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2020/PT MNDBahwa keganjilankeganjilan lainnya dalam Surat Penjualan 1926tersebut adalah penambahan Kodya pada Manado dan kataRupiah sedangkan peristiwa ini jadi pada tahun 1926.Bahwa dari uraian alasanalasan penolakkan pada Point l.a & I.bini, menurut pendapat kami, sudah sepatutnya status suratpenjualan ini dikategorikan sebagai surat yang tidak berdasarkanhukum dan atau cacat hukum, apalagi surat ini bukan AktaAuthentik karena tidak bersifat partai
dan tanpa melibatkan pejabatberwenang dan bukan juga Akte dibawah tangan karena tidakbersifat partai, oleh karena itu surat ini tidak mengikat pada Pihaklain termasuk pada pemilik asli.
Ir Supriyono SH MH CPCLE
Tergugat:
1.H. Ahmad Muhdlor Ali
2.BUPATI SIDOARJO
Intervensi:
DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DELTA TIRTA KABUPATEN SUDOARJO
209 — 152
Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBYh. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55(lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;I. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atauKomisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yangdipimpin dinyatakan pailit;j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yangmerugikan keuangan negara atau keuangan daerahk. tidak sedang menjalani sanksi pidana; danI. tidak sedang menjadi pengurLlis partai
: 118/G/2021/PTUN.SBYh. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55(lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas,atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badanusaha yang dipimpin dinyatakan pailit;j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yangmerugikan keuangan negara atau keuangan daerah;k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; danI. tidak sedang menjadi pengurus partai
Terbanding/Terdakwa : dr. BIMANESH SUTARJO
295 — 189
BIMANESHSUTARJO38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.4 (empat) lembar print out dokumen yang pada halaman pertamaberjudul Dasar : Sprindik No 113 / 01/10/2017 Panggilan TSK Tgl 10November 2017 menghadap tgl 15 / 12 / 2017.1 (satu) lembar kertas memo berwarna putih berlogo partai GolonganKarya bertuliskan tangan yang diantaranya YTH Duti / Dina 1) TolongBelum bayar ke Bp Fredik Rp. 120 juta.1 (satu) lembar kertas berwarna putin bertuliskan tangan yangdiantaranya (1) Surat Dr.
BIMANESHSUTARJO171 37. 4 (empat) lembar print out dokumen yang pada halaman pertamaberjudul Dasar : Sprindik No 113 / 01/10/2017 Panggilan TSK Tgl 10November 2017 menghadap tgl 15 / 12 / 2017.172 38. 1 (satu) lembar kertas memo berwarna putih berlogo partai GolonganKaryabertuliskan tangan yang diantaranya YTH Duti / Dina 1)Tolong Belum bayar ke Bp Fredik Rp. 120 juta.173 39. 1 (Satu) lembar kertas berwarna putih bertuliskan tangan yangdiantaranya (1) Surat Dr.
Hendroe Goenawan
Tergugat:
Kepala Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk - Kabupaten Bogor
430 — 316
b.membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ataukewajibannya;d.melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai
membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukantindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai
334 — 75
Kongres Partai Demokrat untuk membayar hotel danmembeli HP Blackberry beserta kartunya serta sewa mobil bagipeserta kongres yang mendukung Anas Urbaningrum dan ada jugauntuk kepentingan jamuan dan entertain.
untukkeperluan Kongres Partai Demokrat untuk membayar hotel danmembeli HP Blackberry beserta kartunya serta sewa mobil bagipeserta kongres yang mendukung Anas Urbaningrum dan ada jugauntuk kepentingan jamuan dan entertain.
Setelah uang saksi persiapkan, kemudiansaksi menelepon ARIEF TR untuk mengambil uang, lalu ARIEF TRdatang mengambil uang sambil mengambil : Ini uang untukKongres Partai Demokrat di Bandung.;3. Bon sementara tanggal 1 Juni 2010, sebesar Rp. 500,000,000;Tulisan pada bon sementara tersebut adalah tulisan saksi danTEUKU BAGUS, ditandatangani oleh TEUKU BAGUS.
Nazarudin,Anas Urbaningrum dan fungsionaris Partai Demokrat dirumah Anas Urbaningrum dalam acara yasinan tetapisaksi tidak pernah meminta M. Nazarudin dan Rosa untukmundur dari proyek Hambalang;e Bahwa saksi tidak pernah ditagih oleh Lisa Lukita ataupunpihak rosa dan pihak M.
Copy legalisir Lembar Disposisi Dirjen kepada Direktur Anggaran II No.Agenda RSM15278 untuk diteliti dan selesaikan tanggal 15 Maret 2013. 5 (lima) lembar foto copy Daftar Nama dan Alamat Tenaga Ahli dan 838 Asisten Anggota Komisi X Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun 2010. 2 (dua) lembar foto copy Daftar Nama/Telepon/Alamat Tenaga Ahli danAsisten Anggota Komisi X Tahun 2010. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nama/Telepon/Alamat Tenaga Ahli danAsisten Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI
78 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa PPAT Kikit Wirianti Sugata, SH/Turut TergugatTurutTermohon Kasasi Ill dalam Jawabnya tertanggal 19 Maret 2009dengan tegas mengatakan antara lain bahwa:Bahwa benar Akta Jual Beli No.1/JB/Bdg/1991 tertanggal 7 Januari1991 dibuat dihadapan Turut Tergugat selaku Pejabat PembuatAkta Tanah (PPAT);Bahwa proses penerbitan akta a quo sebagai akta partai (partijenacte) in casu antara PT.
Bahwa proses penerbitan akta a quo sebagai akta partai (partijenacte) in casu antara PT.Golden Rama Express/Penggugat denganPT.Daya Cipta Kreasi Sakti/Tergugat Ill, dimulai denganpengecekan di Kantor Pertanahan Kota Bandung, dan diperolehfakta tidak ada alasan hukum apapun yang dapat menghalangipengalinan haknya";Bahwa "HPL No.3/Kel.Braga atas nama Tergugat Il", "Hak GunaBangunan No.363/Kel.Braga atas nama PT.Daya Cipta Kreasi Sakti"dan "Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Toko/PerkantoranBraga
151 — 69
obscuur Libel (Kabur) antara lain :Titel Gugatan PARA PENGGUGAT bertentangan dengan hukum acaraBahwa sebagaimana tertulis jelas pada Titel Gugatan PARA PENGGUGAT adalahsebagai berikut Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Penetapan yang berhakatas Obyek SengketaBahwa atas Titel Gugatan PARA PENGGUGAT sangat bertentangan karenamenggabungkan dua kepentingan hukum dalam satu Gugatan, diantaranya : Perkara yang bersifat Yurisdiksi Contentiosa / GugataanYaitu Gugatan sengketa perdata biasa yang bersifat partai
adalahgugatan perdata ;Bahwa dari intisari Pasal di atas, yang dimaksud dengan gugatan perdata adalahgugatan contentiosa yang mengandung sengketa diantara pihak yang berperkara yangpemeriksaan penyelesaianya diberikan dan diajukan kepada pengadilan.Dengan demikian ciri yang melekat pada gugatan perdata :e Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa(disputes, differences),e Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang di antara dua pihak,e Berarti gugatan perdata bersifat partai
Yusdiharto, SH.
Terdakwa:
Pitoyo Kusmanto
147 — 43
ruangan di pojok dekatruang tamu yang biasanya diperguanakan untuk tempatmengkomsumsi Narkotika jenis Sabu bersama temantemanTerdakwa, terkadang apabila ada pembeli yang tidak maumembawa pulang maka Narkotika jenis Sabu bisa dikomsumsi diruangan tersebut dengan peralatan yang sudah Terdakwasediakan.Bahwa pada awalnya Terdakwa memperoleh Narkotika jenisSabu dengan cara membelinya di daerah Tanjung Priuk dari Sdr.Jabrik (tidak dijadikan Saksi) untuk dikamsumsi sendiri dan untukdijual juga tetapi hanya partai
IIO9/AL/X1/202010.11.12.13.Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabudengan cara membelinya di daerah Tanjung Priuk dari Sdr.Jabrik. dan pernah menjualnya juga tetapi hanya partai kecilsebanyak 4,00 (empat koma nol nol) gram sehargaRp1.200.000,00/gram nya dan di jual kembali sehargaRp1.400.000,00/gramBahwa alasan Terdakwa mengkomsumsi shabu sekedar untukmengurangi rasa sakit akibat urat kejepit/HNP, kemudian jadikebiasaan sedangkan menjual shabu karena ingin membantuekonomi keluarga
664 — 292 — Berkekuatan Hukum Tetap
koperasi, sesuaiketentuan Pasal 9 UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 tentangPerkoperasian disebutkan, Koperasi memperoleh status badanhukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah;Bahwa sedangkan badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas,dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan, Perseroanmemperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannyaKeputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan,Bahwa sedangkan bagi Partai
Putusan Nomor 92 K/TUN/LH/201712.13.14.15.16.17.tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik yang menyatakan, Partai Politik harusdidaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum;Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan, badan hukum perdata yang dapat mengajukangugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksuddalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun
39 — 13
;Bahwa yang kenal dengan Anggota Dewan saksi, sedangkan Terdakwa tidak kenal denganAnggota Dewan ;e Bahwa dana anggaran yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 400.000.000, diserahkankepada Anggota Dewan Partai Golkar 70 %, sedangkan yang diterima Terdakwa sebesar 30 %, Saksi mendapat 10 % ; Bahwa cara mengetahui proposal itu diterima saksi diperintah untuk mengecek keRekening di Bank Jatim dan setelah Rekening di Bank Jatim ada dana selanjutnya diambil ;e Bahwa dari nilai dana anggaran Rp. 400.000.000
, Terdakwa mcnerima dana anggaranSe@DESAL oo... cece cece cece cece essence cee eeeeeesssebesar Rp. 120.000.000, ;e Bahwa sana anggaran yang cair apa langsung dipotong oleh Anggota Dewan 70 %diserahkan ke Anggota Dewan Partai Golkar, saksi yang antar dengan saudara saksi ;e Bahwa cara mengajak Terdakwa untuk mendapatkan program tersebut saksimemberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada proyek ;e Bahwa setelah Terdakwa diberitahu ada proyek selanjutnya Terdakwa mengajukan 2proposal yang semuanya senilai
56 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa gugatan Penggugat yang hanya menggugat 3 (tiga)pihak Tergugat , Il, dan Ill saja merupakan proses partai tidaklengkap atau kurang pihak, sehingga melanggar azas hukumacara "audi et alteram partem);2. Bahwa sepengetahuan Tergugat Ill, tanah sengketa yang terletak di RT007, RW 04 Cilangkap, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur seluas +Hal. 29 dari 63 hal. Put.
dalam hal ini gugatan penggugat tidakmenyertakan para ahli waris Borot Binti Kadut di atas, padahal Penggugattahu kalau tanah yang disenoketakan diatas, tercatat atas nama BorotBinti Kadut bukan tercatat atas nama Tergugat Djian Bin Najim;Bahwa, apabila gugatan Penggugat tidak menyertakan para ahiwaris Borot Binti Kadut diatas, maka gugatan a quo melanggarazas hukum acara "audi et alteram partem", karena merekapara ahli waris wajib hukumnya untuk didengar pembelaanatau keterangannya agar proses partai
331 — 397
Keputusan Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 58/PL.03.2Kpt/1205/KPUKab/XI/2017 Tentang Jumlah Kursi Dan Jumlah Suara SahPaling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan Untuk Pasangan Calon DariPartai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati Dan WakilBupati Langkat Tahun 2018;.
Telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa, saksi adalah mantan anggota KPU Sumatera Utara periode 2008 sampai2013, dan menjelaskan tentang proses tahapan sampai verifikasi; Bahwa, tahapan proses calon kepala daerah ada dua jalur pencalonan kepaladaerah, yang pertama melalui partai politik dan yang kedua maju secaraPutusaw Nomor 4/G/Pikada/2018/PTTUN MDN.
AKHMAD
Tergugat:
KEPALA DESA BERORA KABUPATEN SUMBAWA
Intervensi:
FIRMANSYAH
186 — 88
Mtr.16.e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakatDesa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapatmempengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;g. menjadi pengurus partai politik;h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia, Dewan
kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;menjadi pengurus partai
1281 — 366
Bahwa disamping kerugian Materil, Pemohon juga menderita kerugianImateril akibat Penetapan Tersangka dan penahanan yang tidak sah olehTermohon, menyebabkan tercemarnya nama baik Pemohon, hilangnyakebebasan, menimbulkan dampak Psikologis terhadap Pemohon danKeluarga serta Partai yang mana Pemohon merupakan pengurus DPPPartai Demokat sehingga telah menimbulkan kerugian immateril yangtidak dapat dinilai oleh uang, sehingga dibatasi dengan jumlah sebesarRp. 300.000.000.000 (Tiga Ratus Milyar Rupiah).3
Sutan hanya memimpin masalah rapat diluar anggaran.Silahkan dilihat dalam daftar pembahasan anggaran beda dengananggaran rutin tiap komisi.Bahwa penghematan itu adanya dilembaga eksekutif.Bahwa saksi kenal sdr Sutan sejak adanya Partai Demokrat pada tahun2001 karena sesama deklarator.