WiraswastaTerdakwa I ditahan berdasarkan penetapan penahanan yang sah oleh:12Penyidik tidak dilakukan penahanan ;Penuntut Umum dalam Tahanan Rumah, sejak tanggal 06 Oktober2015 s/d 25 Oktober 2015;Hakim Pengadilan Negeri Jantho dalam Tahanan Kota sejaktanggal 20 Oktober 2015 s/d tanggal 18 November 2015;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan NegeriJantho dalam Tahanan Kota sejak tanggal 19 November 2015 s/dtanggal 17 Januari 2016 ;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

2015 ;Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dalam TahananKota, sejak tanggal 16 Juni 2015 s/d 25 Juli 2015 ;Penuntut Umum dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 06 Oktober2015 s/d 25 Oktober 2015;Hakim Pengadilan Negeri Jantho dalam Tahanan Kota sejaktanggal 20 Oktober 2015 s/d tanggal 18 November 2015;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan NegeriJantho dalam Tahanan Kota sejak tanggal 19 November 2015 s/dtanggal 17 Januari 2016 ;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

, sejak tanggal 27 Mei2015 s/d 15 Juni 2015 ;Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2015 ;Penuntut Umum dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 06 Oktober2015 s/d 25 Oktober 2015;Hakim Pengadilan Negeri Jantho dalam Tahanan Kota sejaktanggal 20 Oktober 2015 s/d tanggal 18 November 2015;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan NegeriJantho dalam Tahanan Kota sejak tanggal 19 November 2015 s/dtanggal 17 Januari 2016 ;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri olehPenuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim ad hoc Tipikor, Ketua Majelis,Ttd./H.Syamsul Rakan Chaniago,S.H.,M.H. Ttd./Dr.Salman Luthan,S.H.,M.H.Ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.M.H.Panitera Pengganti,Ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n. PaniteraPanitera Muda Pidana KhususSuharto, SH.,.M.HumNIP. 19600613 198503 1 002 Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 2597 K/PID.SUS/2018

Penggugat dijatuhi hukuman1,5 tahun dikarenakan melanggar pasal 3 Undang Undang Tipikor. Jikadillhat dalam pasal 3 tersebut, tidak bisa dimasukkan dalam kejahatan jabatan;Bahwa menurut pendapat ahli upaya administratif adalah upaya keberatankepada atasan dengan puncak keberatan kepada presiden. Sedangkanbanding administrasi tidak mutlak dilakukan.

Surat elektronik (email ) ke alamat sebagai berikut : No Jenis Perkara Alamat Email1 Perkara Perdata pranata.perdata@mahkamahagung.go.id2 Perkara Perdata Khusus(niaga, arbitrase, PHI,Konsumen, KPPU dsb)4 Perkara Pidana pranata.pidana@mahkamahagung.go.idPerkara Pidana Khusus(Tipikor, Perikanan, dsb)7 Perkara dari Pengadilan pranata.perdataagama@ uo Agama/ Mahkamah mahkamahagung.go.idSyariyah8 Perkara Tata Usaha Negara pranata.tatausahanegara@(termasuk HUM, Pajak) mahkamahagung.go.id 9 Perkara Pengadilan

Hal tersebut didukung dengan adanyapertimbangan Hakim Anggota IIl dan IV (Hakim Adhoc) dalampertimbangan putusan (dissenting opinion) yang menyatakan:Adanya lima putusan pengadilan yang berkekuatan tetap yakni 2Putusan Tipikor dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya dan 3 Putusan Praperadilan dari Pengadilan NegeriSurabaya, tidaklah dapat dijadikan untuk mengesampingkan peranTerdakwa terkait pengelolaan dana hibah Kadin Jatim 2011 s.d.2014.

Judex Facti telah menjadikan 5 (lima) putusan yang berkekuatanhukum tetap yakni 2 (dua) Putusan Tipikor dari Pengadilan TipikorSurabaya dan 3 (tiga) Putusan Praperadilan dari Pengadilan NegeriSurabaya sebagai alasan untuk mengesampingkan peran Terdakwaterkait pengelolaan dana hibah Kadin Jatim 2011 sampai dengan2014;Bahwa Ketua Majelis Hakim, Hakim Anggota dan Hakim Anggota Il,Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatyang telah menjatuhkan putusan yang amarnya membebaskan

dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya dan 3 Putusan Praperadilan dari Pengadilan NegeriSurabaya, tidaklah dapat dijadikan untuk mengesampingkan peranTerdakwa terkait pengelolaan dana hibah Kadin Jatim 2011 s.d. 2014.e Adanya dua putusan Pengadilan Tipikor Surabaya atas nama DiarKusuma Putra dan Nelson Sembiring justru mempertegas pembuktianadanya penyalahgunaan dana hibah, di antaranya sebagai akibatkelalaian Terdakwa dalam mengelola dana hibah hanyamempercayakan kepada kedua orang

Nelson, diPengadilan Tipikor telah dinyatakan Sdr. Diar dan Sdr. Nelson bersalahatas perbuatannya melakukan tindak pidana korupsi, dan PengadilanTipikor dalam putusan perkara tersebut tidak pernah menunjuk Terdakwasebagai pembuat / pelaku atau pihak yang turut serta dalam mengeloladana hibah sehingga dibebani tanggung jawab atas terjadinya kerugiankeuangan negara / daerah.

Nelsonyang sudah diputus Pengadilan Tipikor tidak pernah menyebutkannama Terdakwa sebagai pihak yang terkait atau turut serta atausendirisendiri atau bersamasama dengan Sdr. Diar dan Sdr. Nelsonmelakukan tindak pidana penyimpangan dana hibah;Sepanjang pemeriksaan persidangan perkara Sdr.

Umum,dilakukan penahanan RUTAN, sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengantanggal 1 Desember 2018, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri,dilakukan penahanan RUTAN, sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengantanggal 31 Desember 2018 ;Penuntut Umum, dilakukan penahanan RUTAN, sejak tanggal 24 Januari2019 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2019, diperpanjang oleh KetuaPengadilan Negeri, dilakukan penahanan RUTAN, sejak tanggal 13 Pebruari2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019 ;Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Surabaya, dilakukanPenahanan RUTAN, sejak tanggal 20 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal21 Maret 2019, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanHalaman 1 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2019/PN SbyNegeri Surabaya, dilakukan Penahanan RUTAN, sejak tanggal 22 Maret 2019sampai dengan tanggal 20 Mei 2019 ; Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya, dilakukanPenahanan RUTAN, sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal19 Juni 2019 ;Terdakwa didampingi

dipersidanganyang menyatakan terhadap dakwaan Penuntut Umum mereka tidak mengajukankeberatan atau Eksepsi;Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh PenuntutUmum;Telah mendengar keterangan Terdakwa;Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum;Telah mendengar pledoi (pbembelaan) Terdakwa;Telah meneliti barang bukti surat dalam perkara ini;Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor

Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut sertamelakukan.Unsur ke1: setiap orang :Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umumkepersidangan Tipikor adalah NATALIA CHRISTIANA, SH.

Hamdan,SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri SurabayaHalaman 127 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sbydengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kota Malangdan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;Hakim Hakim Anggota, Hakim Ketua,Ttd. Ttd.1. Kusdarwanto, SH., SE., MH. Wayan Sosiawan, SH., MH.Ttd.2. Dr. Agus Yunianto, SH., MH.Panitera Pengganti,Ttd.Moh.

Pengadilan Negeri sejaktanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018Lepas demi hukum sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1Agustus 2018;Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal21 Agustus 2018;Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengantanggal 14 September 2018;Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negerisejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember2018;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

(Hakim Ad Hoc Tipikor) pada Pengadilan Tindak pidana korupsipada Pengadilan Negeri Manado, masingmasing selaku Hakim Anggota,putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari :Kamis , tanggal 22 November 2012, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh :MARTHEN MENDILA, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, dengan dihadiri oleh MITAROPA, SH.

MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado, sertaTerdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya ;HAKIMHAKIM ANGGOTA KETUA MAJELISNOVRRI T.OROH, SH VERRA LYNDA LIHAWA, SH.MHWENNY NANDA, SH(Ad Hoc Tipikor)Panitera PenggantiMARTHEN MENDILA ,SH

Judex Facti yang memeriksa dan mengadili perkara aquo telah salahkeliru dan salah memahami dan memaknai Pasal 3 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebutUndangUndang Pemberantasan Tipikor) khususnya unsur ke2"dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi.

No.244 K/Pid.Sus/2015.Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor apabila Majelis Hakim mengambil kesimpulan sebagai pertimbangannya bahwa Terdakwa tidak adaniat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain..

Membebankan biaya perkara kepada Negara;Beralasanhukum untuk ditolak,Halaman 28 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.SusTPK/2017/PT SBYDan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa berupa: apabilaPengadilan Tinggi Tipikor berpendapat lain mohon putusan seringanringannya, telah dipertimbangkan.Menimbang selain hal tersebut di atas masih ada yang harus diubahyaitu bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi Tungkat Pertama Nomor 1.

Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masingmasing sebagaiHakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terouka untuk umum pada hariHalaman 31 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.SusTPK/2017/PT SBYSenin tanggal 15 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh paraHakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putut Djati Waluyo, S.H., M.H.

2014 serta memorikasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpangpada tanggal 17 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi besertadengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan denganCara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebutformal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon KasasiJaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :Alasanalasan Jaksa/Penuntut Umum :Bahwa Pengadilan Tinggi/Tipikor

Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diriTerdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, ternyata PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh telah melakukan kekeliruan, salah melakukan :a.

PekalonganPendidikan : Sarjana Ilmu Politik (S.1) Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya : SIDEMSRIRAHARJO,SH, dkk yang berhak berdasarkan surat kuasa khususbertanggal 11 Juli 2012, dan/atau BAMBANG JOYOSUPENO,SH,MHum dkk.yang berhak berdasarkan surat kuasakhusus bertanggal 25 Juli 2012 (Surat kuasa terlampir)Terdakwa tidak ditahan :PENGADILAN TIPIKOR TERSEBUT ;Telah membaca:1.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri / Tipikor SemarangNo.77/Pen.Pid.Sus./2012/PN.Tipikor Smg tanggal 03 Juli 2012dan No.77/Pen.Pid.Sus./2012/PN.Tipikor Smg tanggal 04September 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim danpenggantian Majelis Hakim yang akan memeriksa danmengadili perkara ini;2. Putusan Sela No.77/Pid.Sus/2012/PN.TIPSMG tanggal 02Agustus 2012;3. Suratsurat lain yang berhubungan dengan berkas perkara;Telah mendengar: 1. Pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umumdipersidangan;2.

Pasal 64 ayat (1)KUHPidana.Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan dariPenuntut Umum tersebut diatas, oleh Penasehat Hukum Terdakwatelah mengajukan Nota Eksepsi atau keberatannya di persidangan,dan setelah Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapannya, laluPengadilan TIPIKOR pada P.N.Semarang telah menjatuhkan putusansela tertanggal O02 Agustus 2012 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :MENGADILI1. Menyatakan Eksepsi (Keberatan) Penasehat HukumTerdakwa tidak dapat diterima;2.

No.31 tahun 1999 tidakterpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur daridakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidakperlu kami pertimbangkan lebih lanjut, dan Terdakwa haruslahdinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakakan terhadapnya dalam dakwaanPrimair, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan daridakwaan Primauir tersebut diatas;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidakterbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim Tipikor

(lima ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Kamis, tanggal 03 Januari 2013, oleh kamiDOLMAN SINAGA,SH, Hakim Karir PN Tipikor Semarang sebagaiHakim Ketua dengan ROBERT PASARIBU,SH. dan AGOESPRIJADI,SH Hakim Adhoc Tipikor Semarang masingmasingsebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu jugadiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh HakimKetua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota sertadibantu oleh HARTOYO,SH, PaniteraPengganti

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung Nomor 14/TIPIKOR/2015/PT.BDG. tanggal 22 Juni 2015yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permohonan banding dari Pembanding :1. Terdakwa dr. Hj. IDA LISNURIDA, Mars. binti H. MULYADI ;2.

MULYADI tersebut ;Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Karawang tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 14/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal 22Juni 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiHalaman 18 dari 29 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2017pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 110/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdgtanggal 25 Maret 2015 ;MENGADILI SENDIRI :1. Menyatakan Terdakwa dr.

Hakim Pengadilan Tinggi /Tipikor banding Pekanbaru, sejak tanggal 12 Juni2017 ampai dengan tanggal 11 Juli 2017;7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal9 September 2017;8.

Tipikor K.A. SYUKRI, S.H.,M.H. danHakim Ad.Hoc. Tipikor H.YUSDIRMAN YUSUF, S.H.

Namunjaksa penuntut umum masih saja memaksakan perkara dengan Tuntutannya,saya bersalah sebagaimana Pasal TIPIKOR yang di Dakwakan kepadaTerdakwa, dengan bertujuan untuk menunjukan pada Publik bahwa sayaseolaholah "benar bersalah" melakukan Korupsi Keuangan Negara;Bagaimana mungkin keterangan saksi Hasanudin Ba'adi dan Saksi RikciBakarang dalam persidangan telah dengan jelas mengatakan Bahwa Uangsejumlahn 3,9 Juta tersebut tidak tau untuk apa dan tujuan peruntukannyauntuk apa, lalu diri Terdakwa

Untuk itu saya Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untukmembebaskan saya dari Dakwaan/Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang padapokoknya sebagai berikut:Benarkah peristiwa piadana yang di dakwakan JPU kepada terdakwa terkaitdengan UU tipikor? Tentu sangat tidak logis, dimana tidak logisnya :Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 10 /Pid.SusTPK/2018/PN.Pal1.

Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka berlaku ketentuandalam TIPIKOR antara Pemberi dan Penerima uang samasama adalahpelaku kejahatan dan korbannya adalah Negara. Hal ini berbeda denganpemerasan dalam tindak pidana umum dimana penerima uang adalahpelaku dan pemberi uang adalah korban, karena paradigma hukumTIPIKOR selalu menempatkan korban adalah negara dan hajat hiduporang banyak;2.

Bahkan ada diantara saksi yang terpaksa dihadirkan dalamSidang Tipikor oleh Jaksa Penunut Umum namun sebenarnya dalampemeriksaan sebelumnya serta dalam Sidang Praperadilan saksitersebut tidak pernah dihadirkan sebagai saksi, padahal saksi tersebutselalu. mengikuti jalannya proses pemeriksaan dan jalannya sidangpraperadilan sebelumnya, Semuanya akan Kami sampaikan dan uraikanlebih lengkap/lanjut dalam Pleidoi iniSetelahn mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanTerdakwa yang pada pokoknya

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukanlah merupakan tindak pidanalegal Login yang secara nyata diatur bahwa terhadap alat yangdigunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana dirampas untuknegara,Maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkil tersebut, kamiPenuntut Umum dalam perkara ini memohon supaya Majelis Hakim TinggiHalaman 7 dari 11 Putusan Nomor 290/PID/2019/PT BNApada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadiliperkara ini untuk memutuskan :1.

,M.Hum.Panitera Pengganti,d.t.oNur Afifah, S.H.Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, SHNip.19612131 198503 1009Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 190/PID/2019/PT BNAHalaman 13 dari 12 Putusan Nomor 190/PID/2019/PT BNA

Penunjukan Plh.Panitera, Panitera Muda Tipikor Pengadilan TinggiMakassar tanggal 31 Maret 2020 Nomor 192/PID.SUS/2020/PT MKStentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi danmembantu Majelis Hakim;3. Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut UmumNomor REG.. PERK.

:eceeeeeeeeeee eens : Rp. 6.000.JUMIAN 00.0... eceecee cece cece eeeeeees : Rp. 151.000,(Seratus lima puluh satu ribu rupiah)Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 13 (tiga belas) lembar diberikan untuk Kepentingan DinasPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 13 dari 13 Halaman Permohonan No. 167/Pdt.P/2019/PN Bgl

Dalam kasus tertangkap tangan pencurian sebagaimanadimaksud Pasal 362 KUHP, maka setidaktidaknya SiPenangkap menemukan adanya sesuatu yang diambil sebagaibentuk pencurian, bisa berupa harta, uang atau suratsurat,barang atau uang sebagai barang bukti Si Tertangkap Tangandan pemenuhan inti delik (bestanddeelen) pasal pencurian yaituunsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atausebagian kepunyaan orang lain;Dalam kasus tertangkap tangan suap, sebagaimana dimaksudPasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Tipikor

, maka setidaktidaknya Si Penangkap menemukan adanya sesuatu yangdiambil sebagai bentuk menerima suap, bisa berupa harta,uang atau suratsurat, barang atau uang sebagai barang buktiSi Tertangkap Tangan dan pemenuhan inti delik (bestanddellen)pasal suap UU Tipikor yaitu unsur menerima hadian atau janjr.;44.

Itoc Tochija yaitu menerima hadiah ataujanji dari Triswara Dhanu Brata alias Ade bersama Hendriza Soleh Gunadialias Ari terkait dengan pembangunan fisik Pasar Kota Cimahi Tahunanggaran 2016 dan 2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf aatau Pasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi (UU TIPIKOR

Ketentuanpasal tersebut mempertegas bahwa UU KPK adalah UU khusus (/exSpecialis) yang mengesampingkan pemberlakuan KUHAP dan UU Tipikor(lex generalis) manakala diatur ketentuan yang sama.Bahwa dari dalildalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut di atas,terlihat bahwa Pemohon tidak memahami kekhususan hukum acara pidanayang diatur dalam UU KPK.

Sehingga untuk menetapkan seseorang berstatus sebagai tersangkawaktu/momennya digantungkan pada sejak ditemukannya sekurangkurangnya 2 alat bukti sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) UU KPK danPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April2015.Bahwa bukti permulaan yang cukup menurut Pasal 44 ayat (2) UU KPK,sekurangkurangnya 2 (dua) alat bukti sesuai dengan jenis alat bukti yangdisebut Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 26 A UU TIPIKOR, apabilapenyelidik telah menemukan bukti permulaan