Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh,sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;8. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ TipikorBanda Aceh, sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni2018;Terdakwa untuk tingkat banding didampingi oleh Penasihat HukumnyaNopember Zebua,SH.MH., Itoloni Gulo,SH., Foorgus Trisman Gea,SH.Kesemuanya Advokad/ Pengacara dari Kantor Hukum N. Zebua,SH. MH.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 21 Februari2013 sid 21 April2013,jenis penahanan Rutan;10. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal22 April 2013 sid.tanggal21 Mei 2013,jenis penahanan Rutan;Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bemamaYUNI ARTHA MANALJU, SH.MH., IBNU A. NUGROHO, SH., R.

PUTUSANNomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PL.

R, tanggal 14 Agustus 2013 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palangka Raya, tanggal 19 Juli 2013, Nomor : 21/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;e Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 19 Juli 2013, Nomor : 21/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tentang Penetapan Hari Sidang ;e Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 19 Juli 2013, Nomor : 241

/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PI.R tentang Penetapan penahanan atas diriterdakwa ;e Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palangka Raya, tanggal 19 September 2013, Nomor : 21/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.

., M.H Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh sebagai Hakim Ketua, H. Amron Sodik, S.H dan H. Muhammad Nur,S.H.

,M.H masingmasing Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor106/Pen.Pdt/2017/PT BNA tanggal 11 Desember 2017 putusan tersebut padahari Jumat tanggal 23 Pebruari 2018 diucapkan dalam persidangan terbukauntuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggotatersebut , Zahri, Sm.Hk Panitera Pengganti, tanpa dihadiri olen kedua belahpihak yang berperkara;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,H. Amron, Sodik, S.H Asnahwati, S.H.,M.HH.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh Tahap sejak tanggal 20 September 2017 s/d tanggal 19 Oktober 2017;9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh Tahap Ilsejak tanggal 20 Oktober 2017 s/d tanggal 18 November 2017;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. MAMAN SUPRIADI,S.Hi, TAUFIK HIDAYAT, S.H., dan MUHAMMAD ARNIF, S.H., para PenasihatHukum Pada Kantor Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan Jl.

Dutasari Citralaras sekarang ini danada juga faktur pajak fiktif perusahaan yang lain;Bahwa yang menyuruh saksi membuatlaporan SPT Terdakwa;Bahwa saksi pernah diperiksa di Pengadilan Tipikor terkaitperkara Machfud Suroso, jabatan Machfud Suroso di PT. DutasariCitralaras sebagai Direktur Utama;Bahwa saksi tidak tahu siapa pengendali utama dari PT. DutasariCitralaras;Bahwa saksi pernah diperiksa di Pengadilan Tipikor terkaitdengan terdakwa Machfud Suroso.

Didalam Putusan tersebutsaksi menerangkan kenal dengan Machfud Suroso sejakDesember 2010 (Kepada saksi diperlinatkan keterangan saksididalam Putusan Pidana Tipikor atas nama Machfud Suroso) itubenar keterangan saksi dalam persidangan;Bahwa saksi diminta untuk membuat laporan SPT Pajak olehMachfud Suroso, keterangan tersebut tidak benar;Didalam Putusan Tipikor atas nama Machfud Suroso tersebutsaksi menerangkan: Bahwa benar karena terdakwa tidakmengetahuinya masalah pajak, maka saksi disuruh untukmencarikan

Sel.Bahwa benar saksi pernah disidangkan di Pengadilan NegeriTipikor pada tahun 2014 terkait kedudukan saksi sebagai DirekturUtama;Bahwa saksi mengetahui ketika saksi diproses sebagai terdakwadi Pengadilan Negeri Tipikor terkait dengan pengerjaan proyekMechanical Elektrical, perkara tersebut terkait dengan ProyekHambalang;Bahwa dalam perkara tipikor disebutkan salah satu modusnyaadalah menyebabkan kerugian beberapa perusahaan, saksi tidaktahu;Bahwa saksi juga tidak tahu kenapa saksi diajukan sebagaiterdakwa

dalam perkara Tipikor sedangkan terdakwa tidak;Bahwa kenapa saksi dilepaskan tanggung jawabnya oleh DirjenPajak dalam kasus faktur fiktif, sedangkan Ir.

/Pid.Sis/TPK/2014/PN.Jkt.Pst, saksi menerimaputusan tersebut dan sudah menjalaninya 6(enam) tahun;Bahwa saksi dalam perkara Tipikor dipidana penjara selama 6tahun dan uang pengganti sebesar Rp. 36.818.000.000,;Hal.99 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.

PUTUSANNomor : 109/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam tingkatpertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut atas nama terdakwa : Nama lengkap : Drs. TEGUH TRIMURDIONO bin MOEHIDIN. Tempat lahir : Purbalingga. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 10 Mei 1957. Jenis kelamin : Lakilaki Kewarganegaraan : Indonesia Tempat tinggal : JI.

SUPRAPTO, SHSemua adalah Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Cemara IV No. 84Perumahan Teluk Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2Januari 2012; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini ; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang tentang susunan Majelis Hakim ;Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dipersidangan bahwa Terdakwa didakwa sebagai

Pacitan, PN Bojonegoro danPengadilan Tipikor Semarang ;Bahwa Ne bis In Idem arti secara harafiah adalah tidak boleh diajukan 2kali ;Bahwa secara Yuridis , yaitu putusan yang dijatuhkan 2 kali dalamperkara yang sama ;1. Kejahatan yang telah terjadi, apabila putusan yang telahdijatuhkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap tidak bolehdiajukan lagi ;582.

yangdiperoleh dari faktafakta yang terungkap di persidangan tersebutdiatas terbuktibahwa peristiwa atau perbuatannya sama dengan peristiwa atau perbuatanyang sudah diperiksa dan diadili serta telah diputus oleh Pengadilan NegeriPurwokerto dengan Putusan No. 272/Pid.B/2009/PN Pwt tanggal 28 Januari2010 atas nama terdakwa tersebut (Bukti surat dari Penasihat HukumTerdakwa) yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan yang menjadipembedanya dengan sekarang yang sedang diperiksa dan diadili olehPengadilan Tipikor

Semarang adalah mengenai PasalPasal ancaman pidanapada Dakwaan Primair dan Subsidair perkara Tipikor ini yaitu adanya pidanadenda serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadapbesarnya kerugian keuangan Negara yang diperoleh oleh Terdakwa, sehinggadengan demikian orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya atas perbuatanatau peristiwa yang sama ;88Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim bahwa bila telahdapat dibuktikan adanya kerugian keuangan Negara atau dalam hal

., permintaan banding mana oleh JurusitaPengganti Pengadilan Tipikor Tanjungkarang telah diberitahukan kepadaTerdakwa pada tanggal 18 Agustus 2017;Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Agustus2017 telah mengajukan Memori Banding yang diterima di kepaniteraanPengadilan Tipikor Tanjungkarang, dan memori banding tersebut telah diserahkankepada Terdakwa berdasarkan Relaas Penyerahan Memori banding Nomor19.

olehkarena itu berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan tersebut lebihsesual dan seimbang antara kejahatan/perbuatan pidana yang dilakukandengan keadilan hukum dan rasa keadilan masyarakat pencarikeadilan.Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa PenuntutUmum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yangditentukan Undangundang, oleh karena itu permintaan banding tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama salinan resmiPutusan Pengadilan Tipikor

Dkk, Penjelasan Hukum Unsur Melawan Hukum:PenafsiranHukum Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 UU Tipikor).

Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJKtentang Perubahan atas Undangundang No. 31 tahun 1999 adalah tentangpembayaran uang pengganti telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Terdakwa telah menitipbkan uang sejumlahRp. 70.000.000, (Tujuh puluh juta rupiah) kepada Penuntut Umum, Majelisberpendapat uang tersebut akan diperhitungkan sebagai pembayaran uangpengganti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor19/Pid.SusTPK/2017

PekalonganPendidikan : Sarjana Ilmu Politik (S.1) Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya : SIDEMSRIRAHARJO,SH, dkk yang berhak berdasarkan surat kuasa khususbertanggal 11 Juli 2012, dan/atau BAMBANG JOYOSUPENO,SH,MHum dkk.yang berhak berdasarkan surat kuasakhusus bertanggal 25 Juli 2012 (Surat kuasa terlampir)Terdakwa tidak ditahan :PENGADILAN TIPIKOR TERSEBUT ;Telah membaca:1.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri / Tipikor SemarangNo.77/Pen.Pid.Sus./2012/PN.Tipikor Smg tanggal 03 Juli 2012dan No.77/Pen.Pid.Sus./2012/PN.Tipikor Smg tanggal 04September 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim danpenggantian Majelis Hakim yang akan memeriksa danmengadili perkara ini;2. Putusan Sela No.77/Pid.Sus/2012/PN.TIPSMG tanggal 02Agustus 2012;3. Suratsurat lain yang berhubungan dengan berkas perkara;Telah mendengar: 1. Pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umumdipersidangan;2.

Pasal 64 ayat (1)KUHPidana.Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan dariPenuntut Umum tersebut diatas, oleh Penasehat Hukum Terdakwatelah mengajukan Nota Eksepsi atau keberatannya di persidangan,dan setelah Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapannya, laluPengadilan TIPIKOR pada P.N.Semarang telah menjatuhkan putusansela tertanggal O02 Agustus 2012 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :MENGADILI1. Menyatakan Eksepsi (Keberatan) Penasehat HukumTerdakwa tidak dapat diterima;2.

No.31 tahun 1999 tidakterpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur daridakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidakperlu kami pertimbangkan lebih lanjut, dan Terdakwa haruslahdinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakakan terhadapnya dalam dakwaanPrimair, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan daridakwaan Primauir tersebut diatas;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidakterbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim Tipikor

(lima ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Kamis, tanggal 03 Januari 2013, oleh kamiDOLMAN SINAGA,SH, Hakim Karir PN Tipikor Semarang sebagaiHakim Ketua dengan ROBERT PASARIBU,SH. dan AGOESPRIJADI,SH Hakim Adhoc Tipikor Semarang masingmasingsebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu jugadiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh HakimKetua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota sertadibantu oleh HARTOYO,SH, PaniteraPengganti

Permintaan banding tersebut oleh JurusitaPengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telahdiberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2020;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yangditerima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungkarang tanggal 13 April 2020, dan memori banding tersebut telahdiserahkan kepada Terdakwa berdasarkan Relaas Penyerahan Memori bandingNomor 53Pid.SusTPK/2020/PN.Tjk. pada tanggal 15

tanggal 15 April 2020 dan 19 April2020 selama 7 (tujuh) hari;Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukandalam tenggang waktu, dan menurut caracara yang ditentukan Undangundang,oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajaridengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangansaksisaksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, turunan resmi putusan Majelis HakimPengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor :3/Pid.SusTpk/2020/PN.Tjk. tanggal 24 Maret 2020, pertimbangan hukum yang menjadi dasarputusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama tersebut diatas, serta memori bandingdari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat bandingmempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa alasan keberatan yang dikemukakan oleh PenuntutUmum merupakan pengulangan dari tuntutannya dan tidak ada hal baru yangperlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa mengenai pidana yang

(Sarjana llmu Pemerintahan).3Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:1.2.Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2015 s/d tanggal 27 Juli 2015 ;Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2015 s/d05 September 2015 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Timika sejak Tanggal06 September 2015 s/d tanggal 05 Oktober 2015;Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2015 s/d tanggal 12 Oktober2015;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 05 Oktober 2015 s/d tanggal03 Nopember 2015 ;Halaman

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kls.IAJayapura sejak Tanggal 04 Nopember 2015 s/d tanggal 02 Januari 2016 ;7. Perpanjangan KeI oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Jayapura sejak Tanggal 03 Januari 2016 s/d tanggal01 Pebruari 2016 ;8. Perpanjangan Kell oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Jayapura sejak Tanggal 02 Pebruari 2016 s/d tanggal02 Maret 2016;9.

PUTUSANNomor : 37/ TIPIKOR/ 2013 / PN.BKL DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMajelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu yang memeriksa danmengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat pertama denganacara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : HERIANSYAH, ST Bin Alm. A.

Print45/N.7.18/Ft.1/06/2013 sejak tanggal18 Juni 2013 s/d tanggal 07 Juli 2013.Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas I A Bengkulu tanggal 07 Juli 2013 No. 24/Pen.Pid/Tipikor/VII/2013/PN.Bk sejak tanggal 08 Juli 2013 s/d tanggal 06 Agustus 2013.Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas I A Bengkulu tanggal 29 Juli 2013 No. 26/Pen.Pid/Tipikor/VII/2013/PN.Bk sejak tanggal 07 Agustus 2013 s/d tanggal

05 September 2013Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulutanggal 16 Agustus 2013 Nomor : 37/Pen.Pid/Tipikor/2013/PN.Bk1 sejak tanggal 16Agustus 2013 s/d tanggal 14 September 2013.6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri KlasI A Bengkulu tanggal 10 September 2013 Nomor : 37/Pen.Pid/Tipikor/2013/PN.Bk1sejak tanggal 15 September 2013 s/d tanggal 13 Nopember 2013.7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan TinggiBengkulu I tanggal 08 Nopember 2013 Nomor : 33/Pen.Pid/Tipikor/2013/PT.Bk1 sejaktanggal 14 Nopember 2013 s/d tanggal 13 Desember 2013.8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBengkulu II tanggal 05 Desember 2013 Nomor : 33/Pen.Pid/Tipikor/2013/PT.Bklsejak tanggal 14 Desember 2013 s/d tanggal 12 Januari 2013.Pengadilan Negeri tersebut,Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan suratsurat di dalam berkasperkara ini.Telah membaca pula

Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal 16 Agustus 2013, putusan tersebut diucapkkan pada hari Jumat tanggal 03102Januari 2014, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untukumum dengan didampingi oleh hakimhakim anggota tersebut dan dibantu oleh TUTYHUTABARAT, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu dengandihadiri oleh NOPRIDIANSYA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang sertadihadapan terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.HAKIMHAKIM ANGGOTA HAKIM

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Surabayatanggal 18 Maret 2014 Nomor : 59/Pid.sus/2014/PN.Surabaya ; Sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan 16 April 2014 ; 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya tanggal 16 April 2014 Nomor : 59/Pid.Sus/2014/PN.Sby. ;Sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan 15 Juni 2014 ; 8.

Maret 1999 ;Bahwa PENGGUGAT adalah pegawai negeri sipil yang sebelum keluaryaobjek sengketa a quo bertugas dilingkup pemerintahan daerah KabupatenButon Utara sebagai staf Dinas Pendidikan Kab Buton Utara ;Bahwa Penggugat sebelumnya pernah dijatuhi hukuman Pidana Penjara terkaitdengan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan pengadilan NegeriKendari yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan perkara No :05/PID.TIPIKOR/2015/PN.Kdi yang dijatuhi hukuman pidana penjara selamaBahwa dalam perkara tipikor

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Acehsejak tanggal 27 September 2015 s.d 26 Oktober 2015berdasarkan Surat Penetapan No.507/Pen.Pid/2015/PT.BNAtanggal 21 September 2015 ;Terdakwa ditunjuk seorang pengacara oleh Majelis Hakim yakniPenasehat Hukum HASNAN,SH,MH yang beralamat di dijalan Cut Mutia No.91Rimo kecamatan gunung meriah kabupaten aceh singkil, sebagai PenahehatHukum CumaCuma untuk mendampingi Terdakwa Jandi Boang Manalu Bin SimaBoang Manalu (Alm) tanggal 08 Juli 2015, yang

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalammemberikan suatu keputusan hukum pada tingkat banding telahmenyatakan penerapan hukum, oleh Hakim tingkat pertama tidak tepat didalam suatu kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan terjadinyakecelakaan tidak terlepas akan dapat terjadi sesuatu, dalam pertimbanganberikutnya dari fakta yang terungkap di persidangan Majelis HakimPengadilan Tinggi melinat terdapat adanya suatu kelalaian dari Terdakwaadanya kurang kehatihatian dalam

., M.H masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor BandaAceh Nomor 37/Pen.Pdt/2017/PT.BNA tanggal 2 Juni 2017, putusan tersebutdiucapkan pada hari itu juga persidang terobuka untuk umum oleh Hakim Ketuahadiri oleh Hakim Anggota tersebut, Abdul Jalil Panitera Pengganti tanpadihadiri oleh kedua belah pihak;HakimHakim Anggota Ketua MajelisNy. Irdalinda, SH.

PUTUS ANNOMOR /76/PID.SUS/2016/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru yang mengadiliperkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :Nama Lengkap : WAHYU AKBAR ASDY Bin MARDIWAN;Tempat lahir : Duri Bengkalis;Umur/Tgl.

Suratmo bahan bnkus rokok evolution merah dpnpager garasi bis samping pengadilan neger tipikor.0.50.kKemudiansesampainya lokasi dimaksud, di JI. Suratmo, lalu terdakwa SUHARSONOturun dari mobil dan mencari shabu.

ChaidirTaufik, M.Si , selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pekerjaanPembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) TA 2010 di Suku DinasPeternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan yangperkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat berdasarkan surat pelimpahan Perkara NomorB.708/APB/Sel/Ft. 1/06/2015 tanggal 26 Juni 2015 yang diterima bagianKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Juni 2015,dimana dalam perkara tersebut telah dilakukan

(LHPKKN) yang diterbitkan Pemohon Kasasi/semulaTergugat Il , maka Termohon Kasasi/semula Penggugat dapatmengajukan ahli lain dalam rangka pembelaannya, karena mengenaidigunakan atau tidaknya laporan audit BPKP tersebut sepenuhnyadiserahkan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selakuAparat Penegak Hukum yang meminta bantuan dilakukannya audit, dankemudian mengenai sah tidaknya LHPKKN (terbukti tidaknya kerugiannegara) sepenuhnya merupakan wewenang mutlak dari Majelis HakimPengadilan Tipikor

yang mengadili perkara tipikor tersebut, dalam hal iniMajelis Hakim bebas untuk menggunakan atau tidak menggunakanKeterangan/Pendapat Ahli dari BPKP tersebut;Halaman 61 dari 85 hal.

Bahwa apabila Termohon Kasasi/semula Penggugat merasa dirugikankarena telah ditetapkan sebagai Tersangka perkara dugaan tipikor, makaseharusnya Termohon Kasasi/semula Penggugat mengajukan upayahukum pra peradilan atas penetapan status Tersangka tersebut, danbukan menggugat secara perdata;g.

Hal itu berarti bahwa permintaan audit tersebut dilakukan padasaat perkara dugaan tipikor telah memasuki tahap Penyidikan (proJustitia);Bahwa dengan kondisi yang demikian (sudah tahap penyidikan),maka permintaan dari Penyidik tersebut dipenuhi PemohonKasasi/semula Tergugatll dengan cara audit penghitungan kerugiankeuangan negara.