Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK) telah menerima Putusan KasasiMahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) Nomor 1063 K/Pid.Sus/2015 dan Putusan Judex Juris MahkamahAgung RI ini telah dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrachtvan gewijsde);2.

Putusan Nomor 188 PK/PID.SUS/2016berdasarkan faktafakta sesungguhnya dalam persidangan.Kenyataannya berdasarkan faktafakta dari keterangan saksisaksi, SaksiAde Charge/Mahkota, Saksi Ahli dan buktibukti lain di persidangan,maka Terdakwa bersama Terdakwa lainnya dikualifikasi sebagaipenyalahngunaan wewenang' sebagaimana pertimbangan putusanPengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Medan dan sejalan denganDakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan NegeriMedan,Bahwa fakta sesungguhnya lainnya pada

Kecualihanya fee/keuntungan yang diperoleh 1,5 persen dari Pemilik/PengusahaSPBU Kasuari;Bahkan pertimbangan Judex Facti berupa Putusan Pengadilan TinggiMedan yang menguatkan Majelis Hakim Tipikor dalam pertimbangannyasebagaimana halaman 140 menegaskan bahwa oleh karena KepalaDinas Kebersihan Kota Medan Pardamean Siregar dan para supir adamenerima dana penukaran voucer tunai sesuai keterangan Terdakwa,saksi Adnan dan Saksi Abdul Muthalib, maka kepada Kepala DinasKebersihan Kota Medan Pardamean Siregar

Hal ini sesuai dengan pertimbanganhakim tipikor Pengadilan Negeri Medan sebagaimana halaman 140;Bahwa berdasarkan faktafakta yang meringankan ini kiranya Majelis HakimPeninjauan Kembali (PK) yang memeriksa dan mengadili Tingkat PK inikiranya dapat mempertimbangkan agar hukuman kepada Terdakwa Eddydapat diringankan/lebih diringankan dari Putusan Judex Juns yang telahmenjatuhkan pidana 5 tahun dengan kualifikasi melanggar Pasal 2 UndangUndang Tindak Pidana Korupsi dan sebelumnya Putusan Judex FactiPengadilan

Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkanPutusan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Medan hanya menjatuhkanhukuman selama 3 tahun penjara kepada Terdakwa Eddy dengan kualifikasimelanggar Pasal 3 UndangUndang Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa terhadap alasan Peninjauan Kembali dariPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/Terpidana,diajukan berdasarkan adanya kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dari MajelisHakim

1993PT.Uj.Pdg Dalam perkara TJoe BinDarisa Dkk melawan Bado Bin Sabilong Dkk, tertanggal 8 Juli 19993 ;Foto copy dari foto copy Surat Direktorat Jenderal Pajak KantorPelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ujung Pandang Nomor:S.3043/Wpj.12.KB.01/1991, Perihal Urutan Wajib Pajak danBangunan (PBB) Kohir No.933 Cl Persil No.19 D1 Desa Barombong,Kampong Barombong, Kecamatan Tamalate, Kotamadya UjungPandang, tertanggal 30 Desember 1991 ;Foto copy sesuai salinan asli surat dari Pengadilan Negeri/Ham/Niaga/ Tipikor

JF/HRDGA/173/V/2014 tanggal 5Juni 2014 dan pasal 61 ayat (1) huruf d Undang Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003;Berdasarkan dalil dalil sebagaimana tersebut diatas , Tergugat memohonkepada Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri/Tipikor/ Dan Pengadilan Industrial Denpasar, agar berkenanmenjatuhkan putusan :DALAM POKOK PERKARA:1. menolak gugatan Penggugat seluruhnya.2.

Skep/1205/IX/2000 tentangPedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana di mana diatur bahwa buktipermulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatutindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambahdengan satu alat bukti yang sah.Bahwa tidak ada definisi knusus terhadap perobuatan melawan hukum dalamtindak pidana korupsi tetapi MK melalui putusannya Nomor 003/PUUIV/2006telah memutuskan untuk menyatakan sebuah kalimat dalam penjelasan Pasal2 Ayat (1) UU Tipikor

YUNNITAASMARA Binti ZAHIFNI ISHAK dari Kejaksaan Negeri Batanghari KePengadilan TIPIKOR PN Jambi tanggal 15 Desember 2016, (diberi tanda T37);38.Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/TPK/2014/PT.JMB an. ARDIANSYAH, SY, SE BinSYAMSUDIN (diberi tanda T38);39.Putusan Nomor: 12/Pid.Sus/TPK/2014/PT.JMB an. Drs. ZULFIKAR Bin TAJULARIFIN (diberi tanda T39);40.Putusan Nomor: 13/Pid.Sus/TPK/2014/PT.JMB an.

Pra/2016/PN Mbnkegiatan BKMT Kabupaten Batanghari dilakukan oleh Pemerintah Daerah dantidak satupun yang dibayar BKMT Kabupaten Batanghari.Bahwa proses pemeriksaan perkara atas namatersangka Pemohon dalamkasus dana BKMT Kabupaten Batanghari ini memakan waktu yang lamakarena terdapat 7 (tujuh) kali P19 dari Kejaksaan Negeri Batang Hari.Bahwa berkas perkara pemohon saat ini juga telah dilimpahkan oleh pihakkejaksaan Negeri Batanghari kepada Pengadilan Tipikor Jambi.2.

Lahir : MakasarUmut tg lahir : 56 tahun/10 Nopember 1957Jenis kelamin : LakilakiWarganegara : IndonesiaTempat tinggal : Perumahan Bukit Nusa Indah Kav1562,Sarva Ciputat, Tangerang Selatan,Propinsi BantenAgama : IslamPekerjaan : Kepala Bidang Sarana dan PrasaranaKebersihan Propinsi DKI Jakarta danPerumahan Kabupaten SerangPendidikan : $2Terdakwa ditahan oleh :1 Penyidik tidak dilakukan penahanan;2 Penuntut Umum dilakukan penahanan Rutan sejak tanggal 20 Maret2014 s/d 8 April 2013;3 Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatdilakukan penahanan Rutan sejak tanggal 02 April 2014 s/d 01 Mei 2014.4 Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada PN Jakarta Pusat sejaktanggal 2 Mei 2014 s/d 30 Juni 2014.5 Perpanjangan ke satu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggalO1 Juli s/d 30 Juli 2014;6 Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi jakarta sejak tanggal 23 Juli2014 s/d 21 Agustus 2014;7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi jakarta terhitung sejaktanggal 22 Agustus 2014 s/d 20

pembayaran atas kegiatan pengadaan mobil toiletVVIP Besar dan Kecil dalam perkara a quo antara lain SuratPernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPMLS dan suratNo. 333.0777.3 yang isinya menerangkan bahwa pelaksanaankegiatan tersebut adalah Yusman Pasaribu (hal 38 dalamputusan);3 Bahwa setelah usulan pemenang lelang diusulkan kepadaTerdakwa selaku KPA, kemudian KPA surat yang isinyamenetapkan PT Astrase Pasirindo sebagai pemenang lelang(hal 41 dalam putusan), padahal telah ternyata bahwa putusanPengadilan Tipikor

Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 13 Desember 2011 sidtanggal11 Januari 2012 ;7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 12Januari2012 sid tanggal 11 Maret 2012 ;8.

Perpanjangan ke1 Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat sejak tanggal12Maret 2012 sid tanggal 10 April 2012 ;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUTSetelah membaca :e Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Nomor: 06/0.2.20/Ft.1/ 12/2011 tanggal 13 Desember 2011 ; Berkas perkara atas nama terdakwa H. IMAN SUPARDI, SE.

PUTUSANNomor: 24/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang mengadiliperkara perkara tindak pidana korupsi, pada Pengadilan tingkat pertama dengan acarapemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama Lengkap : Drs.

Dewantoro No. 19B Palu SulawesiTengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2013; PENGADILAN NEGERI tersebut; ==2Telah membaca: 1.Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu tanggal 07 Juni 2013 No.24/Pen.Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL, tentang penunjukan Majelis Hakimyang mengadili perkara ini; Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palu tanggal 07 Juni 2013 No. 24/Pen.Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL, tentang penetapan Hari Sidang; Berkas perkara atas

) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan PelaksanaanPekerjaan dan Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kesanggupanmengembalikan dana pembangunan yang ditandatangani oleh Rahman Fauzi;Asli 5 (lima) lembar kuitansi penyerahan uang dari bendahara SDN 54 PagarAlam kepada Rahman Fauzi;Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;8 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPalembang No. 03/TIPIKOR

Rahman Fauzi Alias Maman Bin MahyudinNanung, yaitu :e Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Koruspi Palembang Nomor : 03/TIPIKOR/2012/PT.PLG tanggal 28 Maret 2012 yang amarnya antara lainberbunyi :1.Mengadili :e Menerima permintaan banding dari PenuntutUmum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa;e Membatalkan putusan Pengadilan NegeriLahat Nomor : 151 / Pid.Sus / 2011 / PN.LTtanggal 28 November 2011 yang dimintakanbanding tersebut;2.Mengadili Sendiri :e Menyatakan Terdakwa Rahman Fauzi AliasMaman Bin

Hakim Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi Palembang dakwaan lebih subsidair dari JaksaPenuntut Umum dianggap kabur oleh karena tidak secara tegasmencantumkan ayat berapa dan huruf apa yang didakwakankepada Terdakwa;Bahwa dengan memperhatikan pertimbanganpertimbangan hukum dalam putusansebagaimana tersebut diatas, maka kami Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Pagar Alam berpendapat sebagai berikut :1Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiPalembang Nomor: 03 / TIPIKOR

pelanggaran hukum yang dilakukanoleh Termohon Kasasi (pihak Terdakwa yaitu Rahman Fauzialias Maman Bin Mahyudin Nanung), dan jika pelanggaranhukum tersebut dibiarkan begitu saja atau kurang cermat dalammenangani perkaranya maka tidak mustahil akan banyakpelakupelaku kejahatan yang akan terbebas atau lolos darijeratan hukum;Berdasarkan uraianuraian kami tersebut diatas maka kami berkesimpulansebagai berikut :881Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Palembang No. 03/TIPIKOR

/2012/PT.PLGtanggal 28 Maret 2012 yang amar putusannya menyatakanantara lain Terdakwa Rahman Fauzi alias Maman BinMahyudin Nanung tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksuddalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair sertamenyatakan dakwaan lebih subsider batal demi hukum adalahsama sekali tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilanmasyarakat;Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi TinggiPalembang No. 03/TIPIKOR/2012/PT.PLG

HukumTerdakwa selaku Terbanding oleh karena tidak ada yang dapat dikontraterhadap memori banding tersebut karena tidak pernah ada memori bandingdalam perkara ini ;Menimbang, bahwa sekalipun demikian setelah Majelis Hakim Tingkatbanding mepelajari dengan seksama berkas perkara banding khususnyamengenai keterangan para saksi, pendapat ahli, suratsurat dan keteranganTerdakwa serta barang bukti lainnya sebagaimana tersebut dalam Berita AcaraSidang, dihubungkan dengan salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor

,M.H., Hakimhakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masingmasing sebagai HakimAnggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakartatanggal 12 Desember 2018 Nomor 30/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI ditunjukmenjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkatbanding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari Senin Tanggal 14 Januari 2019, oleh Ketua Majelis tersebut dengandihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu

sesuai dengan fotokopi, Surat dari Edy Sukarno,tanggal 04 Februari 2020, Perihal: Mohon Dicatat danDibukukan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah(Sporadik) kepada Lurah Kuin Cerucuk;: Fototopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pernyataan Hibah,tanggal 25 Desember 2019;: Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pernyataan, tanggal04 Februari 2020;: Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara PengukuranTanah, tanggal 05 Februari 2020;: Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat PengadilanNegeri/HI/Tipikor

Noor Gg.Perjuangan, RT.43, RW.03, Kelurahan Kuin Cerucuk, KecamatanBanjarmasin Barat kepada Edy Sukarno (Pemohon) (vide BuktiP.4.3, Bukti T.13);Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor: 3/P/FP/2020/PTUN.BJMSurat Pernyataan, tanggal 04 Februari 2020 (vide Bukti P.4.4, BuktiT.13);Berita Acara Pengukuran Tanah, tanggal 05 Februari 2020 (videBukti P.4.5, Bukti T.13);Surat Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Banjarmasin Kelas A Nomor: W15.U11227HK/IV/2020, tanggal 27 April 2020, Perihal: PermohonanSurat Keterangan

Berita Acara Rapat Pembahasan ASN bermasalahHukum (Tipikor Incrah)/mantan narapidana dilingkunganPemerintah Kabupaten Bone Bolango tanggal 19 OktoberHalaman 23 dari 55 halaman Putusan Nomor : 24/G/2019/PTUN.GTO.3.

darifotokopi);Surat Badan Kepegawaian Negara yang ditujukan kepadaBupati Bone Bolango Nomor : F.IV.2630/V.125/56 tanggal29 Januari 2019 perihal Tindaklanjut PNS yang MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan (Fotokopi dari fotokopi);Berita Acara Rapat Pembahasan ASN Bermasalah Hukumdi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone BolangoHalaman 29 dari 55 halaman Putusan Nomor : 24/G/2019/PTUN.GTO.10111213tanggal 18 April 2018 (Fotokopi sesuai asili);BuktiT10 : Berita Acara Rapat Pembahasan ASN BermasalahHukum/Tipikor

Foto copy surat pengaduan dugaan pelanggaran tata tertib dan kodeetik DPRD DKI oleh Bapak H.Ahmad Ruslan, SH, Fraksi PKB yang dikirim olehLSM DPP LP21 Tipikor, bukti T22 ;23. Foto copy somasi, teguran pertama dari LBH. LP21 kepada H.AhmadRuslan, SH, bukti T23;24. Foto copy somasi kedua terakhir tanggal 03 Maret 2016, dari LBHLP21 Tipikor kepada H.Ahmad Ruslan, SH. bukti T24 ;25. Foto copy surat kuasa dari Dr.

Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor sejak tanggal13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN LSKTerdakwa 2oOo oo FBP W NY FRCO N. Nama lengkap : Sufriadi Bin Atyub. Tempat lahir : Beurandeh Paya. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /25 Oktober 1999. Jenis kelamin : Lakilaki. Kebangsaan : Indonesia. Tempat tinggal : Gampong Cot Patisah Kecamatan SeuneuddonKabupaten Aceh Utara. Agama : Islam.

Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M.

PUTUSANNomor : 853 K/Pid.Sus/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :NamaTempat lahirUmur / tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaan:SURDENI SULAIMAN, SKM Binti H.SULAIMAN AHMAD ;: Imbudee, Kabupaten Bireun;: 40 tahun/ 22 Desember 1972 ;: Perempuan;: Indonesia ;: Dusun Tgk.

SaladinAkbar Bin Bakhtiar Insya (masingmasing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah),pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi atau sejak bulan Mei 2012 sampaidengan bulan Desember 2012 atau setidaktidaknya dalam tahun 2012 bertempat diRumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatutempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri TIPIKOR Banda Acehberdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan

SaladinAkbar Bin Bakhtiar Insya (masingmasing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah),pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi atau sejak bulan Mei 2012 sampaidengan bulan Desember 2012 atau setidaktidaknya dalam tahun 2012 bertempat diRumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatutempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri TIPIKOR Banda Acehberdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK /X/2011 tentang Pengoperasian

HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum72pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dibantuoleh Purwanto, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.,ttd./ MS. Lumme S.H.Panitera Pengganti ;ttd./Purwanto, S.H., M.H.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasinsejak tanggal 19 September 2016 s/d tanggal 18 Oktober 2016;4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Banjarmasin sejak tanggal 19Oktober 2016 s/d tanggal 17 Desember 2016;5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 18Desember 2016 s/d tanggal 16 Januari 2017 ;6.

Perpanjangan Il oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 17Januari 2017 s/d tanggal 15 Februari 2017.Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : HERMANSYAH, SH danRekan, Advokat, beralamat di Jalan Jl. Kuranji RIT 009, Desa Barokah,Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;.Pengadilan Tipikor tersebut.1.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Banjarmasin yang mengnunjuk Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini ;Putusan nomor 33/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm. dari 84 halaman!2. Telah membaca berkas pemeriksaan perkara dan semua Suratsuratyang berhubungan dengan perkara terdakwa ;3. Telah mendengar keterangan saksisaksi, pendapat ahli danketerangan terdakwa4. Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;5.

Aceh Besar, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 12 Mei 2017, yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Sabang tanggal 17 Mei 2017, untukselanjutnya disebut sebagai TERBANDING semulaTERGUGAT;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh tanggal 9 Januari 2018 Nomor : 7/Pen.Pdt/ 2018/PT.BNA tentangpenunjukan Majelis Hakim serta berkas perkara Nomor 1/Pdt/.G/2017/PN.Sabdan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara Tersebut ;TENTANG DUDUKNYA

,M.H., masingmasing sebagai HakimAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor : 7/Pen.Pdt/2018/PT BNA tanggal 9 Januari2018, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 diucapkandalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengandihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta, TJUT NASRULLAH,Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak, atau kuasanya.Hakimhakim Anggota: Hakim Ketua,d.t.o d.t.oSIGID

., tanggal 7 Maret 2012yang amar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum KejaksaanNegeri Purworejo ;e Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan NegeriSemarang, tanggal 10 Januari 2012, Nomor : 65/Pid.Sus/2011/PNTipikor.Smg., yang dimintakan banding tersebut ;e Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;e Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding ditetapbkan sebesar Rp2.500,00(dua ribu

MH. dan Leopold Hutagalung, SH.MH.HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung R.! sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu juga, oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mariana34Sondang Pandjaitan, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi : Terpidana dan Jaksa / Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd/H. Surachmin, SH. MH. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.

VINSENSIUS DERMAWAN, yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut : e Bahwa saksi mulai bekerja di Dinas Peternakan Madiun pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 ;e Bahwa Penggugat di Dinas Peternakan sebagai Kepala Bidang dansebagai atasan saksi, sebelum saksi pensiun pada tahun 2010 Penggugatmasih aktif ; e Bahwa saksi pernah mendengar kalau Penggugat diberhentikan karena diMadiun ada 2 (dua) orang yang kena kasus di Tipikor yaitu Kadis danPenggugat dan waktu itu saksi mendengar setelah

hari raya ; e Bahwa saksi pernah menjadi saksi Penggugat di sidang Tipikor dengankasus proyek bantuan sapi yang dikorupsi oleh Penggugat PP ; 43Bahwa saksi mengetahui usulan pensiun dini Drh.

Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, (limaribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasehat HukumTerdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan NegeriBengkulu Klas A pada tanggal 4 Mei 2020 Nomor 6/Pid.SusTPK/2020/PN Bgl,sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor4/Akta.Pid/Tipikor/2020/PN Bgl. dan permintaan banding Penasehat HukumTerdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepadaJaksa Penuntut Umum, sesuai Akta

Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor14/Akta.Pid/Tipikor/2020 /PN Bgl., tanggal 5 Mei 2020;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umumtelah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri BengkuluKlas A pada tanggal 4 Mei 2020 Nomor 6/Pid.SusTPK/2020/PN Bgl,Hal. 57 dari 67 halaman, Pts.Perk.

Nomor 4/Pid.SusTPK/2020/PT BGL.sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor4/Akta.Pid/Tipikor/2020/PNBgl. dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umumtersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat HukumTerdakwa yaitu Ir Sudirman bin Jaafar,sesuai Akta Pemberitahuan PermintaanBanding Nomor 4/Akta.Pid/Tipikor/2020/PNBgl., tanggal 8 Mei 2020;Menimbang, bahwa Memori banding dari Jaksa Penuntut umum NomorW.8U1/2163/Pid.SusTPK.01.10.5/2020 tanggal 15 Mei 2020, yang diterima

NatunaAgama : IslamPekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS );Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanahan oleh:1.Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal9 Desember 2019:;Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengantanggal 21 Desember 2019;Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 4 Desember2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;Ketua Pengadilan Negeri Tanjung pinang sejak tanggal 3 Januarisampai dengan tanggal 2 Maret 2020..

SENAGIB,M.Pd Bin (Alm) MUHAMMAD dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000, (Sepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa Drs.SENAGIB, M.Pd Bin (Alm) MUHAMMAD menyatakan keberatan atasPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 16/Pid.SusTPK/2019/PN.Tpg,tanggal 9 April 2020 dengan alasan dan argumen yang kesimpulannyasebagai berikut :1.Bahwa Majelis Hakim pengadilan tipikor pada pengadilan negeriTanjungpinang

Membatalkan putusan pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeritanjungpinang No. 16/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Tpg tanggal 9 April 2020.3. Membebaskan pemohon banding dari segala dakwaan hukum atausetidak tidaknya melepaskan dari tuntutan hukum.4. Segera melepaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan NegaraTanjungpinang segera setelah putusan Pangadilan Banding.5. Merehabilitasi dan memulihnkan nama baik Terdakwa sesuai harkat &kedudukannya.6. Pembebanan biaya yang timbul karenanya kepada Negara.7.