Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 13 Desember 2011 sidtanggal11 Januari 2012 ;7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 12Januari2012 sid tanggal 11 Maret 2012 ;8.

Perpanjangan ke1 Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat sejak tanggal12Maret 2012 sid tanggal 10 April 2012 ;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUTSetelah membaca :e Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Nomor: 06/0.2.20/Ft.1/ 12/2011 tanggal 13 Desember 2011 ; Berkas perkara atas nama terdakwa H. IMAN SUPARDI, SE.

PUTUSANNomor: 24/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang mengadiliperkara perkara tindak pidana korupsi, pada Pengadilan tingkat pertama dengan acarapemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama Lengkap : Drs.

Dewantoro No. 19B Palu SulawesiTengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2013; PENGADILAN NEGERI tersebut; ==2Telah membaca: 1.Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu tanggal 07 Juni 2013 No.24/Pen.Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL, tentang penunjukan Majelis Hakimyang mengadili perkara ini; Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palu tanggal 07 Juni 2013 No. 24/Pen.Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL, tentang penetapan Hari Sidang; Berkas perkara atas

) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan PelaksanaanPekerjaan dan Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kesanggupanmengembalikan dana pembangunan yang ditandatangani oleh Rahman Fauzi;Asli 5 (lima) lembar kuitansi penyerahan uang dari bendahara SDN 54 PagarAlam kepada Rahman Fauzi;Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;8 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPalembang No. 03/TIPIKOR

Rahman Fauzi Alias Maman Bin MahyudinNanung, yaitu :e Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Koruspi Palembang Nomor : 03/TIPIKOR/2012/PT.PLG tanggal 28 Maret 2012 yang amarnya antara lainberbunyi :1.Mengadili :e Menerima permintaan banding dari PenuntutUmum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa;e Membatalkan putusan Pengadilan NegeriLahat Nomor : 151 / Pid.Sus / 2011 / PN.LTtanggal 28 November 2011 yang dimintakanbanding tersebut;2.Mengadili Sendiri :e Menyatakan Terdakwa Rahman Fauzi AliasMaman Bin

Hakim Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi Palembang dakwaan lebih subsidair dari JaksaPenuntut Umum dianggap kabur oleh karena tidak secara tegasmencantumkan ayat berapa dan huruf apa yang didakwakankepada Terdakwa;Bahwa dengan memperhatikan pertimbanganpertimbangan hukum dalam putusansebagaimana tersebut diatas, maka kami Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Pagar Alam berpendapat sebagai berikut :1Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiPalembang Nomor: 03 / TIPIKOR

pelanggaran hukum yang dilakukanoleh Termohon Kasasi (pihak Terdakwa yaitu Rahman Fauzialias Maman Bin Mahyudin Nanung), dan jika pelanggaranhukum tersebut dibiarkan begitu saja atau kurang cermat dalammenangani perkaranya maka tidak mustahil akan banyakpelakupelaku kejahatan yang akan terbebas atau lolos darijeratan hukum;Berdasarkan uraianuraian kami tersebut diatas maka kami berkesimpulansebagai berikut :881Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Palembang No. 03/TIPIKOR

/2012/PT.PLGtanggal 28 Maret 2012 yang amar putusannya menyatakanantara lain Terdakwa Rahman Fauzi alias Maman BinMahyudin Nanung tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksuddalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair sertamenyatakan dakwaan lebih subsider batal demi hukum adalahsama sekali tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilanmasyarakat;Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi TinggiPalembang No. 03/TIPIKOR/2012/PT.PLG

1993PT.Uj.Pdg Dalam perkara TJoe BinDarisa Dkk melawan Bado Bin Sabilong Dkk, tertanggal 8 Juli 19993 ;Foto copy dari foto copy Surat Direktorat Jenderal Pajak KantorPelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ujung Pandang Nomor:S.3043/Wpj.12.KB.01/1991, Perihal Urutan Wajib Pajak danBangunan (PBB) Kohir No.933 Cl Persil No.19 D1 Desa Barombong,Kampong Barombong, Kecamatan Tamalate, Kotamadya UjungPandang, tertanggal 30 Desember 1991 ;Foto copy sesuai salinan asli surat dari Pengadilan Negeri/Ham/Niaga/ Tipikor

JF/HRDGA/173/V/2014 tanggal 5Juni 2014 dan pasal 61 ayat (1) huruf d Undang Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003;Berdasarkan dalil dalil sebagaimana tersebut diatas , Tergugat memohonkepada Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri/Tipikor/ Dan Pengadilan Industrial Denpasar, agar berkenanmenjatuhkan putusan :DALAM POKOK PERKARA:1. menolak gugatan Penggugat seluruhnya.2.

PUTUSANNomor : 853 K/Pid.Sus/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :NamaTempat lahirUmur / tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaan:SURDENI SULAIMAN, SKM Binti H.SULAIMAN AHMAD ;: Imbudee, Kabupaten Bireun;: 40 tahun/ 22 Desember 1972 ;: Perempuan;: Indonesia ;: Dusun Tgk.

SaladinAkbar Bin Bakhtiar Insya (masingmasing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah),pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi atau sejak bulan Mei 2012 sampaidengan bulan Desember 2012 atau setidaktidaknya dalam tahun 2012 bertempat diRumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatutempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri TIPIKOR Banda Acehberdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan

SaladinAkbar Bin Bakhtiar Insya (masingmasing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah),pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi atau sejak bulan Mei 2012 sampaidengan bulan Desember 2012 atau setidaktidaknya dalam tahun 2012 bertempat diRumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatutempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri TIPIKOR Banda Acehberdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK /X/2011 tentang Pengoperasian

HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum72pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dibantuoleh Purwanto, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.,ttd./ MS. Lumme S.H.Panitera Pengganti ;ttd./Purwanto, S.H., M.H.

M E N G A D I L I:

• Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi tersebut;
• Memperbaiki / mengubah putusan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Nomor: 146/Pdt.G/2022/PN.Srg, tanggal 4 April 2023 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai tuntutan kerugian Immateriil dari gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ;

Dalam Konpensi

Aceh Besar, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 12 Mei 2017, yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Sabang tanggal 17 Mei 2017, untukselanjutnya disebut sebagai TERBANDING semulaTERGUGAT;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh tanggal 9 Januari 2018 Nomor : 7/Pen.Pdt/ 2018/PT.BNA tentangpenunjukan Majelis Hakim serta berkas perkara Nomor 1/Pdt/.G/2017/PN.Sabdan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara Tersebut ;TENTANG DUDUKNYA

,M.H., masingmasing sebagai HakimAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor : 7/Pen.Pdt/2018/PT BNA tanggal 9 Januari2018, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 diucapkandalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengandihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta, TJUT NASRULLAH,Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak, atau kuasanya.Hakimhakim Anggota: Hakim Ketua,d.t.o d.t.oSIGID

., tanggal 7 Maret 2012yang amar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum KejaksaanNegeri Purworejo ;e Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan NegeriSemarang, tanggal 10 Januari 2012, Nomor : 65/Pid.Sus/2011/PNTipikor.Smg., yang dimintakan banding tersebut ;e Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;e Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding ditetapbkan sebesar Rp2.500,00(dua ribu

MH. dan Leopold Hutagalung, SH.MH.HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung R.! sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu juga, oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mariana34Sondang Pandjaitan, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi : Terpidana dan Jaksa / Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd/H. Surachmin, SH. MH. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.

VINSENSIUS DERMAWAN, yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut : e Bahwa saksi mulai bekerja di Dinas Peternakan Madiun pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 ;e Bahwa Penggugat di Dinas Peternakan sebagai Kepala Bidang dansebagai atasan saksi, sebelum saksi pensiun pada tahun 2010 Penggugatmasih aktif ; e Bahwa saksi pernah mendengar kalau Penggugat diberhentikan karena diMadiun ada 2 (dua) orang yang kena kasus di Tipikor yaitu Kadis danPenggugat dan waktu itu saksi mendengar setelah

hari raya ; e Bahwa saksi pernah menjadi saksi Penggugat di sidang Tipikor dengankasus proyek bantuan sapi yang dikorupsi oleh Penggugat PP ; 43Bahwa saksi mengetahui usulan pensiun dini Drh.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasinsejak tanggal 19 September 2016 s/d tanggal 18 Oktober 2016;4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Banjarmasin sejak tanggal 19Oktober 2016 s/d tanggal 17 Desember 2016;5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 18Desember 2016 s/d tanggal 16 Januari 2017 ;6.

Perpanjangan Il oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 17Januari 2017 s/d tanggal 15 Februari 2017.Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : HERMANSYAH, SH danRekan, Advokat, beralamat di Jalan Jl. Kuranji RIT 009, Desa Barokah,Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;.Pengadilan Tipikor tersebut.1.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Banjarmasin yang mengnunjuk Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini ;Putusan nomor 33/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm. dari 84 halaman!2. Telah membaca berkas pemeriksaan perkara dan semua Suratsuratyang berhubungan dengan perkara terdakwa ;3. Telah mendengar keterangan saksisaksi, pendapat ahli danketerangan terdakwa4. Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;5.

Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, (limaribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasehat HukumTerdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan NegeriBengkulu Klas A pada tanggal 4 Mei 2020 Nomor 6/Pid.SusTPK/2020/PN Bgl,sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor4/Akta.Pid/Tipikor/2020/PN Bgl. dan permintaan banding Penasehat HukumTerdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepadaJaksa Penuntut Umum, sesuai Akta

Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor14/Akta.Pid/Tipikor/2020 /PN Bgl., tanggal 5 Mei 2020;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umumtelah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri BengkuluKlas A pada tanggal 4 Mei 2020 Nomor 6/Pid.SusTPK/2020/PN Bgl,Hal. 57 dari 67 halaman, Pts.Perk.

Nomor 4/Pid.SusTPK/2020/PT BGL.sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor4/Akta.Pid/Tipikor/2020/PNBgl. dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umumtersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat HukumTerdakwa yaitu Ir Sudirman bin Jaafar,sesuai Akta Pemberitahuan PermintaanBanding Nomor 4/Akta.Pid/Tipikor/2020/PNBgl., tanggal 8 Mei 2020;Menimbang, bahwa Memori banding dari Jaksa Penuntut umum NomorW.8U1/2163/Pid.SusTPK.01.10.5/2020 tanggal 15 Mei 2020, yang diterima

Nor Asikin, S.H.Rician Biaya Perkara:e Materai Putusan Rp. 6.000,e Panggilan Juru Sita Rp. 780.000, Administrasi Rp. 50.000,e Pendaftaran Rp. 30.000,e Redaksi Rp. 5.000, +e Jumlah Rp. 871.000,Keterangan : Dicatat disini bahwa Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dandiberikan kepada Penggugat, atas permintaannya pada tanggal : 20MARET 2017.Panitera Pengadilan Negeri/HI/Perikanan/Tipikor Tanjungpinang Kelas IAH.TYUS SURYANA, SH MH.NIP.19680131 199403 1 004.

Walikota Ambon mengirimkansurat Nomor: 860/3061/SEKKOT, Perihal: Penyampaian LaporanKeputusan Walikota Ambon tentang PNS yang terlibat Tipikor, tanggal 3Mei 2019, yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara(vide Bukti T5);halaman 7 dari 12 halaman.

NatunaAgama : IslamPekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS );Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanahan oleh:1.Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal9 Desember 2019:;Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengantanggal 21 Desember 2019;Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 4 Desember2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;Ketua Pengadilan Negeri Tanjung pinang sejak tanggal 3 Januarisampai dengan tanggal 2 Maret 2020..

SENAGIB,M.Pd Bin (Alm) MUHAMMAD dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000, (Sepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa Drs.SENAGIB, M.Pd Bin (Alm) MUHAMMAD menyatakan keberatan atasPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 16/Pid.SusTPK/2019/PN.Tpg,tanggal 9 April 2020 dengan alasan dan argumen yang kesimpulannyasebagai berikut :1.Bahwa Majelis Hakim pengadilan tipikor pada pengadilan negeriTanjungpinang

Membatalkan putusan pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeritanjungpinang No. 16/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Tpg tanggal 9 April 2020.3. Membebaskan pemohon banding dari segala dakwaan hukum atausetidak tidaknya melepaskan dari tuntutan hukum.4. Segera melepaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan NegaraTanjungpinang segera setelah putusan Pangadilan Banding.5. Merehabilitasi dan memulihnkan nama baik Terdakwa sesuai harkat &kedudukannya.6. Pembebanan biaya yang timbul karenanya kepada Negara.7.

Putusan Nomor 61 PK/PID.SUS/2016Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pekanbaru Nomor 32/TIPIKOR/2013/PTR. tanggal 27 Januari 2014 yangamar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Tanjung Pinang tanggal 24 September 2013 Nomor 27/PID.SUS/2012/TIPIKOR/PN.TPI. yang dimintakan banding tersebut dengan,Mengadili Sendiri:1.Menyatakan Terdakwa Sofyan

Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 32/TIPIKOR/2013/PTR.tanggal 27 Januari 2014,a.n. Sofyan, SKM;c. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriTanjungpinang Nomor 27/PID.SUS/2012/TIPIKOR.PN.TPI. tanggal 24September 2014, a.n.

Akta Pernyataan Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 3Nopember 2014 dengan Nomor 22/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm,yang dibuat oleh Plh. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin H. HUDRIANSYAH, S.H. yang menerangkan bahwaPenuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap PutusanPengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Klas IA Banjarmasin tanggal 28Oktober 2014, No. 43/Pid.SusTPK/2014/PN.Bjm.,ll.

Akta Pernyataan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa LIMBUDI SANTOSO alias BUDI LIM Bin LIM TEK DJOE pada tanggal 3Nopember 2014 dengan Nomor 22/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm,yang dibuat oleh Pih. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin H.

Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari JaksaPenuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11Nopember 2014 Nomor 22/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm;VIII. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal12 Nopember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada tanggal 14 Nopember 2014sesuai Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 22/Akta.Pid.SusTPK/ 2014/PN.Bjm;IX.

Akta Pernyataan Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 3Nopember 2014 dengan Nomor 22/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm,yang dibuat oleh Plh. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin H. HUDRIANSYAH, S.H. yang menerangkan bahwaPenuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap PutusanPengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Klas IA Banjarmasin tanggal 28Oktober 2014, No. 43/Pid.SusTPK/2014/PN.Bjm.,Hl.

Akta Pernyataan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa LIMBUDI SANTOSO alias BUDI LIM Bin LIM TEK DJOE pada tanggal 3Nopember 2014 dengan Nomor 22/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm,yang dibuat oleh Plh. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin H.

Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari JaksaPenuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11Nopember 2014 Nomor 22/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm;VIII. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal12 Nopember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada tanggal 14 Nopember 2014sesuai Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 22/Akta.Pid.SusTPK/ 2014/PN.Bjm;IX.

2001dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; Bahwa terhadap pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri TipikorMakassar yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama TerdakwaAndi ...47Andi Akrab,SE Bin Andi Rifai Bassaleng yang secara lengkap termuatdan terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Tipilor MakassarNo.42/Pid Sus /2012/PN.Mks tanggal 28 Januari 2013, kami selakuPenuntut Umum telah sependapat dengan dasar hukum danargumentasi yuridis yang menjadi pertimbangan Majelis hakimPengadilan Negeri Tipikor

bahwaTerdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi sebagimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidairdan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alin dandijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsitingkat ... ...49tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar sendiri dalam memutusperkara ini dalam tingkat banding; 220022 nn nne aneMenimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhnkan Hakim TingkatPertama, Pengadilan Tipikor

Hakim Tinggi Makassar dan DR.PADMA D LIMAN, SH.MH.Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota,dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum padahari Rabu tanggal 1 April 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadirioleh Hakim hakim Anggota serta MUSTAMING,SH. Panitera Pengganti,tanpa dihadiri Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dan Jaksa PenuntutHAKIM HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISttd ttdM.ZUBAIDI RAHMAT,SH.

TERGUGAT tidak memenuhi kewajibannyadikarenakan sesuai dengan faktafakta yang ada TERGUGATmelaksanakan kewajibannya dan telah menjalankan proses pengakhiranhubungan kerja sebagaimana diatur dalam Undangundang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;6) Bahwa berdasarkan kekaburan suatu gugatan atau ketidakjelasansuatu gugatan sehingga gugatan dianggap tidak memenuhi syaratformal, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacatformal maka sudah sepatutnya Majelis Hakim PengadilanNegeri/Tipikor

dr / PENGGUGATdk diwajibkan membayar biaya tersebut;5) Bahwa dikarenakan gugatan TERGUGAT dr / PENGGUGATdk telah mencemarkan nama baik dari PENGGUGAT dr /Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 05/Pdt.SusPHI/2019/PN PIkTERGUGAT dk, maka untuk memulihkan nama baik tersebut sudahsepantasnya dan sewajarnya PENGGUGAT dr / TERGUGAT dkmeminta biaya pemulihan nama baik sebesar Rp. 10.000.000,(Sepuluh Juta Rupiah);Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka TERGUGAT memohon kepada MajelisHakim Pengadilan Negeri/Tipikor

Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat yang menyatakanTergugat tidak memenuhi kewajibannya karena faktanya Tergugat telahmelaksanakan kewajibannya dan telah menjalankan proses pengakhiranhubungan kerja sebagaimana diatur dalam Undangundang No. 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan; Bahwa berdasarkan kekaburan gugatan atau ketidakjelasan gugatandianggap tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu gugatandikualifikasikan cacat formal maka sudah sepatutnya Majelis HakimPengadilan Negeri/Tipikor