TRISNO RAHARDJO, tidak terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah dirubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KitabUndangundang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair.Menyatakan membebaskan terdakwa Ir. TRISNO RAHARDJO dari dakwaanprimair melanggar pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah dirubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KitabUndangundang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair .Menyatakan Terdakwa Ir.

Judex Facti lebih mendasarkan pada tidak diajukannya upayahukum banding oleh Terdakwa, hingga karenanya berpendapat bahwaTerdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair yang diaturdalam Pasal 2 ayat (1 ) jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 jo.UndangUndang No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat ( 1 ) ke 1 KUHP,dengan pertimbangan karena Terdakwa tidak mengajukan upaya hukumbanding.2.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan KerugianKeuangan Negara sebesar Rp. 376.917.208, (tiga ratus tujuh puluhenam juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan rupiah)atau setidak tidaknya sekitar jumlah itu;Perbuatan Terdakwa INDRAJAYA YOTJE sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak

Menyatakaan Terdakwa, INDRAJAYA YOTJE, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimanadiatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah denganUndang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi;Halaman 15 dari 23: halaman Putusan Perkara Nomor 3/Pid.SusTPK/2019/PT PAL2.

hasilperhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsipelaksanaan proyek pembangunan terminal Tipe C di Kecamatan PutriHijau dan Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara TahunAnggaran 2006, yang ditanda tangani oleh Tim Penghitungan KerugianKeuangan Negara Walben Damanik selaku Pembantu PenanggungJawab, Indriyo Husodo selaku Pengendali Teknis, Diana M selaku KetuaTim dan Lina Maryani selaku Anggota Tim ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutketentuan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat(3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Nusyirwan Ramli selaku Direktur CV Bonafiabersamasama dengan saksi Dasmilijanto Tjatur Putro, A.Md (diperiksa dalamberkas perkara terpisah) selaku Pemimpin Kegiatan

Ramli Razak dariDakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b,ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;2. Menyatakan Terdakwa Nusyirwan Ramli bin A.

Lapis Penetrasi : Rp. 113.184.702.57,Jumlah Total : Rp. 250.307.944,80.Nilai Pekerjaan Perkerasan Netnya adalah : Rp. 250.307.944,80, (Rp.963.000 + Rp. 16.341.930,99,) = Rp. 233.003.013,81, (Dua ratus tiga puluhtiga juta tiga ribu tiga belas rupiah delapan puluh satu sen),Perbuatan Terdakwa Syamsiah tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah denganUndangUndang Nomor

No. 340 K/PIDSUS/2009Perbuatan Terdakwa Syamsiah tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubahdengan Undan Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidanakorupsi jo pasal 56 ayat (1),(2) KUHP JO Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDIAIR:Bahwa ia Terdakwa SYAMSIAH selaku Direktris CV Bina Karyaberdasarkan akta

PADAPENGADILAN TINGGI TERSEBUT;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutanserta salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Denpasar tanggal 2 April 2015 Nomor: 31/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Dpsdalam perkara Terdakwa tersebut diatas;Telah membaca dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa di persidangan tingkat pertama dengan dakwaan yang pada pokoknyasebagai berikut :Primair :eTelah melakukan tindak pidana korupsi sebagai mana dirumuskan dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 Tahunhim 3 dari 14 him Put.No.06/Pid.Sus/201 5/PT.DPS2.

NIXON B.KROONS,Sp.B sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharuidengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis HakimTingkat Pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhiunsurunsur Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimanadirubah dan diperbaruhi dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP dalam dakwaai Primair, karena Terdakwa adalah Pegawai Negeri dalamkedudukannya sebagai Pejabat/Direktur RSUD Tobelo, dimana seharusnyaMajelis Hakim mempertimbangkan PasalPasal yang berkaitan dengankedudukan/Jabatan

Tipikor/20 13/PN.Tte, tanggal 19 Juni 2013 menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang DilakukanSecara Bersamasama, dalam dakwaan Primair sebagaimana yang diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubahdan diperbaharui dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun = 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1

putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Ternate Nomor: 01/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte, tanggal 19 Juni2013;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa berada didalam tahanan, makalamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatunkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat akan ketentuan Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telahdirubah dan diperbaharui dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo pasalHalaman 55 dari 49 halamanPutusan Nomor: 06/PID.TIPIKOR/2013/PT.MALUT.193 dan pasal 241 KUHAP Jo pasalpasal lain dari UndangUndang yangbersangkutan;MENGADILI:1.

atauorang lain serta merugikan kKeuangan Negara sesuai dengan hasil perhitungankerugian keuangan Negara yang dihitung oleh BPKP Propinsi Maluku yangtertuang dalam laporan hasil perhitungan kerugian Negara No.S307/PW25/5/2008 tanggal 28 Januari 2008 proyek pengadaan bahan budidaya rumput lautsebesar Rp.72.667.273, sehingga total kerugian keuangan Negara adalahsebesar Rp.72.667.273, atau setidaktidaknya dalam jumlah tersebut ;Perbuatan Terdakwa Rahima Wowe, SE sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 ayat 1 jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 joUndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Rahima Wowe, SE selaku Direktur CV.

2010Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Masohi di Piru Maluku tanggal 18 Februari 2010 sebagai berikut :1.Menyatakan RAHIMA WOWE, SE bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi yaitu Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang LainAtau Suatu Korporasi, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan AtauSarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan Yang DapatMerugikan Keuangan Negara Dan Perekonomian Negara sebagaimanadalam Surat Dakwaan Primair : Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

Menyatakan terdakwa DJUJUN MARDJUANA bin MARTASASMITA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang RI Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dalam DakwaanPrimair

Membebaskan terdakwa DJUJUN MARDJUANA bin MARTASASMITA dari dakwaan Primair melanggar pasal Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;3.

Bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaansubsidairitas yaitu sebagai berikut :Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndangRepublik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP.Subsidair : Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNo. 31 Tahun 1999 sebagaimana

pertimbangan tersebut sudahtepat dan benar karena sesuai dan didasarkan pada fakta hukum dipersidangan dan karena pertimbangan Hakim tingkat pertama sudahbenar dan tepat, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikanpertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dan Jaksa penuntut Umummerasa keberatan dan tidak sependapat, karena berdasarkan faktapersidangan dari pemeriksaan saksisaksi, keterangan Terdakwa danbarang bukti, maka Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa semuaunsur dalam dakwaan Primair Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndangNomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP telah terpenuhi dan Terdakwa telahterbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanakorupsi sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dengan

B/ 2011/PN.BKN tanggal 11 April 2011 yang lainnya.Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Bangkinangterhadap dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RIHal. 44 dari 49 hal. Put.

Lapis Aspal 1.750,00 MM 52.8443 (2.8443) KelebihanBeton(LASTON) Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut merugikan keuangannegara sebesar Rp103.574.690,16 (seratus tiga juta lima ratus tujuhpuluh empat ribu enam ratus sembilan puluh koma enam belas rupiah).Hal ini berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara NomorSR7506/PW.02/5/2012 tanggal 28 Desember 2012;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanapada Pasal 2 ayat (1) Jo

No. 797 K/PID.SUS/2015Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merugikan keuangannegara sebesar Rp103.574.690,16 (seratus tiga juta lima ratus tujuhpuluh empat ribu enam ratus sembilan puluh koma enam belas rupiah).Hal ini berdasarkan laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara NomorSR7506/PW.02/5/2012 tanggal 28 Desember 2012;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanapada Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

., tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsisebagaimana dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum yang diatur dandiancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo.

2 ayat (1) Jo.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Berdasarkan semua urusan di atas mohon agar Ketua PengadilanTinggi Tindka Pidana Korupsi Jawa Timur berkenan memutuskan:1.

Menyatakan Terdakwa TARIJANTO terbukti bersalah melakukantindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)jo pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadalam surat dakwaan Primair.5.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999,sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primairserta permohonan Penuntut Umum untuk mnjatuhkan pidana sebagaimanadalam tuntutannya beralasan hukum untuk dikesampingkan.Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama padaPengadilan Negeri

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembarantasan TindakHal 16 dari 53 halaman Nomor 16/PID.SUSTPK/2018/PT SBYPidana Korupsi jo.

Menyatakan Terdakwa NURHADI Bin KAYIN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan atau turutserta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair ;2.

Menyatakan Terdakwa NURHADI bin KAYIN bersalah melakukan tindakpidana secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahanatas Undangundang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUH Pidana;3.

2 ayat (1) Jo.

Fisik Rekening Air Per 31 Desember2001sebesar : Rp. 260.082.620,Hasilnya terdapat selisin kurang Fisik Rekening Air sebesarRp. 66.012.708.00,Pada hasil Pemeriksaan Per 31 Desember 2001 hasil temuan BPKPterdapat selisih kurang fisik sebesar : Rp. 66.012.708.00,Sedangkan saldo menurut buku rekening air sebesar : Rp.326.095.328.00,.Sedangkan saldo menurut Fisik rekenng air sebesar : Rp.260.082.620.00,Jadi Selisin: Rp. 66.012.708.00,Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999jo. Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP; 12SUBSIDAIR : 2220222 220 22 nn nn nn enn eeSaaS Bahwa terdakwa . SUBAEDAH BINTI BACO selaku Ketua Kasir PadaPerusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jeneponto dan terdakwaIl.

Pasal 18 Undangundang Nomor31 Tahun 1999 jo. Undangundang Nomor 20 Tahun 20017273tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. PasalSo aval (1) Ke1 RUIAP eee ceeesn etcetera annemSubsidair : Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 jo. Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP Jo.

Nomor : 18 K/Pid.Sus/2014141Menyatakan Terdakwa ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDINterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI melanggar Pasal 2 ayat 1 jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan PRIMAIRPenuntut Umum ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL MUCHID Bin ACHMADJAMALUDDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulandengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga

: 62/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg, tanggal 18 September 2013 yangmerubah putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 25/Pid.Sus/2013/PN.Smg, tanggal 20 Juni 2013, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenaitu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut,sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untukmembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor: 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan22,ditambah dengan Undangundang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,UndangUndang Nomor : 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor : 8 Tahun 1981 danUndangUndang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang

NASIR tersebut di atas, diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPjo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDIAIR :SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI BinSEMIdalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Aditya Rezki Abadi(PT.

Korupsi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkatbanding;Menimbang, ...Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebutdiatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PengadilanNegeri Makassar Nomor : 53/Pid.Sus/2014/PN.MKS tanggal 19 Febrauri2013 dapat dipertahankan dalam Peradilan tingkat banding dan olehkarenanya haruslah dikuatkan ;Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, makakepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan ;Memperhatikan, Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor: 20 Tahun 2001 Jo.

Menyatakan terdakwa AGUS DIDIPU telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (8)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangHal. 1 dari 95 halamanPutusan No. 12/PID.SUS TIPIKOR/2012/PN.Gtlo.Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan

(c) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadual waktuyang telah ditetapkan dalam Kontrak.nocnenennnn= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang UndangRepuplik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Undang Undang Repuplik Indonesia Nomor 20 TahunHal. 14 dari 95 halamanPutusan No. 12/PID.SUS TIPIKOR/2012/PN.Gtlo.2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Repuplik Indonesia

Pemerintah ProvinsiSulawesi Tenggara sebesar Rp.49.000.000, (empat puluh sembilan jutarupiah)atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.Perbuatan terdakwa DARMAN Bin LA HUSE tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDIAIR

Menyatakan Terdakwa DARMAN BIN LA HUSE Bin LA HUSE bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, dalam dakwaan Primaitr.2.

BRI (Persero) cabang Majenang unitCimanggu Barat Kabupaten Cilacap sebasar Rp. 361.880.000, (Tigaratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ; 10Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana dakwaan primair ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIYONO Bin SULAIMANberupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesarRp.500.000.000,.

suratsurat bukti,salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang tanggal 17 DESEMBER 2012 Nomor 83/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., memori banding yang diajukan PenasihatHukum Terdakwa, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarangsependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor PengadilanNegeri Semarang bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkanbersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalamdakwaan Primair melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehinggapertimbanganpertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil aliholeh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai alasandan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang 17 DESEMBER 2012 Nomor 83/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., harus dikuatkan ; Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkanterdakwa dari tahanan maka terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana, makakepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatperadilan ; Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

YUSUF TOJIRI Bin SUDIA bersamadengan Terdakwa II JAJA Bin MAKSUM sebagaimana diatur dandiancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2)dan (3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UndangUndang RI Nomor20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa M.

YUSUF TOJIRI Bin SUDIA dan Terdakwa IIJAJA Bin MAKSUM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RI No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair ;2.

pasal 193 ayat (2) KUHAP tidak ada alasan paraTerdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya berdasarkan pasal 242KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahananpatutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa dibebani pula untukmembayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo. Pasalpasal dari Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan peraturanperundangundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;Halaman 35 dari 36, Perkara Nomor 16/TIPIKOR/2018/PTBag.MENGADILI1.