Kebiasaan RUPS juga sering dilakukan di Purwokerto.tu dibuktikan dengan dokumen Risalah Rapat yang dimilikioleh PT.

Karena sebagian besar daripemegang Saham banyak beraktivitas di Purwokerto sehinggamemindahkan akses koordinasi serta mengoptimalkan danmengefektifkan penyelenggaraan, maka atas usulan beberapapemegang saham kepada Dewan Komisaris, RUPS untukdilaksanakan di Purwokerto.3.

Dengan demikian dalilpenggugat tidak benar sama sekali.Terkait keberatan Penggugat terhadap diadakannya Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa yang dilakukan di Purwokerto dapatdijelaskan bahwa sudah beberapakali Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dilakukan di Purwokerto. RUPS yang dilakukan diPurwokerto ini juga diikuti oleh Penggugat. Mengapa hanyaRUPSLB yang tertanggal 28 Februari 2014 saja yangdipertanyakan.

Penggugat sendiri sudah tahu bahwa RUPS bisadilakukan ditempat kedudukan perseroan (Cilacap) atau ditempatPerseroan melakukan kegiatan usaha. Sebagaimana diketahuibahwa Tergugat adalah pemegang terbesar saham perusahaandan boleh dikatakan perusahaan ini adalah bagian dari LabalabaGroup (pemegang saham terbesar oleh Tergugat !) yang berkantorPusat di Purwokerto.

Sehingga tidak adayang salah kalau RUPS perusahaan dilakukan di Purwokerto.Bahwa sebelumnya Sebagian Besar Pemegang telah berkirim surat(sampai tiga kali) kepada Penggugat selaku Kuasa DirekturPerusahaan untuk mengadakan RUPS. Surat tertanggal 22November 2013, 05 Januari 2014 dan 20 Januari 2014 yangsemuanya telah diterima dengan baik oleh Penggugat.

SoetardjoBerdasarakan RUPS tanggal 29 Juni 2006Dewan Komisaris Komisaris Utama KomisarisDewan DireksiIr. RMA Amirullah, SSIr. Abdul Gaffar Anmad SyukurHal. 8 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2017/PT SBYDirektur Utama : Dahlan IskanDirektur : Drs. Soerhardi, MBA* Berdasarkan pasal 11 Keputusan RUPS PT.

Soerhardi, MBA Berdasarkan Pasal 11 Keputusan RUPS PT.

Pada setiap rapat Terdakwa selalumengingatkan bahwa segala proses harus sesuai dengan SOP ;Bahwa dasar penjualan asset Kediri dan Tulung Agung adalahkeputusan RUPS ;Bahwa RUPS dimulai dengan Pra RUPS (dibedah 1 tahun) berkali kalimembedah, yang hadir dari PT PWU Ketua Team dan Pak Suhardi danKepala Biro Kantor Gubernur ;Bahwa Aset Kediri, Tulung Agung ataupun semua yang dilakukanDireksi dibahas di Pra RUPS ;Bahwa SK atau dokumen pembentukan Tim Penjualan Asset benar ;Bahwa terhadap asset Tulung Agung

PWU Ketua Team dan Pak Suhardi danKepala Biro Kantor Gubernur ;Bahwa Aset Kediri, Tulung Agung ataupun semua yang dilakukanDireksi dibahas di Pra RUPS ;Bahwa Personal Garantie di BNI 46 sekarang sudah lunas pabrikterbesar sering menang tander ;Bahwa RUPS dan ke Il tidak dilakukan pelepasan asset karena belumtertata sedangkan RUPS berikutnya baru diputuskan ;Bahwa Aset PT.

PWU Ketua Team dan Pak Suhardi danKepala Biro Kantor Gubernur ;Bahwa Aset Kediri, Tulung Agung ataupun semua yang dilakukanDireksi dibahas di Pra RUPS ;Bahwa Personal Garantie di BNI 46 sekarang sudah lunas pabrikterbesar sering menang tander ;Bahwa RUPS dank e II tidak dilakukan pelepasan asset karena belumtertata sedangkan RUPS berikutnya baru diputuskan ;Bahwa Aset PT.

Hasbullah Chadidyang juga merupakan salah satu Direktur pada PT.Jindo Kodeco Heavy Industry, namundalam RUPS Luar Biasa ini tanpa dihadiri oleh Choi Gye Wol selaku Direktur UtamaPT. Jindo Kodeco Heavy Industry serta Korea Development Company Limited sebagaipemegang saham terbesar, dan pada RUPS Luar Biasa tersebut Terdakwa mengangkatdirinya sebagai Direktur Utama dan Saiful Mahdi Chalid sebagai Direktur pada PT.Hal 3 dari 38 hal.

Putusan No.197/Pid.B/2013/PN.Jkt.UtJindo Kodeco Heavy Industry yang kemudian hasil RUPS Luar Biasa tersebut Terdakwabawa ke Notaris Novarina Dewi, SH untuk dibuatkan keputusan hasil RUPS Luar Biasatersebut kedalam Akta Notaris;Bahwa selanjutnya Akta Notaris tentang keputusan hasil RUPS Luar Biasa tersebutTerdakwa sahkan di Menteri Hukum dan HAM dengan pengesahanNo.AHU.16.192.AH.01.02 tanggal 27 April 2009;Bahwa kemudian Terdakwa Arjanto Moedjono pada sekitar awal Bulan Januari 2010datang ke PT.

Jindo Kodeco Heavy Industry, namundalam RUPS Luar Biasa ini tanpa dihadiri oleh Choi Gye Wol selaku Direktur UtamaPT.

Jindo Kodeco Heavy Industry serta Korea Development Company Limited sebagaipemegang saham terbesar, dan pada RUPS Luar Biasa tersebut Terdakwa mengangkatdirinya sebagai Direktur Utama dan Saiful Mahdi Chalid sebagai Direktur pada PT.Jindo Kodeco Heavy Industry yang kemudian hasil RUPS Luar Biasa tersebut Terdakwabawa ke Notaris Novarina Dewi, SH untuk di buatkan keputusan hasil RUPS Luar Biasatersebut kedalam Akta Notaris;Bahwa selanjutnya Akta Notaris tentang keputusan hasil RUPS Luar Biasa tersebutTerdakwa

,M.H:e Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;Bahwa organorgan dalam Perseroan Terbatas sesuai dengan ketentuanUndangUndang No.40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, OrganPerseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan DewanKomisaris dan posisi tertinggi ada di dalam RUPS yaitu untuk menjalankantugas dan fungsi perusahaan lalu RUPS juga dapat menunjuk Direksi yangbertugas untuk mengelola asetaset perusahaan, mewakili perusahaan baikdidalam maupun diluar

Golden Hui yang di aktakandengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 Tanggal 8 Maret 2003 yangdibuat oleh dan di hadapan Notaris Ki Agus Daud di Kabupaten Semarangsetelah diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. GoldenHui;2. Bahwa Penggugat bertindak sebagai Direktur Utama PT. Golden Huiberdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT.

Golden Hui berdasarkan aktaaktaterakhir yang dibuat, dan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Golden Hui ;Bahwa salah satu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan NegeriSemarang yang memeriksa dan mengadili perkara No. Register 13 / Pdt.G /2007 / PNSmg adalah sebagai berikut ....dan selama aktaakta yangdimaksud belum dibatalkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),maka Tergugat (LIU FU) / Penggugat dan Tergugat Il (NUR ANDAYANI)yang berhak mewakili kepentingan hukum PT.

Golden Hui, yaitu apabila menginginkan perubahan harusmelalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

SmgPemegang Saham (RUPS) PT. Golden Hui sebagaimana dalam pasal 28 yangmenyimpang dari ketentuan dalam passal 10 dan pasal 13 Anggaran dasar inimengenai tata cara pengangkatan anggota direksi dan Komisaris telah di angkat:Direktur Utama: Tuan LIU. LFU , Direktur : Tuan LIU. FANG JUNG, Direktur Il: Tuan LIU.

Golden Hui yang diaktakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 Tanggal 8 Maret 2003yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ki Agus Daud di Kabupaten Semarangsetelah diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Hendy Trisnaditelah dengan suka rela menjadi bagian dari warga NITdengan memiliki KTP di Maumere (lihat bukti No. 117,12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18) ;Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2007 telahdiadakan RUPS untuk membuat akta perubahan danmenerima Hendy Trisnadi untuk dimasukkan ke Aktesebagai pemegang saham 5%, hal ini dilakukan tahun2007 karena setoran modal PT.

Hendy tidak maumenandatangani, akhirnya karena dalam aturan sudahquorum di atas 75%, maka Dirut dapat bertindak sesuaiperaturanKeputusan RUPS, maka Terdakwa berangkat ke Jakartadengan berbekal surat kuasa pemegang saham lainnyayaitu. Terdakwa II dan III hasil Keputusan RUPS untukHal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1435K/Pid/2010membuat Akta Perubahan Nomor : 2 tanggal 10 Desember2007 dan nama Hendy sudah dimasukkan dengan memiliki5000 lembar saham senilai RAp.500 juta ;Bahwa meskipun Sdr.

2007 karena posisi Komisaris harus kembalilagi, sebab pada RUPS I/II sudah mengundurkan diri ;kebetulan di akta juga ada kesalahan nama Terdakwa !

ditulis Ruchiyat Sumadi dan saham Hendy senilai 20%seharusnya 5% setelah dicoba pada RUPS IV danV Sdr. Hendy tetap pada pendiriannya, tidak maumenandatangani daftar hadir atau tandatangan lainnyakarena prinsipnya dia minta uang kembali. SayaJelaskan ada prosedurnya yaitu) pemegang saham membuatsurat penawaran bahwa saham akan dijual dan itu butuhwaktu dan prosedurhukum, jadi persoalan terhenti (bukti No.7 dan 8) ;Bahwa pada tanggal 29 November 2005, Sdr.

l dan takada kesalahan lagi, karena secara aturan perseroankeputusan sudah Quorum di atas 75% tetapi mengingatsudah masuk persidangan Kami jadi raguragu karena adaperaturan RUPS Ketua Pengadilan bisamemerintahkan untuk RUPS lagi dan semua harus hadirdantandatangan sebagai pemegang saham dan menetapkanquorum(Pasal 73 No.6 dan Pasal 67 UU Perseroan 1995 No.1,2,3,4)bukti No.9;Bahwa sehubungan dengan permasalahan paraTerdakwa/para Pemohon Kasasi dengan saksi Hendy, paraTerdakwa telah mengajukan gugatan

ANDALAS MERAPI TIMBER dan PT.PEMBANGUNAN ANDALAS SEJATI serta pembayaranpembayarannya saksi tidak mengetahuinya.Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akhirtahun 2011, tidak ada dibicarakan atau dipermasalahkanadanya pengiriman uang sebesar Rp. 265.000.000, (duaratus enam puluh lima juta rupiah) darn PT.PEMBANGUNAN ANDALAS SEJATI yang masuk kerekening atas nama Terdakwa dan saksi baru mengetahuisetelah diperiksa oleh Penyidik.Bahwa saksi tidak tahu pasti, apakah di dalam RUPS (RapatUmum Pemegang

ANDALAS MERAPI TIMBER berdasarkanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2010 yangdiselenggarakan pada tahun 2011.35Bahwa saksi selaku pemegang saham PT.

ANDALASMERAPI TIMBER pernah meminta untuk segeradilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuktahun 2011 pada bulan Juli 2012 dan untuk Tahun 2012 padaawal tahun 2013 namun tidak ditanggapi oleh DirekturUtamanya yaitu IBRAHIM HASAN, namun pada bulanMaret 2013 baru diadakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS).Bahwa dalam RUPS tersebut dibahas mengenai uangangsuran pembayaran utang dari PT. PEMBANGUNANANDALAS SEJATI kepada PT.

ANDALAS MERAPITIMBER sebesar Rp. 265.000.000, (dua ratus enam puluhlima juta rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa melaluirekening pribadinya, dan berdasarkan RUPS tersebut telahdipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan hasilnya telahditerima oleh para pemegang saham yang kemudian hasilRUPS tersebut dituangkan ke dalam Akta Notaris serta telahdisahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiapada bulan Juli 2013 dan telah diterima.Bahwa berdasarkan RUPS tersebut pertanggungjawabanTerdakwa terhadap

ANDALAS MERAPITIMBER, dan pertanggungjawaban Terdakwa tersebut diRUPS dapat diterima oleh RUPS.Bahwa di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Maret 2013 tersebut, juga Terdakwa diberhentikan darijabatannya sebagai Direktur PT.

"(Cetak tebal dan garis bawah sengaja ditambahkan agar menjadiperhatian)Pasal 69 UUPT 1995"(1) Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas)hari sebelum RUPS diadakan.(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat."

Tindakan yang dilakukan TERGUGAT yang secara patut telahmemberitahukan dan memanggil para Pemegang Saham telah sesuai denganPasal 14 UUPT No.1/1995 yang menentukan:(1) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS(2) Usul adanya perubahan Anggaran Dasar dicantumkan dalam suratpanggilan atau pengumuman untuk mengadakan RUPS.33.34.66Pasal 69 UUPT No.1/1995 yang menentukan:(1) Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum RUPS diadakan.(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat

tercatat.(3) Pemanggilan RUPS untuk Perseroan Terbuka dilakukan dalam 2 (dua)surat kabar harian.(4) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, danacara rapat disertai pemberitahuan bahwea bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor perseroan mulai hari dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan hari RUPS diadakan.(5) Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksuddalam ayat (4) kepada pemegang saham secara cumacuma.(6) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan

atau Anggaran Dasar.b) Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas (UndangUndang PT No.1/1995), yangberbunyi sebagai berikut:Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentinganperseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya.89c) Pasal 68 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas (UndangUndang PT No.1/1995), yangberbunyi sebagai berikut:Untuk menyelenggarakan RUPS Direksi melakukan pemanggilankepada pemegang saham.d) Pasal 69 ayat

di surat kabar dan sebelum RUPS harusdiumumkan ;Bahwa Kalau di dalam RUPS agenda yang dibuat tidak disetujui maka solusinyaboleh digugat ;Bahwa pemegang saham tidak dapat menolak agenda perubahan Anggaran DasarPT,bila RUPS yang dilaksanakan untuk itu telah memenuhi kuorum seperti yangditentukan oleh UU PT atau Anggaran Dasar suatu PT;Bahwa RUPS tidak bisa ambil keputusan apabila keputusan bertentangan denganhukum yang berlaku ;Bahwa RUPS tidak dapat berjalan kalau kurang dari 50%;Bahwa RUPS dapat

Keputusan RUPS denganmenyebutkan Alasannya.

Bahwa RUPS sebagai organ tertinggi perusahaan yang memilikikewenangan penuh berkaitan terhadap halhal yang terbaik bagiperusahaan, diantaranya untuk memberhentikan direktur utama darijabatannya;6. Bahwa Mekanisme RUPS sirkuler in casu sah berdasarkan hukum,merujuk pada:a.

Bahwa terhadap sahnya mengenai keputusan RUPS tersebut maka harusada kuorum yang harus dipenuhi agar keputusan tersebut dapat diambil.

Bahwamengenai jumlah quorum tersebut telah disebutkan dalam Pasal 86 ayat (1)Undang Undang Perseroan Terbatas bahwa RUPS dapat dilangsungkan jikadalam RUPS lebih dari +2 ( satu perdua ) bagian dari jumlah seluruh saham denganhak suara hadir atau diwakili kecuali Undang Undang dan / anggaran dasarmenentukan jumlah kuorum yang lebih besar;Menimbang, bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)pada dasarnya diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, oleh karena dalamsuatu perseroan terbatas,

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari RUPS Tahunan danRUPS Luar Biasa. Bahwa secara umum RUPS harus dilaksanakan dalam bentukkonvensional, yaitu seluruh pemegang saham hadir secara fisik dan berkumpuldalam suatu tempat. Namun pada prakteknya, sering terdapat kesulitan untuk*"mengumpulkan para pemegang saham secara bersama sama sedangkanputusan RUPS sangat diperlukan untuk suatu masalah tertentu.

Bina Arta Swadaya tersebut sudah lazimdilakukan terhadap PTPT lain dibawah Yayasan BinaSwadaya, dan ada 17 PT hingga saat ini namun tidak adamasalah ;Bahwa benar Yayasan Bina Swadaya meminta direksi PT.Bina Arta Swadaya untuk melakukan RUPS Tahunan,namun tidak dipenuhi dan karenanya mengajukanpermohonan penetapan penyelenggaraan RUPS kePengadilan Negeri Jakarta Utara ;Bahwa benar Yayasan Bina Swadaya baru mengetahuibahwa Ir.

Perlu dipahamibahwa RUPS adalah salah satu organ perseroan terbatas. Apabila perseroanterbatas telah terbentuk, maka seluruh organ perseroan terbatas tersebutdinyatakan berfungsi. Inilah yang menyebabkan Direksi dan Komisaris PT. BASmenjalankan fungsinya. Bila RUPS tidak ada, maka seharusnya sejak awalDireksi dan Komisaris PT. BAS pun harus dinyatakan tidak pernah ada.Meniadakan RUPS PT. BAS sama artinya dengan Direksi PT. BASmengambilalin kepemilikan atas PT.

BAS tidak pernah memberikan laporan keuangankepada pemegang saham di dalam forum RUPS ;Bahwa Sejak berdirinya PT. BAS hingga saat ini, para TergugatRekonvensi selaku Direksi PT. BAS belum pernah menyelenggarakan RUPS,baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa, sehingga sangat sulit bagi parapemegang saham (termasuk Penggugat Rekonvensi ) untuk memantau danmenilai kinerja PT. BAS. Penyelenggaraan RUPS Tahunan adalah hal yangsangat penting untuk menilai kinerja PT.

Hal ini bertentangan dengan UUPT karena pertama, Direksiwajid mengadakan RUPS dan wajib untuk melakukan pemanggilankepada para pemegang saham sehubungan dengan akandiadakannya RUPS. Kedua, apabila Direksi tidak menyelenggarakanRUPS, maka yang berhak untuk mengajukan permohonan kepadapengadilan agar diadakan RUPS adalah pemegang saham (Pasal 67)UUPT, bukan direksi ;(ii) Para Termohon Kasasi tidak pernah membuat laporan tahunan dandokumentasi keuangan perseroan sejak PT.

No. 2465 K/Pdt/2010b.Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasaberhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai denganjumlah saham yang dimilikinya. (Pasal 72 Undang Undang PT) ;Cc.Memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS danlaporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporantahunan (Pasal 86 Undang Undang PT) ;3.Bahwa selama para Termohon Kasasi menjadi Direksi PT.

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal10 ayat 1 huruf (d) menyatakan RUPS Kedua sebagaimanadimaksud huruf (b) sah dan berhak mengambil keputusan jikadalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlahseluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili kecualianggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.6.

BAB VITRANSAKSI HIBAH YANG DILAKUKAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TIDAKMEMERLUKAN PERSETUJUAN RUPS DAN TELAH DILAKSANAKAN SESUAIDENGAN SYARATSYARAT FORMIL YANG BERLAKU 25.26.27.Penggugat juga mendalilkan bahwa transaksi hibah sebagaimana terteradalam Akta Hibah 04 bersifat melawan hukum karena dilakukan tanpapersetujuan RUPS Penggugat.

Houston Steel Internationaltertanggal 17 Maret 2020;Tanda Terima TERGUGAT tertanggal 17 Maret 2020 atasUndangan RUPS LB PT. Houston Steel International;Tanda Terima TERGUGAT tertanggal 17 Maret 2020 atasUndangan RUPS LB PT. Houston Steel International;Tanda Terima Kuasa Kenneth Vaughn Krebs tertanggal 17Maret 2020 atas Undangan RUPS LB PT. Houston SteelInternational;Daftar Hadir RUPS LB PT. Houston Steel Internationaltanggal 1 April 2020;Berita Acara RUPS LB PT.

Houston Steel Internationaltanggal 1 April 2020;Undangan RUPS LB Kedua PT. Houston SteelInternational tertanggal 1 April 2020;Tanda Terima TERGUGAT atas Undangan RUPS LBKedua PT. Houston Steel International tertanggal 3 AprilHal. 62 dari 79 Hal. Putusan Nomor 416/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.27. Bukti P16.228. Bukti P16.329. Bukti P16.430. Bukti P1731. Bukti P1832. Bukti P18.133. Bukti P1934. Bukti P19.135. Bukti P202020 yang diterima melalui Security Kantor PT.

HoustonSteel International:Tanda Terima Kuasa Kenneth Vaughn Krebs tertanggal 1April 2020 atas Undangan RUPS LB Kedua PT. HoustonSteel International;Daftar Hadir RUPS LB Kedua PT. Houston SteelInternational tanggal 13 April 2020;Berita Acara RUPS LB Kedua PT.

HorasInsani Abadi Pematang Siantar dengan rincian Penggugat memiliki420 lembar saham (15,90 %) dan Penggugat II memiliki 55 lembar saham(2,08 %) dari 2.641 lembar saham dan 19 orang pemegang sahamyang sah;Bahwa berdasarkan hasil RUPS pada tanggal 24 Juni 2011, Berita AcaraNomor 5 PT.

tanggal 24 Juni 2011 Para Penggugat sama sekalitidak hadir karena Tergugat masih terkait dengan perkara di PengadilanNegeri maka sesuai dengan Pasal 99 UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan RUPS tidak dapatdigelar dan kalaupun tetap digelar RUPS namun Para Penggugat tidakmengakui keputusan yang diambil pada RUPS termasuk denda pajakHal. 2 dari 26 hal.

sertadimana RUPS tersebut dilaksanakan dan apakah ada daftar hadirnya sertaberita acaranya.

yang membuat Akte tersebut sama sekali tidak memuatapaapa saja yang dibicarakan di dalam RUPS sejak dibuka sampaiditutup, sehingga seolaholah yang dibuat dalam akta tersebut adalahyang baikbaik saja, pada hal seharusnya apaapa saja yang dibicarakandalam RUPS semuanya harus dituangkan dalam berita acara sehinggajelas apa sebenarnya yang terjadi di dalam RUPS;Bahwa oleh karena RUPS 2011 tidak disetujui olen Para Penggugat dan3 orang Pemegang Saham lainnya maka alasan RUPS telah disetujuiharuslah ditolak

Nomor 2971 K/Pdt/201412.belakang sebab satu sisi menyatakan denda tersebut telah dibayar olehTergugat dan telah pula disetujui oleh RUPS tapi disisi lain menyatakanPenggugat melakukan pemblokiran atas dana PT. HIA di RekeningBank;Jadi pembayaran denda tidak ada relevansinya dengan pemblokirandana PT. HIA di Bank.

BANGUN MEGAH SEMESTA saksi ANDREAS SIE tidak hadir dalamRUPSLB tidak hadir, maka saksi TJIPTA FUDJIARTA membeli saham saksiANDREAS SIE melalui Terdakwa yang kemudian dituangkan dalam Akta JualBeli Saham No. 54 tanggal 22 Desember 2011 yang dikeluarkan olehNotaris ANLY CENGGANA, SH;Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 saksi Notaris ANLYCENGGANA, SH. telah memberikan Akta Berita Acara RUPS No. 43 tanggal17 November 2011, Berita acara RUPS No. 2, Akta Jual Beli Saham No. 3,Akta Jual Beli Saham No. 4

BANGUN MEGAHSEMESTA yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS No. 29 yangdikeluarkan oleh Kantor Notaris SYAIFUDIN, SH. Tentang perubahan Direksisehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. BANGUN MEGAHSEMESTA adalah sebagai berikut:e Direktur Utama : TOH YORK YEE WINSTONe Direktur : CONTI CHANDRAe Komisaris : TJIPTA FUDJIARTABahwa pada tanggal 01 Juli 2013 kembali diadakan RUPS PT.

BANGUNMEGAH SEMESTA yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS No. 2 yangdikeluarkan oleh Kantor Notaris SYAIFUDIN, SH. Tentang perubahan Direksisehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.

BANGUN MEGAHSEMESTA yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS No. 29 yangdikeluarkan oleh Kantor Notaris SYAIFUDIN, SH. Tentang perubahan Direksisehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.

BANGUN MEGAHSEMESTA adalah sebagai berikut:e Direktur Utama : TOH YORK YEE WINSTONe Direktur : CONTI CHANDRAe Komisaris : TJIPTA FUDJIARTABahwa pada tanggal 01 Juli 2013 kembali diadakan diadakan RUPS PT.BANGUN MEGAH SEMESTA yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS No. 2yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris SYAIFUDIN, SH. Tentang perubahanDireksi sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.

Fakta persidangan tentang pengaturan gaji Terdakwa selakuDirektur Utama, yang mana judex factie menguraikan seolaholah telahpernah diatur didalam Berita Acara Rapat ( RUPS ) No.186 tanggal 27Oktober 2016, padahal menurut fakta persidangan, tidak pernah adatercantum pengaturan tentang gaji Terdakwa didalam Berita Acara Rapat( RUPS ) No.186 tanggal 27 Oktober 2016.2.

Uraian fakta seolaholah Terdakwa selaku Direktur Utama belumpernah melaksanakan RUPS untuk pertanggungjawaban jabatan,tidak sesuai fakta persidangan, mengingat berdasarkan Lampiranbarang bukti berupa dokumen RUPS No.002/RUPS/PT.PTC/IIII/2018tertanggal 17 Maret 2018, RUPS sudah pernah dilaksanakanuntuk masa jabatan Terdakwa selaku Direktur Utama, yang manaberikutnya terhitung tanggal 17 Maret 2018 Terdakwa sudah tidakmenjabat lagi selaku Direktur Utama Perseroan PT.Pesona TimurCemerlang.5.

Bahwa judex factie telah salah dan keliru mengkonstruksifakta persidangan, sehingga sampai pada pertimbangan seolaholah perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan RUPS.1.3. Bahwa konstruksi fakta judex factie tersebut seolaholahmencari payung hukum, lalu mengkonstantir rumusan perbuatanseolaholan telah memenuhi unsur perbuatan melawanhukum( wederrechtelijk).2.

Pertimbangan Judec Factie Tentang Pelaksaan RUPS.4.1. Bahwa pertimbangan judex factie keliru dan tidaktepatmengkonstantir tentang kewajiban melaksanaan RUPSadalah sebagai sebuah perbuatan bersifat melawan hukumpidana ( wederrechtelijk ), mengingat didalam UndangUndangNo.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak ada Pasalmengatur tentang rumusan perbuatan Pidana namun hanyamemuat sanksisanksi bersifat keperdataan.4.2.

Bahwa sedangkan menurut faktanya, Terdakwa terhitungsejak tanggal 17 Maret 2018 berdasarkan RUPS No.002/RUPS/PT.PTC /IIl/2018 RUPS tidak lagi menjabat sebagaiDirektur Utama PT.Pesona Timur Cemerlang.Halaman 26 dari 37, Putusan Nomor 1297/PID/2020/PT SBY4.3.

Dalam UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 secara Konvensional ada dua Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) yaitu RUPS biasa / Tahunan dan RUPS lainnya, sebelum UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 adalah UndangUndang Nomor 1 Tahun1995, RUPS lainnya lazim disebut RUPS Luar Biasa, RUPS biasa adalah RUPS yang dilakukan Minimal enam bulansekali / setahun untuk meminta pertanggungjawaban Direksi selakuorgan Perseroan yang diberikan kewenangan oleh anggaran dasaruntuk menjalankan Perseroan dan melaporkan segala kegiatanyang

berkaitan dengan Perseroan; RUPS lainnya /RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang dapat dilakukansetiap waktu sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan perseroansehingga RUPS dapat dilakukan setiap saat sesuai dengankebutuhan atau kepentingan perseroan;Dalam Pasal 91 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 ada yang disebutdengan RUPS Sirkuler/Circulair resolution/usul kesepakatan yangdiedarkan, RUPS Sirkuler ini adalah untuk membentak kebuntuan yangbiasanya sering terjadi apabila RUPS biasa tidak bisa dilakukan

karenasesuatu hal seperti misalnya tempatnya berjauhan, waktu yang tidak bisasehingga dapat dilaksanakan RUPS Sirkuler, Pasal 91 UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 bahwa RUPS bahwa RUPS dapat dilakukan /pengambilan keputusan dapat dilakukan di luar RUPS dengan tata caraatau mekanisme yang diatur artinya bahwa Sirkuler RUPS ini bisa dilakukandi luar RUPS secara konvensional tetapi dia akan mempunyai derajat dankekuatan hukum yang mengikat sama dengan kekuatan hukum mengikat diRUPS biasa; Bahwa Rapat

dilarang satuanggota pun tidak menandatangani Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) sirkuler jadi untuk sah dan mengikatnya Rapat Umum Pemegangsaham (RUPS) harus mendapat tandatangan dari semua pemegang sahamtanpa terkecuall; Bahwa dalam RUPS sirkuler yang menjadi tanggal pengesahan adalahpenandatangan terakhir dari pemegang saham, misalnya ada tigapemegang saham A,B,C dan C terakhir tandatangan, tandatangan tersebutmenjadi tanggal pengesahan RUPS sirkuler; Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat

Akta Notariil, Berita Acara RUPS Luar Biasa,tertanggal 29 Desember 2015;18.

Bahwa maka berdasarkan hukuirn sebagaimana ditentukan dalam pasal 66 dan 67Undangundang Nomor tahun 1995, PELAWAN I meminta Ijin kepada Ketua PengadilanNegeri dari tempat kedudukan perseroan terbatas tersebut agar diperkenankanmenyelenggarakan RUPS sendiri, in casu kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin ; Pasal66:1. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentingan perseroan berwenangmenyelenggarakan RUPS lainnya ;2.

RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat membicarakan masalah yangberkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3); Pasal 67: Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroandapat memberikan izin kepada pemohon untuk :1. melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan, atas permohonan pemegang sahamapabila Direksi atau K6misaris tidak menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telahditentukan, atau ;2. melakukan sendiri pernanggilan RUPS lainnya

Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menetapkanbentuk, isi dan jangka waktu pemanggilan RUPS serta menunjuk ketua rapat tanpa terikat padaketentuan Undangundang ini atau Anggaran Dasar ;2. Dalam hal RUPS diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) KetuaPengadilan Negeri dapat memedntahkan Direksi dan atau Komisaris untuk hadir ;3.

Bahwa menurut Undangundang Nomor tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) adalah hak dan kewenangan para pemegang saham, sehinggaPutusan Provisi aquo yang melarang pemegang saham mengadakan RUPS adalah bertentangandengan Undangundang yang berlaku.

Bahwa tidak ada dasarnya bagi Para pelawan untuk menyatakan tindakan Para Pelawanmenyelenggarakan RUPS PT. Wijaya Triutama Plywood Industry tanggal 10 Januari 2001adalah sah menurut hukum ;2A: Bahwa tindakan Para pelawan menyelenggarakan RUPS PT. Wijaya Triutama PlywoodIndustry tanggal 10 Januari 2001 tersebut jelas bertentangan dengan hukum, karena :1. Penyelenggaraan RUPS PT.

Biaya persiapan RUPS di ambon tanggal 03 Januari 2012 ;

Rp

5.000.000,00

45. Gaji dan THR bapak Purwanta bulan desember 2011 tanggal 03 Januari 2012 ;

Rp

20.000.000,00

46.

Biaya RUPS di ambon tanggal 19 Januari 2012;

Rp

50.000.000,00

49. Panjar gaji bapak Purwanta bulan januari 2012 tanggal 07 Februari 2012 ;

Rp

5.000.000,00

50.

Biaya akomodasi bapak Sumitro dari ambon ke banda PP dan biaya perjalanan dinas bapak Rajab Saleh utk RUPS di ambon tanggal 11 Februari 2012 ;

Rp

7.500.000,00

51.

Biaya transportasi dan akomodasi ke ambon dalam rangka RUPS tanggal 25 Februari 2012 ;

Rp

3.600.000,00

55.

Untuk Biaya RUPS di Ambon sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) ; tanpa bukti penggunaan dan tidakdiakui oleh saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur UtamaPT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selakuDirektur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai karenaPT Banda Permai tidak pernah mengadakan RUPS ;8. Untuk Biaya persiapan RUPS di Ambon tanggal 03 Januari2012 sebsar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) tanpa buktipenggunaan dan tidak diakui oleh saksi Ir.

Banda Permai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasatanggal 30 Desember 2009 yang di tetapkan dalam RUPS Sesuai Berita Acaratertanggal 30 Desember 2009 ;Halaman 27 dari 90 Putusan No. 8/Pid. Tipikor/2015/PT.AMB. Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Direktur Umum danKeuangan PT.

Biaya untuk RUPS di Ambon tanggal 19 Januari2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa SoemitroMalok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah) ;24.

BLJ melakukan RUPS Tahunan2012 yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Pemegang Saham mayoritas(99%), Saksi Drs. H. MUKHLIS, M.M., ZAKARIA YUSUF, TENGKUHASNUN, Ir. YUSRIZAL ANDAYANI, S.Pi, JONNAIDI (Kabag Hukum) danHAMDAN (Kabag Perekonomian), dengan hasil RUPS Tahunan 2012 yangpada pokoknya:1.

Selanjutnya dalam RUPS Luar Biasa tersebut dilakukan pembahasanoleh Terdakwa selaku Pemegang saham, Dewan Komisaris terpilih danDewan Direksi tentang dengan program kerja dan kegiatan PT. BLJ Tahun2012 dengan hasil RUPS sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris RUPSLuar Biasa Tahun 2012 Nomor 137 tanggal 29 Maret 2012 dan Berita AcaraRUPS Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa:1.

BLU melakukan RUPS Tahunan2012 yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Pemegang Saham mayoritas(99%), Saksi Drs. H. MUKHLIS, M.M., Saksi ZAKARIA YUSUF, SaksiTENGKU HASNUN, Saksi Ir. YUSRIZAL ANDAYANI, S.Pi, Saksi JONNAIDI(Kabag Hukum) dan Saudara HAMDAN (Kabag Perekonomian), denganhasil RUPS Tahunan 2012 yang pada pokoknya:1.

BLuJ.Selanjutnya dalam RUPS Luar Biasa tersebut dilakukan pembahasan olehTerdakwa selaku Pemegang Saham, Dewan Komisaris terpilin dan DewanDireksi tentang dengan program kerja dan kegiatan PT. BLJ Tahun 2012dengan hasil RUPS sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris RUPS LuarBiasa Tahun 2012 Nomor 137 tanggal 29 Maret 2012 dan Berita AcaraRUPS Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa:1.

BumiLaksamana Jaya.6. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Nomor 136, tanggal 29 Maret2012, Judul: Berita Acara RUPS Tahunan 2011 PT. BUMILAKSAMANA JAYA.7. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Nomor 137, tanggal 29 Maret2012, Judul : Berita Acara RUPS LB PT. BUMI LAKSAMANA JAYA.Hal.28 dari 57 hal. Put.

,M.H;11.Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 13 Oktober2011, yang dibuat di Notaris Johanes Limardi Soenarjo, S.H., M.H.

Ltd. yang karena tidak ada kesepakatan seluruhpemegang saham dalam RUPS secara bulat yang didasari anggaran dasarmaka sesuai ketentuan UndangUndang tentang Perseroan untukdinyatakan PT Industri Amien Steel Works Co. Ltd. atau disingkat PT AmienSteel Works Co.

Sesuai Pasal 142 huruf a UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas telah secara tegas ditentukan bahwa pembubaran perseroanterjadi berdasarkan atas RUPS.

ataukah Perseroan masih mungkin dilanjutkan ataukah tidakmungkin dilanjutkan adalah merupakan kewenangan organ perseroansebagaimana ditentukan di dalam mekanisme UU Nomor 40 Tahun 2007yakni melalui mekanisme RUPS untuk mengetahui kinerja dari Direksi danKomisaris.

Ltd. yang karena tidak ada kesepakatan seluruhpemegang saham dalam RUPS secara bulat yang didasari anggarandasarmaka sesuai ketentuan undangundang tentang Perseroan untukdinyatakan PT Industri Amien Steel Works Co. Ltd. atau disingkat PT AmienHal. 35 dari 36 hal. Put. No.2192 K/Pdt/2014Steel Works Co.

Kerja 7 x Rp31.000.000,00 = Rp217.000.000,00;Uang P.Hak 15% x Rp775.000.000,00 = Rp116.250.000,00;Jumlah = Rp891.250.000,00;(delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);Bahwa meskipun Penggugat seorang Direktur yang diangkat dandiberhentikan oleh Tergugat melalui RUPS, akan tetapi Penggugat tetaplahmerupakan seorang pekerja yang bekerja di perusahaan Tergugat denganmenerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (vide Pasal 1 ayat (3)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Tentang status Pemohon Kasasi;Pengangkatan Pemohon Kasasi sebagai Direktur hanya formalitas belaka,oleh karena statusnya tetap sebagai karyawan/pekerja;Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknyamenyatakan Pemohon Kasasi bukanlah berstatus pekerja oleh karenadiangkat melalui RUPS;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dalam hal ini bertentangan denganfaktafaktafakta hukum yang diperoleh dalam persidangan perkara a quo,sebagai berikut:1.

Dalam perkara a quo benarPemohon Kasasi secara formal adalah direktur yang diangkatmelalui mekanisme RUPS, oleh karena RUPS adalah satusatunyaalat formal untuk mengangkat/menetapkan seseorang sebagaidirektur sesuai dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007,namun apakah Pemohon Kasasi benarbenar ditetapkaneksistensinya sebagai Direktur?, oleh karena Pemohon KasasiHalaman 8 dari 16 hal.

Put Nomor 566 K/Pdt.SusPHI/20161.3.1.4.ternyata dan terbukti masih berstatus karyawan atau pekerjasebagaimana nama dan status Pemohon Kasasi yang disejajarkandengan seluruh karyawan Termohon Kasasi (bukti P3);Bahwa jika berpedoman kepada Pasal 1 ayat (3) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 Pemohon Kasasi adalah pekerja atau buruhyang diangkat sebagai direktur yang pengangkatannya memangharus melalui mekanisme RUPS.

Demikian pula daftar karyawan tersebutdiajukan Termohon Kasasi sebagai data untuk pembayaran pajak(khususnya pos biaya/pengeluaran Termohon Kasasi, dengan demikiandalil Pemohon Kasasi tentang status Pemohon Kasasi sebagaikaryawan/pekerja Termohon Kasasi dari tanggal 18 Januari 1995sampai dengan PHK melalui mekanisme RUPS tanggal 15 Juni 2015demi hukum patut untuk diterima;3.

Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham(RUPS) PT. Sintai Industri Shipyard tanggal 20 April 2013 (Bukti T9); 2.Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sintai Industri Shipyard Nomor :22 tanggal 22 April 2013 yang dibuat dihadapan Yola Yostiwanti, S.H.,M.Kn., Notaris di Batam (Bukti T10);Bahwa Bukti T9 berupa Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham(RUPS) PT. Sintai Industri Shipyard tersebut membuktikan bahwa RapatUmum Para Pemegang Saham (RUPS) PT. Sintai Industri Shipyarddihadiri oleh : 1.

Sintai Shipyard pada RUPS tanggal 20 April 2013 adalah sah(halaman 12 alinea 6); Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86UndangUndang PT. Nomor 40/2007 maka syarat yang mengharuskanterpenuhinya kourum dalam RUPS untuk pemilihan Direksi dan DewanKomisaris telah dipenuhi dengan demikian maka petitum point 6 jugaberalasan untuk dikabulkan (halaman 12 alinea 7).

Sintai Industri Shipyard, karena Pasal 111 ayat (6)UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatassudah menentukan : dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulaiberlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggotaDewan Komisaris, pengangkatan, penggantian dan pemberhentianmulai berlaku sejak ditutupnya RUPS. Dengan demikian TermohonKasasi/Pemohon sudah tidak lagi sebagai Komisaris di PT. Sintai29Industri Shipyard sejak ditutupnya RUPSLB PT.

Sintai Industri Shipyardberdasarkan Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham (RUPS)PT. Sintai Industri Shipyard tanggal 20 April 2013 (Bukti T.9);2.13. Bahwa dari uraian di atas maka sesungguhnya sudah terbukti bahwaternyata Pemohon/Termohon Kasasi sudah tidak mempunyai LegalStanding untuk mengajukan permohonan pembubaran PT. SintaiIndustri Shipyard karena Pemohon/Termohon Kasasi tidak pemegangsaham yang sah, dan sudah tidak lagi sebagai komisaris sejak RapatUmum Para Pemegang Saham (RUPS) PT.

Sintai Industri Shipyard pada RUPS tanggal 20 April 2013adalah sah;Alinea ke 7:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 UndangUndang PT. Nomor40/2007, maka syarat yang mengharuskan terpenuhinya kourum dalamsuatu RUPS untuk pemilihan Direksi dan Dewan Komisaris telah dipenuhidengan demikian maka petitum point 6 juga beralasan untuk harusdikabulkan;Bahwa dalam petitum poin 6 halaman 3 menjelaskan Tuan HendartoAchmad sebagai pemegang saham 35 %. Artinya Hakim TunggalMerrywati.